Muhammad Rustamaji | Sopo Nandur Bakal Ngunduh, Sopo Temen Bakal Tinemu

UKD 1 HUKUM ACARA PERADMIL (21 Sept 2011)

Pemberitahuan:
Pelaksanaan UKD 1 mata kuliah Hukum Acara Peradilan Militer dimaksud hanya berlaku bagi Mahasiswa yang diampu oleh Muhammad Rustamaji,S.H.,M.H.

Petunjuk Pengerjaan:
1. Pengerjaan soal harus memperhatikan adab ‘profesional dan bermoral’
2. Pengerjaan soal boleh didahului dengan diskusi dan open book, namun demikian originalitas jawaban setiap peserta UKD yang disampaikan pada menu ‘comments’ bersifat individual
3. Jawaban secara online berdurasi maksimal pada pukul 21.00 WIB pertanggal 21 September 2011 dan silakan disertakan NAMA LENGKAP dan NIM serta KELAS guna menunjukkan hasil pekerkjaan peserta UKD 1 Hukum Acara Peradmil
4. Penilaian bersifat progresif dan berbanding lurus atas jawaban yang diberikan, sehingga nilai sangat bergantung atas jawaban dan kekuatan argumentasi serta kupasan data yang disajikan peserta UKD

Soal UKD 1:
1. a.Jelaskan argumentasi Saudara berkait lingkup berlakunya hukum (justisiabelen) bagi seorang anggota militer yang melakukan suatu TINDAK PIDANA, mengapa diberlakukan dua ketentuan perundangan pidana, yaitu ketentuan dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) maupun KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer)? b. Apakah yang terjadi apabila tidak ada KUHPM guna mengatur ketentuan pidana bagi seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana?

2. a.Jelaskan argumentasi Saudara berkait luas kerja KUHPM bagi seorang militer yang mencakup tanah, air, udara Indonesia? b. Berkait batasan berlakunya hukum, apakah GSO (Geo Stationer Object) masuk dalam luasan area berlakunya KUHPM jika ditinjau dari 22 perspektif, yaitu di satu sisi berdasarkan konvensi Internasional (Hukum Udara dan Antariksa), dan di sisi lain berdasar KUHPerdata?

There are 62 Comments to this article

DESTAMIA MUTIARA ARRUUM NIM E0009094 HAPA Kelas C says:
09/20/2011

1. a. Jelaskan argumentasi Saudara berkait dengan kesetaraan (egalitarian) kedudukan Peradilan Agama jika dibandingkan dengan tiga lingkungan peradilan lain (Peradilan umum, Peradilan TUN, Peradilan Militer) ditinjau dari perspektif ketentuan Pasal 63 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum” dan ditinjau dari ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU 3 Tahun 2006 yang menyatakan “Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”?
b. Atas jawaban Saudara pada poin 1a., silakan dikonfirmasi ulang dengan ketentuan Pasal 107 ayat (1) huruf d UU Nomor 7 Tahun 1989 !
Jawab:
a).

Sebelum diberlakukannya Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama , peradian agama di Indonesia beraneka nama :
a. Pengadilan Agama di Jawa dan Madura(Staatblad 1882 Nomor 152 dan Staatblad 1937 Nomor 116 dan Nomor 610).
b. Kerapatan Qadi dan Qadi Besar unjtuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatblad 1937 Nomor 638 dan Nomor 639)
c. Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 nomor 99).

Oleh sebab itu Peradilan agama yang ada di Indonesia dikategorikan sebagai peradilan kuasi karena berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 63 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka semua putusan Pengadilan Agama harus dikukuhkan oleh Peradilan Umum. Ketentuan ini membuat Pengadilan agama secara de facto lebih rendah kedudukannya dari Peradilan Umum.
Padahal secara yuridis formil dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan , bahwa ada empat lingkungan peradilan di Indonesia, yaitu:
a. Peradilan Umum
b. Peradilan Agama
c. Peradilan Militer
d. Peradilan Tata Usaha Negara
Ketentuan diatas menbegaskan bahwa ada empat lingkungan Peradilan yang setara di Indonesia, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pernyataan kesetaraan empat lingkungan Peradilan yang ada di Indonesia, termasuk didalamnya Peradilan Agama, merupakan koreksi terhadap ketentuan yang ada dalam Staatblad 1882 Nomor 152 dan Staatblad 1937 Nomor 116 dan Nomor 610 Tentang Peraturan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, Staatblad 1937 Nomor 638 dan Nomor 639 tentang Peraturan Kerapatan Qadi dan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatran dan Timur serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tantang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 99) yang telah menempatkan Peradilan Agama di bawah Peradilan Umum.
Koreksi atas Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 setelah 4 tahun yaitu dengan adanya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 63 ayat 2 telah mengembalikan Peradilan Agama secara utuh kepada peradilan kuasi dengan cara mengahruskan setiap putusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Peradilan Umum.
Setelah disahkan UU nomor 7 tahun 1989 , pluralitas nama dan kewenangan absolute peradilan agama didasarkan pada :
a. Peraturan tenhtang Pengadiloan Agama di Jawa dan Madura dalam Staatblad 1882 Nomor 152 dan Staatblad 1937 Nomor 116 dan Nomor 610).
b. Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Qadi besar unutk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staaatblad 1937 Nomor638 dan Nomor 639).
c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara tahun 1957 nomor99).
Dinyatakan tidak berlaku lagi.

Seta ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), dalam pasal 107 ayat 1 huruf d UU Nomor 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Mengenai pasal 50 ayat 1 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Perdilan Umum” penjelasan mengenai pasal tersebut adalah sengeketa hak milik pada pasal 50 dberdasarkankepemilikan yang didasarkan kepada selain ketentuan Pasal 49 tersebut maka pengadilan agama berwenang menyelesaikannya.\

Atas pasal 50 ayat 1 UU Nomor 3 Tahun 2006 terdapat solusi yang dijelaskan dalam pasal 50 ayat 2 UU Nomor 3 Tahun 2006 yaitu sengketa hak milik yang yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam maka objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersam-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ( bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syariah). Sedangkan pasal 50 ayat 1 UU nomor 3 Tahun 2006 mengenai objek sengekta tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

b). Dalam pasal 107 ayat 1 huruf d UU nomor 7 tahun 1989 menyatakan bahwa Pasal 63 ayat 2 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 1, Tambahan lembaran negaranomor 3019), dalam pasal 107 ayat 1 huruf d UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan tidak bverlaku lagi dan menjadikan Peradilan Agama setara dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

2.a.Berikan argumentasi Saudara berkait sinkronisasi SUBYEK HUKUM dalam ketentuan Pasal 2 UU 3/2006 yang menyatakan ‘bagi rakyat yang beragama Islam” jika dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 49 UU 3/2006 yang menyebutkan “Yang dimaksud dengan ‘antara orang-orang yang beragama Islam’ adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan agama sesuai dengan ketentuan pasal ini”? b. Bagaimana penjelasan Saudara berkait kedudukan badan hukum (rechts persoon) sebagai subyek hukum jika dipandang dari asas personalia keislaman dalam peradilan agama?

Jawab:
Yang perlu digarisbawahi adalah kata subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam. Ini menunjukkan bahwa realitas hukum yang dijemputnya masih jauh tertinggal bila dibanding dengan realitas hukum dan realitas sosial masyarakat saat ini yang tidak hanya menempatkan orang sebagai subyek hukum.
Berkaitan dengan subyek hak milik ini, dapat diperhatikan subyek hukum dalam hukum perdata, yaitu orang dan badan hukum (R.Wiryono Prodjodikoro, 2000: 13). Sedangkan badan hukum (rechts persoon) terdiri dari badan hukum publikseperti badan-badan negara dan badan hukum privat, seperti PT, Koperasi, dan lain-lain ( Elsi Kartika dan Adventi Simangunsong, 2005: 9). Sepintas Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Thaun 1989 Tentang peradilan Agama telah memberikan penyelesaian terhadap sengketa hak milik , tetapi sebenarnya, apa yang dirumuskan dalam Pasal 50 ayat (2) ini tidak lain dari pemberian kewenangan setengah hati oleh pembuat undang undang, sehingga tanpa disadari asas peradilan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “peradilan dilaksanakan cepat, sederhana, dan biaya ringan” sulit untuk dilaksanakan.
Oleh karena itu, tidak berlebihan kalau dikatakan, bahwa norma hukum yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (2) tersebut sebenarnya masih jauh dari idealisme dan realisme hukum di Indonesia saat ini dimana perpindahan hak milk semakin bervariasi subyeknya, apalagi sebagai subyek hak milik dapat berupa perorangan dan juga berupa badan hukum. Sebagai perorangan jelas dapat diketahui dengan jelas agama subyek hukumnya, tetapi yang menyangkut subyek hak milik sebagai badan hukum di dalam penjelasan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 menjelaskan bahwa badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum islam dengan mengenai hal hal yang menjadi kewenangan peradilan agama.

b. Bagaimana penjelasan Saudara berkait kedudukan badan hukum (rechts persoon) sebagai subyek hukum jika dipandang dari asas personalia keislaman dalam peradilan agama?
Jawab:
Dalam penjelasan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 2 yang dimaksud dengan rakyat pencari keadilan adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia. Maka dalam penjelasan pasal tersebut dikenal dengan asas peronalitas keislaman.
Asas personalitas keislaman menyebutkan bahwa peradilan agama hanya berwenang memutus perkara orang-orang yang beragama islam, sedangkan orang-orang yang beragama non muslim tidak boleh menundukkan diri dengan hukum islam, tetapi orang yang beragama non muslim bisa mengajukan diri ke Pengadilan Agama. Dalam Pasal 27 ayat (2) Stb tersebut diberi peluang untuk membuat akta penundukkan diri secara sukarela dalam bentuk akad dibawah tangan yang dengan keterangan notaris bahwa dikenal dengan penandatangnan, bahwa isi akta dengan jelas diberitahukan kepada yang tersebut terakhir dan bahwa kemudian penandatangannya dilakukan dihadapan notaris atau pejabat lain.
Apabila dikaitkan dengan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan ‘antara orang-orang yang beragama Islam’ adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan agama sesuai dengan ketentuan pasal ini”. Bahwa jelas subyek hukum dalam hal ini yang tidak memiliki kepercayaan itu tunduk dalam hukum islam.

Rio Komenk says:
09/21/2011

Nama : Rio Andi Kurniawan
Kelas : A
NIM : E0008072

1. a. > Menurut argumentasi saya diberlakukannya dua ketentuan perundangan pidana pada anggota tentara karena pada dasarnya anggota tentara masih merupakan bagian dari suatu warga Negara di Indonesia ini. Mengingat bahwa dalam TAP MPR nomor 7/MPR/2000 dan Undang-undang TNI pasal 65 ayat 22, dinyatakan prajurit harus tunduk pada peradilan umum . Sehingga anggota tentara tetap wajib dan tunduk terhadap peraturan atau hukum yang ada di Negara ini. Namun demikian anggota Tentara adalah orang yang telah dipilih, dilatih sedemikian rupa kemudian dipersenjatai dan disiapkan secara khusus oleh negara untuk melaksanakan tugas pertempuran/perang. Sehingga anggota tentara memiliki fisik dan kemampuan yang lebih dibandingkan dengan orang sipil pada umumnya. Sehingga jika diberlakukan hukuman umum yang ada pada KUHP, hukuman tersebut terlalu ringan sanksinya bagi anggota tentara. Sehingga diperlukan hukuman yang lebih berat sanksinya. Maka daripada itu diperlukan KUHPM pada tentara. Selain itu ada tindakan kejahatan lain yang di dalam KUHP tidak diatur sehingga perlu diterapkan tindak pidana khusus dengan KUHPM. Misalnya kejahatan Tindak Pidana Militer Murni(Zuiver Militaire Delict) yaitu tindakan-tindakan terlarang atau yang diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Contoh Desersi (Pasal 87 KUHPM). Maka daripada itu hubungan KUHPM dengan KUHP bersifat saling melengkapi sehingga keduanya perlu diterapkan pada anggota tentara.

b. > Jika tidak ada KUHPM bagi seorang tentara hukuman dengan menggunakan KUHP sanksi yang diberikan terlalu ringan jika diterapkan kepada anggota tentara. Mengingat bahwa anggota tentara bisa melakukan kejahatan yang lebih berat dan membahayakan Negara ini, misalnya Kejahatan dalam melaksanakan kewajiban perang, tanpa bermaksud untuk memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara untuk kepentingan musuh (Pasal 73-84), kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seseorang militer untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas (Pasal 85-96), kejahatan terhadap pengabdian (Pasal 97-117), kejahatan terhadap berbagai keharusan-keharusan dinas (Pasal118-139), pencurian dan penadahan (Pasal 140-146), perusakan, pembinasaan atau penghilangan barang-barang Angkatan perang (Pasal 147-149). Kejahatan yang dilakukan seorang anggota tentara bisa lebih mengancam keamanan Negara dibandingkan dengan kejahatan biasa yang dilakukan oleh warga sipil pada umumnya. Sehingga dalam hal ini KUHPM sangat diperlukan untuk mengatur kedisplinan para tentara di Negara ini.

2. a. > Luas kerja KUHPM bagi seorang militer yang mencakup tanah, air, udara Indonesia mengikat semua angkatan perang yaitu angkatan darat terhitung juga personil cadangan, angkatan laut terhitung juga personil cadangan, angkatan udara terhitung juga personil cadangan. Dan yang termasuk anggota tentara sebagaimana yang tercantum di dalam pasal ( 46-51).

b. > Menurut argumentasi saya Berkait batasan berlakunya hukum, GSO (Geo Stationer Object) tidak termasuk dalam luasan area berlakunya KUHPM karena wilayah tersebut merupakan zona bebas yang berada di luar angkasa. Disamping itu Negara kita juga tidak mempunyai peralatan yang cukup memadai dan canggih untuk memantau dan melindung wilayah tersebut. Namun bila dipandang dari sisi berdasarkan konvensi Internasional (Hukum Udara dan Antariksa), dan di sisi lain berdasar KUHPerdata. Wilayah GSO (Geo Stationer Object) seharusnya termasuk di dalam yurisdiksi Negara Indonesia mengingat di dalam KUHPerdata dalam buku II yang dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa tanah, air, udara yang terkandung di dalam nya dikuasai oleh Negara. Namun demikian karena keterbatasan sarana militer yang dimiliki di Negara ini hal tersebut belum bisa dipantau dan dilindungi secara ketat. Padahal di wilayah tersebut bisa saja di intai oleh satelit mata-mata musuh di Negara lain yang dalam hal ini bisa mengancam keamanan Negara.

Catur Nugroho Jati (E0007102) says:
09/21/2011

CATUR NUGROHO JATI
(E0007102)
1.a) Ruang lingkup Tindak Pidana bagi seorang anggota militer selain di atur dalam KUHP juga di atur dalam KUHPM. Hal ini dikarenakan KUHP merupakan kitab undang-undang hukum pidana yang mengatur mengenai tindak-tindak pidana secara UMUM.
Sedangkan bagi anggota militer yang memiliki kemampuan dan kewenangan yang berbeda dengan golongan rakyat sipil. Terdapat tindak-tindak pidana yang bersifat KHUSUS ( Zuiver Militaire Delict ) yang hanya dapat dilakukan oleh anggota militer. Sehingga seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana akan dikenakan 2 Kitab undang-undang yaitu KUHP dan KUHPM.
b) Jika KUHPM tidak ada maka ruang lingkup tindak pidana bagi anggota militer akan semakin sempit, sehingga berakibat banyaknya kemungkinan kasus penyalahgunaan wewenang oleh militer. Selain itu jika anggota militer hanya dikenakan KUHP ,aturan dan sanksi didalamnya telalu RINGAN.
2.a)Luasan kerja seorang anggota militer mencakup wilayah tanah,air,dan udara yang berada di wilayah yurisdiksi NKRI.wilayah diatas meliputi uraian sbb:
• Tanah : Wilayah daratan yg berada dalam yurisdiksi NKRI
• Air : Wilayah perairan yang berada didalam yurisdiksi NKRI, dan Diatas kapal yang berbendera Indonesia
• Udara : Wilayah udara yang berada di atas kedaulatan NKRI, dan pesawat yang berbendera Indonesia
b) Berkaitan dengan batasan berlakunya,GSO merupakan wilayah yang sangat strategis dalam segala bidang tetapi KUHPM tidak berlaku. Hal ini disebabkan karena kurangnya kemampuan Negara kita dalam memanfaatkan kekayaan dirgantara, yang di sebabkan masih lemahnya alutsista yang dimiliki Indonesia. Sehingga tidak dapat bersaing dengan Negara lain dalam hukum rimba yang telah berlangsung berpuluh-puluh tahun.Padahal GSO dalam bidang militer dapat dimanfaatkan untuk peralatan militer yang memanfaatkan teknologi satelit. Sedangkan dalam ranah Perdata seharusnya GSO masuk ke dalam yurisdiksi KUHPerdata, hal ini tercantum dalam salah satu pasal KUHPerdata dan UUD 45 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi (Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat).Maka seharusnya GSO di masukan ke dalamyurisdiksi KUHPM karena merupakan objek vital dalam segala bidang secara umum dan Bidang MILITER khususnya.

Mohammad Ali Isa A.L says:
09/21/2011

Mohammad Ali Isa Adi Lesmana
E0008188
Kelas A

1. a. menurut argumentasi saya seorang anggota militer apabila melakukan suatu tindak pidana , diberlakukan 2 ketentuan perundangan pidana yakni KUHP dan KUHPM, ialah karena dikenal 2 macam delik yakni
- commune delicta yang merupakan tindak pidana umum yang dapat dilakukan oleh setiap orang
- zuiver militaire delict yang merupakan tindak pidana khusus yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja dalam hal ini militer. Zuiver militaire delict dibagi menjadi 2, yakni :
• delicta propria yang merupakan tindak pidana militer murni yang hanya dapat dilakukan oleh seorang militer saja, karena sifatnya khusus militer. Contoh : membocorkan rahasia Negara
• Germengde militaire delict yang merupakan tindak pidana militer campuran, yang sebenarnya sudah diatur dalam KUHP namun hukumannya akan menjadi terlalu ringan apabila dilakukan oleh seorang militer. Contoh : perampokan bank oleh anggota militer
Karena anggota militer itu juga merupakan juga warga Negara Indonesia yang juga harus patuh pada hukum Indonesia dalam hal ini patuh kepada KUHP apabila melakukan commune delicta, dan juga patuh terhadap KUHPM karena seorang anggota militer memiliki sifat khusus dan kemampuan khusus/skill yang tidak dimiliki oleh penduduk sipil Indonesia pada umumnya, dan juga KUHPM berfungsi untuk melengkapi KUHP dimana KUHPM memuat peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHP. Sehingga apabila seorang anggota militer melakukan suatu tindak pidana dapat diterapkan 2 macam ketentuan perundangan yakni KUHP dan KUHPM.

b. yang terjadi apabila tidak ada KUHPM apabila seorang militer melakukan tindak pidana adalah apabila seorang anggota militer melakukan tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP semisal delicta propria seperti membocorkan rahasia Negara, maka seorang anggota militer tersebut bebas dari sanksi pidana sebab tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai sanksi apabila seseorang membocorkan rahasia Negara didalam KUHP. Dan juga apabila seorang anggota militer melakukan germengde militaire delict, hanya akan mendapatkan sanksi yang ringan sebagai contoh dalam melakukan perampokan bank, seorang anggota militer memiliki skill khusus dalam menggunakan senjata api sehingga lebih mudah dalam melakukan tindak pidana tersebut, berbeda dengan penduduk sipil apabila melakukan tindak pidana perampokan bank, akan lebih sulit sebab biasanya penduduk sipil tidak memiliki skill khusus dalam menggunakan senjata api, sehingga saksi yang didapatkan anggota militer akan menjadi lebih ringgan apabila dibandingkan dengan sanksi yang didapatkan oleh penduduk sipil.

2. a. luas kerja KUHPM bagi seorang militer mencakup tanah, air dan udara Indonesia dijelaskan dalam pasal 45 KUHPM dengan membagi anggota militer menjadi 3 bagian yakni:
- angkatan darat dan militer wajib yang termasuk, terhitung juga personil cadangan.
- angkatan laut dan militer wajib yang termasuk, terhitung juga personil cadangan.
- angkatan udara dan militer wajib yang termasuk, terhitung juga personil cadangan.
Yang dalam keadaan berperang semua angkatan dipanggil dengan cara yang sah unutk turut dalam pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban wilayah Indonesia.
b. wilayah GSO (Geo Stationer Object) tidak termasuk dalam luasan area berlakunya KUHPM, sebab menurut konvensi internasional wilayah GSO merupakan zona bebas, dikarenakan hanya pada wilayah GSO dapat diletakkan satelit dll nya, sehingga wilayah GSO dianggap sebagai zona bebas, setiap Negara bebas untuk mempergunakannya. Namun apabila ditinjau dalam KUHPerdata seharusnya wilayah GSO merupakan kepemilikan Indonesia mengingat salah satu pasal dalam KUHPerdata dimana semua benda yang berada diatas tanah merupakan hak dari Indonesia, apabila dikaitkan dengan KUHPM terjadi ketidak sinkronan dimana tugas dari TNI AU untuk menjaga wilayah udara Indonesia, sebagai contoh dalam hal pesawat mata-mata yang melintasi wilayah udara Indonesia yang bertujuan untuk memata-matai Negara Indonesia hal tersebut menyalahgunakan penggunaan wilayah GSO, TNI AU berkewajiban untuk melindungi kedaulatan wilayah Indonesia dengan melakukan tindakan perlindungan seperti menembak jatuh pesawat mata-mata.

