Muhammad Rustamaji | Sopo Nandur Bakal Ngunduh, Sopo Temen Bakal Tinemu

UKD 1 HUKUM ACARA PERADMIL (21 Sept 2011)

Pemberitahuan:
Pelaksanaan UKD 1 mata kuliah Hukum Acara Peradilan Militer dimaksud hanya berlaku bagi Mahasiswa yang diampu oleh Muhammad Rustamaji,S.H.,M.H.

Petunjuk Pengerjaan:
1. Pengerjaan soal harus memperhatikan adab ‘profesional dan bermoral’
2. Pengerjaan soal boleh didahului dengan diskusi dan open book, namun demikian originalitas jawaban setiap peserta UKD yang disampaikan pada menu ‘comments’ bersifat individual
3. Jawaban secara online berdurasi maksimal pada pukul 21.00 WIB pertanggal 21 September 2011 dan silakan disertakan NAMA LENGKAP dan NIM serta KELAS guna menunjukkan hasil pekerkjaan peserta UKD 1 Hukum Acara Peradmil
4. Penilaian bersifat progresif dan berbanding lurus atas jawaban yang diberikan, sehingga nilai sangat bergantung atas jawaban dan kekuatan argumentasi serta kupasan data yang disajikan peserta UKD

Soal UKD 1:
1. a.Jelaskan argumentasi Saudara berkait lingkup berlakunya hukum (justisiabelen) bagi seorang anggota militer yang melakukan suatu TINDAK PIDANA, mengapa diberlakukan dua ketentuan perundangan pidana, yaitu ketentuan dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) maupun KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer)? b. Apakah yang terjadi apabila tidak ada KUHPM guna mengatur ketentuan pidana bagi seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana?

2. a.Jelaskan argumentasi Saudara berkait luas kerja KUHPM bagi seorang militer yang mencakup tanah, air, udara Indonesia? b. Berkait batasan berlakunya hukum, apakah GSO (Geo Stationer Object) masuk dalam luasan area berlakunya KUHPM jika ditinjau dari 22 perspektif, yaitu di satu sisi berdasarkan konvensi Internasional (Hukum Udara dan Antariksa), dan di sisi lain berdasar KUHPerdata?

Back to Top

Comment Pages

There are 62 Comments to "UKD 1 HUKUM ACARA PERADMIL (21 Sept 2011)"

  • adhiputro pangarso says:

    ADHIPUTRO PANGARSO/E0008098/PERADMIL KELAS A
    1. a> Untuk menjawab pertanyaan nomor 1 point a, maka harus ada 2 tinjauan disini dari segi berlakunya hukum pidana umum yaitu yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap anggota militer serta berlakunya (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) KUHPM terhadap anggota militer itu sendiri.
    1) Berlakunya KUHPM bagi anggota militer.
    Anggota militer merupakan orang-orang pilihan negara yang dipilih berdasarkan prosedur yang ketat serta mendapatkan pelatihan yang khusus untuk mendapatkan kecakapan dalam rangka menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan negara.
    Oleh karena kualitasnya tersebut dan disertai dengan tugas yang diberikan negara kepadanya untuk menjaga keamanan negara khususnya dalam masa perang, maka diperlukan sebuah kaidah hukum pidana khusus yang yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer (zuiver militaire delict). Tindak pidana yang diatur dalam KUHPM merupakan tindak pidana murni yang hanya dilakukan oleh seorang anggota militer, karena sifatnya khusus militer. Oleh karena itu, tindak pidana yang diatur didalamnya berkaitan dengan tugas-tugas sebagai anggota militer, misalnya seperti desersi, pengkianatan negara dan lain-lain (vide Pasal 87 dan Pasal 64 KUHPM). Pada poin ini kesimpulannya adalah berlakunya KUHPM bagi anggota militer dikarenakan kualitas atau sifat khusus serta tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Jadi wajar bahkan sudah menjadi suatu keharusan bahwa diperlukan ketentuan hukum pidana yang mengatur khusus tentang anggota militer.
    2) Berlakunya KUHP bagi anggota militer.
    Pada dasarnya, seseorang yang tergolong sebagai seorang anggota militer, didalam dirinya masih melekat status sebagai warga negara Indonesia secara yurisdiksional/ teritorial. Oleh karena itu, Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku bagi penduduk sipil juga dapat diberlakukan kepada anggota militer.
    Hal ini tentu saja mengingat bahwa KUHPM hanya mengatur tindak pidana murni yang dilakukan oleh anggota militer karena sifatnya yang khusus, dan didalamnya hanya mengatur ketentuan anggota militer dalam hal menjalankan tugasnya menjaga keamanan negara. Namun dalam prakteknya, terkadang ada anggota militer yang melakukan tindak pidana yang tidak dirumuskan dalam KUHPM seperti tindak pidana pemerkosaan. Dalam hal seperti ini, maka untuk dapat menjerat pelaku tindak pidana tersebut, maka digunakanlah ketentuan dalam KUHP. Tujuannya tentu saja adalah supaya ketika anggota militer melakukan suatu tindak pidana yang dalam mana tindak pidana tersebut tidak diatur dalam KUHPM, maka anggota militer yang bersangkutan dapat dijerat dengan ketentuan KUHP, misalnya dalam hal ini adalah tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anggota militer. Hal ini merupakan tindak pidana militer campuran yang sesungguhnya tindak pidana tersebut sudah diatur dalam peraturan lain. Namun ancaman hukumannya terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Untuk itu diatur kembali dengan sanksi yang lebih berat sesuai kekhasan militer.
    Dalam KUHPM pun diakui berlakunya hukum pidana umum, yaitu dalam Pasal 2 yang berbunyi :
    Apabila orang-orang yang tunduk pada kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan ketentaraan melakukan suatu tindak pidana yang tidak dicantumkan dalam kitab undang-undang ini, maka hukum pidana umumlah yang berlaku padanya, kecuali jika terdapat penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan oleh undang-undang.

    b> Hal-hal yang terjadi apabila tidak ada KUHPM bagi anggota militer.
    1) Ditinjau dari fungsi preventif hukum pidana.
    Yang Penulis maksudkan dalam fungsi preventif adalah dalam hal mencegah para anggota militer untuk melakukan tindak pidana dalam hal menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan negara khususnya dalam hal kondisi perang. Kita lihat kembali bahwa pada intinya KUHPM mengatur tentang tindak pidana bagi anggota militer dalam menjalankan tugasnya. Apabila tidak ada ketentuan pidana khusus yang mengatur tentang tindak pidana murni anggota militer tersebut, maka dapat diduga akan banyak sekali terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer dalam hal menjalankan tugasnya, misalnya desersi, pengkianatan, dan lain-lain. Hal tersebut tentu saja mengancam dan membahayakan keutuhan NKRI terutama apabila ada pihak-pihak asing yang mulai mengekspansi Indonesia.
    2) Ditinjau dari fungsi represif hukum pidana.
    Apabila ditinjau dari fungsi represif, maka kita masuk pada proses pemidanaan. Dalam hal terjadi kekosongan hukum terhadap tindak pidana militer murni, maka yang mau tidak mau yang dipakai adalah KUHP. Mengingat kualitas dan sifat khusus anggota militer sebagai orang-orang pilihan negara, yang mendapatkan pelatihan secara khusus dan diberi tugas untuk menjaga keamanan negara, menurut Penulis sanksi yang ada dalam KUHP terlalu ringan bagi anggota militer terlebih apabila dikaitkan dengan tugasnya sebagai penjaga keamanan negara. Misalnya dalam hal seorang anggota militer yang merusak peralatan perang atau militer, maka hanya akan dikenakan Pasal 406 KUHAP dengan pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan. Ketentuan sangat berbeda dengan apa yang diatur dalam KUHPM, yaitu Pasal 148 KUHPM dengan pidana penjara paling lama 10 tahun apabila dilakukan dalam masa perang dan 5 tahun dalam keadaan damai. Melihat ketentuan sanksi diatas, tentu saja fungsi represif untuk memberikan rasa jera akan sulit tercapai dan dapat dimungkinkan anggota militer yang bersangkutan akan mengulangi tindak pidana tersebut di lain waktu.
    Perlu juga dilihat dalam hal KUHP tidak mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer tersebut, maka diperlukan suatu konstruksi hukum untuk memberikan pemidanaan terhadap pelaku. Tentu saja hal ini akan menimbulkan permasalahan yang lebih rumit dikaitkan dengan asas legalitas dan hak asasi terdakwa (penegakan hukum sulit dilakukan).

    2. a> Luas kerja KUHPM bagi anggota militer yang meliputi darat, air dan udara.
    Hal tersebut menurut Penulis merupakan konsekuensi logis mengingat anggota militer atau angkatan perang itu terdiri dari 3 angkatan bersenjata berdasarkan wilayah operasinya, yaitu TNI AD yang beroperasi diseluruh wilayah daratan yang menjadi teritorial Indonesia, TNI AL yang wilayah operasinya meliputi seluruh perairan yang menjadi teritorial Negara Indonesia, dan TNI AU yang wilayah operasinya adalah wilayah udara yang ada diatas daratan Indonesia. Selain itu, hal ini tentu saja tujuannya untuk memperluas yurisdiksi untuk melakukan pemidanaaan anggota militer yang bersangkutan. Misalnya tindak pidana tersebut dilakukan didalam sebuah kapal perang milik angkatan laut Indonesia atau setidak-tidaknya dilakukan dalam wilayah perairan Indonesia, maka dengan adanya ruang lingkup tanah, air dan udara, terhadap anggota militer tersebut dapat diterapkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPM. Contoh lain misalnya dalam keadaan perang di wilayah udara Indonesia terjadi tindak pidana sebagaimana yang ditur dalam Pasal 73 ayat (3) KUHPM, maka anggota militer yang bersangkutan juga dapat dipidana berdasarkan luas kerja KUHPM tersebut karena wilayah udara tersebut juga masuk dalam yurisdiksi Indonesia.

    b> Geo Stationer Object (GSO) dalam ruang lingkup berlakunya KUHPM di tinjau dari Kovenan Internasional dan KUHPdt.
    a. Berdasarkan Kovenan Internasional (Traktat Angkasa Tahun 1967)
    Apabila ditinjau dari Traktat Angkasa Tahun 1967, maka GSO tidak masuk dalam ruang lingkup berlakunya KUHPM. Hal tersebut dikarenakan, ketentuan dalam Traktat Angkasa 1967 menyatakan bahwa ruang angkasa termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya tidak boleh dijadikan obyek kepemilikan nasional melalui klaim kedaulatan, pemanfaatan, kependudukan maupun melalui klaim apapun (vide Pasal 2 Traktat Angkasa). Hal ini berarti kedaulatan negara atas wilayah udaranya berhenti sampai batas ruang angkasa luar. Jadi GSO yang terletak pada ketinggian 35.871 km diatas permukaan bumi (angkasa luar) tidak termasuk ruang lingkup berlakunya KUHPM.
    b. Ditinjau dari hukum perdata.
    Apabila ditinjau dari hukum perdata, maka GSO masuk dalam ruang lingkup berlakunya KUHPM. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 570 dan 571 KUHPdt yang bunyinya :
    Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain semua itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.(Psl 570)

    Hak milik atas sebidang tanah mengandung didalamnya, kepemilikan atas segala apa yang ada di atasnya dan di dalam tanah (Psl 571)

    Dari ketentuan pasal diatas, maka jelas bahwa berdasarkan KUHPerdata, GSO masuk dalam ruang lingkup berlakunya KUHPM

    Mengingat bahwa Indonesia telah meratifikasi Traktat Angkasa Tahun 1967 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengersahan Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and use of Outer Space, Include The Moon And Other Celestial Bodies, maka GSO tidak menjadi ruang lingkup berlakunya KUHPM karena tidak termasuk ke dalam wilayah kedaulatan Indonesia.