Fatia Aldila F says:
09/21/2011

Fatia Aldila F.
E0008150
Kelas A

1 a.Menurut saya, diberlakukannya dua ketentuan perundangan pidana, yaitu ketentuan dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) maupun KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) bagi seorang anggota militer yang melakukan suatu tindak pidana dikarenakan seorang anggota militer itu adalah warga negara Indonesia , maka dari segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya sebagai warga negara baginyapun berlaku semua aturan hukum yang berlaku, baik hukum pidana, hukum perdata, acara pidana dan acara perdata dan dalam hal ini anggota militer harus tunduk terhadap ketentuan-ketentuan yang ada di KUHP. Namun ternyata, ketentuan-ketentuan yang terdapat di KUHP tidak semua dapat mengakomodir tindak pidana yang dapat dilakukan oleh anggota militer. Jadi terdapat tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh seorang anggota militer, yaitu zuiver militaire delict yang berarti tindak pidana murni yang hanya dilakukan militer karena sifatnya khusus militer contohnya disersi. Disersi ini merupakan delik yang hanya dapat dilakukan oleh seorang anggota militer, dan karena sifatnya yang khusus maka delik ini tidak terdapat di KUHP melainkan diatur di KUHPM yang hanya berlaku khusus bagi anggota militer. Selain itu, alasan lainya adalah ancaman hukuman yang terdapat dalam KUHP terlalu ringan apabila dijatuhkan pada seorang anggota militer yang melakukan tindap pidana yang diatur dalam KUHP atau yang disebut germengde militaire delict. Jadi delik ini merupakan tindak pidana campuran yaitu perbuatan yang dilarang yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, sedangkan ancaman hukumanya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu diatur lagi dalam KUHPM disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan keadaan yang khas militer, mengingat seorang anggota militer itu merupakan orang yang terpilih yang telah dididik dan dilatih negara sehingga memiliki skill atau keahlian yang lebih dibandingkan penduduk sipil.

b. apabila tidak ada KUHPM guna mengatur ketentuan pidana bagi seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana, maka yang akan terjadi adalah putusan atau hukuman yang terlalu ringan yang akan dijatuhkan bagi seorang anggota militer. Seperti yang telah dikemukakan di atas, anggota militer merupakan orang-orang yang terlatih dan karenanya dituntut kedisiplinan tinggi dalam menjalankan tugasnya. Maka dari itu diperlukan ancaman hukuman yang lebih berat untuk anggota militer agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu, jika KUHPM tidak ada, maka seorang anggota militer dapat melakukan tindak pidana khusus militer tanpa takut adanya ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepadanya. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan dampak yang berbahaya. Misalnya tindakan disersi yang dapat dilakukan sesukanya oleh anggota militer karena tidak adanya ancaman hukuman yang mengaturnya. Maka dari itu KUHPM sangat diperlukan untuk terus menjaga kedisiplinan para anggota militer di Indonesia.

2a. luas kerja KUHPM bagi seorang militer yang mencakup tanah, air, udara Indonesia disini maksudnya adalah KUHPM itu berlaku dan mengikat bagi semua angkatan perang . dimana dalam pasal 45 KUHPM dijelaskan bahwa angkatan perang ini meliputi angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Di dalamnya juga termasuk personil cadangan, yang apabila dalam keadaan perang para angkatan tersebut dipanggil dengan cara yang sah untuk turut serta dalam pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

b. menurut konvensi internasional, GSO (Geo Stationer Object) tidak termasuk dalam luasan area berlakunya KUHPM. Hal ini dikarenakan GSO merupakan wilayah bebas dimana semua Negara dapat memasuki wilayah GSO dengan bebas dan dapat memanfaatkannya secara leluasa pula. Ketentuan ini sendiri terdapat dalam GSO (Geostationer Orbit) Space Treaty tahun 1967 mengatakan bahwa antariksa termasuk semua benda langit dinyatakan sebagai kawasan bebas yang tidak boleh dimiliki oleh suatu negara dimanapun di dunia. Namun hal ini bertolak belakang dengan apa yang tercantum dalam KUHPer yang mengatakan bahwa tanah, air, dan udara di Indonesia merupakan milik Indonesia. Tentu saja apabila ditelaah dari ketentuan dalam KUHPer ini, GSO yang hanya dimiliki oleh negara -negara khatulistiwa saja dan dapat dikatakan merupakan salah satu sumber daya alam yang terbatas, merupakan hak milik Indonesia dimana Indonesia berwenang untuk memanfaatkan dan menjaganya. Dan hal ini sendiri telah tertuang di dalam kebijakan nasional sebagai berikut:
Pasal 30 Ayat 3, Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Pertahanan Keamanan Negara sebagai berikut :
“Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara” bertugas :
a) Selaku penegak kedaulatan negara di udara bertugas mempertahankan keutuhan wilayah dirgantara nasional bersama – sama segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya;
Penjelasan resmi pasal ini adalah:
“Yang dimaksud dengan tugas penegakan kedaulatan negara diartikan sama dengan penjelasan ayat (2) huruf a pasal ini bagi wilayah udara. Adapun pengertian dirgantara mencakup ruang udara dan antariksa termasuk “Orbit Geostasioner“ yang merupakan sumber daya alam terbatas“.
Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa terdapat kenyataan yang bertolak belakang terkait dengan berlakunya KUHPM di wilayah GSO yang masih menjadi perdebatan sampai sekarang ini.

Wandira Kusuma Wardana says:
09/21/2011

Nama : Wandira Kusuma Wardana
NIM :E0008449

1. a.Diberlakukannya ketentuan perundangan pidana yaitu dalam KUHP dan dalam KUHPM karena anggota militer masih termasuk bagian warga Indonesia,didalam Pasal 1 KUHPM menyatakan berlakunya KUHP maka berlakulah pula ketentuan dari Pidana Umum.Ini disebabkan karena seringkali tindak kejahatan yang dilakukan oleh miter tidak tercantum dalam KUHPM maka berlakulah KUHP,jadi keduanya saling melengkapi. Namuan pemberlakuan sanksi KUHP perlu diperberat,karena bagi militer sanksi KUHP terlalu ringan.Mengingat anggota militer adalah orang yang terlatih secara fisik dan mental ,maka tindak kejahatan yang mereka lakukan dapat membahayakan negara.
b.Jika tidak ada KUHPM bagi anggota militer ,dan hanya diberlakukan KUHP maka hal tersebut sangat membahyakan.Anggota militer adalah orang2 terpilih,baik fisik dan mental mereka melebihi masyarakat sipil.Kemampuan mereka adalah untuk berperang sehingga kejahatan yang mereka lakukan dapat lebih berbahaya.sanksi dalam KUHP diperuntukkan bagi masyarakat sipil apabila diperuntukkan bagi anggota militer akan terlalu ringan.Hal ini tidak memberikan efek jera bagi anggota militer. Untuk itu diperlukkan KUHPM agar dapat memberikan hukuman yang lebih berat sehingga ada efek jera dan tujuan hukum tercapai yaitu menciptakan ketertiban umum.
2. a. Luas kerja KUHPM bagi seorang militer yang mencakup tanah, air, udara di Indonesia berlaku bagi semua angkatan perang yaitu
1 angkatan darat dan personil cadangan
2. angkatan laut dan personil cadangan
3.angkatan udara terhitung juga personil cadangan.
Termasuk juga anggota militer seperti yang diatur dalam Pasal 46 hingga pasal 51
b. Berkait batasan berlakunya hukum, GSO (Geo Stationer Object) tidak termasuk dalam obyek luasan berlakunya KUHPM karena wilayah tersebut sangatlah luas dan tak terbatas,Negara Indonesia juga belum mempunyai kemampuan yang memadai untuk menjangkau dan memantau wilayah tersebut. Menurut konvensi Internasional (Hukum Udara dan Antariksa), dan berdasar KUHPerdata. Wilayah GSO (Geo Stationer Object) termasuk di dalam yurisdiksi Negara Indonesia dan di dalam KUHPerdata dalam buku II yang dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa tanah, air, udara yang terkandung di dalam nya dikuasai oleh Negara sehingga GSO adalah termasuk didalamnya.Saat ini GSO termasuk zona bebas untuk itu perlu adanya tindakan agar kedaulatan juga terjaga hingga wilayah angkasa.

FARAH FAUZIAH MAULANA says:
09/21/2011

NAMA : FARAH FAUZIAH MAULANA
NIM

Mutiara Resky says:
09/21/2011

Nama : Mutiara Resky U
NIM : E0008192
Kelas : A
1.a Bagi seorang anggota militer apabila melakukan suatu tindak pidana diberlakukan dua ketentuan perundangan pidana yakni, ketentuan dalam KUHP dan ketentuan dalam KUHPM. Ada dua tindak pidana militer yaitu berupa :
1. Commune Delicta yaitu Tindak pidana umum yang dapat dilakukan oleh setiap orang
2. Delicta Propria yaitu tindak pidana khusus yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja dalam hal ini militer.
• Zuiver Militaire Delict yaitu tindak pidana militer murni yang hanya dilakukan oleh seorang militer karena sifatnya khusus militer. Misalnya perkosaan dilakukan oleh TNI pada saat kerusuhan Mei 1998 ( KUHP ), membocorkan rahasia negara, meninggalkan pos penjagaan keamanan.
• Germengde Militaire Delict yaitu tindak pidana militer campuran yang sebenarnya sudah diatur dalam perundang-undangan yang lain. Namun ancaman hukumannya terlalu ringan apabila perbuatan dilakukan oleh seorang militer. Untuk itu diatur kembali dengan sanksi yang lebih berat sesuai kekhasan militer. Misalnya perkosaan yang dilakukan oleh anggota militer.
Seorang anggota militer bagaimanapun juga adalah penduduk sipil yang harus taat pada seluruh peraturan yang ada di Indonesia termasuk KUHP.KUHPM memuat peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Hukum Pidana Umum,serta berlaku bagi golongan khusus,dalam hal ini militer atau orang-orang yang karena peraturan perundangan ditundukkan pada Hukum Pidana Militer.KUHPM juga diperlukan karena sanksi atau ancaman hukuman yang ada di dalam KUHP dianggap terlalu ringan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana.Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer tidak diatur didalam KUHPM maka yang berlaku adalah KUHP,kecuali ada penyimpangan.Maka sebagai anggota militer harus mentaati segala peraturan yang ada,baik KUHP maupun KUHPM karena anggota militer juga merupakan warga Negara Indonesia.

b. Apabila tidak ada KUHPM guna mengatur ketentuan pidana bagi seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana maka,sanksi atau ancaman hukuman yang ada di dalam KUHP akan terlalu ringan.Misalnya perkosaan yang dilakukan oleh anggota TNI,hal tersebut telah diatur di dalam KUHP,tetapi tentu saja ancaman hukuman dan sanksi nya berbeda bahkan lebih berat apabila dilakukan oleh anggota militer.Tetapi ada pula tindak pidana yang hanya bisa diatur di dalam KUHPM misalnya membocorkan rahasia Negara,tindak pidana tersebut tidak mungkin dilakukan oleh penduduk sipil dan akan sulit diterapkan di dalam KUHP.

2. a. luas kerja KUHPM bagi seorang militer mencakup tanah, air dan udara Indonesia dijelaskan dalam pasal 45 KUHPM dengan membagi anggota militer menjadi 3 bagian yakni:
- angkatan darat dan militer wajib yang termasuk, terhitung juga personil cadangan.
- angkatan laut dan militer wajib yang termasuk, terhitung juga personil cadangan.
- angkatan udara dan militer wajib yang termasuk, terhitung juga personil cadangan.
Yang dalam keadaan berperang semua angkatan dipanggil dengan cara yang sah unutk turut dalam pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban wilayah Indonesia.
Sehingga luas kerja KUHPM tidak hanya yang berada di atas tanah maksudnya daratan saja tetapi juga air dan udara.

b. wilayah GSO (Geo Stationer Object) tidak termasuk dalam luasan area berlakunya KUHPM, sebab menurut konvensi internasional wilayah GSO merupakan zona bebas, dikarenakan hanya pada wilayah GSO dapat diletakkan satelit dan lain-lain.Setiap negara bebas untuk mempergunakannya. Namun apabila ditinjau dalam KUHPerdata seharusnya wilayah GSO merupakan kepemilikan Indonesia mengingat salah satu pasal dalam KUHPerdata dimana semua benda yang berada diatas tanah merupakan hak dari Indonesia, maksud dari di atas tanah tidak hanya daratan tetapi juga sampai ke luar angkasa. Disamping itu Negara kita juga tidak mempunyai peralatan yang cukup memadai untuk memantau wilayah tersebut. Namun demikian karena keterbatasan sarana militer yang dimiliki di Negara ini hal tersebut belum bisa dipantau dan dilindungi secara ketat.

Ratih Perwira Hutami says:
09/21/2011

Nama : Ratih Perwira H.
Nim : E0008417
Kelas : A

1. a. Diberlakukan dua ketentuan pidana antara KUHP dan KUHPM karena di mana dalam KUHP itu sendiri berlaku bagi setiap orang, dengan demikian hukum pidana umum tersebut berlaku bagi militer, sedangkan dalam KUHPM di jelaskan bahwa terdapat ketentuan yang menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam KUHP dan ada ketentuan khusus yang diatur dalam KUHPM. Jadi menurut argumentasi saya bahwa didalam KUHP berlaku bagi setiap orang baik berlaku bagi pihak sipil ataupun militer tetapi untuk anggota militer khususnya telah di sebutkan apabila ada beberapa perbuatan yang bersifat zulver militaire delict, perbuatan yang sedemikian berat dilakukan seorang militer sehingga jika diberlakukan hukuman umum akan terlalu ringan sanksi hukumannya, serta jika aturan KUHPM dimasukkan ke dalam KUHP, maka KUHP akan sulit di terapkan. Jadi dalam hal ini seharusnya ada korelasi atau hubungan antara KUHP dan KUHPM agar saling melengkapi satu sama lain.
b. Apabila tidak ada KUHPM guna mengatur ketentuan pidana bagi seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana maka akan banyak terjadi perbuatan-perbuatan yang membahayakan Negara , mengingat bahwa seorang anggota militer bertugas menjaga keamanan Negara, melindungi Negara dari berbagi ancaman dan serangan dari luar, namun apabila ada salah seorang anggota militer tersebut terlalu berlebihan melakukan perbuatan yang mana mengancam keamanana negaranya sendiri, dan tidak ada peraturan yang tegas mengatasi tindakan tersebut akan membahayakan negaranya sendiri dibandingkan pada tindakan-tindakan yang dilakukan masyarakat umum lainnya. jadi, KUHPM sangat penting diberlakukan demi menjaga integritas dan kedisiplinan dari para anggota militer khususnya.
2. a. Luas kerja KUHPM bagi seorang militer mencakup tanah, air, Indonesia,yaitu dijelaskan dalam pasal 45 KUHPM yang membagi anggota militer menjadi 3 bagian, angkatan darat dan militer wajib yang termasuk dan terhitung jugfa personil cadangan, angkatan laut dan militer wajib yang termasuk dan terhitung juga personil cadangan,serta angkatan udara dan militer wajib yang termasuk dan terhitung juga personil cadangan. Dalam keadaan berperang semua angkatan dipanggil dengan cara yang sah untuk turut serta dalam usaha pertahanan,keamanan dan ketertiban wilayah Indonesia.
b. Wilayah GSO (Geo Stationer Object) tidak termasuk dalam luasan area berlakunya KUHPM, sebab menurut konvensi internasional wilayah GSO merupakan zona bebas, dikarenakan hanya pada wilayah GSO dapat diletakkan satelit dan lain-lainnya , sehingga wilayah GSO dianggap sebagai zona bebas,di mana dalam hal ini setiap Negara bebas untuk mempergunakannya. Namun apabila ditinjau dalam KUHPerdata seharusnya wilayah GSO merupakan kepemilikan Indonesia mengingat salah satu pasal dalam KUHPerdata dimana semua benda yang berada diatas tanah merupakan hak dari Indonesia, apabila dikaitkan dengan KUHPM terjadi ketidaksinambungan yaitu dimana tugas dari TNI AU untuk menjaga wilayah udara Indonesia, sebagai contoh dalam hal pesawat mata-mata yang melintasi wilayah udara Indonesia yang bertujuan untuk memata-matai Negara Indonesia hal tersebut menyalahgunakan penggunaan wilayah GSO itu sendiri, TNI AU berkewajiban untuk melindungi kedaulatan wilayah Indonesia dengan melakukan tindakan perlindungan seperti menembak jatuh pesawat mata-mata tersebut untuk keamanan Negara.

Dwi ajeng R says:
09/21/2011

Nama:Dwi ajeng R
Nim:E0008325
Kls:A

1. a. menurut argumentasi saya seorang anggota militer apabila melakukan suatu tindak pidana , diberlakukan 2 ketentuan perundangan pidana yakni KUHP dan KUHPM, ialah karena dikenal 2 macam delik yakni
- commune delicta yang merupakan tindak pidana umum yang dapat dilakukan oleh setiap orang
- zuiver militaire delict yang merupakan tindak pidana khusus yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja dalam hal ini militer. Zuiver militaire delict dibagi menjadi 2, yakni :
• delicta propria yang merupakan tindak pidana militer murni yang hanya dapat dilakukan oleh seorang militer saja, karena sifatnya khusus militer. Contoh : membocorkan rahasia Negara
• Germengde militaire delict yang merupakan tindak pidana militer campuran, yang sebenarnya sudah diatur dalam KUHP namun hukumannya akan menjadi terlalu ringan apabila dilakukan oleh seorang militer. Contoh : perampokan bank oleh anggota militer
Pada intinya seorang anggota militer itu juga termasuk anggota Warga Negara Indonesia jadi esungguhnys pada dirinya masih melekat KUHP umum,namun kualitas pribadi anggota militer yang merupakan orang-orang pilihan negara dengan pendidikan khusus yang sangat berat.untuk mendapatkan kecakapan sebagai alat negara untuk itu maka sudah seharusnya berlaku ketentuan secara khusus bagi dirinya dan anggota lain yang di samakan dengan nya.
b. Apa bila tidak ada maka yang digunakan adalah KUHP umum,hal tersebut tentu saja tidak logis dan tidak wajar,mengingat bahwa anggota militer adalah orang-orang pilihan Negara.apabila ketentuan tersebut tetap dilaksanakan berdasarkan KUHP maka itu sanksi nya terlalu ringan bagi militer dan dapat mendorong anggota militer untuk melaksanakan tindak pidana ringan seperti pelanggaran yang ringan yang di atur dalam KUHP.

2. a. luas kerja KUHPM bagi seorang militer mencakup tanah, air dan udara Indonesia dijelaskan dalam pasal 45 KUHPM dengan membagi anggota militer menjadi 3 bagian yakni:
- angkatan darat dan militer wajib yang termasuk, terhitung juga personil cadangan.
- angkatan laut dan militer wajib yang termasuk, terhitung juga personil cadangan.
- angkatan udara dan militer wajib yang termasuk, terhitung juga personil cadangan.
Yang dalam keadaan berperang semua angkatan dipanggil dengan cara yang sah unutk turut dalam pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban wilayah Indonesia.
b. wilayah GSO (Geo Stationer Object) tidak termasuk dalam luasan area berlakunya KUHPM, sebab menurut konvensi internasional wilayah GSO merupakan zona bebas, dikarenakan hanya pada wilayah GSO dapat diletakkan satelit dll nya, sehingga wilayah GSO dianggap sebagai zona bebas, setiap Negara bebas untuk mempergunakannya. Namun apabila ditinjau dalam KUHPerdata seharusnya wilayah GSO merupakan kepemilikan Indonesia mengingat salah satu pasal dalam KUHPerdata dimana semua benda yang berada diatas tanah merupakan hak dari Indonesia, apabila dikaitkan dengan KUHPM terjadi ketidak sinkronan dimana tugas dari TNI AU untuk menjaga wilayah udara Indonesia.

Henny Maulid Dyah L says:
09/21/2011

NAMA : HENNY MAULID DYAH L
NIM : E0008356
KLAS : A

1. a. Bagi seorang militer diberlakkan 2 hukum yaitu, KUHP dan KUHPM.
seorang Militer mempunyai kedudukan di Negara sebagai seorang sipil dan seorang Milliter. Dalam kedudukanya sebagai sipil/warga Negara biasa, seorang militer di berlakukan sama dengan warga Negara/sipil/masyarakat lain pada umumnya, yaitu diberlakukan KUHP. Disisi lain profesi seorang Militer bersifat khusus, karena militer telah di berikan fasilitas yang lebih dari pemerintah/Negara, maka sudah selayaknya lah seorang Militer di berikan peraturan yang khusus, dimana aturan hukum yang mengaturnya bersifat khusus yang hanya mengatur profesinya saja sebagai miliiter. jika diberlakukan hukuman umum yang ada pada KUHP, hukuman tersebut terlalu ringan sanksinya bagi anggota tentara. Sehingga diperlukan hukuman yang lebih berat sanksinya. Maka daripada itu diperlukan KUHPM agar menimbulkan efek jera bagi seorang militer yang melakukan kejahatan. Selain itu juga terdapat tindak pidana kejahatan yang tidak di atur dalam KUHP, sehingga sangat di perlukan adanya KUHPM yang mana mengatur khusus para militer di Indonesia. Contoh adalah kejahatan Tindak Pidana Militer Murni.

b. yang terjadi apabila tidak ada KUHPM guna mengatur ketentuan pidana bagi seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana adalah untuk menibulkan efek jera bagi para militer yang melanggar /melakukan kejahatan. Karena hukuman yang di jatuhkan kepada para militer dalam KHPM ukumannya lebih erat dibandingkan dengan KUHP. Ini di makudkan agar para militer di Indonesia bias bersikap disiplin dan professional dalam mengemban tugasnya, selain itu Kejahatan yang dilakukan seorang anggota tentara bisa lebih mengancam keamanan Negara dibandingkan dengan kejahatan biasa yang dilakukan oleh warga sipil lainnya. Misalnya : kejahatan terhadap pengabdian dalam Pasal 97-117 KUHPM, Kejahatan dalam melaksanakan kewajiban perang, tanpa bermaksud untuk memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara untuk kepentingan musuh dalam Pasal 73-84 KUHPM. Jadi sudah seharusnya ada KUHPM bagi para militer.