    # dalam tulisan ini, KUHPM =KUHPT (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara)
    Terima kasih.

  • NAMA : Jeelyke Nilaria S.P
    NIM : E0008370
    KELAS : A

    1. a. menurut saya jika seorang anggota militer melakukan suatu tindak pidana , maka terdapat 2 ketentuan pidana yakni KUHP dan KUHPM maka terdapat delik :
    – commune delicta yang merupakan tindak pidana umum yang dapat dilakukan oleh setiap orang
    – zuiver militaire delict yang merupakan tindak pidana khusus yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja dalam hal ini militer. Zuiver militaire delict dibagi menjadi 2, yakni :
    • delicta propria yang merupakan tindak pidana militer murni yang hanya dapat dilakukan oleh seorang militer saja, karena sifatnya khusus militer.
    Contoh : membocorkan rahasia Negara
    • Germengde militaire delict yang merupakan tindak pidana militer campuran, yang sebenarnya sudah diatur dalam KUHP namun hukumannya akan menjadi terlalu ringan apabila dilakukan oleh seorang militer.
    Contoh : perampokan bank oleh anggota militer
    Dan seseorang tersebut merupakan anggota militer itu juga merupakan juga warga Negara Indonesia yang juga harus patuh pada hukum Indonesia dalam hal ini patuh kepada KUHP apabila melakukan commune delicta, dan juga patuh terhadap KUHPM karena seorang anggota militer memiliki sifat khusus dan kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh penduduk sipil Indonesia secara umum, serta KUHPM mempunyai fungsi melengkapi KUHP dimana KUHPM memuat peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHP. Jadi, apabila seorang anggota militer melakukan suatu tindak pidana dapat diterapkan 2 macam ketentuan perundangan yakni KUHP dan KUHPM.

    b. Dan apabila yang terjadi tidak adanya undang-undang KUHPM jika seorang militer melakukan tindak pidana adalah :
    Apabila seorang anggota militer melakukan tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP yaitu delicta propria seperti membocorkan rahasia Negara, maka seorang anggota militer tersebut bebas dari sanksi pidana sebab tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai sanksi apabila seseorang membocorkan rahasia Negara didalam KUHP. Dan apabila seorang anggota militer tersebut melakukan germengde militaire delict,maka ia hanya akan mendapat sanksi yang ringan sebagai contohnya melakukan perampokan bank, seorang anggota militer memiliki skill khusus dalam menggunakan senjata api sehingga lebih mudah dalam melakukan tindak pidana tersebut, namun berbeda dengan penduduk sipil apabila melakukan tindak pidana perampokan bank, akan lebih sulit sebab biasanya penduduk sipil tidak memiliki skill khusus dalam menggunakan senjata api, sehingga saksi yang didapatkan anggota militer akan menjadi lebih ringgan apabila dibandingkan dengan sanksi yang didapatkan oleh penduduk sipil.

    2. a. luas kerja KUHPM bagi seorang militer mencakup tanah, air dan udara Indonesia dijelaskan dalam pasal 45 KUHPM dengan membagi anggota militer menjadi 3 bagian yakni:
    – angkatan darat dan militer wajib yang termasuk, terhitung juga personil cadangan.
    – angkatan laut dan militer wajib yang termasuk, terhitung juga personil cadangan.
    – angkatan udara dan militer wajib yang termasuk, terhitung juga personil cadangan.
    Yang dalam keadaan berperang semua angkatan dipanggil dengan cara yang sah unutk turut dalam pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban wilayah Indonesia.
    b. Dan didalam wilayah GSO (Geo Stationer Object) tidak termasuk dalam luasan area berlakunya KUHPM, sebab menurut konvensi internasional wilayah GSO merupakan zona bebas, dikarenakan hanya pada wilayah GSO dapat diletakkan satelit dll nya, sehingga wilayah GSO dianggap sebagai zona bebas, setiap Negara bebas untuk mempergunakannya. Namun apabila ditinjau dalam KUHPerdata seharusnya wilayah GSO merupakan kepemilikan Indonesia mengingat salah satu pasal dalam KUHPerdata dimana semua benda yang berada diatas tanah merupakan hak dari Indonesia, apabila dikaitkan dengan KUHPM terjadi ketidak sinkronan dimana tugas dari TNI AU untuk menjaga wilayah udara Indonesia, sebagai contoh dalam hal pesawat mata-mata yang melintasi wilayah udara Indonesia yang bertujuan untuk memata-matai Negara Indonesia hal tersebut menyalahgunakan penggunaan wilayah GSO, TNI AU berkewajiban untuk melindungi kedaulatan wilayah Indonesia dengan melakukan tindakan perlindungan seperti menembak jatuh pesawat mata-mata.

  • Rio Satriawan says:

    RIO SATRIAWAN/E0008073/KELAS A
    1. a. Menurut pendapat saya untuk seorang militer harus diberlakukan dua hokum pidana yaitu hokum pidana pada KUHP dan KUHPM karena : seorang militer mempunyai dua dimensi yaitu 1. Dimensi yang pertama, seorang militer adalah seorang warga Negara Indonesia, mengingat dimensinya sebagai warga Negara Indonesia maka militer harus mematuhi hokum yang berlaku di Indonesia secara umum. Menurut asas teritorial yang tersirat pada pasal 2 dan 3 KUHP yang pada intinya menyatakan bahwa hokum pidana Indonesia yang diatur dalam KUHP berlaku bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di wilayah Indonesia tanpa terkecuali, berarti apabila seorang militer tersebut melakukan tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia maka hokum pidana dalam KUHP harus diberlakukan terhadapnya. Hal ii juga diperkuat dengan adanya TAP MPR nomor 7/MPR/2000 dan Undang-undang TNI pasal 65 ayat 22 yang menyatakan prajurit harus tunduk pada peradilan umum. 2. Dimensi yang kedua, militer adalah orang yang dilatih khusus sebagai aparatur Negara dimana harus dibutuhkan peraturan khusus juga yang mengatur tentangnya. Karena ada beberapa tindak pidana yang hanya bisa dilakukan oleh militer seperti disersi dan kudeta sehingga diberlakukan juga KUHPM untuk militer.
    b. Yang terjadi apabila tidak ada KUHPM yang mengatur militer apabila melakukan tindak pidana yaitu, salah satu tujuan pemidanaan yaitu pemberian efek jera tidak akan tercapai karena hukuman yang diberikan terlalu ringan, selain itu rasa keadilan dalam masyarakat sebagai salah satu tujuan adanya hokum juga tidak akan tercapai karena militer sebagai aparatur Negara yang telah melewati serangakaian pel;atihan khusus seharusnya dihukum dengan hukuman yang bkhusus pula.

  • dimas says:

    NAMA :DIMAS YUDA ASMARA
    NIM :E0008322
    KELAS :A
    1a.Peradilan militer merupakan peradilan khusus baik obyek maupun subyeknya yaitu golongan rakyat tertentu (prajurit TNI atau yang dipersamakan). Kemudian pasal 1 dan 2 KUHPM mengatakan penerapan KUHP ke dalam KUHPM dan orang-orang yang tunduk kepada peradilan militer yang melakukan tindak pidana dan tidak tercantum dalam KUHPM diterapkan KUHP.Ketetapan MPR RI Nomor VII/2000 khususnya Pasal 3 ayat (4) huruf a berbunyi: ”Prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran pidana umum. Kemudian RUU Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer menghendaki bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI diadili di peradilan umum.”Menentukan perbuatan mana yang dikategorikan sebagai tindak pidana umum oleh seorang prajurit TNI, pertama-tama bisa dilihat dalam KUHP dan perundang-undangan lainnya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini harus diadili di peradilan umum. Sedangkan perbuatan yang menyangkut kehormatan korps dan pelanggaran ketentuan pidana umum yang luar biasa misalnya genocide, pelanggaran terhadap hukum perang di peradilan Militer.
    Militer diperlakukan KUHP dan KUHPM karena Prajurit TNI sebagai WNI sebagaimana WNI lainnya, memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan wajib menjunjung hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Amandemen Keempat yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
    Pelanggaran terhadap hukum, khususnya hukum pidana akan diproses melalui mekanisme yang ada, dan apabila melakukan tindak pidana umum akan diproses melalui Sistem Peradilan Pidana Umum (SPP) dengan komponen (subsistem) terdiri dari Polisi selaku penyidik, Jaksa selaku penuntut, Hakim, dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan.
    Sedangkan pelanggaran terhadap tindak pidana militer, akan diproses melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana Militer (SPPM) dengan komponen (subsistem) terdiri dari Ankum, Papera, Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer, dan Petugas Pemasyarakatan Militer.
    Selama ini apabila ada prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), diadili oleh Peradilan Militer (SPPM), tetapi dengan keluarnya Ketetapan MPR RI Nomor: VII/MPR/2000, khususnya Pasal 3 ayat (4) huruf a, maka prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum akan diadili di peradilan umum.
    1b.yang terjadi apabila tidak ada KUHPM guna mengatur ketentuan pidana bagi seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana adalah hukuman yang akan diterima seorang prajurit militer akan lebih ringan dan stabilitas negara akan terganggu,serta rahasia negara akan lebih mudah bocor.
    2a. luas kerja KUHPM bagi seorang militer mencakup tanah, air dan udara Indonesia dijelaskan dalam pasal 45 KUHPM dengan membagi anggota militer menjadi:
    – angkatan darat dan militer wajib yang termasuk, terhitung juga personil cadangan.
    – angkatan laut dan militer wajib yang termasuk, terhitung juga personil cadangan.
    – angkatan udara dan militer wajib yang termasuk, terhitung juga personil cadangan.
    Yang dalam keadaan berperang semua angkatan dipanggil dengan cara yang sah unutk turut dalam pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban wilayah Indonesia.
    2b. wilayah GSO (Geo Stationer Object) tidak termasuk dalam luasan area berlakunya KUHPM, karena menurut konvensi internasional wilayah GSO merupakan zona bebas dan dapat digunakan semua negara. Namun apabila ditinjau dalam KUHPerdata seharusnya wilayah GSO merupakan kepemilikan Indonesia dimana salah satu pasal dalam KUHPerdata mengatakan dimana semua benda yang berada diatas tanah merupakan hak dari Indonesia termasuk ruang angkasa, apabila dikaitkan dengan KUHPM terjadi ketidak sinkronan dimana tugas dari TNI AU untuk menjaga wilayah udara Indonesia, sebagai contoh dalam hal pesawat mata-mata yang melintasi wilayah udara Indonesia yang bertujuan untuk memata-matai Negara Indonesia hal tersebut menyalahgunakan penggunaan wilayah GSO, TNI AU berkewajiban untuk melindungi kedaulatan wilayah Indonesia dengan melakukan tindakan perlindungan seperti menembak jatuh pesawat mata-mata.