2. a. pendapat saya berkait luas kerja KUHPM bagi seorang militer yang mencakup tanah, air, udara Indonesia : KUHPM mengikat seluruh angkatan darat, angkatan laut dan angkatan laut.

b. Berkait batasan berlakunya hukum, apakah GSO (Geo Stationer Object) masuk dalam luasan area berlakunya KUHPM jika ditinjau dari 22 perspektif, yaitu di satu sisi berdasarkan konvensi Internasional (Hukum Udara dan Antariksa), dan di sisi lain berdasar KUHPerdata : GSO ( Geo Statiner Object ) berdasarkan KUHPerdata wilayah-wilayah tersebut merupakan luasan area yang perlu di tinjau dan di lindungi negara. Namun mustahil bagi Negara kita, Karena Negara kita belum mempunyai peralatan seperti Negara-negara maju yang digunakan untuk selalu memantau keadaan wilayah kita baik itu wilayah daratan, air, udara dan ruang angkasa.

FARAH FAUZIAH MAULANA says:
09/21/2011

NAMA : FARAH FAUZIAH MAULANA
NIM : E0008033
KELAS : A

1. a. Menurut saya, berkait lingkup berlakunya hukum (justisiabelen) bagi seorang anggota militer yang melakukan suatu TINDAK PIDANA, mengapa diberlakukan dua ketentuan perundangan pidana, yaitu ketentuan dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) maupun KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer),, adalah dengan diberlakukannya dua ketentuan perundang undangan (KUHP dan KUHPM) tersebut, telah jelas adalah benar adanya. Karena telah dijelaskan pada TAP MPR nomor 7/MPR/2000 serta dalam UU TNI ps 65 ayat 22, yang dinyatakan bahwa prajurit harus tunduk pada peradilan umum. Jadi, bagi seorang anggota militer tetaplah wajib patuh pada peraturan dan hukum yang ada di indonesia. Dan hukuman bagi anggota militer kenapa lebih berat karena anggota militer adalah seseorang yang seharusnya melindungi masyarakat. Dan anggota militer telah paham tentang segala bentuk pelanggaran, jadi semestinya anggota militer tidak melanggar apa yang telah diketahui.

b. Jika tidak ada KUHPM yang mengatur tentang ketentuan pidana bagi seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana maka hukuman yang dijatuhkan pada anggota militer yang melakukan pelanggaran menjadi terlalu ringan. Jika melihat kondisi fisik para anggota militer yang kuat,, maka berbahaya jika terjadi suatu pelanggaran. Juga keadaan bahwa anggota militer mengerti keadaan Negara ini, maka berbahaya jika terjadi tindak kriminal. Jadi, KUHPM adalah sangat penting kedudukannya.

2. a. Menurut saya, berkait luas kerja KUHPM bagi seorang militer yang mencakup tanah, air, udara Indonesia adalah berlaku bagi semua anggota militer. Karena melihat banyaknya cadangan anggota militer yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas untuk melindungi negara.

b. Menurut saya, berkait batasan berlakunya hukum, apakah GSO (Geo Stationer Object) masuk dalam luasan area berlakunya KUHPM jika ditinjau dari 22 perspektif, yaitu di satu sisi berdasarkan konvensi Internasional (Hukum Udara dan Antariksa), dan di sisi lain berdasar KUHPerdata adalah tidak termasuk dalam luasan area berlakunya KUHPM tersebut. Karena tentang luas wilayah terkait merupakan suatu zona bebas yang berada diluar angkasa. Namun jika ditinjau dari sisi berdasarkan konvensi internasional (Hukum Udara dan Antariksa) dan disisi lain berdasar KUHPerdata, wilayah GSO (Geo Stationer Object) semestinya sudah termasuk di dalamnya. Karena melihat bahwa Indonesia yang di dalam KUHperdata buku II di dalam salah satu pasalnya telah disebutkan bahwa segala tanah, air, udara dan segala yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara.

FARAH FAUZIAH MAULANA says:
09/21/2011

FARAH FAUZIAH MAULANA says:
09/21/2011
Your comment is awaiting moderation.
NAMA : FARAH FAUZIAH MAULANA
NIM : E0008033
KELAS : A

1. a. Menurut saya, berkait lingkup berlakunya hukum (justisiabelen) bagi seorang anggota militer yang melakukan suatu TINDAK PIDANA, mengapa diberlakukan dua ketentuan perundangan pidana, yaitu ketentuan dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) maupun KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer),, adalah dengan diberlakukannya dua ketentuan perundang undangan (KUHP dan KUHPM) tersebut, telah jelas adalah benar adanya. Karena telah dijelaskan pada TAP MPR nomor 7/MPR/2000 serta dalam UU TNI ps 65 ayat 22, yang dinyatakan bahwa prajurit harus tunduk pada peradilan umum. Jadi, bagi seorang anggota militer tetaplah wajib patuh pada peraturan dan hukum yang ada di indonesia. Dan hukuman bagi anggota militer kenapa lebih berat karena anggota militer adalah seseorang yang seharusnya melindungi masyarakat. Dan anggota militer telah paham tentang segala bentuk pelanggaran, jadi semestinya anggota militer tidak melanggar apa yang telah diketahui.

b. Jika tidak ada KUHPM yang mengatur tentang ketentuan pidana bagi seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana maka hukuman yang dijatuhkan pada anggota militer yang melakukan pelanggaran menjadi terlalu ringan. Jika melihat kondisi fisik para anggota militer yang kuat,, maka berbahaya jika terjadi suatu pelanggaran. Juga keadaan bahwa anggota militer mengerti keadaan Negara ini, maka berbahaya jika terjadi tindak kriminal. Jadi, KUHPM adalah sangat penting kedudukannya.

2. a. Menurut saya, berkait luas kerja KUHPM bagi seorang militer yang mencakup tanah, air, udara Indonesia adalah berlaku bagi semua anggota militer. Karena melihat banyaknya cadangan anggota militer yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas untuk melindungi negara.

b. Menurut saya, berkait batasan berlakunya hukum, apakah GSO (Geo Stationer Object) masuk dalam luasan area berlakunya KUHPM jika ditinjau dari 22 perspektif, yaitu di satu sisi berdasarkan konvensi Internasional (Hukum Udara dan Antariksa), dan di sisi lain berdasar KUHPerdata adalah tidak termasuk dalam luasan area berlakunya KUHPM tersebut. Karena tentang luas wilayah terkait merupakan suatu zona bebas yang berada diluar angkasa. Namun jika ditinjau dari sisi berdasarkan konvensi internasional (Hukum Udara dan Antariksa) dan disisi lain berdasar KUHPerdata, wilayah GSO (Geo Stationer Object) semestinya sudah termasuk di dalamnya. Karena melihat bahwa Indonesia yang di dalam KUHperdata buku II di dalam salah satu pasalnya telah disebutkan bahwa segala tanah, air, udara dan segala yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara

Gunawan Tri Handoko E0008042 Kelas : A says:
09/21/2011

a. Berlakunya hukum (justisiabelen) bagi seorang anggota militer yang melakukan suatu tindak pidana dengan terikat pada ketentuan dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) maupun KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) karena Tentara yang berfungsi sebagai alat pertahanan negara ( combatan ) sudah pasti adalah masuk dalam kategori warga negara Imdonesia. Oleh karena itu karna dualisme status tersebut maka konsekwensinya adalah tentara harus tunduk pada dua sistem , baik peradilan umum maupun militer. Anggota milter adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Dari pengertian diatas tentu dapat kita ambil kesimpulan bahwa militer adalah orang dengan kualifikasi khusus yang terlatih dan mempunyai kemapuan khusus lainnya terkait tugasnya dengan pertahan negara. Dalam proses diklat seorang militer terjadi perubahan sikap / mental yang mendasar dari sipil ke militer hal ini bertujuan agar seorang militer mampu menjalankan tugasnya dengan baik, salah satu indikatornya adalah kedispilinan. Bagi warga sipil yang tunduk pada KUHP kesalahan dibagi , menjadi Pelanggaran dan kejahatan, tapi bagi anggota militer kesalahan yang bersifat pelanggran ditiadakan. Alasannya jelas karena mereka adalah orang yang terdidik secara khusus dan punya kemampuan yang lebih dibanding warga sipil. Tunduknya anggota tentara pada KUHPM karena dalam isinya KUHPM mengatur hal-hal khusus / kejahatan yang hanya bisa dilakukan seorang militer. Sebagai invers atau kebalikan KUHPM juga tidak dapat diterpakan bagi warga sipil karena kapabilitas warga sipil yang berbeda dengan militer.

b. Jika tidak ada KUHPM tentu saja sangat berbahaya bagi keamanan negara, dan juga kehidupan di masyarakat. militer yang terdidik akan sangat berbahaya jika melakukan tindak pidana seperti warga sipil. jawaban saya menggunakan analogi yang sederhana saja. Penganiayaan yang dilakukan oleh anggota militer tentu saja lebih berdampak fatal bagi korban daripada penganiayaan yang dilakukan oleh wraga sipil. Hal tersebut sangat wajar karena tentara adalah alat negara di bidang pertahan dengan kemampuan baik fisik maupun kemampuan lainnya di bidang pertempuran lebih baik daripada warga sipil.

2.Anggota militer terdiri dari 3 angkatan yaitu AD, AL, dan AU, jadi pengaturan luas kerja KUHPM bagi seorang militer yang meliputi tanah, air, udara Indonesia mengikat semua angkatan perang yaitu angkatan darat terhitung juga personil cadangan, angkatan laut terhitung juga personil cadangan, angkatan udara terhitung juga personil cadangan. Dan yang termasuk anggota tentara sebagaimana yang tercantum di dalam pasal ( 46-51). Hal tersebut sudah tepat, namun perlu ditambahkan pengikatan terhadap KUHPM itu berlaku bagi mereka (anggota militer) yang sedang berada diluar negeri untuk kegiatan bebas (pesiar) maupun bertugas, karena mereka adalah alat pertahan negara sudah sehaurusnya mereka mempunyai sikap dan mental yang terpuji yang mencerminkan kepribadian bangsa kita.

b. tidak berlakunya KUHPM di area GSO (Geo Stationer Object) karena wilayah tersebut merupakan zona bebas yang berada di luar angkasa. Saat ini kita tidak mempunyai akses serta sarana dan prasarana yang mendukung untuk mencapai tempat tersebut. Hal yang berkebalikan akan kita peroleh bila kita lihat dari prespektif konvensi Internasional (Hukum Udara dan Antariksa), dan berdasarkan KUHPerdata. Wilayah GSO (Geo Stationer Object) seharusnya termasuk di dalam yurisdiksi Negara Indonesia mengingat di dalam KUHPerdata dalam buku II yang dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa tanah, air, udara yang terkandung di dalam nya dikuasai oleh Negara. Penafsiran kata tanah berarti semua yang ada dibawah hingga kedalaman yang tak terhingga dan udara sampai ketinggian yang tidak terhingga berdasarkan hal tersebut jadi GSO masuk dalam wilayah udara kita.

Dewi Ambarwati says:
09/21/2011

1. a) Menurut pendapat saya mengenai seseorang anggota militer diberlakukannya dua ketentuan perundangan pidana yaitu dalam KUHP dan KUHPM yang apabila melakukan suatu tindak pidana. Ada 2 macam tindak pidana militer yaitu berupa :
a. Commune Delicta yaitu merupakan tindak pidana umum yang dapat dilakukan oleh setiap orang.
b. Delicta Propria yaitu merupakan suatu tindak pidana khusus yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja (hanya dapat dilakukan oleh anggota militer).
• Zuiver Militaire Delict merupakan suatu tindak pidana militer murni yang hanya dilakukan oleh seorang militer karena sifatnta khusus militer.
• Germengde Militaire Delict merupakan tindak pidana militer campuran yang sebenarnya sudah diatur dalam perundangan yang lain,namun ancaman hukumannya terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Untuk itu diatur kembali dengan sanksi yang lebih berat sesuai kekhasan militer.
Seorang anggota militer bagaimanapun juga sebagai WNI seperti WNI lainnya, yang juga memiliki kedudukan yang sama didepan hokum dan wajib menjunjung hokum sebagaimna diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Amandemen keempat yang berbunyi “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Setiap anggota militer harus patuh pada hokum Indonesia dalam hal ini patuh pada KUHP apabila melakukan commune delicta dan juga patuh pada KUHPM, karene seorang anggota militer memiliki sifat khusus dan kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh penduduk sipil di Indonesia pada umumnya. KUHPM berfungsi untuk melengkapi KUHP, dimana KUHPM memuat peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHP. Sehingga apabila seorangt anggota militer melakukan suatu tindak pidana dapat diterpkan dua ketentuan yaitu KUHP dan KUHPM.
b) Apabila tidak ada KUHPM guna mengatur ketentuan pidana bagi seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana yang terjadi apabila seorang anggota militer melakukan suatu tindak pidana yang diatur di dalam KUHP misalnya delicta propria yang apabila seorang anggota militer membocorkan rahasia Negara, maka seorang anggota militer tersebut bebas dari sanksi pidana sebab tidak ada letentuan yang mengatur mengenai sanksi apabila seseorang membocorkan rahasia Negara di dalam KUHP. Dan apabila seseorang anggota militer melakukan germengde militaire delict hanya akan mendapat sanksi yang ringan, misalnya seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana dalam perampokan bank, anggota militer tersebut mempunyai keahlian khusus dalam menggunakan senjata api sehingga lebih mudah dalam melakukan tindak pidana tersebut. Berbeda dengan penduduk sipil apabila melakukan tindak pidana perampokan bank tidak seahli seperti seorang anggota militer. Sehingga sanksi yang didapatkan anggota militer akan menjadi lebih ringan apabila dibandingkan dengan sanksi yang didapatkan oleh penduduk sipil.
2. a) Menurut pendapat saya berkaitan dengan luas kerja KUHPM bagi seorang anggota militer yang mencakup tanah, air, udara Indonesia dijelaskan dalam pasal 45 KUHPM dengan membagi anggota militer menjadi 3 bagian yaitu :
• Angkatan darat dan militer wajib yang termasuk, terhitung juga personil cadangan
• Angkatan laut dan militer wajib yang termasuk, terhitung juga personil cadangan
• Angkatan udara dan militer wajib yang termasuk, terhitung juga personil cadangan
Yang dalam keadaan berperang semua angkatan dipanggil dengan cara yang sah unutk turut dalam pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban wilayah Indonesia.
b) Menurut pendapat saya, Wilayah GSO (Geo Stationer Object) tidak termasuk dalam luasan area berlakunya KUHPM, sebab menurut konvensi internasional wilayah GSO merupakan zona bebas, dikarenakan hanya pada wilayah GSO dapat diletakkan satelit dll nya, sehingga wilayah GSO dianggap sebagai zona bebas, setiap Negara bebas untuk mempergunakannya. Namun apabila ditinjau dalam KUHPerdata seharusnya wilayah GSO merupakan kepemilikan Indonesia mengingat salah satu pasal dalam KUHPerdata dimana semua benda yang berada diatas tanah merupakan hak dari Indonesia, apabila dikaitkan dengan KUHPM terjadi ketidak sinkronan dimana tugas dari TNI AU untuk menjaga wilayah udara Indonesia, sebagai contoh dalam hal pesawat mata-mata yang melintasi wilayah udara Indonesia yang bertujuan untuk memata-matai Negara Indonesia hal tersebut menyalahgunakan penggunaan wilayah GSO, TNI AU berkewajiban untuk melindungi kedaulatan wilayah Indonesia dengan melakukan tindakan perlindungan seperti menembak jatuh pesawat mata-mata.

sherryto Jasmin says:
09/21/2011

1. Argument saya terkait dengan :
a. Lingkup berlakunya hukum bagi seorang anggota militer yang melakukan suatu tindak pidana, mengenai diberlakukannya 2 ketentuan perundangan pidana yaitu ketentuan dalam KUHP maupun KUHPM yaitu : berdasarkan pasal 1 KUHPM bahwa hukum yang berlaku bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana adalah adalah hukum umum namun akan berlaku pula hukum khusus ( melalui undang – undang tertentu ) yang menangani tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh seorang anggota militer. Pidana atau delic itu sendiri terbagi atas 2 jenis yaitu commune delicta ( dilakukan oleh setiap orang ) dan delicta propia ( khusus militer ) misalnya zuvier militaire delict ( pidana murni ) dan germengde militaire delic ( pidana campuran dimana tidak diatur dalam KUHPM tapi diatur dalam KUHP ). KUHPM itu dibuat karena ada delik – delik khusus yang hanya dapat dilakukan oleh orang – orang militer dank arena tidak dimungkinkannya ada peraturan ganda yaitu pengaturan sipil dan militer sekaligus.
b. Yang akan terjadi apabila tidak ada KUHPM yang mengatur ketentuan pidana bagi seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana yaitu :
i. Ada beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh tentara saja bersifat asli militer dan tidak berlaku bagi umum missal : desersi.
ii. Beberapa perbuatan yang bersifat berat, apabila dilakukan oleh tentara dalam keadaan tertentu, maka ancaman hukum dari hukum pidaan umum dianggap terlalu ringan.
iii. Jadi apabila permasalahan tersebut diatas dimasukkan ke dalam KUHP akan membuat KUHP sukar digunakan, karena aturan – aturan tersebut hanya berlaku bagi sebagian kecil masyarakat saja ( tentara ), sehingga peradilan yang menangani harus khusus yaitu peradilan militer ( dengan KUHPM ).
2. Argument saya terkait dengan :
a. Luas kerja KUHPM bagi seorang militer yang mencakup tanah, air dan udara di Indonesia itu dapat dilihat pada pasal 4 KUHPM, dimana yang berlaku adalah KUHPM selain yang tercantum didalam KUHP, bagi angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara yang melakukan tindak pidana pada waktu dia berada dalam hubungan dinas di luar Indonesia. Dimana lingkupnya masih berada di bawah satu naungan komando atasan masing – masing angkatan.
b. Terkait dengan batasan berlakunya hukum bagi GSO ( geo standart object ) dalam luasan area berlakunya KUHPM jika ditinjau dari konvensi international dan KUHPerdata : GSO dapat dikategorikan dalam luasan area KUHPM karena berkaitan dengan orbit antariksa yang berada di atas garis khatulistiwa ( Indonesia dilalui garis khatulistiwa ) apabila terjadi permasalahan dapat menjadi wewenang dari angkatan udara. Berdasarkan konvensi international ( hukum udara dan antariksa ) dimana dalam pasal 1 konvensi paris 1919 disebutkan bahwa negara anggota mengakui bahwa tiap - tiap negara mempunyai kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara yang terdapat di atas wilayah mereka ( termasuk di dalamnya adalah benda – banda ruang angkasa / orbit / satelit ). Maka Indonesia pun memiliki kedaulatan atas wilayah udaranya dan berada di bawah tanggung jawab dari angkatan udara negara Indonesia. Sedangkan berdasarkan KUHPerdata mengatakan bahwa segala hal yang berada di darat, laut dan udara berada di bawah kekuasaan negara yang dalam hal ini dapat diwakilkan oleh angkatan udara, sehingga dari segi ini pun GSO dapat dikategorikan dalam area berlakunya KUHPM.

budi nugraha says:
09/21/2011

NAMA :BUDI NUGRAHA
NIM : E0008309
KELAS : A

1. a.) Menurut pendapat saya,Mengingat bahwa dalam TAP MPR nomor 7/MPR/2000 dan Undang-undang TNI pasal 65 ayat 22, dinyatakan prajurit harus tunduk pada peradilan umum . Sehingga anggota tentara tetap wajib dan tunduk terhadap peraturan atau hukum yang ada di Negara ini. Namun demikian anggota Tentara adalah orang yang telah dipilih, dilatih sedemikian rupa kemudian dipersenjatai dan disiapkan secara khusus oleh negara untuk melaksanakan tugas pertempuran/perang. Sehingga anggota tentara memiliki fisik dan kemampuan yang lebih dibandingkan dengan orang sipil pada umumnya. Sehingga jika diberlakukan hukuman umum yang ada pada KUHP, hukuman tersebut terlalu ringan sanksinya bagi anggota tentara. Sehingga diperlukan hukuman yang lebih berat sanksinya. sebaliknya jika masyarakat sipil diberlakukan hukum militer,maka tidak adil..
Maka dari itu diperlukan KUHPM pada tentara. Selain itu ada tindakan kejahatan lain yang di dalam KUHP tidak diatur sehingga perlu diterapkan tindak pidana khusus dengan KUHPM.

Misalnya kejahatan Tindak Pidana Militer Murni(Zuiver Militaire Delict) yaitu tindakan-tindakan terlarang atau yang diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Contoh Desersi (Pasal 87 KUHPM). Maka daripada itu hubungan KUHPM dengan KUHP bersifat saling melengkapi sehingga keduanya perlu diterapkan pada anggota tentara.

b.) Jika tidak ada KUHPM bagi seorang tentara hukuman dengan menggunakan KUHP sanksi yang diberikan terlalu ringan jika diterapkan kepada anggota tentara. Mengingat bahwa anggota tentara bisa melakukan kejahatan yang lebih berat dan membahayakan Negara ini, misalnya Kejahatan dalam melaksanakan kewajiban perang, tanpa bermaksud untuk memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara untuk kepentingan musuh (Pasal 73-84), kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seseorang militer untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas (Pasal 85-96), kejahatan terhadap pengabdian (Pasal 97-117), kejahatan terhadap berbagai keharusan-keharusan dinas (Pasal118-139), pencurian dan penadahan (Pasal 140-146), perusakan, pembinasaan atau penghilangan barang-barang Angkatan perang (Pasal 147-149). Kejahatan yang dilakukan seorang anggota tentara bisa lebih mengancam keamanan Negara dibandingkan dengan kejahatan biasa yang dilakukan oleh warga sipil pada umumnya. Sehingga dalam hal ini KUHPM sangat diperlukan untuk mengatur kedisplinan para tentara di Negara ini.

2. a. > Luas kerja KUHPM bagi seorang militer yang mencakup tanah, air, udara Indonesia mengikat semua angkatan perang yaitu angkatan darat terhitung juga personil cadangan, angkatan laut terhitung juga personil cadangan, angkatan udara terhitung juga personil cadangan. Dan yang termasuk anggota tentara sebagaimana yang tercantum di dalam pasal ( 46-51).

b. > Menurut pendapat saya Berkait batasan berlakunya hukum, GSO (Geo Stationer Object) tidak termasuk dalam luasan area berlakunya KUHPM karena wilayah tersebut merupakan zona bebas yang berada di luar angkasa. Disamping itu Negara kita juga tidak mempunyai peralatan yang cukup memadai dan canggih untuk memantau dan melindung wilayah tersebut. Namun bila dipandang dari sisi berdasarkan konvensi Internasional (Hukum Udara dan Antariksa), dan di sisi lain berdasar KUHPerdata. Wilayah GSO (Geo Stationer Object) seharusnya termasuk di dalam yurisdiksi Negara Indonesia mengingat di dalam KUHPerdata dalam buku II yang dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa tanah, air, udara yang terkandung di dalam nya dikuasai oleh Negara.

Namun demikian karena keterbatasan sarana militer yang dimiliki di Negara ini hal tersebut belum bisa dipantau dan dilindungi secara ketat. Padahal di wilayah tersebut bisa saja di intai oleh satelit mata-mata musuh di Negara lain yang dalam hal ini bisa mengancam keamanan Negara.

Oki Trisnani says:
09/21/2011

1. a) Bagi seorang anggota militer apabila melakukan suatu tindak pidana diberlakukan dua ketentuan perundangan pidana yakni, ketentuan dalam KUHP dan ketentuan dalam KUHPM. Ada dua tindak pidana militer yaitu berupa
a. Commune Delicta yaitu merupakan tindak pidana umum yang dapat dilakukan oleh setiap orang.
b. Delicta Propria yaitu merupakan suatu tindak pidana khusus yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja (hanya dapat dilakukan oleh anggota militer).
 Zuiver Militaire Delict merupakan suatu tindak pidana militer murni yang hanya dilakukan oleh seorang militer karena sifatnta khusus militer.
 Germengde Militaire Delict merupakan tindak pidana militer campuran yang sebenarnya sudah diatur dalam perundangan yang lain,namun ancaman hukumannya terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Untuk itu diatur kembali dengan sanksi yang lebih berat sesuai kekhasan militer.
Seorang anggota militer bagaimanapun juga sebagai WNI sebagaimana WNI lainnya, memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan wajib menjunjung hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Amandemen Keempat yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
Sehingga seorang anggota militer harus patuh dan taat terhadap seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia,terkait dengan hal ini patuh terhadap ketentuan dalam KUHP apabila seorang anggota militer melakukan commune delicta, terhadap KUHPM apabila seorang anggota militer telah melakukan tindakan yang beupa tidak ditaati nya perintah dan larangan untuk menegakkan ketertiban dan hukum.
Seorang anggota militer memiliki kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh penduduk sipil Indonesia pada umumnya. KUHPM memiliki fungsi apabila jika dalam KUHP hukuman terlalu ringan sehingga seorang anggota militer dikenakan hukuman (ditambah,dikurangi) dalam KUHPM. Alasan perlunya KUHPM karena terlalu ringan jika hanya diberlakukan ketentuan dalam KUHP.
Pelanggaran terhadap hukum, khususnya hukum pidana akan diproses melalui mekanisme yang ada, dan apabila melakukan tindak pidana umum akan diproses melalui Sistem Peradilan Pidana Umum (SPP) dengan komponen (subsistem) terdiri dari Polisi selaku penyidik, Jaksa selaku penuntut, Hakim, dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan.
Sedangkan pelanggaran terhadap tindak pidana militer, akan diproses melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana Militer (SPPM) dengan komponen (subsistem) terdiri dari Ankum, Papera, Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer, dan Petugas Pemasyarakatan Militer.

b) Apabila tidak ada KUHPM guna mengatur ketentuan pidana bagi seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana maka yang akan terjadi adalah hukuman yang terlalu ringan yang akan dijatuhkan terhadap seorang anggota militer. Anggota militer memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya, sehingga diharuskan memiliki disiplin yang tinggi agar dapat menjalankan tugas yang telah diamanatkan Negara kepadanya. Apabila KUHPM tidak diberlakukan maka seorang anggota militer dapat melakukan tindak pidana khusus militer tanpa segan dengan ancaman pidana yang akan dijatuhkan padanya. Terhadap hal tersebut dapat mengakibatkan dampak yang membahayakan. Misalnya tindak pidana disersi , membocorkan rahasia Negara. Membocorkan rahasia Negara tidak diatur dalam KUHP, tindakan seorang anggota militer dapat dianggap bukan merupakan suatu tindak pidana,sehingga anggota militer tersebut tidak dapat dijatuhkan pidana. Dengan demikian, KUHPM sangat diperlukan agar seorang anggota militer menegakkan ketertiban dan hukum.

2. a) Luas kerja KUHPM bagi seorang militer yang mencakup tanah, air, udara Indonesia dijelaskan didalam pasal 45 KUHPM yang membagi anggota militer menjadi 3 bagian yakni :
o Angkatan darat dan militer wajib yang termasuk disitu,terhitung juga personil cadangan
o Angkatan laut dan militer wajib yang termasuk disitu, terhitung juga personil cadangan.
o Angkatan udara dan militer wajib yang termasuk disitu, terhitung juga personil cadangan.
Dalam keadaan perang, mereka yang telah dipanggil dengan cara yang sah untuk turut serta dalam pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
b) Ditinjau dalam KUHPerdata GSO (Geo Stationer Object) merupakan kepemilikan Indonesia mengingat salah satu pasal dalam KUHPerdata dimana semua benda yang berada diatas tanah merupakan hak dari Indonesia, apabila dikaitkan dengan KUHPM terjadi ketidak sinkronan dimana tugas
TNI AU itu sendiri adalah menjaga wilayah udara Indonesia, sebagai contoh dalam hal pesawat mata-mata Negara lain yang melintasi wilayah Indonesia dengan tujuan untuk memata-mataio Negara Indonesia hal tersebut merupakan penyalahgunaan menggunakan wilayah GSO, maka TNI AU berkewajiban melindungi kedaulatan seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan tindakan perlindungan. Wilayah GSO tidak termasuk dalam luasan area berlakunya KUHPM sebab konvensi Internasional wilayah GSO mrupakan zona bebas karena hanya pada wilayah GSO dapat diletakkan satelit, dan lain sebagainya. Maka wilayah GSO dianggap sebagai zona bebas, seiap Negara bebas untukmempergunakannya.

DEDI RIYANTO says:
09/21/2011

Nama : DEDI RIYANTO
Nim : E0008137
Kelas : A

1. a. Menurut argumentasi saya seorang anggota militer yang telah melakukan suatu tindakan pidana , berlaku dua ketentuan perundangan yakni KUHPM dan KUHP, dalam hal ini dikarenakan adanya dua delik, yaitu commune delicta yang merupakan tindak pidana umum yang dapat dilakukan oleh setiap orang dan zuiver militaire delict yang merupakan tindak pidana khusus yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja dalam hal ini militer. Zuiver militaire delict dibagi menjadi 2, yakni : delicta propria yang merupakan tindak pidana militer murni yang hanya dapat dilakukan oleh seorang militer saja, karena sifatnya khusus militer. Contoh : membocorkan rahasia Negara. Germengde militaire delict yang merupakan tindak pidana militer campuran, yang telah diatur dalam KUHP namun hukumannya akan menjadi terlalu ringan apabila dilakukan oleh seorang militer. Contoh : pembunuhan oleh anggota militer. Dalam artian anggota militer itu juga merupakan juga warga Negara Indonesia sehingga juga harus patuh pada hukum Indonesia dalam hal ini patuh kepada KUHP apabila melakukan commune delicta, dan juga patuh terhadap KUHPM karena seorang anggota militer memiliki sifat khusus dan kemampuan khusus/skill yang tidak dimiliki oleh penduduk sipil Indonesia pada umumnya, dan juga KUHPM berfungsi untuk melengkapi KUHP dimana KUHPM memuat peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHP.

b. Apabila terjadi tidak adanya KUHPM maka seorang militer yang melakukan tindak pidana dan tidak diatur atau tidak ada didalam dalam KUHP misalnya tindakan membocorkan rahasia Negara, dikarenakan tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai sanksi apabila seseorang membocorkan rahasia Negara didalam KUHP maka yang terjadi adalah anggota militer tersebut bebas dari sanksi pidana. Apabila seorang anggota militer melakukan germengde militaire delict, hanya akan mendapatkan sanksi yang ringan sebagai contoh dalam melakukan pembunuhan dengan senjata api, skarena anggota militer memiliki skill khusus dan sudah terlatih dalam menggunakan senjata api menjadikan anggota militer tersebut lebih mudah dalam melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut, berbeda dengan warga sipil yang melakukan tindak pidana pembunuhan, akan lebih sulit baginya melakukan pembunuhan tersebut dikarenakan penduduk sipil biasanya tidak memiliki skill khusus dalam menggunakan senjata api, hal ini menjadikan saksi yang didapatkan anggota militer akan terlihat menjadi lebih ringgan apabila dibandingkan dengan sanksi yang didapatkan oleh penduduk sipil.

2. a. Luas kerja KUHPM bagi seorang militer mencakup tanah, air dan udara Indonesia dijelaskan dalam pasal 45 KUHPM dengan membagi anggota militer menjadi 3 bagian yakni angkatan darat dan militer wajib yang termasuk, terhitung juga personil cadangan, angkatan laut dan militer wajib yang termasuk, terhitung juga personil cadangan, angkatan udara dan militer wajib yang termasuk, terhitung juga personil cadangan. Yang dalam keadaan berperang semua angkatan dipanggil dengan cara yang sah untuk turut dalam pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban wilayah Indonesia.
b. wilayah GSO (Geo Stationer Object) menurut konvensi internasional merupakan zona bebas tidak termasuk dalam luasan area berlakunya KUHPM, karena hanya pada wilayah Geo Stationer Object dapat diletakkan satelit dan benda angkasa lainnya, inilah yang menyebabkan wilayah Geo Stationer Object dianggap sebagai zona bebas, setiap Negara bebas untuk mempergunakannya. Tetapi apabila dilihat dari sudut pandang KUHPerdata menyatakan wilayah GSO merupakan kepemilikan wilayah Negara Indonesia hal ini karena adanya satu pasal dalam KUHPerdata dimana semua benda yang berada diatas tanah merupakan hak dari Indonesia, terjadi ketidak sinkronan apabila dikaitkan dengan KUHPM dimana tugas dari TNI AU untuk menjaga wilayah udara Indonesia, sebagai contoh dalam hal satelit mata-mata yang melintasi wilayah udara Indonesia yang bertujuan untuk memata-matai Negara Indonesia dalam hal tersebut melanggar aturan penggunaan wilayah Geo Stationer Object, Tentara Nasional Indonesia berkewajiban untuk melindungi kedaulatan wilayah Indonesia dengan melakukan tindakan perlindungan seperti mencegah masuknya satelit mata-mata yang masuk wilayah indonesia.

Dinar Mahardiyanti Dewi says:
09/21/2011

Nama : Dinar Mahardiyanti Dewi
Nim : E0008089

1. a. Menurut saya terkait dengan lingkup berlakunya hukum bagi seorang anggota militer yang melakukan suatu TINDAK PIDANA, diberlakukan dua ketentuan perundangan pidana, yaitu ketentuan dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) maupun KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) adalah pada dasarnya anggota militer itu juga termasuk warga negara Indonesia namun termasuk yang minoritas, secara khusus ada peraturan yang berlaku bagi anggota militer yaitu peraturan yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan itu berlaku bagi semua anggota militer. Dan karena anggota militer itu juga termasuk warga Negara Indonesia maka berlaku juga ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini juga dijelaskan pada Pasal 1 KUHPM tentang berlakunya hukum pidana umum yang berbunyi “Pada waktu menggunakan kitab undang-undang ini, maka berlakulah ketentuan-ketentuan dari hukum pidana umum, termasuk di situ bab kesembilan dari buku pertama kitab undang-undang hukum pidana, kecuali jika terdapat penyimpangan-penyimpanganyang ditetapkan oleh undang-undang”.

b. Yang terjadi apabila tidak ada KUHPM guna mengatur ketentuan pidana bagi seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana adalah kurang maksimalnya pemberian sanksi terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana. Sebenarnya di dalam KUHP sudah ada aturan tentang pemberian sanksi bagi siapa yang melakukan tindak pidana namun di dalam KUHP tidak dijelaskan secara khusus hanya dijelaskan secara umum jadi dimungkinkan anggota militer yang melakukan tindak pidana bisa mendapat sanksi lebih ringan dan tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkannya.

2. a. Terkait luas kerja KUHPM bagi seorang militer yang mencakup tanah, air, udara Indonesia. Anggota militer itu termasuk anggota tentara, sesuai definisi yang dijelaskan pada pasal 46 KUHPM anggota tentara adalah mereka yang dalam angkatan perang secara sukarela membuat ikatan dinas untuk diwajibkan terus menerus dalam dinas yang sebenarnya selama waktu seluruhnya dari ikatan dinasnya. Pada pasal 45 KUHPM dijelaskan yang dimaksud angkatan perang itu ada 3 yaitu : 1. Angkatan darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara itulah luas kerja KUHPM bagi seorang anggota militer.

b. Menurut saya terkait batasan berlakunya hukum GSO (Geo Stationer Object) masuk dalam luasan area berlakunya KUHPM jika ditinjau dari 2 perspektif yaitu ditinjau dari konvensi Internasional (Hukum Udara dan Antariksa) tiap-tiap Negara mempunyai kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara yang terdapat di atas wilayah. Dan ditinjau dari KUHPerdata yaitu pada dalam buku II yang dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa tanah, air, udara yang terkandung di dalam nya dikuasai oleh Negara.

QORI UCI. S (E0008210) says:
09/21/2011

Nama : Qori Uci .S
Nim : E0008210
Kelas : A

Jawaban :
1. a) Menurut saya, alasan diberlakukannya dua perundangan pidana bagi anggota militer adalah :
KUHP merupakan suatu kitab yang mengatur tentang Hukum Pidana Umum, dimana Hukum Pidana Umum tersebut berlaku bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, sehingga KUHP juga berlaku bagi para anggota Militer.

agni_sophia says:
09/21/2011

NAMA : AL-DRIE AGNI S.I
NIM : E0008105
mata kuliah Hukum Acara Peradilan Militer kelas A

1.a. bagi anggota militer yang melakukan suatu Tindak Pidana maka akan berlaku ketentuan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer). Berlakunya KUHP bagi anggota militer karena anggota militer juga merupakan Warga Negara Indonesia. Namun disebabkan anggota militer merupakan Warga Negara Indonesia yang terpilih menjadi Abdi Negara yang memiliki kemampuan fisik yang lebih kuat dibanding Warga Negara yang lain maka bagi anggota militer terdapat ketentuan menyimpang dari KUHP. Ketentuan khusus yang yang tercantum dalam KUHPM, yaitu :
-adanya perbuatan yang bersifat Zuiver Militaire Delict yaitu perbuatan tindak pidana yang hanya bisa dilakukan oleh anggota militer;
-perbuatan yang sedemikian berat yang dilakukan seorang militer sehingga jika diberlakukan hukuman umum akan terlalu ringan sanksi hukumannya; dan
-jika aturan dalam KUHPM dimasukkan ke dalam KUHP, maka KUHP akan sulit diterapkan.
b.Jika tidak terdapat KUHPM yang mengatur Tindak Pidana bagi anggota militer maka Tindak Pidana yang bersifat Zuiver Militaire Delict (tindak pidana yang hanya bisa dilakukan oleh anggota militer) dan Tindak Pidana yang bersifat Germengde Militaire Delict (tindak pidana militer campuran yang sebenarnya sudah diatur dalam perundangan yang lain, namun ancaman hukumannya terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer untuk itu diatur kembali dengan sanksi yang lebih berat sesuai kekhasan militer) tidak akan mendapatkan hukuman atau sanksi yang berat bahkan mungkin tidak mendapat hukuman atau sanksi karena perbuatan tersebut tidak tercantum dalam KUHP padahal perbuatan tersebut tergolong berat dan dapat merugikan negara serta masyarakat umum Tindak Pidana yang hanya bisa dilakukan oleh anggota militer, antara lain : kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap ketaatan, pelanggaran terhadap kewajiban dinas dan lain-lain. Sehingga dengan adanya KUHPM diharapkan para anggota militer dapat taat dan disiplin terhadap tugas yang dijalankan untuk mengamankan dan menjaga NKRI.
2.a. KUHPM ini mengikat bagi anggota militer angkatan darat beserta personil cadangan, angkatan laut beserta personil cadangan dan juga angkatan udara beserta personil cadangan. Luas kerja KUHPM bagi anggota militer yang mencakup :
-Darat : KUHPM ini berlaku bagi anggota militer Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana yang diatur dalam KUHPM pada waktu ia berada di wilayah daratan Indonesia maupun di luar wilayah daratan Indonesia;
-Laut : KUHPM berlaku bagi anggota militer yang melakukan kejahatan di perahu dari angakatan militer yang pada saat melakukannya menggunakan bendera kebangsaan pada waktu ia berada di wilayah lautan Indonesia maupun di luar wilayah lautan Indonesia;
-Udara : KUHPM berlaku bagi anggota militer yang melakukan kejahatan di kapal terbang dari angkatan perang pada saat melakukannya menggunakan bendera kebangsaan pada waktu ia berada di wilayah lautan Indonesia maupun di luar wilayah lautan Indonesia.
b. Jika berdasarkan Konvensi Internasional (Hukum Udara dan Antariksa), GSO (Geo Stationer Object) masuk dalam luasan area berlakunya KUHPM. Hal ini disebabkan Indonesia, telah meratifikasi Konvensi Geneva 1944 sehingga kita menganut pemahaman bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif terhadap ruang udara di atas wilayahnya, dan tidak dikenal adanya hak lintas damai. Dengan demikian dapat dibayangkan betapa berat tugas dan tanggung jawab TNI Angkatan Udara, yang harus menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di udara. Jika berdasarkan Pasal 571 KUHPerdata yang berbunyi, “Hak milik atas sebidang tanah mengandung di dalamnya, kepemilikan atas segala yang ada di atasnya dan di dalam tanah” maka dalam arti luas dapat diartikan bahwa negara Indonesia berdaulat atas wilayah udara maka KUHPM berlaku.

rinof says:
09/21/2011

M Tony Arinof
E0008184
kls A peradilan militer
UKD 1

1.a. karena delict yang dilakukan seorang anggota tentara merupakan tindak pidana khusus yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja dalam hal ini militer maka akan berlaku KUHPM. Namun didalam KUHPM pasal 1 menyatakan pada waktu menggunakan KUHPM ini , maka berlakulah ketentuan – ketentuan dari hukum pidana umum yaitu KUHP. Jelas pada pasal 1 KUHPM ini berarti KUHP dan KUHPM berlaku bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana. Selain itu dijelaskan pula pada pasal 2 KUHPM apabila tindak pidana yang dilakukan tidak diatur dalam kUHPM maka yang berlaku adalah KUHP. Jadi jelas bahwa tindak pidana yang dilakukan anggota militer akan berlaku kedua kitab tersebut.
b. jika KUHPM tidak ada, maka kejahatan – kejahatan yang tidak diatur dalam KUHP akan dilakukan anggota militer tanpa adanya rasa takut akan sanksi. Sehingga dengan bebas kejahatan tersebut akan mengacaukan negara. Mengingat bahwa anggota milier adalah orang – orang terlatih sehingga memilki skill lebih menggunakan senjata dan bertahan hidup akan menyulitkan pertahanan negara. Selain itu kejahatan yg hanya dapat dilakukan anggota militer pun tidak dapat diantisipasi. Oleh karena itu KUHPM dibuat untuk memberikan sanksi yang berat kepada anggota militer yang melakukan pelanggaran maupun kejahatan terhadap negara indonesia.
2. a. Jadi KUHPM berlaku bagi anggota militer yaitu angkatan darat dan militer wajib yang termasuk, terhitung juga personil cadangan; angkatan laut dan militer wajib yang termasuk, terhitung juga personil cadangan; angkatan udara dan militer wajib yang termasuk, terhitung juga personil cadangan. Jadi KUPM tidak hanya berlaku pada anggoa militer di darat saja melainkan anggota militer dilaut yang sedang berada diatas kapal maupun anggota militer udara yang sedang berada diudara bersama pesawat yang di pilotinya..
b. GSO (Geo Stationer Object) tidak termasuk dalam luasan area berlakunya KUHPM, karena menurut konvensi internasional wilayah GSO merupakan zona bebas yang berada diluar angkasa dan setiap Negara bebas untuk mempergunakannya. Namun apabila ditinjau dalam KUHPerdata seharusnya wilayah GSO merupakan kepemilikan Indonesia mengingat di dalam KUHPerdata dalam buku II yang dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa tanah, air, udara yang terkandung di dalam nya dikuasai oleh Negara. GSO termasuk sebagai wilayah udara tersebut. Namun wilayah tersebut belum bisa dicapai oleh TNI AU karena terbatasnya alat dan pengetahuan antariksa serta teknologi untuk mencapai wilayah tersebut.