  • prizky darmawan driandita says:

    Nama: Prizky Darmawan Driandita
    Kelas: A
    NIM : E 0008066

    1. a. menurut saya; Seorang anggota TNI selain menjadi anggota militer, dia juga meruapakan WNI yang menjadi bagian dari NKRI. Oleh karena itu,KUHP (hukum pidana umum) berlaku bagi setiap orang termasuk juga anggota militer. Namun ada beberapa ketentuan khusus yang menyimpang dari KUHP tersebut,oleh karena itu dibutuhkan KUHPM yang memiliki ketentuan berbeda dari KUHP bagi seorang militer yang melakukan tindak pidana.

    b. menurut saya ; Apabila tidak ada KUHPM yang mengatur tentang ketentuan pidana bagi seorang militer yang melakukan tindak pidana maka tidak ada ketentuan pidana dan hukuman yang pantas diberikan untuk anggota militer tersebut.Mengingat militer sangat berbeda dari warga sipil dan sekali melakukan tindak pidana dapat membahayakan masyarakat bahkan negara.
    Selain itu,di dalam KUHP ada beberapa ketentuan yang tidak diatur seperti halnya desersi. Desersi itu hanya dapat dilakukan oleh seorang militer dan ketentuan pidana mengenai desersi tersebut hanya ada di dalam KUHPM.
    Oleh karena itu sangat perlu adanya KUHPM untuk para anggota militer,karena mereka adalah orang – orang khusus yang sangat berbeda dengan warga sipil.

    2. a. menurut saya ; Luas kerja KUHPM bagi seorang militer yang mencakup tanah,air dan udara Indonesia adalah :
    – KUHPM mengatur seluruh tindakan anggota militer di seluruh wilayah NKRI (baik darat,laut maupun udara), terutama apabila anggota tersebut melakukan tindak pidana.
    – KUHPM berlaku juga di atas kapal perang Indonesia meski kapal tersebut berada di luar wilayah NKRI. Dan seorang militer yang melakukan tindak pidana di atas kapal perang tersebut maka akan berlaku seluruh ketentuan dalam KUHPM tentang tindak pidana yang dilakukannya.
    – Selain itu,seluruh ketentuan KUHPM berlaku juga bagi anggota militer yang melakukan dinas atau sedang dalam keadaan perang diluar wilayah NKRI.

    b. menurut saya ; batasan berlakunya hukum terkait ,GSO (Geo Stationer Object) tidak termasuk di dalam ulasan area berlakunya KUHPM karena wilayah tersebut adalah wilayah yang bebas. Selain itu KUHPM juga belum mengatur tentang GSO,mengingat KUHPM sendiri belum di amandemen hingga saat ini.
    namun jika kita telaah berdasarkan konvensi Internasional (Hukum Udara dan Antariksa), dan di sisi lain berdasar KUHPerdata,,wilayah GSO termasuk ke dalam wilayah yurisdiksi NKRI. Sebagaimana disebutkan di dalam KUHPerdata bahwa seluruh tanah,air dan yang berada di dalamnya adalah dikuasai oleh negara.
    dan jika ditafsirkan adalah,udara termasuk benda tidak berwujud di atas tanah yang ikut dikuasai oleh negara dan itu (udara)seharusnya juga termasuk ke dalam wilayah yurisdiksi NKRI yang wajib kita lindungi.

  • Kurnia Budi Iswandari,nim E0008379,PERADMIL KLS A says:

    1. a. Menurut pendapat saya seorang anggota militer yang melakukan tinadak pidana di berlakukan dua ketentuan perundangan pidana, yaitu ketentuan dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) maupun KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer). Karena seorang anggota militer juga merupakan warga indonesia yang harus tunduk pada peradilan umum,karena peradilan militer merupakan peradilan kusus yang ada di bawah lingkup peradilan umum.sehingga seorang anggota militer harus tunduk pada peradilan umum, Hukum Pidana Militer memuat peraturan-peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Hukum Pidana Umum, Hukum Pidana Militer berlaku bagi golongan khusus (Militer) atau orang-orang yang karena peraturan perundangan ditundukkan pada Hukum Pidana Militer .jika seorang militer melakukan kejahatan maka terlebih dahulu akan diberlakukan hukuman umum yang ada pada KUHP,dan jika hukuman tersebut terlalu ringan sanksinya bagi anggota tentara atau militer. Sehingga diperlukan hukuman yang lebih berat sanksinya. Maka daripada itu diperlukan KUHPM pada tentara. Selain itu ada tindakan kejahatan lain yang di dalam KUHP tidak diatur sehingga perlu diterapkan tindak pidana khusus dengan KUHPM. Didalam KUHPT diatur tindak pidana khusus yang harus diselesaikan lewat peeradilan MILITER.sebagai contoh tindak pidana militer murni yaitu: Ada beberapa perbuatan yang bersifat Zuiver Militaire Delict , Perbuatan yang sedemikian berat yang dilakukan seorang militer sehingga jika diberlakukan hukuman umum akan terlalu ringan sanksi hukumannya , Jika aturan dalam KUHPM dimasukkan ke dalam KUHP, maka KUHP akan sulit diterapkan .
    b. Jika tidak ada KUHPM bagi seorang tentara maka hukuman diterapakan dengan menggunakan KUHP sanksi yang diberikan terlalu ringan. jika diterapkan kepada anggota tentara. Mengingat bahwa anggota tentara bisa melakukan kejahatan yang lebih berat dan membahayakan Negara ini,karena seorang tentara sudah dilatih dan diperssenjatai oleh negara maka dianggap berbahaya,karena seorang tentara tugasnya melindungi dan menjaga kedaulatan negara indonesia. misalnya Kejahatan dalam melaksanakan kewajiban perang, tanpa bermaksud untuk memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara untuk kepentingan musuh , kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seseorang militer untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas Kejahatan yang dilakukan seorang anggota tentara bisa lebih mengancam keamanan Negara dibandingkan dengan kejahatan biasa yang dilakukan oleh warga sipil pada umumnya. Sehingga dalam hal ini KUHPM sangat diperlukan untuk mengatur kedisplinan para tentara di Negara ini.
    2. Menurut pendapat saya terkait dengan :
    a. Luas kerja KUHPM bagi seorang militer yang mencakup tanah, air dan udara di Indonesia itu dapat dilihat pada pasal 4 KUHPM, dimana yang berlaku adalah KUHPM selain yang tercantum didalam KUHP, bagi angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara yang melakukan tindak pidana pada waktu dia berada dalam hubungan dinas di luar Indonesia. Dimana lingkupnya masih berada di bawah satu naungan komando atasan masing – masing angkatan.
    b. Terkait dengan batasan berlakunya hukum bagi GSO ( geo standart object ) dalam luasan area berlakunya KUHPM jika ditinjau dari konvensi international dan KUHPerdata : GSO dapat dikategorikan dalam luasan area KUHPM karena berkaitan dengan orbit antariksa yang berada di atas garis khatulistiwa ( Indonesia dilalui garis khatulistiwa ) apabila terjadi permasalahan dapat menjadi wewenang dari angkatan udara. Berdasarkan konvensi international ( hukum udara dan antariksa ) dimana dalam pasal 1 konvensi paris 1919 disebutkan bahwa negara anggota mengakui bahwa tiap – tiap negara mempunyai kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara ruang udara yang terdapat di atas wilayah mereka ( termasuk di dalamnya adalah benda – banda ruang angkasa / orbit / satelit ). Maka Indonesia pun memiliki kedaulatan atas wilayah udaranya dan berada di bawah tanggung jawab dari angkatan udara negara Indonesia. Sedangkan berdasarkan KUHPerdata mengatakan bahwa segala hal yang berada di darat, laut dan udara berada di bawah kekuasaan negara yang dalam hal ini dapat diwakilkan oleh angkatan udara, sehingga dari segi ini pun GSO dapat dikategorikan dalam area berlakunya KUHPM.