agustinus danan says:
09/21/2011

Nama:Agustinus Danan
NIM:E0008103
Kelas:A

1.a. menurut argumentasi saya, diberlakukannya dua ketentuan pidana bagi anggota militer yakni KUHP dan KUHPM, dikarenakan kedua ketentuan ini pada dasarnya berlaku bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana. Hanya bedanya disini untuk KUHP berlaku apabila seorang anggota militer melakukan tindak pidana yang bersifat umum yang juga dapat dilakukan oleh setiap orang (COMMUNE DELICTA). Selain itu KUHP juga berlaku bagi seluruh warga Indonesia yang melakukan tindak pidana umum.Dalam hal ini anggota militer juga diposisikan sebagai warga negara Indonesia, maka anggota militer tetap tunduk pada KUHP. Namun apabila hanya diberlakukan KUHP, sanksi atau hukuman yang ada dalam KUHP tersebut dianggap terlalu ringan apabila dikenakan pada anggota militer, karena anggota militer yang telah dilatih fisik dan juga dipersenjatai untuk mengantisipasi adanya perang,sehingga anggota militer memiliki kemampuan dan fisik yang lebih dibandingkan orang sipil, maka diperlukan sanksi tambahan yang dirasa lebih berat. Oleh karena itu apabila anggota militer melakukan tindak pidana khusus militer atau tindak pidana militer murni yang secara khusus hanya dapat dilakukan oleh anggota – anggota militer, maka ketentuan yang dapat digunakan adalah KUHPM. Salah satu contoh dari tindak pidana militer murni adalah disersi. Selain berlaku bagi tindak pidana militer murni,luas berlakunya KUHPM tersebut antara lain :
Berlaku bagi anggota tentara yang melakukan suatu tindak pidana pada waktu ia berada dalam hubungan dinas di luar Indonesia
Berlaku bagi anggota tentara yang melakukan salah satu kejahatan yang diatur dalam KUHPM
Berlaku bagi anggota tentara yang melakukan kejahatan jabatan yang berhubungan dengan jabatannya di dalam angkatan perang
Berlaku bagi anggota tentara yang melakukan pelanggaran jabatan / kekuasaan / kesempatan / daya upaya yang diperoleh dari jabatannya
Berlaku bagi anggota tentara yang melakukan kejahatan yang pada saat melakukannya menggunakan bendera kebangsaan pada waktu ia berada di luar hubungan dinas di Indonesia
Berlaku bagi setiap orang yang dalam keadaan perang di luar Indonesia melakukan tindak pidana.
Jadi kesimpulannya, apabila anggota militer melakukan tindak pidana militer murni yang hanya dapat dilakukan oleh anggota militer, maka aturan yang dapat diberlakukan adalah KUHPM (aturan khusus), namun apabila anggota militer yang melakukan tindak pidana yang bersifat umum dan tidak diatur secara tegas dalam KUHPM maka aturan yang dapat diberlakukan adalah KUHP (aturan umum). Jika aturan KUHPM dimasukkan dalam KUHP maka KUHP akan sulit diterapkan.
b. Apabila tidak ada KUHPM yang belaku khusus bagi anggota militer, maka kejahatan – kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer yang sifatnya cukup berat,terutama kejahatan – kejahatan yang membahyakan Negara, hanya akan mendapat sanksi ringan yang diatur dalam KUHP. Misalnya Kejahtan dalam membocorkan rahasia negara dalam hal keamanan negara(Pasal 71 KUHP), memberikan bantuan kepada musuh atau merugikan negara untuk kepentingan musuh (73 – 84 KUHPT), kejahatan terhadap ketaatan atasan (97 – 117 KUHPT), kejahatan menghindarkan diri dari kewajiban dinasnya (Pasal 85-96 KUHP). Kejahatan – kejahatan seperti inilah yang seharusnya mendapat sanksi yang lebih tegas dari KUHPM. Namun apabila KUHPM tidak ada, maka kejahatan – kejahatan tersebut dapat dilakukan secara bebas oleh anggota militer untuk mengancam kemanan negara. Oleh karena itu KUHPM sangat dibutuhkan, agar kejahatan – kejahatan yang berpotensi mengancam keamanan negara tersebut dapat diredam dengan adanya KUHPM.
2.a. Dalam pasal 45 telah ditegaskan , bahwa KUHPM membagi tiga angkatan perang :
- angkatan darat dan militer wajib yang termasuk, terhitung juga personil cadangan.
- angkatan laut dan militer wajib yang termasuk, terhitung juga personil cadangan.
- angkatan udara dan militer wajib yang termasuk, terhitung juga personil cadangan.
Dan juga termasuk yang dipanggil dengan cara yang sah untuk turut dalam pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban wilayah Indonesia.
Jadi KUHPM berlaku bagi tiga angkatan perang(laut,darat,udara) tersebut termasuk juga personil cadangan.
b. wilayah Geo Stationer Object merupakan zona bebas apabila dilihat dari konvensi internasional wilayah. GSO tidak termasuk dalam luasan area berlakunya KUHPM, dikarenakan hanya pada wilayah GSO dapat diletakkan satelit dan benda langit lainnya, hal ini menyebabkan munculnya pendapat bahwa wilayah GSO dianggap sebagai zona bebas, mengakibatkan setiap Negara bebas menggunakannya. Ditinjau dari sudut pandang KUHPerdata seharusnya wilayah GSO merupakan kepemilikan Indonesia mengingat salah satu pasal pada BAB II KUHPerdata dimana semua benda yang berada diatas tanah merupakan hak dari Indonesia, apabila dikaitkan dengan KUHPM terjadi ketidakcocokan dimana tugas dari TNI AU untuk menjaga wilayah udara Indonesia, sebagai contoh dalam hal satelit mata-mata yang ditempatkan diwilayah luar angkasa Indonesia yang bertujuan untuk memata-matai Negara Indonesia hal tersebut menyalahgunakan penggunaan wilayah GSO. Karena hal tersebut secara tidak langsung juga mengancam keamanan negara.

arinda E0008294 says:
09/21/2011

Nama : Arinda Puspitasari
NIM : E0008294
Kelas: A

Jawaban :

1. a) Menurut saya, TNI sebagai warga negara Indonesia juga dan memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Amandemen Keempat : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”. Maka dari itu tetap dipertimbangkan penggunaan KUHP apabila terjadi kasus tindak pidana umum atau tindak pidana yang melibatkan orang-orang sipil didalamnya. Namun apabila terjadi tindak pidana militer seperti pencurian rudal, senjata perang, pemalsuan perlengkapan perang, penyalahgunaan jabatan dll, maka akan diberlakukan ketentuan dari KUHPM.

b) Menurut saya apabila tidak ada KUHPM guna mengatur ketentuan pidana bagi seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana, maka akan sangat memudahkan anggota militer tersebut dalam menjalani hukuman karena akan terasa relatif ringan apabila ia hanya menjalani hukuman dari ketentuan dalam KUHP saja. Hal ini dikarenakan anggota militer telah mendapat didikan fisik dan strategi khusus dalam masa pelatihannya, dan ini sangat jelas berbeda dari kemampuan orang sipil biasa dan lebih mengancam keamanan negara. Contoh lain apabila anggota militer digabung atau dimasukkan dalam LP biasa, ia dapat menjadi semacam pemimpin para napi, atau lebih parahnya ia dapat kabur dari penjara dengan mudahnya karena memiliki kemampuan yang jauh lebih hebat dari pada napi sipil lainnya.

2. a) luas kerja KUHPM bagi seorang militer yang mencakup tanah, air, udara Indonesia yaitu seluruh anggota TNI AD (angkatan darat), TNI AL (angkatan laut), TNI AU (angkatan udara)

b) Menurut saya, GSO (Geo Stationer Object) tidak termasuk dalam wilayah cakupan KUHPM karena wilayah tersebut merupakan wilayah udara yang termasuk zona bebas. Akan tetapi berdasarkan KUHPerdata, wilayah GSO seharusnya termasuk di dalam yurisdiksi Negara Indonesia mengingat di dalam KUHPerdata dalam buku II yang dalam salah satu pasal yang menyebutkan bahwa tanah, air, udara yang terkandung di dalam nya dikuasai oleh Negara. Namun karena negara kita memiliki keterbatasan dalam sarana militer telebih lagi untuk pengamanan wilayah udara, hal ini belum dapat diterapkan secara optimal.

bangkit says:
09/21/2011

Nama : Bangkit Dwi Nugroho
Nim : E0008305
Kelas : A
1.a Menurut pendapat saya dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer diatur dalam Hukum pidana militer yang memuat peraturan-peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum pidana umum. Hukum pidana militer berlaku bagi golongan khusus(militer) atau orang-orang yang karena peraturan perundangan ditundukan pada hukum pidana militer. Hukum pidana umum berlaku bagi setiap orang, dengan demikian hukum pidana umum tersebut juga berlaku bagi anggota militer. Namun bagi militer terdapat ketentuan yang menyimpang dari ketetuan yang diatur dalam KUHP. Ketentuan khusus tersebut diatur dalam KUHPM yaitu: ada beberapa perbuatan yang bersifat Zulver melitiare Delict, perbuatan yang sedemikian berat yang dilakukan seorang militer sehingga jika diberlakukan hukuman umum maka akan terlalu ringan sanksi hukumannya, jika aturan dalam KUHPM dimasukkan ke dalam KUHP, maka KUHP akan sulit diterapkan.
1b. Menurut pendapat saya seorang anggota militer memiliki kewenangan lebih dalam hal menjaga keamanan Negara, jika tidak ada KUHPM yang mengatur ketentuan pidana bagi militer maka yang akan terjadi menyangkut pelanggaran terhadap hukum perang di peradilan militer ataupun kejahatan yang dilakukan militer di bidang militer dimana hanya bisa dilakukan oleh seorang militer yang dapat membahayakan keamanan Negara ataupun Kejahatan terhadap perdamaian (Crimes against peace), Kejahatan Perang (War Crimes), Termasuk dalam pengertian kejahatan ini adalah, pembunuhan, memperbudak, mengasingkan dan kekejaman di luar perikemanusiaan terhadap penduduk sipil maka keadilan untuk mengadili itu semua akan sulit untuk terwujud hanya dengan undang-undang umum seperti KUHP tanpa ada undang-undang khusus yang mengaturnya yaitu KUHPM. Jika tidak ada KUHPM bagi seorang tentara hukuman dengan menggunakan KUHP sanksi yang diberikan terlalu ringan jika diterapkan kepada anggota tentara. Mengingat bahwa anggota tentara bisa melakukan kejahatan yang lebih berat dan membahayakan Negara ini. Sehingga dalam hal ini KUHPM sangat diperlukan untuk mengatur kedisplinan para anggota militer di Negara ini.
2. a. Dalam Kitab undang-undang hukum peradilan militer berlaku bagi semua anggota militer Indonesia mengikat semua angkatan perang yaitu angkatan darat terhitung juga personil cadangan, angkatan laut terhitung juga personil cadangan, angkatan udara terhitung juga personil cadangan. Dan yang termasuk anggota tentara sebagaimana yang tercantum di dalam KUHPM. Atau semua tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer telah tercakup dalam KUHPM.
2b. Menurut pendapat saya Berkaitan dengan batasan berlakunya hukum, GSO (Geo Stationer Object) tidak termasuk dalam luasan area berlakunya KUHPM karena wilayah tersebut merupakan zona bebas yang berada di luar angkasa. Danvdisamping itu Negara kita juga tidak mempunyai peralatan yang memadai untuk memantau dan melindungi wilayah tersebut. Namun bila dipandang dari sisi berdasarkan konvensi Internasional (Hukum Udara dan Antariksa), dan di sisi lain berdasar KUHPerdata. Wilayah GSO (Geo Stationer Object) seharusnya termasuk di dalam yurisdiksi Negara Indonesia. Namun dengan demikian karena keterbatasan sarana militer yang dimiliki Negara ini hal tersebut belum bisa dipantau dan dilindungi secara ketat karena keterbatasan peralatan.

Putri Songkowati says:
09/21/2011

nama : Putri Songkowati
nim : E0009269
kelas : A

1. a. **Menurut pendapat saya, bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana harus diberlakukan dua ketentuan dalam KUHP maupun dalam KUHPM, karena anggota militer juga merupakan warga Negara Indonesia dimana KUHP diberlakukan bagi seluruh warga Indonesia, namun adanya tindak pidana khusus yang hanya dapat dilakukan oleh militer maka dibuatlah KUHPM namun ketika menggunakan KUHPM maka berlaku juga KUHP jadi kedua ketentuan tersebut berhubungan, apabila aturan dalam KUHPM sudah ada maka tidak perlu dilihat di dalam KUHP dan apabila dalam KUHPM tidak ada maka harus diberlakukan KUHP, namun aturan dalam KUHPM tidak dapat dimasukkan dalam KUHP karena akan sangat sulit diterapkan. Jadi kesimpulannya, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara, bagaimanapun berlaku semua ketentuan hukum umum yang berlaku, perbedaannya hanya karena adanya tugas dan kewajiban yang lebih khusus dari pada warga negara biasa terutama dalam hal yang berhubungan dengan pertahanan Negara maka diperlukan aturan atau sanksi yang lebih disiplin apabila anggota militer tersebut melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena itu untuk menjaga integritas militer serta menjamin terlaksananya dan berhasilnya tugas anggota militer yang sangat penting karena langsung berhubungan dengan tegak dan runtuhnya negara, maka di samping peraturan-peraturan yang berlaku umum, masih diperlukan pula peraturan-peraturan yang bersifat khusus yang sifatnya lebih keras dan lebih berat bagi militer yaitu dengan memberlakukan juga KUHPM.

b. **Apabila tidak adanya KUHPM maka sanksi terhadap pelanggaran maupun kejahatan khusus yang hanya dapat dilakukan oleh militer menjadi terlalu ringan karena hanya diberlakukan aturan dalam KUHP, padahal kemungkinan tindak pidana yang dilakukan oleh militer lebih kejam atau lebih ahli dibandingkan dengan penjahat yang hanyalah merupakan warga biasa. Ketentuan-ketentuan dalam KUHP dianggap belum atau tidak cukup keras terhadap beberapa perbuatan-perbuatan tertentu dimana perbuatan tersebut juga dilakukan oleh militer di dalam keadaan tertentu akan mempunyai sifat yang sangat berat. Misalnya dalam kejahatan pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP dengan pasal 140 KUHPM. Dimana sanksi penjara yang diberikan dalam pasal 362 KUHP lebih ringan yaitu maksimal 5 tahun, sedangkan dalam pasal 140 KUHPM lebih berat yaitu maksimal 7 tahun. Sehingga, diperlukannya KUHPM untuk tindak-tindak pidana yang dilakukan oleh militer agar sanksi yang diberikan sebanding dengan kekuatan fisik dan kedudukan mereka yang seharusnya sebagai pembela dan mempertahankan Negara.

2. a. **Menurut pendapat saya, luas kerjanya KUHPM bagi seorang militer adalah berlaku bagi anggota tentara yang melakukan suatu tindak pidana baik itu di wilayah perairan, daratan maupun di udara yang menjadi wilayah Indonesia, namun dilihat dari pasal 3 KUHPM maka ada perluasan terhadap locus delicti dimana KUHPM berlaku juga bagi anggota tentara yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan di atas atau berhubungan dengan perahu/ kapal yang berbendera Indonesia maupun pesawat yang berbendera Indonesia (udara) dari angkatan.

b. ** Menurut pendapat saya, apabila ditinjau berdasarkan konvensi internasional (Hukum Udara dan Antarikasa) maka GSO (Geo Stationer Object) tidak masuk dalam luasan area berlakunya KUHPM, karena menurut konvensi tersebut menyebutkan bahwa adanya larangan bagi semua Negara untuk memiliki secara sepihak wilayah ruang angkasa, oleh karena itu GSO yang terletak diruang angkasa (udara) merupakan milik seluruh Negara sehingga bukan merupakan wilayah udara dari Negara Indonesia dan KUHPM tidak dapat diberlakukan walaupun GSO tersebut berbendera atau milik Indonesia. Sedangkan, apabila ditinjau berdasarkan KUHPerdata menurut saya GSO masuk dalam luasan area berlakunya KUHPM karena disebutkan bahwa hak milik atas sebidang tanah mengandung didalamnya kepemilikan atas segala apa yang ada di atasnya dan di dalam tanah, sehingga apapun yang ada di atas tanah baik itu yang melekat maupun tidak maka menjadi hak milik. Begitu juga dengan ruang angkasa atau udara yang juga terletak di atas tanah maka itu juga merupakan wilayah dari Indonesia sehingga GSO termasuk dalam luasan area dari berlakunya KUHPM.

prizky darmawan driandita says:
09/21/2011

Nama: Prizky Darmawan Driandita
Kelas: A
NIM : E 0008066

1. a. menurut saya; Seorang anggota TNI selain menjadi anggota militer, dia juga meruapakan WNI yang menjadi bagian dari NKRI. Oleh karena itu,KUHP (hukum pidana umum) berlaku bagi setiap orang termasuk juga anggota militer. Namun ada beberapa ketentuan khusus yang menyimpang dari KUHP tersebut,oleh karena itu dibutuhkan KUHPM yang memiliki ketentuan berbeda dari KUHP bagi seorang militer yang melakukan tindak pidana.

b. menurut saya ; Apabila tidak ada KUHPM yang mengatur tentang ketentuan pidana bagi seorang militer yang melakukan tindak pidana maka tidak ada ketentuan pidana dan hukuman yang pantas diberikan untuk anggota militer tersebut.Mengingat militer sangat berbeda dari warga sipil dan sekali melakukan tindak pidana dapat membahayakan masyarakat bahkan negara.
Selain itu,di dalam KUHP ada beberapa ketentuan yang tidak diatur seperti halnya desersi. Desersi itu hanya dapat dilakukan oleh seorang militer dan ketentuan pidana mengenai desersi tersebut hanya ada di dalam KUHPM.
Oleh karena itu sangat perlu adanya KUHPM untuk para anggota militer,karena mereka adalah orang - orang khusus yang sangat berbeda dengan warga sipil.

2. a. menurut saya ; Luas kerja KUHPM bagi seorang militer yang mencakup tanah,air dan udara Indonesia adalah :
- KUHPM mengatur seluruh tindakan anggota militer di seluruh wilayah NKRI (baik darat,laut maupun udara), terutama apabila anggota tersebut melakukan tindak pidana.
- KUHPM berlaku juga di atas kapal perang Indonesia meski kapal tersebut berada di luar wilayah NKRI. Dan seorang militer yang melakukan tindak pidana di atas kapal perang tersebut maka akan berlaku seluruh ketentuan dalam KUHPM tentang tindak pidana yang dilakukannya.
- Selain itu,seluruh ketentuan KUHPM berlaku juga bagi anggota militer yang melakukan dinas atau sedang dalam keadaan perang diluar wilayah NKRI.

b. menurut saya ; batasan berlakunya hukum terkait ,GSO (Geo Stationer Object) tidak termasuk di dalam ulasan area berlakunya KUHPM karena wilayah tersebut adalah wilayah yang bebas. Selain itu KUHPM juga belum mengatur tentang GSO,mengingat KUHPM sendiri belum di amandemen hingga saat ini.
namun jika kita telaah berdasarkan konvensi Internasional (Hukum Udara dan Antariksa), dan di sisi lain berdasar KUHPerdata,,wilayah GSO termasuk ke dalam wilayah yurisdiksi NKRI. Sebagaimana disebutkan di dalam KUHPerdata bahwa seluruh tanah,air dan yang berada di dalamnya adalah dikuasai oleh negara.
dan jika ditafsirkan adalah,udara termasuk benda tidak berwujud di atas tanah yang ikut dikuasai oleh negara dan itu (udara)seharusnya juga termasuk ke dalam wilayah yurisdiksi NKRI yang wajib kita lindungi.

Putri Songkowati says:
09/21/2011

nama :Putri Songkowati
nim :E0009269
kelas :A

1. a. **Menurut pendapat saya, bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana harus diberlakukan dua ketentuan dalam KUHP maupun dalam KUHPM, karena anggota militer juga merupakan warga Negara Indonesia dimana KUHP diberlakukan bagi seluruh warga Indonesia, namun adanya tindak pidana khusus yang hanya dapat dilakukan oleh militer maka dibuatlah KUHPM namun ketika menggunakan KUHPM maka berlaku juga KUHP jadi kedua ketentuan tersebut berhubungan, apabila aturan dalam KUHPM sudah ada maka tidak perlu dilihat di dalam KUHP dan apabila dalam KUHPM tidak ada maka harus diberlakukan KUHP, namun aturan dalam KUHPM tidak dapat dimasukkan dalam KUHP karena akan sangat sulit diterapkan. Jadi kesimpulannya, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara, bagaimanapun berlaku semua ketentuan hukum umum yang berlaku, perbedaannya hanya karena adanya tugas dan kewajiban yang lebih khusus dari pada warga negara biasa terutama dalam hal yang berhubungan dengan pertahanan Negara maka diperlukan aturan atau sanksi yang lebih disiplin apabila anggota militer tersebut melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena itu untuk menjaga integritas militer serta menjamin terlaksananya dan berhasilnya tugas anggota militer yang sangat penting karena langsung berhubungan dengan tegak dan runtuhnya negara, maka di samping peraturan-peraturan yang berlaku umum, masih diperlukan pula peraturan-peraturan yang bersifat khusus yang sifatnya lebih keras dan lebih berat bagi militer yaitu dengan memberlakukan juga KUHPM.

b. **Apabila tidak adanya KUHPM maka sanksi terhadap pelanggaran maupun kejahatan khusus yang hanya dapat dilakukan oleh militer menjadi terlalu ringan karena hanya diberlakukan aturan dalam KUHP, padahal kemungkinan tindak pidana yang dilakukan oleh militer lebih kejam atau lebih ahli dibandingkan dengan penjahat yang hanyalah merupakan warga biasa. Ketentuan-ketentuan dalam KUHP dianggap belum atau tidak cukup keras terhadap beberapa perbuatan-perbuatan tertentu dimana perbuatan tersebut juga dilakukan oleh militer di dalam keadaan tertentu akan mempunyai sifat yang sangat berat. Misalnya dalam kejahatan pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP dengan pasal 140 KUHPM. Dimana sanksi penjara yang diberikan dalam pasal 362 KUHP lebih ringan yaitu maksimal 5 tahun, sedangkan dalam pasal 140 KUHPM lebih berat yaitu maksimal 7 tahun. Sehingga, diperlukannya KUHPM untuk tindak-tindak pidana yang dilakukan oleh militer agar sanksi yang diberikan sebanding dengan kekuatan fisik dan kedudukan mereka yang seharusnya sebagai pembela dan mempertahankan Negara.

2. a. **Menurut pendapat saya, luas kerjanya KUHPM bagi seorang militer adalah berlaku bagi anggota tentara yang melakukan suatu tindak pidana baik itu di wilayah perairan, daratan maupun di udara yang menjadi wilayah Indonesia, namun dilihat dari pasal 3 KUHPM maka ada perluasan terhadap locus delicti dimana KUHPM berlaku juga bagi anggota tentara yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dilakukan di atas atau berhubungan dengan perahu/ kapal yang berbendera Indonesia maupun pesawat yang berbendera Indonesia (udara) dari angkatan.

b. ** Menurut pendapat saya, apabila ditinjau berdasarkan konvensi internasional (Hukum Udara dan Antarikasa) maka GSO (Geo Stationer Object) tidak masuk dalam luasan area berlakunya KUHPM, karena menurut konvensi tersebut menyebutkan bahwa adanya larangan bagi semua Negara untuk memiliki secara sepihak wilayah ruang angkasa, oleh karena itu GSO yang terletak diruang angkasa (udara) merupakan milik seluruh Negara sehingga bukan merupakan wilayah udara dari Negara Indonesia dan KUHPM tidak dapat diberlakukan walaupun GSO tersebut berbendera atau milik Indonesia. Sedangkan, apabila ditinjau berdasarkan KUHPerdata menurut saya GSO masuk dalam luasan area berlakunya KUHPM karena disebutkan bahwa hak milik atas sebidang tanah mengandung didalamnya kepemilikan atas segala apa yang ada di atasnya dan di dalam tanah, sehingga apapun yang ada di atas tanah baik itu yang melekat maupun tidak maka menjadi hak milik. Begitu juga dengan ruang angkasa atau udara yang juga terletak di atas tanah maka itu juga merupakan wilayah dari Indonesia sehingga GSO termasuk dalam luasan area dari berlakunya KUHPM.

Khrisna says:
09/21/2011

Nama : Khrisna Lintang Satrio Nugroho
NIM : E0008179
Kelas: A

1. a. Karena anggota militer itu juga merupakan juga warga Negara Indonesia yang juga harus patuh pada hukum Indonesia dalam hal ini patuh kepada KUHP apabila melakukan commune delicta, dan juga patuh terhadap KUHPM karena seorang anggota militer memiliki sifat khusus dan kemampuan khusus/skill yang tidak dimiliki oleh penduduk sipil Indonesia pada umumnya, dan juga KUHPM berfungsi untuk melengkapi KUHP dimana KUHPM memuat peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHP. Sehingga apabila seorang anggota militer melakukan suatu tindak pidana dapat diterapkan 2 macam ketentuan perundangan yakni KUHP dan KUHPM. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer merupakan lex specialis dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perbedaannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengatur tindak pidana bagi anggota militer dimana subjeknya adalah militer. Sedangkan hukum pidana umum adalah hukum yang berlaku bagi masyarakat umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan hukum pidana lainnya seperti narkotika, psikotropika dan korupsi. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tindak pidana yang dilakukan oleh militer adalah tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukumk Pidana Militer dan tindak pidana yang tidak diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer atau tindak pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (Pasal 2), hal ini berarti secara yuridis menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, tindak pidana umum yang diakukan oleh militer juga merupakan tindak pidana militer.

b. Jika tidak ada KUHPM bagi seorang tentara hukuman dengan menggunakan KUHP sanksi yang diberikan terlalu ringan jika diterapkan kepada anggota tentara. Mengingat bahwa anggota tentara bisa melakukan kejahatan yang lebih berat dan membahayakan Negara ini, misalnya Kejahatan dalam melaksanakan kewajiban perang, tanpa bermaksud untuk memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara untuk kepentingan musuh (Pasal 73-84), kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seseorang militer untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas (Pasal 85-96), kejahatan terhadap pengabdian (Pasal 97-117), kejahatan terhadap berbagai keharusan-keharusan dinas (Pasal118-139), pencurian dan penadahan (Pasal 140-146), perusakan, pembinasaan atau penghilangan barang-barang Angkatan perang (Pasal 147-149). Kejahatan yang dilakukan seorang anggota tentara bisa lebih mengancam keamanan Negara dibandingkan dengan kejahatan biasa yang dilakukan oleh warga sipil pada umumnya. Sehingga dalam hal ini KUHPM sangat diperlukan untuk mengatur kedisplinan para tentara di Negara ini. Yang terjadi apabila tidak ada KUHPM guna mengatur ketentuan pidana bagi seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana adalah kurang maksimalnya pemberian sanksi terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana. Sebenarnya di dalam KUHP sudah ada aturan tentang pemberian sanksi bagi siapa yang melakukan tindak pidana namun di dalam KUHP tidak dijelaskan secara khusus hanya dijelaskan secara umum jadi dimungkinkan anggota militer yang melakukan tindak pidana bisa mendapat sanksi lebih ringan dan tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkannya.
2. a. Indonesia mempunyai tentara bersenjata yang biasanya disebut dengan militer,dimana militer tersebut terdiri dari darat, air, dan udara. Dimana di setiap divisi mempunyai kesatuannya masing-masing dan berguna untuk menjaga kedaulatan NKRI berdasarkan masing-masing wilayhnya atau daerahnya. Dimana menurut Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer arti militer itu sendiri adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Dimana dalam hal ini militer pasti mempunyai angkatan perang yang bertujuan juga untuk melindungi kedaulatan Indonesia,yang dimaksud angkatan perang di sini menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah :
• Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
• Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
• Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
• Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
b. Dalam hal ini,menurut pandangan saya wilayah Geo Stationer object ini tidak termasuk dalam lingkup area berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer karena menurut konvensi internasional dijelaskan bahwa Geo Stationer Object merupakan zona yang bebas, dimana pada zona bebas tersebut yaitu GSO itu semua negara dapat meletakkan satelit dan lain sebagainya dan setiap negara mempunyai haknya untuk menggunakan satelit dan lain sebagainya di zona bebas tersebut. Sedangkan apabila ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa wilayah Geo Stationer Object adalah kepemilikan Indonesia dimana mengngat salah satu pasal yang ada dalam Kitab Undang-Unadng Hukum Perdata yaitu dimana semua benda yang berada di atas tanah Indonesia adlah hak dari abngsa Indonesia dan bisa dilihat terjadi hal yang berbenturan dimana tugas dari Tentara Negara Indonesia yaitu Angkatan Udara adalah bertujuan untuk menjaga wilayah udara Indonesiadan berkweajiban menjaga kedaultan Indonesia di wilayah udara dan ini juga bertujuan untuk melakukan intelejen untuk mengetahui perkembangan yang terjadi di dunia luar atau adanya pesawat dari negara yang tidak mematuhi hukum dengan menerobos masuk ke wilayah udara Indonesia tanpa izin dari Indonesia.

heru prihananto says:
09/21/2011

Heru prihananto
E0008358
Kelas A

1. a. Jelaskan argumentasi Saudara berkait lingkup berlakunya hukum (justisiabelen) bagi seorang anggota militer yang melakukan suatu TINDAK PIDANA, mengapa diberlakukan dua ketentuan perundangan pidana, yaitu ketentuan dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) maupun KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer)?
Menurut saya dalam hal ini untuk menentukan perbuatan mana yang dikategorikan sebagai tindak pidana umum oleh seorang prajurit TNI, pertama-tama bisa dilihat dalam KUHP dan perundang-undangan lainnya.apakah perbuatan seorang militer tersebut termasuk delik umum yang termuat dalam KUHP,seandainya iya maka pelanggaran terhadap ketentuan ini harus diadili di peradilan umum. Sedangkan perbuatan yang menyangkut kehormatan korps dan pelanggaran ketentuan pidana umum yang luar biasa misalnya genocide, pelanggaran terhadap hukum perang di peradilan Militer. Memilah-milah mana yang merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana umum dan mana pelanggaran yang hanya bisa dilakukan oleh seorang militer merupakan persoalan utama yang harus terlebih dahulu dibicarakan.
b. Apakah yang terjadi apabila tidak ada KUHPM guna mengatur ketentuan pidana bagi seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana?
Menurut saya seorang militer memiliki kewenangan lebih dalam hal menjaga keamanan Negara,jika tidak ada KUHPM yang mengatur ketentuan pidana bagi militer maka yang akan terjadi menyangkut pelanggaran terhadap hukum perang di peradilan militer ataupun kejahatan yang dilakukan militer di bidang militer dmana hanya bisa dilakukan oleh seorang militer yang dapat membahayakan keamanan Negara ataupun Kejahatan terhadap perdamaian (Crimes against peace), Kejahatan Perang (War Crimes), yaitu pelanggaran terhadap hukum atau kebiasaan-kebiasaan perang, seperti pembunuhan (murder), perlakuan kejam terhadap penduduk sipil atau membinasakannya tanpa adanya alasan keperluan militer dan kejahatan terhadap Kemanusiaan (Crimes against humanity). Termasuk dalam pengertian kejahatan ini adalah, pembunuhan, membinasakan, memperbudak, mengasingkan dan lain-lain kekejaman di luar perikemanusiaan terhadap penduduk sipil maka KEADILAN untuk mengadili itu semua akan sulit untuk di tegakan hanya dengan undang-undang umum seperti KUHP tanpa ada undang-undang khusus yang mengaturnya yaitu (KUHPM). Maka dari itu jika tidak ada KUHPM bagi seorang tentara hukuman dengan menggunakan KUHP sanksi yang diberikan terlalu ringan jika diterapkan kepada anggota tentara. Mengingat bahwa anggota tentara bisa melakukan kejahatan yang lebih berat dan membahayakan Negara ini.

2. a. Jelaskan argumentasi Saudara berkait luas kerja KUHPM bagi seorang militer yang mencakup tanah, air, udara Indonesia?
Kitab undang-undang hukum peradilan militer mencakup tanah, air, udara Indonesia mengikat semua angkatan perang yaitu angkatan darat terhitung juga personil cadangan, angkatan laut terhitung juga personil cadangan, angkatan udara terhitung juga personil cadangan. Dan yang termasuk anggota tentara sebagaimana yang tercantum di dalam KUHPM.

b. Berkait batasan berlakunya hukum, apakah GSO (Geo Stationer Object) masuk dalam luasan area berlakunya KUHPM jika ditinjau dari 22 perspektif, yaitu di satu sisi berdasarkan konvensi Internasional (Hukum Udara dan Antariksa), dan di sisi lain berdasar KUHPerdata?
Di tinjau dari 22 perspektif terkait batasan berlakunya hukum,maka wilayah GSO (Geo Stationer Object) seharusnya termasuk di dalam yurisdiksi Negara Indonesia mengingat di dalam KUHPerdata dalam buku II yang dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa tanah, air, udara yang terkandung di dalam nya dikuasai oleh Negara. Namun demikian karena keterbatasan sarana militer yang dimiliki di Negara ini hal tersebut belum bisa dipantau dan dilindungi secara ketat. Padahal di wilayah tersebut bisa saja di intai oleh satelit mata-mata musuh di Negara lain yang dalam hal ini bisa mengancam keamanan Negara.Namun dalam hal ini GSO (Geo Stationer Object) tidak termasuk dalam luasan area berlakunya KUHPM karena wilayah tersebut merupakan zona bebas yang berada di luar angkasa.

RinaE0008223 says:
09/21/2011

NAMA : RINA SULIASTINI
KELAS : A
NIM : E0008223
UKD 1 HUKUM ACARA PERADILAN MILITER
1. a. Konstitusi Negara Indonesia mengatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 amandemen keempat.Dengan demikian sebenarnya baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan pemerintahan tidak boleh ada warga Negara yang mempunyai keistimewaan, termasuk dalam masalah peradilan, semua warga Negara harus tunduk dan patuh kepada keputusan hukum dan diperlakukan sama apabila salah seorang warga Negara tersangkut perkara hukum. Pengadilan harus bisa menjalankan dan mengayomi para pihak yang berpekara di pengadilan.Dari sudut kompetisi sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia mengenal 5 macam jenil peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha Negara, peradilan militer dan mahkamah konstitusi, masing-masing peradilan mempunyai obyek dan subyek yang berbeda dan kekhususan tersendiri.Kompetisi peradilan umum, khususnya dalam perkara pidana akan diproses melalui sistem peradilan pidana yang dimulai dari proses penyidikan, penuntutan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam perkara pidana terdakwanya—selama ini berasal dari kalangan rakyat sipil (di dalamnya termasuk terdakwa yang berasal dari polri) atau bisa dari kalangan rakyat sipil dan kalangan militer (perkara koneksitas). Sedangkan perkara pidana yang terdakwanya berasal dari kalangan militer dengan jenis pelanggaran terhadap hukum pidana umum atau hukum pidana militer diproses melalui mekanisme sistem peradilan pidana militer dengan sub sistem Ankum, papera, Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer dan Petugas Pemasyarakatan Militer.Era reformasi yang menuntut transparansi, kebebasan, demokratisasi dan persamaan hak, berimbas kepada penyelenggaraan peradilan. Prinsip equality before the law menghendaki tidak ada warga Negara yang mendapat prevelege apalagi dalam bidang peradilan. Oleh karena itu tuntutan bahwa militer yang melakukan tindak pidana umum diadili di peradilan umum terus bergaung dan puncaknya adalah dikeluarkannya TAP MPRI RI Nomor VI/2000 dan TAP MPR RI Nomor VIII/2000 Jo Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang ATNI yang menegaskan bahwa anggota militer yang melakukan kejahatan umum di bawa ke pengadilan sipil. Sedangkan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer mengatakan tindak pidana yang dilakukan anggota militer baik tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP dan perundan-undangan pidana lainnya, juga tindak pidana militer sebagaimana terdapat dalam KUHPM semuanya diadili di peradilan militer.Melihat semangat yang terkandung dalam TAP MPR RI dan Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan usul inisiatif perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan alasan supaya terjadi sinkronisasi dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.Terkait dengan Sistem peradilan pidana, bahwa Sistem Peradilan Pidana bisa diartikan sebagai sebuah jaringan interkoneksi yang melibatkan seluruh komponen sub sistem peradilan pidana dalam menanggulangi kejahatan. Pengertian ini tidak bersifat spesifik dalam arti tidak merujuk kepada satu sistem peradilan pidana (baik peradilan umum maupun peradilan militer). Oleh karena itu mengingat kejahatan bisa dilakukan oleh setiap orang baik kalangan sipil maupun militer, maka membuka celah bahwa dua sistem peradilan yaitu peradilan umum dan peradilan militer bisa dijadikan satu.Secara yuridis eksistensi peradilan militer dimuat dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 amandemen keempat yang berbunyi : kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkunagan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usahan Negara dan oleh sebuah mahkamah Konstitusi.Peradilan militer merupakan peradilan khusus baik obyek maupun subyeknya yaitu golongan rakyat tertentu (prajurit TNI atau yang dipersamakan).

b. pasal 1 dan 2 KUHPM mengatakan penerapan KUHP ke dalam KUHPM dan orang-orang yang tunduk kepada peradilan militer yang melakukan tindak pidana dan tidak tercantum dalam KUHPM diterapkan KUHP.Keberadaan/eksistensi peradilan militer memang harus dipertahankan, tetapi permasalahannya apakah lingkup kewenangannya tetap mengadili pelanggaran tindak pidana umum dan tindak pidana militer yang dilakukan oleh prajurit TNI atau hanya mengadili tindak pidana militer, sedangkan tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI dilakukan di peradilan sipil/umum. Ketetapan MPR RI Nomor VII/2000 khususnya Pasal 3 ayat (4) huruf a berbunyi: ”Prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran pidana umum. Kemudian RUU Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer menghendaki bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI diadili di peradilan umum.”Yang terjadi apabila tidak ada KUHPM guna mengatur ketentuan pidana bagi seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana adalah kurang maksimalnya pemberian sanksi terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana. Sebenarnya di dalam KUHP sudah ada aturan tentang pemberian sanksi bagi siapa yang melakukan tindak pidana namun di dalam KUHP tidak dijelaskan secara khusus hanya dijelaskan secara umum jadi dimungkinkan anggota militer yang melakukan tindak pidana bisa mendapat sanksi lebih ringan dan tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkannya.

2. a. Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :
- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya Terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya Terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya Terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
b. terkait batasan berlakunya hukum GSO (Geo Stationer Object) masuk dalam luasan area berlakunya KUHPM jika ditinjau dari 2 perspektif yaitu ditinjau dari konvensi Internasional (Hukum Udara dan Antariksa) tiap-tiap Negara mempunyai kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara yang terdapat di atas wilayah. Dan ditinjau dari KUHPerdata yaitu pada dalam buku II yang dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa tanah, air, udara yang terkandung di dalam nya dikuasai oleh Negara.wilayah GSO (Geo Stationer Object) tidak termasuk dalam luasan area berlakunya KUHPM, sebab menurut konvensi internasional wilayah GSO merupakan zona bebas, dikarenakan hanya pada wilayah GSO dapat diletakkan satelit dll nya, sehingga wilayah GSO dianggap sebagai zona bebas, setiap Negara bebas untuk mempergunakannya. Namun apabila ditinjau dalam KUHPerdata seharusnya wilayah GSO merupakan kepemilikan Indonesia mengingat salah satu pasal dalam KUHPerdata dimana semua benda yang berada diatas tanah merupakan hak dari Indonesia, apabila dikaitkan dengan KUHPM terjadi ketidak sinkronan dimana tugas dari TNI AU untuk menjaga wilayah udara Indonesia, sebagai contoh dalam hal pesawat mata-mata yang melintasi wilayah udara Indonesia yang bertujuan untuk memata-matai Negara Indonesia hal tersebut menyalahgunakan penggunaan wilayah GSO, TNI AU berkewajiban untuk melindungi kedaulatan wilayah Indonesia dengan melakukan tindakan perlindungan seperti menembak jatuh pesawat mata-mata.

FADLUN MAJID ALHAKIM says:
09/21/2011

NAMA : FADLUN MAJID ALHAKIM
NIM : E0008031
KELAS : A

1. a ) karena seorang anggota militer (TNI), selain dia adalah anggota militer,dia adalah seorang WNI dan merupakan bagian dari masyarakat Indonesia. oleh karena itu, ia selain tunduk pada KUHPM sebagai anggota militer, ia juga harus tunduk pada KUHP sebagai anggota atau bagian dari WNI.

b ) jika tidak ada KUHPM,maka seorang anggota militer jika melanggar suatu tugas kedinasan , tidak ada Pasal yang bisa dikenakan kepadanya. karena dalam KUHP tidak tercantum. ada beberapa tindak pidana yang tidak bisa dilakukan oleh warga sipil,dan hanya bisa dilakukan oleh seorang anggota militer,seperti misalnya Desersi. Desersi hanya bisa dilakukan oleh anggota militer. desersi tidak diatur dalam KUHP, desersi hanya diatur dalam KUHPM. oleh karena itu,perlu sekali adanya KUHPM untuk anggota militer,karena seorang militer memang berbeda dengan warga sipil.sanksi yang diterapkan KUHP bagi warga sipil akan tidak cocok jika diterapkan pada seorang anggota militer.

2. a )luas kerja KUHPM bagi seorang militer yang mencakup tanah,air dan udara Indonesia adalah :
- KUHPM mengatur bagi semua anggota militer diseluruh NKRI.
- baik wilayah daratan,laut,dan uadara Indonesia.
- juga berlaku di kapal perang Indonesia,meskipun kapal perang tersebut berada diluar wilayah NKRI, tetap berlaku KUHPM bagi anggota militer. seorang militer yang melakukan tindak pidana di kapal perang tersebut, tetap menjadi yurisdiksi hakim militer Indonesia.
- begitu pula sama halnya di pesawat tempur Indonesia, meskipun berada di luar wilayah udara Indonesia, tetap berlaku KUHPM bagi seorang anggota militer dan menjadi yurisdiksi hakim militer Indonesia.
- KUHPM berlaku juga bahwa ketika anggota militer sedang tugas dinas keluar negeri, ataupun sedang tidak dalam tugas kedinasan di luar negeri, jika melakukan tindak pidana tetap dijerat pasal KUHPM dan menjadi yurisdiksi hakim militer Indonesia.

b ) GSO tidak termasuk dalam luasan area berlakunya KUHPM, karena zona tersebut merupakan zona bebas yurisdiksi dari negara manapun(berada diluar angkasa).
Namun jika dilihat dari segi konvensi Internasional (hukum udara dan antariksa ),dan dari segi KUHPerdata , wilayah GSO menjadi wilayah yurisdiksi Indonesia ( sebagai salah satu negara yang dilalui garis ekuator),mengingat dalam KUH Perdata buku II yang dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa tanah,air,udara yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. udara Indonesia adalah udara yang berada di atas tanah Indonesia. namun karena keterbatasan sarana dan prasarana militer ,zona tersebut tidak bisa dipantau dan dilindungi oleh militer Indonesia.