  • burhan says:

    NAMA : BURHANUDIN H.A
    NIM : E0008129
    KELAS: A

    1) a : Menurut argumentasi saya diberlakukannya dua ketentuan perundangan pidana pada anggota militer karena pertama anggota militer juga merupakan warga negara indonesia dan di dalam peraturan undang-undang militer juga di sebutkan bahwa anggota TNI juga harus patuh pada peraturan umum, sehingga semua anggota militer tidak terkecuali baik angkatan darat,laut maupun udara harus wajib dan tunduk dan patuh terhadap peraturan umum. Kedua anggota militer adalah orang-orang terpilih yang dilatih baik fisik maupun mental untuk melaksanakan tugas melindungi negara dari serangan musuh sehingga anggota militer mempunyai skill baik fisik maupun cara menghadapi musuh dan bertahan hidup yang lebih baik jika di bandingkan dengan rakyat sipil biasa maka dari pada itu jika diberlakukan hukuman umum yang ada pada KUHP, hukuman tersebut terlalu ringan sanksinya bagi anggota militer. maka diperlukan hukuman yang lebih berat sanksinya. Maka dari pada itu diperlukan KUHPM pada tentara. Selain itu ada tindak pidana lain yang di dalam KUHP tidak diatur sehingga perlu diterapkan tindak pidana khusus dengan KUHPM. Misalnya membocorkan rahasia negara, membiarkan musuh untuk menyerang, tidak patuh terhadap perintah pimpinan. Maka dari pada itu hubungan KUHP dengan KUHPM bersifat saling melengkapi sehingga keduanya perlu diterapkan pada anggota militer.
    b : jika tidak ada KUHPM bagi anggota militer sanksi yang ada pada KUHP terlalu ringan bagi anggota militer karena anggota militer adalah orang-orang terpilih yang mempunyai skill yang lebih bila di bandingkan dengan rakyat sipil biasa dan anggota militer juga dapat melakukan tindak pidana yang lebih berbahaya karna mereka juga dilengkapi dengan senjata dan juga dapat membahayakan negara, misalnya mencuri dan menjual senjata kepada musuh, memberi bantuan kepada musuh sehingga merugikan negara, maka dari pada itu KUHPM sangatlah di perlukan bagi anggota militer guna untuk menjaga perilaku dan kedisiplinan anggota militer.

    2) a : Seorang anggota militer bisa bertugas dimana saja baik di darat,laut, maupun udara sehingga luas kerja KUHPM dapat mencakup kesemuanya itu dan mencakup seluruh personil anggota militer yang yang aktif dan bertugas, juga mencakup yang termasuk anggota militer sebagaimana yang di sebutkan dalam pasal 46-51 KUHPM.
    b : menurut pendapat saya tentang batasan berlakunya hukum, GSO (Geo Stationer Object) tidak termasuk dalam luasan area berlakunya KUHPM karena wilayah tersebut merupakan zona bebas yang berada di luar angkasa. Dan wilayah tersebut di luar jangkauan pengawasan negara kita, tetapi menurut konvensi Internasional (Hukum Udara dan Antariksa), dan di sisi lain berdasar KUHPerdata. Wilayah GSO (Geo Stationer Object) termasuk di dalam yurisdiksi Negara Indonesia, karena didalam buku II KUHPerdata didalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa tanah, air, udara yang terkandung di dalam nya dikuasai oleh Negara (indonesia).

  • Nama: Maria Novita Sari
    NIM: E0008185
    Kelas: A
    1. a. menurut pendapat saya, seorang anggota militer yang melakukan suatu tindak pidana diberlakukan dua ketentuan perundangan pidana karena anggota militer selain sebagai anggota militer, mereka juga termasuk sebagai anggota bagian warga masyarakat negara di Indonesia. Anggota Militer merupakan anggota masyarakat yang telah dipilih negara, baik fisik maupun mentalnya yang sudah disiapkan oleh negara yang dipersiapakan untuk mengemban tugas dalam mempertahankan Negara Kesatuan RI. Adak epentingan khusus yang hanya bisa dilakukan oleh anggota militer. Konsekuensinya, sebagai anggota militer selain tunduk kepada peraturan perundangan hukum pidana militer juga harus tetap tunduk kepada peraturan perundangan hukum pidana. Apabila diberlakukan hukuman umum yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukuman tersebut dirasa terlalu ringan sanksinya bagi anggota milter. Sehingga diperlukan hukuman yang lebih berat sanksinya. Maka daripada itu diperlukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer bagi anggota militer. KUHPM dengan KUHP bersifat saling melengkapi sehingga keduanya perlu diterapkan pada anggota tentara, KUHPM berlaku untuk tindak pidana khusus dan KUHP berlaku untuk tindak pidana umum. Apabila dalam KUHPM tidak ada aturan hukumnya maka dicari aturan hukumnya dalam KUHP. Akan tetapi apabila dalam KUHP ketentuan pidananya dirasa lebih meringankan ,maka akan dipertimbangkan didalam ketentuan pidana dalam KUHP akan ditingkatkan hukumannya. Sesuai pasal 1 KUHPM, pada waktu menggunakan KUHPMberlakulah ketentuan dari hokum pidana umum. Sedangkan dalam pasal 2 KUHPM, apabila anggota militer melakukan tindak pidana yang tidak dicantumkan dalam KUHPM ini maka berlakulah KUHP.

    B.Ketentuan pidana bagi seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana, apabila tidak ada KUHPM yaitu apabila seorang militer itu melakukan suatu pelanggaran saja, tetapi dalam peraturan militer itu sudah dianggap melakukan suatu kejahatan berat, jika terhadap anggota militer diterapkan hukuman dalam KUHP maka dirasa hukuman itu terlalu ringan. Karena kekhususan yang dimiliki anggota militer itu yang dapat melakukan kejahatan dan mungkin bisa membahayakan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu diperlukan peraturan perundangan yang khusus mengatur ketentuan pidana bagi anggota militer, maka ada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Milter (KUHPM). Dimana KUHPM ini memiliki yurisdiksi untuk mengadili anggota militer yang melakukan tindak pidana umum.Idealnya, mereka harus diadili di pengadilan militer bukan diperadilan umum.
    2. A. Luas kerja KUHPM bagi seorang militer mencakup tanah, air, dan udara Indonesia dalam pasal 45 KUHPM membagi anggota militer menjadi 3 yaitu:
    – angkatan darat dan militer wajib yang termasuk, terhitung juga personil cadangan.
    – angkatan laut dan militer wajib yang termasuk, terhitung juga personil cadangan.
    – angkatan udara dan militer wajib yang termasuk, terhitung juga personil cadangan.
    Yang dalam keadaan berperang semua angkatan dipanggil dengan cara yang sah untuk turut dalam pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban wilayah Indonesia.
    B.Konvensi GSO (Geo Stationer Object)itu wilayahnya bebas sedang Indonesia diatur dalam KUHPerdata, tetapi tidak sinkron karena KUHPM mengatur TNI Angkatan Udara,. Kadang wilayah GSO dijadikan wilayah / daerah mata-mata , jadi TNI Angkatan Udara harus melindungi penyalahgunaan wilayah GSO tersebut.

  • Redy Ferana Ridoi Yahya says:

    Nama : Redy Ferana Ridoi Yahya
    NIM : E0008094
    Kelas: A

    1. A> Menurut argumentasi saya, seorang anggota TNI yang melakukan tindak pidana hanya diberlakukan KUHPM apabila anggota TNI tersebut tidak diberhentikan sebagai anggota TNI aktif ( tidak dipecat sebagai anggota TNI ), namun apabila anggota TNI tersebut melakukan tindak pidana dan dalam hasil persidangan mahkamah Militer luar biasa (MAHMILUB) anggota TNI tersebut terbukti bersalah dan diberhentikan secara tidak hormat sebagai anggota TNI, maka mantan anggota TNI tersebut kasus tindak pidananya akan dilimpahkan ke pengadilan umum dan akan diberlakukan KUHP. Karena mantan anggota TNI tersebut telah menjadi warga sipil.
    B> menurut pendapat saya, di dalam KUHPM dijelaskan bahwa setiap bawahan dari anggota TNI harus menghormati serta patuh kepada atasan, selain itu status dari anggota TNI bukan lagi sebagai anggota sipil. Oleh karena itu diperlukan perundangan secara khusus juga untuk mengaturnya.

    2. A> Menurut argumentasi saya, anggota TNI dibagi menjadi tiga yaitu pertama TNI AD yang mempunyai tanggung jawab dan tugas untuk melakukan pengamanan setiap batas wilayah darat NKRI. Kedua TNI AL yang mempunyai tanggung jawab dan tugas untuk melakukan pengamanan setiap batas teritorial wilayah perairan NKRI. Ketiga TNI AU yang mempunyai tanggung jawab dan tugas untuk melakukan pengamanan setiap batas teritorial wilayah udara NKRI.
    B> Menurut pendapat saya, GSO masuk dalam KUHPM apabila ditinjau berdasarkan konvensi Internasional (Hukum Udara dan Antariksa)karena Indonesia memiliki TNI AU yang tugasnya melakukan pengamanan batas wilayah teritorial udara. Di sisi lain berdasarkan KUHPerdata sudah disebutkan bahwa bahwa tanah, air, udara yang terkandung di dalam nya dikuasai oleh Negara.