Erwan Adi Priyono says:
09/21/2011

Nama : Erwan Adi Priyono
NIM : E0008335
Klas : A
1. a. Menurut pendapat saya, diberlakukannya dua ketentuan perundangan pidana terhadap anggota tentara ( militer ) karena pada dasarnya anggota tentara ( militer ) masih merupakan suatu bagian dari warga negara Indonesia. Ini karena dalam TAP MPR Nomor 7/MPR/2000 dan Undang – Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 pasal 65 ayat 22, menyatakan bahwa prajurit harus tunduk pada peradilan umum. Ini berarti bahwa seorang anggota tentara harus wajib dan tunduk pada peraturan dan hukum yang ada dan berlaku di negara ini. Tetapi anggota tentara adalah orang yang telah dipilih dan dilatih sedemikian rupa lalu dipersenjatai dan disiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas perang / pertempuran. Sehingga anggota tentara ( militer ) memiliki suatu kemampuan dan fisik yang lebih disbanding dengan orang sipil pada umumnya. Sehingga apabila anggota tentara tersebut diberlakukan dan diterapkan dengan peraturan umum yang ada dalam KUHP, maka dirasa hukuman tersebut terlalu ringan sanksinya untuk diberlakukan terhadap anggota tentara. Sehingga perlu adanya hukuman yang memuat sanksi yang lebih berat. Maka dari itu diperlukan KUHPM bagi anggota tentara. Selain itu didalam KUHP juga tidak mengatur berkaitan tindak pidana khusus yang hanya dapat dilakukan oleh anggota tentara sesuai yang terdapat dalam KUHPM, Misalnya kejahatan Tindak Pidana Militer Murni (Zuiver Militaire Delict) yaitu tindakan-tindakan terlarang atau yang diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Contoh Desersi (Pasal 87 KUHPM). Maka daripada itu hubungan KUHPM dengan KUHP bersifat saling melengkapi sehingga keduanya perlu diterapkan pada anggota tentara.
b. Apabila tidak ada KUHPM bagi seorang tentara dan hukuman yang diterapkan terhadap anggota tentara dengan menggunakan KUHP, maka sanksi yang diberikan dianggap terlalu ringan jika diterapkan kepada anggota tentara. Mengingat bahwa anggota tentara bisa melakukan kejahatan yang lebih berat dan membahayakan Negara ini, misalnya Kejahatan dalam melaksanakan kewajiban perang, tanpa bermaksud untuk memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara untuk kepentingan musuh (Pasal 73-84), kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seseorang militer untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas (Pasal 85-96), kejahatan terhadap pengabdian (Pasal 97-117), kejahatan terhadap berbagai keharusan-keharusan dinas (Pasal 118-139), pencurian dan penadahan (Pasal 140-146), perusakan, pembinasaan atau penghilangan barang-barang Angkatan perang (Pasal 147-149). Kejahatan yang dilakukan seorang anggota tentara bisa lebih mengancam keamanan Negara dibandingkan dengan kejahatan biasa yang dilakukan oleh warga sipil pada umumnya. Sehingga dalam hal ini KUHPM sangat diperlukan untuk mengatur kedisplinan para tentara di Negara ini.

2. a. Menurut pendapat saya, Luas kerja KUHPM bagi seorang militer yang mencakup tanah, air, udara Indonesia adalah mengikat semua angkatan perang yaitu angkatan darat terhitung juga personil cadangan, angkatan laut terhitung juga personil cadangan, angkatan udara terhitung juga personil cadangan. Dan yang termasuk anggota tentara sebagaimana yang tercantum di dalam pasal ( 46-51). Ini mempunyai makna bahwa luas kerja mencakup tanah ini diwakili oleh TNI AD, air diwakili oleh TNI AL, dan udara diwakili TNI AU. Ini dikarenakan batas wilayah negara Indonesia mencakup tanah ( darat ), air dan udara, sehingga cakupan luas kerja KUHPM bagi seorang militer meliputi tanah, air, dan udara berkaitan dengan pertahanan negara.
b. Menurut pendapat saya, berkaitan dengan batasan berlakunya hukum, GSO (Geo Stationer Object) tidak termasuk dalam luasan area berlakunya KUHPM karena wilayah tersebut merupakan zona bebas yang berada di luar angkasa. Semakin banyaknya jumlah satelit yang ditempatkan pada GSO bertentangan dengan pasal 33 ayat (2) ITC dan merugikan negara – negara khatulistiwa yang merupakan negara – negara berkembang yang belum sepenuhnya dapat memanfaatkan GSO tersebut. Disamping itu Negara kita juga tidak mempunyai peralatan yang cukup memadai dan canggih untuk memantau dan melindung wilayah GSO tersebut Namun apabila dipandang dari sisi berdasarkan konvensi Internasional (Hukum Udara dan Antariksa), dan di sisi lain berdasar KUHPerdata. Wilayah GSO (Geo Stationer Object) seharusnya termasuk di dalam yurisdiksi wilayah Negara Indonesia mengingat di dalam KUHPerdata dalam buku II pasal 571 yang menyebutkan “bahwa hak milik atas sebidang tanah mengandung didalamnya, kemilikan atas segala apa yang ada diatasnya dan didalamnya..”. Ini dapat diartikan bahwa semua yang berada di atas tanah baik itu rumah, pepohonan, dll adalah merupakan suatu milik negara dan termasuk dalam wilayah negara tersebut yang merupakan tanggung jawab negara untuk mempertahankan wilayah negaranya ( dalam hal ini anggota tentara sebagai alat pertahanan negara ). Namun demikian karena keterbatasan sarana dan prasarana militer yang dimiliki di Negara ini hal tersebut belum bisa dipantau dan dilindungi secara ketat. Padahal di wilayah tersebut bisa saja di intai oleh satelit mata-mata musuh di Negara lain yang dalam hal ini bisa mengancam keamanan dan kedaulatan Negara

Bayu Satria S says:
09/21/2011

NAMA : BAYU SATRIA SETIADI
NIM : E0008307
KELAS : A

1. (a) Menurut saya, sebagai anggota militer atau dalam hal ini adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah tetap sebagai warga Negara Indonesia. Dalam pasal 2 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”. Dari pasal tersebut sudah jelas bahwa setiap ketentuan pidana dalam KUHP ini berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia termasuk anggota TNI / militer. Namun demikian anggota TNI / militer tentu tidak bisa disama ratakan dengan penduduk sipil biasa. Anggota TNI / militer adalah seorang yang terpilih melalui seleksi yang ketat kemudian di didik dan di ajarkan tentang pertahanan Negara sebagai tugas pokok TNI / militer, sehingga seorang anggota TNI / militer adalah seorang yang memiliki kelebihan di bidang intelegensi dan lain sebagainya yang tentu diharapkan jangan sampai melakukan tindakan-tindakan criminal atau pidana. Sehingga atas kelebihan inilah maka secara khusus Negara mempunyai suatu peraturan perundang- undangan tersendiri untuk mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI / militer, yaitu Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Tentara (KUHPT / KUHPM). Dalam KUHPT / KUHPM ini mengatur sanksi yang lebih berat dibanding sanksi yang ada di KUHP. Selain itu ada tindak pidana yang hanya mungkin bisa dilakukan oleh anggota TNI / militer dan dalam KUHP tidak diatur yaitu Tindak Pidana Militer Murni (Zuiver Militaire Delict) yaitu tindakan-tindakan terlarang yang pada prinsipnya hanya mungkin bisa dilakukan oleh seorang anggota TNI / militer. Contohnya adalah Penghianatan (Pasal 64 KUHPT / KUHPM). Ketika anggota TNI / militer melakukan suatu tindak pidana dan tindak pidana itu diatur dalam KUHPT / KUHPM maka KUHPT / KUHPM lah yang diberlakukan. Akan tetapi ketika dalam KUHPT / KUHPM tidak mengatur maka KUHP lah yang diberlakukan. Oleh karena itu hubungan KUHPT / KUHPM dengan KUHP adalah KUHPT / KUHPM mengatur lebih spesifik terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI / militer. Pada intinya KUHPT / KUHPM dan KUHP adalah saling melengkapi.

(b) Akan sangat berbahaya apabila tidak ada KUHPT / KUHPM yang berlaku di Indonesia. Karena anggota TNI / militer adalah orang- orang yang terpilih dan sangat terlatih dan mempunyai peranan penting dalam hal pertahanan Negara. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI / militer bisa saja sangat berbahaya bagi keamanan Negara ini. Sebagai contoh adalah pada tindak pidana Penghianatan (Pasal 64 KUHPT / KUHPM). Dalam pasal tersebur mengatur tentang sanksi hukuman mati terhadap anggota TNI / militer yang melakukan penghianatan kepada Negara ketika perang terjadi. Ini adalah salah satu upaya dari Negara untuk menekan seminimal mungkin hal- hal ini terjadi dikemudian hari karena sangat berbahaya bagi kelangsungan Negara. Oleh karena itu begitu pentingnya atas berlakunya KUHPT / KUHPM ini untuk menciptakan kedisiplinan serta kepatuhan anggota TNI / militer kepada Negara Indonesia.

2. (a) Negara Indonesia mempunyai tiga angkatan perang, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut serta TNI Angkatan Udara. Maka dari itu sudah jelas bahwa luas kerja KUHPT / KUHP ini meliputi juga wilayah darat, laut dan udara. Dalam pasal 45 KUHPT / KUHPM sudah jelas mengatur bahwa yang dimaksud angkatan perang yang dalam hal ini adalah militer atau anggota TNI sebagai subyek dari KUHPT / KUHPM adalah angkatan darat dan wajib militer termasuk personil cadangan, angkatan laut dan wajib militer termasuk personil cadangan serta angkatan udara dan wajib militer termasuk personil cadangan.

(b) Tentang batasan berlakunya KUHPT / KUHPM, menurut saya KUHPT / KUHPM tetap berlaku dimana saja kepada TNI / militer Indonesia berada. Dalam pasal 4 KUHPT / KUHPM menjelaskan bahwa undang-undang pidana Indonesia (termasuk juga KUHPT / KUHPM) berlaku bagi anggota tentara (TNI atau militet) yang mempunyai hubungan dinas meskipun berada di luar indonesia. Jadi tidak perlu mempersoalkan GSO ataupun konvensi Internasional (hukum udara dan antariksa), selama seorang anggota TNI atau militer Indonesia melakukan tindak pidana dimanapun ia berada, maka KUHPT / KUHPM tetap berlaku.

Tito Erlangga, E0008442 says:
09/21/2011

Nama : Tito Erlangga
NIM : E0008442
KELAS : A

1. a. Menurut pendapat saya tentang pemberlakukan dua ketentuan perundang - undangan pidana terhadap anggota tentara dikarenakan anggota tentara tersebut masih bagian dari suatu masyarakat yang ada di Negara Indonesia. Didalam TAP MPR nomor 7/MPR/2000 dan Undang-undang TNI pasal 65 ayat 22, dinyatakan bahwa anggota militer harus tunduk pada peradilan umum. Oleh karena itu para anggota tentara diwajibkan untuk tunduk kepada peraturan yang berlaku di Negara ini yaitu KUHP. Anggota militer adalah orang yang telah ditunjuk, dan diberikan pelatihan sehingga mereka memiliki fisik dan kemampuan yang lebih dibanding orang sipil. Oleh karena itu dengan diberlakukan KUHP saja, maka hukuman tersebut dinilai terlalu ringan sanksinya bagi anggota militer. Sehingga KUHPM diperlukan untuk memberikan sanksi yang lebih berat. Disamping itu KUHP tidak mengatur kejahatan – kejahatan khusus sehingga perlu diterapkan KUHPM.

b. Jika KUHPM tidak diterapkan bagi anggota militer maka sanksi yang menggunakan dasar KUHP sanksi tersebut terlalu ringan jika dijatukan kepada anggota militer karena anggota militer sudah tentu bisa melakukan kejahatan yang lebih berat dan membahayakan dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan orang biasa pada umumnya. misalnya Kejahatan dalam melaksanakan kewajiban perang. Sehingga dalam hal ini KUHPM sangat diperlukan untuk mengatur kedisplinan para tentara di Negara ini.

2. a. Luas kerja KUHPM bagi seorang militer yang mencakup tanah, air, udara Indonesia mencakup semua angkatan perang yang meliputi seluruh angkatan darat, seluruh angkatan laut, seluruh angkatan udara, dan yang termasuk anggota militer Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum di dalam pasal ( 46-51).

b. Menurut pendapat saya tentang batasan berlakunya hukum Geo Stationer Object bukan termasuk didalam berlakunya KUHPM. Hal tersebut dikarenakan wilayah itu terletak di zona bebas yang berada di luar angkasa. Selain itu Negara Indonesia tidak memiliki berbagai peralatan yang memadai untuk memantau serta melindungi wilayah itu. Jika dilihat berdasarkan konvensi Internasional yaitu Hukum Udara dan Antariksa, serta berdasarkan KUHPerdata, wilayah Geo Stationer Object itu seharusnya masuk dalam wilayah yurisdiksi Negara Indonesia, karena didalam KUHPerdata yang diatur dalam buku II yang salah satu pasalnya menyebutkan bahwa tanah, air, udara yang terkandung di dalam nya dikuasai oleh Negara. Akan tetapi jika adanya keterbatasan sarana militer yang dimiliki di Negara Indonesia, masalah ini masih belum dapat terpantau dan terlindungi secara optimal sehingga hal ini bisa mengancam keamanan Negara.

QORI UCI. S (E0008210) says:
09/21/2011

Nama : Qori Uci .S
Nim : E0008210
Kelas : A

Jawaban :
1. a) Menurut saya, alasan diberlakukannya dua perundangan pidana bagi anggota militer adalah :
- KUHP merupakan suatu kitab yang mengatur tentang Hukum Pidana Umum, dimana Hukum Pidana Umum tersebut berlaku bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, sehingga KUHP juga berlaku bagi para anggota Militer.
- Adanya suatu tindak pidana khusus yang hanya dapat dilakukan oleh anggota militer sehingga diperlukan suatu perundangan khusus pula untuk mengaturnya. Contohnya adalah tindakan seorang anggota militer yang dalam keadaan perang dengan sengaja dan sadar membantu pihak musuh, dimana tindakannya tersebut menguntungkan pihak musuh dan merugikan Negara sendiri.
- Dalam beberapa hal, ancaman hukuman yang diberikan oleh KUHP terlalu ringan apabila diberlakukan untuk anggota militer sehingga diperlukan suatu perundangan lain, dimana ancaman yang diberikan dalam perundangan tersebut lebih berat dibandingkan dengan KUHP, dan dalam hal ini perundangan tersebut adalah KUHPM.

b) Apabila tidak ada KUHPM guna mengatur ketentuan pidana bagi seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana, maka yang akan terjadi adalah timbulnya suatu ketidakseimbangan didalam tubuh Militer dan juga di negara ini. Anggota militer adalah suatu barisan penting dimana mereka bertugas untuk mengamankan negara ini. Tidak semua tindak pidana yang dapat dilakukan oleh anggota militer diatur dalam KUHP maupun perundangan umum lainnya. Tindak pidana tersebut biasanya lebih berbahaya karena menyangkut tentang keamanan Negara, oleh karenanya, perundangan khusus (KUHPM) sangat diperlukan. Jika tidak ada KUHPM, para anggota militer akan kurang berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya dan dapat dengan seenaknya melakukan tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP maupun dalam perundangan lain. Dengan adanya suatu perundangan khusus beserta ancaman yang ada didalamnya, maka setiap anggota militer akan berpikir berulang-ulang kali apabila akan melakukan suatu tindak pidana, mengingat ancaman yang telah diatur dalam perundangan khusus tersebut.

2. a) Luas kerja KUHPM bagi seorang militer yang mencakup tanah, air, udara Indonesia –> KUHPM berlaku bagi setiap anggota militer yang terbagi dalam beberapa angkatan perang yaitu :
- angkatan darat (wajib militer dan personil cadangan)
- angkatan laut (wajib militer dan personil cadangan)
- angkatan udara (wajib militer dan personil cadangan)
- dalam keadaan perang, mereka yang telah dipanggil dengan cara yang syah untuk turut serta dalam pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

b)GSO adalah ruang udara dimana suatu ruang udara yang dapat digunakan sebagai garis orbit satelit. GSO hanya berada pada ruang udara yang berada di atas negara yang dilewati oleh garis Khatulistiwa, dan Indonesia merupakan salah satunya. Panjang GSO yang melintas di atas ruang udara NKRI adalah sejauh sekitar 35 ribu kilometer. Didalam konvensi Geneva tahun 1944 disebutkan bahwa “Setiap Negara memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif terhadap ruang udara di atas wilayahnya, dan tidak dikenal adanya hak lintas damai”. Dilihat dari konvensi tersebut, GSO seharusnya masuk kedalam luas berlakunya KUHPM karena GSO masuk kedalam wilayah udara Indonesia. Begitupun juga ditinjau dari KUHPerdata, GSO masuk ke dalam wilayah Indonesia yang juga berarti merupakan cakupan dari berlakunya KUHPM. Melihat hal tersebut dapat kita ketahui betapa besarnya kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, karena apabila negara-negara maju yang menggunakan ruang udara NKRI memberikan kontribusi untuk devisa negara (seperti satelit untuk televisi, radio, GPS dan persenjataan militer mutakhir), maka sangat besar keuntungan yang akan masuk ke kas negara, akan tetapi mari kita kembali melihat keadaan yang sebenarnya dimana harus kita akui ketidakmampuan bangsa kita sampai saat ini untuk menjaga dan memanfaatkan kekayaan alam yang telah dikaruniakan oleh Allah tersebut, dan hal ini tidak dapat terlepas dari peran kekuatan militer yang kita miliki, dimana kekuatan militer yang kita miliki masih sangat lemah jika dibandingkan dengan negara-negara yang lain.

kristian hari gunawan says:
09/21/2011

Nama : Kristian Hari Gunawan
NIM : E0007152
Kelas : A

1. (a). Alasan mengapa diberlakukan dua ketentuan perundangan pidana Bagi seorang anggota militer yang melakukan suatu TINDAK PIDANA, yaitu ketentuan dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) maupun KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) dikarenakan pemberlakuan hukum bagi tentara maupun masyarakat sipil pada dasarnya adalah sama, baik dalam lingkup pelanggaran maupun kejahatan umum. Namun terdapat beberapa perlakuan khusus terhadap pelanggaran yang hanya mungkin dilakukan oleh tentara diantaranya desersi, pelanggaran subordinasi, mangkir, kabur dari perang dsb yang tidak diatur di dalam KUHP. sehingga pada intinya dalam kaitannya dengan pelanggaran atau kejahatan umum diberlakuan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), sedangkan terkait dengan pelanggaran tugas tentara (desersi, pelanggaran subordinasi, mangkir, kabur dari perang dsb.) diatur dalam KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer).

(b). Apabila tidak ada KUHPM yang mengatur ketentuan pidana bagi anggota militer. maka dalam hal terjadi suatu tindak pidana oleh anggota tentara dan dalam hal ini tidak diatur di dalam KUHP, maka sudah pasti hukuman bagi anggota tersebut akan diberikan oleh pemimpin anggota tentara yang melakukan tindak pidana tersebut, sesuai dengan hierarki kepangkatan. Dari sudut pandang yuridis kepastian hukum tidak mungkin tercipta karena pemberlakuan hukuman akan berbeda-beda (mungkin akan sangat ringan atau bahkan sangat berat). Dan perlu diingat bahwa pelanggaran dan kejahatan yang mungkin ditimbulkan oleh anggota tentara, tingkatannya bisa lebih tinggi dari pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan sangat berpotensi membahayakan keamanan negara. sehingga keberadaan KUHPM adalah penting dan tidak dapat dikesampingkan.

2. (a) Luas kerja KUHPM bagi seorang militer yang mencakup tanah, air, udara Indonesia dalam hal ini KUHPM berlaku bagi seluruh anggota tentara baik Angkatan Laut, Angkatan Darat dan Angkatan Udara. sedangkan yang termasuk sebagai anggota tentara yaitu :
- Mereka yang dalam angkatan perang secara sukarela membuat ikatan dinas,
-semua anggota sukarela lainnya dalam angkatan perang dan para militer-wajib, sejauh dan selama dalam dinas yang sebenarnya maupun di luar dinas. (Pasal 46 KUHPT).

sedangkan yang termasuk sebagai angkatan perang yaitu:
-Angkatan Darat dan militer-wajib juga termasuk cadangan,
-Angkatan laut dan militer-wajib juga termasuk cadangan,
-Angkatan udara dan militer wajib jga termasuk caadangan,
-serta yang secara sah dipanggil untuk bergabung dalam keadaan perang (Pasal 45 KUHPT).