  • RIO SATRIAWAN/E0008073/KELAS A
    2.a. Luas Kerja KUHPM mencakup udara, tanah, dan air. Menurut saya terkait dengan prinsip kedaulatan negara. Wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia adalah udara, tanah, dan air, aparat yang bertugas menegakkan kedaulatan tersebuat adalah militer dalam hal ini TNI (angakatan udara (AU), angakatan Darat (AD), dan angkatan Laut (AL)) untuk itu pengaturan luas kerja KUHPM yang meliputi udara, tanah, dan air sudah tepat mengingat obyek yang akan diatur adalah mereka yang bertugas di udara, tanah, dan air (AU,AD,AL).
    b. Geo Stasioner Obyek (GSO) adalah orbit geosinkron yang berada tepat di atas ekuator bumi dengan eksentrisitas orbital sama dengan nol. GSO adalah area bebas tempat dimana satelit-satelit diorbitkan. Jadi semua Negara bebas memanfaatkan GSO ini. Namun, menurut konvensi Internasional (Hukum Angakas dan Antariksa) wilayah kedaulatan udara suatu negara dibatasi sepanjang Negara tersebut mampu menjangkau sampai ketinggian yang tak terhingga, dengan demikian jika dilihat dari prespektif ini GSO merupakan wilayah kedaulatan suatu Negara yang mampu menjangkaunya. Hal senada juga bisa kita temui jika kita melihatnya dari prespektif hokum perdata menurut KUHPerdata tanah dan segala yang berada di atasnya adalah milik orang yang mempunyai tanah tersebut, mengingat GSO adalah area yang berada di atas tanah maka menurut KUHPerdata GSO adalah miik perseorangan atau dalam hal ini bisa juga dikatakan milik suatu Negara tertentu.

  • Catur Nugroho Jati (E0007102) kelas A says:

    CATUR NUGROHO JATI (E0007102)
    1.a) Ruang lingkup Tindak Pidana bagi seorang anggota militer selain di atur dalam KUHP juga di atur dalam KUHPM. Hal ini dikarenakan KUHP merupakan kitab undang-undang hukum pidana yang mengatur mengenai tindak-tindak pidana secara UMUM.
    Sedangkan bagi anggota militer yang memiliki kemampuan dan kewenangan yang berbeda dengan golongan rakyat sipil. Terdapat tindak-tindak pidana yang bersifat KHUSUS ( Zuiver Militaire Delict ) yang hanya dapat dilakukan oleh anggota militer. Sehingga seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana akan dikenakan 2 Kitab undang-undang yaitu KUHP dan KUHPM. Dengan ketentuan jika tindak pidana tersebut tidak diatur dalam KUHPM maka dikenakan KUHP dengan aturan penambahan
    b) Jika KUHPM maka ruang lingkup tindak pidana bagi anggota militer akan semakin sempit, sehingga berakibat banyaknya kemungkinan kasus penyalahgunaan wewenang oleh militer. Selain itu jika anggota militer hanya dikenakan KUHP ,aturan dan sanksi didalamnya telalu RINGAN.
    2.a)Luas kerja anggota militer dalam KUHPM meliputi wilayah tanah, air, dan udara yang berada dalam kedaulatan NKRI.
    • Tanah : Daratan yang berada dalam kedaulatan NKRI (sabang sampai Merauke)
    • Air : Perairan yang berada dalam kedaulatan RI, Kapal yang berbendera RI
    • Udara : Wilayah udara diatas wilayah darat dan perairan RI, Pesawat yang berbendera RI
    b)GSO merupakan obyek vital dalam sebuah wilayah Negara, karena wilayah ini merupakan banyak pemanfaatan yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah tempat mengorbitnya satelit,dan hanya Negara yang berada dalam katulistiwa saja yang memiliki. Bayangkan berapa penerimaan devisa yang di dapat jika GSO ini dapat dimasukan dalam yurisdiksi perdata,mengingat adanya pasal 33 ayat 3 UUD 45 yang berbunyi (Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat).Namun dalam kajian militer wilayah GSO ini tidak dimasukan dalam area berlakunya KUHPM, padahal dalam dunia militer GSO memegang peranan sangat penting. GSO dapat dimanfaatkan dalam persenjataan suatu Negara yang berbasis satelit. Namun karena lemahnya perkembangan pengetahuan dan rendahnya alutsista yang kita miliki sehingga Negara kita tertinggal dalam perlombaan pemanfaatan GSO dr Negara-negara maju lainya.

  • amir syarifuddin m/E0008280(kelas a) says:

    1 a.karena benar adanya pemberlakuan dua kitab UU yg berlaku bagimiliter yaitu UUKUHP DAN KUHPM karena apabila berlaku KUHP saja maka akan terasa ringan bagi orang2 yg berada dalam wilayah militer, maka perlu adanya pemberlakuan hukum yg mengatur secara khusus yaitu KUHPMbersifatzuiver militeri delict, jika peraturan KUHPM dimasukan dlm KUHP maka akan sulit diterapkan
    b, apabila tidak ada KUHPM ,seorang militer itu melakukan suatu pelanggaran saja, tetapi dalam peraturan militer itu sudah dianggap melakukan suatu kejahatan berat,klo KUHP thok yg berlaku maka akan banyak militer yang bertindak menyimpang dari aturan tetapi mereka merasakan ringan dg aturan/sangsi yg diterimanya
    2.a) militer dibagi atas3 angkatan yakni:
    angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara
    apabila dalam keadaan diserang musuh, semua ,militer diberi tugas yg sah untuk mempertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban NKRI
    b)menurur saya GSO termasuk didalam ruang lingkup KUHPM, karena kekuasaan wilayah yaitu berdasarkan laut, darat dan udara, sbg contoh; dulu saat kapal militer malaisia melewati batas lautnya maka militer wajib mengusir, memberikan peringatan, serta menghancurkan kapal tersebut, maka cakupan wqilayah tersebut termasuk dlm KUHPM

Write a Comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Essentials

Meta

Pages

Categories

  • September 2011
    M T W T F S S
    « Jun   Feb »
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930