(b). Mengenai pertanyaan apakah GSO (Geo Stationer Object) masuk dalam luasan area berlakunya KUHPM? berdasarkan konvensi Internasional (Hukum Udara dan Antariksa), disebutkan pada Pasal 1 konvensi paris 1919 secara tegas menyatakan : “Negara-negara pihak mengakui bahwa tiap-tiap Negara mempunyai kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara ang terdapat di atas wilayah.” sehingga dari perspektif konvensi internasional sudah jelas bahwa negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah udaranya termasuk ruang angkasa di lingkup wilayahnya.
Dari perspektif KUHPerdata terdapat aturan yang menyebutkan bahwa tanah, air, udara yang terkandung di dalam nya dikuasai oleh Negara sehingga di dalam aturan ini sudah jelas bahwa KUHPerdata juga mengatur mengenai kedaulatan negara Indonesia untuk menguasai wilayah udara dan ruang angkasa wilayah Indonesia.
Sehingga wilayah ruang angkasa juga merupakan wilayah yang harus diawasi oleh angkatan militer untuk mencegah terganggunya keamanan negara dari ancaman negara lain.

sherryto jasmin says:
09/21/2011

Sherryto Jasmin
E0008234
Kelas : A

1. Argument saya terkait dengan :
a. Lingkup berlakunya hukum bagi seorang anggota militer yang melakukan suatu tindak pidana, mengenai diberlakukannya 2 ketentuan perundangan pidana yaitu ketentuan dalam KUHP maupun KUHPM yaitu : berdasarkan pasal 1 KUHPM bahwa hukum yang berlaku bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana adalah adalah hukum umum namun akan berlaku pula hukum khusus ( melalui undang – undang tertentu ) yang menangani tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh seorang anggota militer. Pidana atau delic itu sendiri terbagi atas 2 jenis yaitu commune delicta ( dilakukan oleh setiap orang ) dan delicta propia ( khusus militer ) misalnya zuvier militaire delict ( pidana murni ) dan germengde militaire delic ( pidana campuran dimana tidak diatur dalam KUHPM tapi diatur dalam KUHP ). KUHPM itu dibuat karena ada delik – delik khusus yang hanya dapat dilakukan oleh orang – orang militer dank arena tidak dimungkinkannya ada peraturan ganda yaitu pengaturan sipil dan militer sekaligus.
b. Yang akan terjadi apabila tidak ada KUHPM yang mengatur ketentuan pidana bagi seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana yaitu :
i. Ada beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh tentara saja bersifat asli militer dan tidak berlaku bagi umum missal : desersi.
ii. Beberapa perbuatan yang bersifat berat, apabila dilakukan oleh tentara dalam keadaan tertentu, maka ancaman hukum dari hukum pidaan umum dianggap terlalu ringan.
iii. Jadi apabila permasalahan tersebut diatas dimasukkan ke dalam KUHP akan membuat KUHP sukar digunakan, karena aturan – aturan tersebut hanya berlaku bagi sebagian kecil masyarakat saja ( tentara ), sehingga peradilan yang menangani harus khusus yaitu peradilan militer ( dengan KUHPM ).
2. Argument saya terkait dengan :
a. Luas kerja KUHPM bagi seorang militer yang mencakup tanah, air dan udara di Indonesia itu dapat dilihat pada pasal 4 KUHPM, dimana yang berlaku adalah KUHPM selain yang tercantum didalam KUHP, bagi angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara yang melakukan tindak pidana pada waktu dia berada dalam hubungan dinas di luar Indonesia. Dimana lingkupnya masih berada di bawah satu naungan komando atasan masing – masing angkatan.
b. Terkait dengan batasan berlakunya hukum bagi GSO ( geo standart object ) dalam luasan area berlakunya KUHPM jika ditinjau dari konvensi international dan KUHPerdata : GSO dapat dikategorikan dalam luasan area KUHPM karena berkaitan dengan orbit antariksa yang berada di atas garis khatulistiwa ( Indonesia dilalui garis khatulistiwa ) apabila terjadi permasalahan dapat menjadi wewenang dari angkatan udara. Berdasarkan konvensi international ( hukum udara dan antariksa ) dimana dalam pasal 1 konvensi paris 1919 disebutkan bahwa negara anggota mengakui bahwa tiap - tiap negara mempunyai kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara yang terdapat di atas wilayah mereka ( termasuk di dalamnya adalah benda – banda ruang angkasa / orbit / satelit ). Maka Indonesia pun memiliki kedaulatan atas wilayah udaranya dan berada di bawah tanggung jawab dari angkatan udara negara Indonesia. Sedangkan berdasarkan KUHPerdata mengatakan bahwa segala hal yang berada di darat, laut dan udara berada di bawah kekuasaan negara yang dalam hal ini dapat diwakilkan oleh angkatan udara, sehingga dari segi ini pun GSO dapat dikategorikan dalam area berlakunya KUHPM.

Sinta Dewi W (E0008237) says:
09/21/2011

1. a. Pertama, Anggota militer adalah orang-orang terpilih yang telah terseleleksi mulai dari:
1) Tes Seleksi masuk Akademi Militer, berupa tes berlapis mulai dari tes kesehatan, tes fisik, tes tertulis hingga tes wawancara.
2) Pendidikan di asrama AKMIL yang sangat menjunjung tinggi kedisiplinan dan cinta tanah air
3) Ikatan Dinas selama 2 tahun setelah lulus AKMIL
4) Pelatihan-pelatihan
5) Tunjangan-tunjangan
Setelah mengalami serangkaian proses di atas, anggota militer dianggap harus lebih berhati-hati dalam bertindak. Sehingga apabila anggota militer melakukan tindak pidana Germengde Militaire Delict yang sebenarnya sudah diatur dalam KUHP ancaman hukumnya dianggap terlalu ringan perlu diatur kembali dengan sanksi yang lebih berat seuai kekhasan militer yang kemudian perlu diatur dalam KUHPM
Kedua, Ada beberapa delik tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh tentara (delik khusus murni/ Zuveir Militaire Delict) sehingga KUHP tidak mengatur maka diperlukan KUHPM yang memuat peraturan-peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum pidana umum (KUHP).
Ketiga, karena tidak dimungkinkan pengaturan yang sama diberlakukan untuk sipil dan militer sehingga jika diatur dalam KUHPM dimasukkan ke dalam KUHP maka KUHP akan sulit di terapkan.
Kesimpulannya: Sehingga seperti diagram venn yang pernah digambarkan bahwa TNI tetaplah warga Negara Indonesia sehingga tetap berlaku KUHP dan sebagai orang yang telah mengalami proses seleksi di atas, diperlukan KUHPM untuk mengatur hal-hal yang menyimpang yang hanya berlaku khusus bagi tentara.
b. Yang akan terjadi apabila tidak ada KUHPM adalah delik militer murni (zuveir militaire delict) seperti disersi tidak dapat di jamin oleh peraturan yang ada (dalam hal ini KUHP), kemudian baik sipil maupun militer yang melakukan tindak pidana umum akan diberlakukan hukum yang sama, tidak ada perbedaan hukuman antara sipil dan militer. Hal ini tentu tidak adil karena militer telah mengalami serangakaian proses yang telah dijelaskan pada soal no. 1 huruf a.
2. a. Luas kerja KUHPM bagi seorang militer mengalami perluasan Locus Delicti sehingga tidak hanya berlaku di tanah, air atau udara di wilayah Indonesia tetapi juga di kapal dan pesawat berbendera Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia (missal: ketika Militer sedang melakukan dinas ke luar negeri)
b. Berdasarkan Konvensi Internasional (hukum udara & antariksa) GSO tidak termasuk dalam wilayah suatu Negara sedangkan KUHPerdata berpendapat lain bahwa kepemilikan tanah meliputi apa yang ada di bawah dan di atas tanpa batas sehingga GSO masuk dalam wilayah suatu Negara. Namun, menurut saya, yang berlaku di Indonesia tetaplah yang berdasarkan konvensi Internasional sehingga wilayah GSO tidak masuk dalam wilayah berlakunya KUHPM.

imron nurul kolbi says:
09/21/2011

NAMA :IMRON NURUL KOLBI
KELAS : A
NiM : E0008162

1.a.Menurut saya diberlakukannya dua ketentuan pada dasarnya perundangan pidana pada anggota tentara masih merupakan bagian dari suatu warga Negara di Indonesia ini. Mengingat bahwa dalam TAP MPR nomor tahun 2000 dan UU TNI pasal 65 ayat 22, dinyatakan prajurit harus tunduk pada peradilan umum . Sehingga anggota tentara tetap wajib dan tunduk terhadap peraturan atau hukum yang ada di Negara ini. Namun demikian anggota Tentara adalah orang yang telah dipilih, dilatih sedemikian rupa kemudian dipersenjatai dan disiapkan secara khusus oleh negara untuk melaksanakan tugas pertempuran. Sehingga anggota tentara memiliki fisik dan kemampuan yang lebih dibandingkan dengan orang sipil pada umumnya. Sehingga jika diberlakukan hukuman umum yang ada pada KUHP, hukuman tersebut terlalu ringan sanksinya bagi anggota tentara. Sehingga diperlukan hukuman yang lebih berat sanksinya. Maka daripada itu diperlukan KUHPM pada tentara. Selain itu ada tindakan kejahatan lain yang di dalam KUHP tidak diatur sehingga perlu diterapkan tindak pidana khusus dengan KUHPM. Misalnya kejahatan Tindak Pidana Militer Murni yaitu tindakan-tindakan terlarang atau yang diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang brsft khusus/karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana.

b. apabila tidak ada ,maka yg digunakan adalah KUHP umum hal tersebut tentu saja tidak logis dan tidak wajar menggigat bahwa anggota militer adalah orang-orang pilihan negara. Apabila ketentuan tersebut tetapi dilaksanakan KUHP maka itu sangsinya terlalu ringan bagi militer dan dapat mendorong anggota militer untuk melakukan tindak pidana ringan seperti pelanggaran yang ringan yang di atur dalam KUHP kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seseorang militer untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas (Pasal 85-96), kejahatan terhadap pengabdian Pasal 97-117, kejahatan terhadap berbagai keharusan-keharusan dinas Pasal118-139, pencurian dan penadahan Pasal 140-146, perusakan, pembinasaan atau penghilangan barang-barang Angkatan perang Pasal 147-149. Kejahatan yang dilakukan seorang anggota tentara bisa lebih mengancam keamanan Negara dibandingkan dengan kejahatan biasa yang dilakukan oleh warga sipil pada umumnya. Sehingga dalam hal ini KUHPM sangat diperlukan untuk mengatur kedisplinan para tentara di Negara ini.

2.
A. Untuk seorang anggota militer sangat bekerja luas menurut KUHPM bagi seorang militer yang mencakup tanah, air, udara Indonesia mengikat semua angkatan perang yaitu angkatan darat terhitung juga personil cadangan, angkatan laut terhitung juga personil cadangan, angkatan udara terhitung juga personil cadangan. Dan yang termasuk anggota tentara sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 46-51.

B. Bagi saya Berkait batasan berlakunya hukum, GSO tidak termasuk dalam luasan area berlakunya KUHPM karena wilayah tersebut merupakan zona bebas yang berada di luar angkasa. Disamping itu Negara kita juga tidak mempunyai peralatan yang cukup memadai dan canggih untuk memantau dan melindung wilayah tersebut. Namun bila dipandang dari sisi berdasarkan konvensi Internasional, dan di sisi lain berdasar KUHPerdata. Wilayah GSO seharusnya termasuk di dalam yurisdiksi Negara Indonesia mengingat di dalam KUHPer dalam buku II yang dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa tanah, air, udara yang terkandung di dalam nya dikuasai oleh Negara. Namun demikian karena keterbatasan sarana militer yang dimiliki di Negara ini hal tersebut belum bisa dipantau dan dilindungi secara ketat. Padahal di wilayah tersebut bisa saja di intai oleh satelit mata-mata musuh di Negara lain yang dalam hal ini bisa mengancam keamanan Negara.

Nandhina Ayu says:
09/21/2011

Nama : Nandhina Ayu Saraswati
Kelas : A
NIM : E 0008092

1. a. Diberlakukan dua ketentuan perundangan pidana, KUHP dan KUHPM karena, menurut Pasal 2 KUHPM :
“apabila orang-orang yang tunduk pada kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan ketentaraan melakukan suatu tindak pidana yang dicantumkan dalam kitab undang-undang ini, maka huku pidana umumlah yang berlaku padanya, kecuali jika terdapat penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan oleh undang-undang.”
Maka kesimpulannya, 2 perundangan pidana itu berlaku karena apabila tindak pidana yang dilakukan oleh militer tidak tercantum dalam KUHPM maka menggunakan KUHP. Namun hukuman dalam KUHP dirasa terlalu ringan untuk militer, karena ada beberapa perbuatan yang bersifat Zuiver Militaire Delict, yaitu tindak pidana militer murni yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer seperti desersi, perbuatan yang sedemikian berat yang dilakukan seorang militer sehingga jika diberlakukan hukuman umum akan terlalu ringan sanksi hukumannya. Serta jika aturan dalam KUHPM dimasukkan ke dalam KUHP, maka KUHP akan sulit diterapkan.

b. apabila tidak ada KUHPM guna mengatur ketentuan pidana bagi seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana, maka dapat digunakan KUHP, karena tentara adalah bagian dari WNI. Namun sanksi yang ada dalam KUHP terlalu ringan untuk tentara, karena tentara mempunyai skill yg lebih, mereka dilatih untuk berperang, karena ada beberapa perbuatan yang bersifat Zuiver Militaire Delict, yaitu tindak pidana militer murni yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer seperti desersi, maka harus ada aturan aturan yang berat untuk para tentara. Sehingga sangat perlu sekali adanya KUHPM ini.

2. a. Luas kerja KUHPM bagi seorang militer yang mencakup tanah, air, udara Indonesia menurut Pasal 4 KUHPM adalah
“kecuali dalam hal-hal yang diterangkan di dalam kitab undang-undang hukum pidana, maka ketentuan-ketentuan dari undang-undang pidana Indonesia berlaku pada anggauta tentara :
(1)yang melakukan sesuatu tindak pidana pada waktu ia berada dalam hubungan dinas di luar Indonesia;
(2) yang melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan di dalam kitab undang-undang ini, atau sesuatu kejahatan jabatan yang berhubungan dengan jabatannya di dalam angkatan perang, sesuatu pelanggaran jabatan semacan itu, atau sesuatu tindak pidana yang dilakukan dalam salah satu keadaan yang disebutkan dalam Pasal 52 kitab undang-undang hukum pidana pada waktu ia berada di luar hubungan dinas di luar Indonesia.
Dan yang lebih spesifik lagi :
-Berlaku bagi anggota tentara yang melakukan suatu tindak pidana pada waktu ia berada dalam hubungan dinas di luar Indonesia
-Berlaku bagi anggota tentara yang melakukan salah satu kejahatan yang diatur dalam KUHPM
-Berlaku bagi anggota tentara yang melakukan kejahatan jabatan yang berhubungan dengan jabatannya di dalam angkatan perang
-Berlaku bagi anggota tentara yang melakukan pelanggaran jabatan / kekuasaan / kesempatan / daya upaya yang diperoleh dari jabatannya
-Berlaku bagi anggota tentara yang melakukan kejahatan yang pada saat melakukannya menggunakan bendera kebangsaan pada waktu ia berada di luar hubungan dinas di Indonesia
-Berlaku bagi setiap orang yang dalam keadaan perang di luar Indonesia melakukan tindak pidana
yang pada kesimpulannya berlaku bagi tentara baik di tanah, air maupun udara.

b. GSO (Geo Stationer Object) masuk dalam luasan area berlakunya KUHPM jika ditinjau dari 2 perspektif, yaitu di satu sisi berdasarkan konvensi Internasional (Hukum Udara dan Antariksa), dan di sisi lain berdasar KUHPerdata adalah GSO termasuk dalam luasan area berlakunya KUHPM karena dalam Konvensi Jenewa dan KUHPerdata, udara atau ruang angkasa yang berada di atas wilayah Indonesia adalah milik Indonesia. Maka yang diperkuat dengan Pasal 3 KUHPM yaitu berlaku juga bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan “di atas” atau berhubungan dengan perahu atau kapal dari angkatan perang. di atas di sini dimaksud dengan udara.

Yeyen says:
09/21/2011

YEYEN GILANG RAMADHANIA
E 0009364
KELAS : A
HUKUM ACARA PERADILAN MILITER

1 a) Menurut pendapat saya, berlakunya KUHP dan KUHPM pada anggota militer karena militer merupakan bagian dari masyarakat yang dipilih dan dilatih secara khusus. Setiap masyarakat harus tunduk pada KUHP namun ada beberapa tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh anggota militer (Zuiver Militaire Delict). Berlakunya KUHPM diatur juga dalam UU RI NO. 39 Tahun 1947 . Ada beberapa ketentuan KUHPM yang menyimpang dari ketentuan KUHP. Apabila tindak pidana yang dilakukan anggota militer tidak diatur dalam KUHPM maka yang berlaku adalah kembali ke KUHP hal ini terdapat dalam pasal 1 dan 2 KUHPM mengatakan penerapan KUHP ke dalam KUHPM dan orang-orang yang tunduk kepada peradilan militer yang melakukan tindak pidana dan tidak tercantum dalam KUHPM diterapkan KUHP. kecuali terdapat penyimpangan. Mengenai sanksi yang diterapkan oleh KUHP jika dinilai terlalu ringan untuk anggota militer maka yang digunakan adalah KUHPM

b) Apabila tidak ada KUHPM untuk mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer, maka terdapat kesewenang-wenangan yang akan dilakukan oleh anggota militer. Penggunaan KUHP saja tidak cukup untuk dijadikan dasar dalam menindajk perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer karena di dalamnya terdapat beberapa aturan yang tidak tercantum sebagaimana yang terdapat dalam KUHPM. Sanksi yang diberikan oleh KUHP juga dinilai terlalu ringan apabila diperuntukkan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana

2 a) Luas kerja KUHPM yang menyangkut tanah, air, udara yaitu berlaku bagi anggota militer yang melakukan suatu tindak pidana pada waktu ia berada dalam hubungan dinas di luar Indonesia, atau bagi anggota militer yang melakukan kejahatan yang pada saat melakukannya menggunakan bendera kebangsaan. Maksud dari tanah, air, dan udara adalah mengikat semua angkatan perang yaitu angkatan darat terhitung juga personil cadangan, angkatan laut terhitung juga personil cadangan, angkatan udara terhitung juga personil cadangan. Dan yang termasuk anggota militer (ps. 46-51)

b) GSO (Geo Stationer Object) ditinjau dari konvensi internasional tidak termasuk dalam luasan area berlakunya KUHPM karena wilayah tersebut merupakan zona bebas yang berada di luar angkasa, namun di dalam KUHPerdata GSO termasuk dalam lingkup berlakunya KUHPM karena dalam KUHPerdata disebutkan bahwa segala sesuatu yang berada diatas tanah maka menjadi hak milik (ps. 571) sehingga disini dapat diartikan bahwa di atas tanah termasuk luar angkasa pemberlakuan KUHPM masih dapat berlaku

Muhammad Arfien Ariawan says:
09/21/2011

Nama : Muhammad arfien Ariawan
Nim : E0008058
Kelas : A

1.a) Menurut pendapat saya pemberlakuan dua ketentuan perundangan bagi anggota militer yang melakukan suatu tindak pidana memeang sudah tepat mengingat seorang anggota militer dalam dirinya melekat dua setatus yaitu setatus sebagai earga negara biasa dan status sebagai seorang prajurit maka di samping di berlakukan nya ketentuan KUHP sesuai dengan tap MPR nomor 7 tahun 2000 juga harus di berlakukan ketentuan KUHPM oleh karena setatusnya yang sebagai pengabdi negara,di samping itu juga untuk menghindari perspektif negatif di masyarakat bahwa tidak adanya ke adilan terhadap penegakan hukum bagi seorang anggota militer.mengingat adanya kekhususan yang di berikan bagi anggota militer dengan dasar itu pula perlu adanya pemberlakuan hukum khusus juga terhadapnya.

b) Bila tidak adanya KUHPM saya berpendapat akan menimbulkan permasalahan yang sistemik di ranah kemiliteran oleh karena tidak adanya aturan yang khusus mengatur tentang profesi yang begitu mengemban tugas besar seperti seorang militer,di samping itu di mungkinkanya timbul ke sewenang wenangan dari indevidu prajurit dalam melaksanakan tugasnya oleh karena tidak adana peraturan khusus yang mengatur dalam ranah profesinya seperti di antaranya merugikan negara yang di atur dalam (pasal 73-84 KUHPM),kejahatan terhadap pengabdian (Pasal 97-117), kejahatan terhadap berbagai keharusan-keharusan dinas (Pasal118-139), pencurian dan penadahan (Pasal 140-146), perusakan, pembinasaan atau penghilangan barang-barang Angkatan perang (Pasal 147-149). hal hal semacam itu brpotensi sangat besar akan timbul bila tidak adanya KUHPM.

2.a) Meurut argumen saya oleh karena lingkup kerja seorang militer yang luas yaitu mencakup tanah(AD),air(AL) dan udara(AU).maka harus luas pula lingkup jangkauan KUHPM bahkan sampai mendetail di tiap-tiap lingkupannya agar terciptanya keteraturan yang lebih baik bagi seorang anggota militer seperti yang terkandung dalam pasal (46 -51) KUHPM yaitu tentang luas kerja KUHPM bagi seorang militer yang mencakup tanah,air dan udara.

b) Menurut saya berkaitan dengan berlakunya KUHPM jika di tinjau berdasarkan konvensi internasional bahwa GSO(Geo Stationer Object) tidak termasuk dalam luasan area berlakunya KUHPM karena wilayah tersebut merupakan zona bebas yang berada di luar angkasa. Yang belum bisa di hitung secara matematis berapa areanya.
Namun sebaliknya jika di tinjau berdasarkan KUH perdata Wilayah GSO (Geo Stationer Object) seharusnya termasuk di dalam yurisdiksi Negara Indonesia mengingat di dalam KUHPerdata dalam buku II yang dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa tanah, air, udara yang terkandung di dalam nya dikuasai oleh Negara. Jadi ruang angkasa pun termasuk di dalamnya.namun permasalahannya negara yang memiliki area GSO (Geo Stationer Object) mayoritas memiliki keterbatasan dalam hal pengawasan terhadap area tersebut salah satu faktornya karena keterbatasan sumberdaya manusia dan teknologi di negara tersebut yang salah satunya adalah indonesia.

WINDA APRILIYANA says:
09/21/2011

NAMA : WINDA APRILIYANA
NIM : E 0009358
KELAS : A

1. A. Menurut pendapat saya mengenai anggota militer di berlakukan dua ketentuan perundangan pidana berupa KUHP dan KUHPM adalah karena status anggota militer juga adalah anggota sipil yang menjadi rakyat Indonesia. Sebagai sipil ia diberlakukan perundangan pidana berupa KUHP sedangkan sebagai anggota militer ia diberlakukan perundangan pidana KUHPT .
Sebagai anggota militer yang mempunyai kekhususan karena diberi pelatihan fisik dan di berikan persenjataan dirasa kurang adil apabila sama menggunakan perundangan pidana KUHP, apabila seorang militer melakukan kejahatan misalnya ia melakukan perampokan maka ia lebih professional dalam bertindak kejahatan dibandingkan sipil yang hanya dengan senjata sekedarnya
B. Apabila tidak ada KUHPM untuk mengatur ketentuan pidana bagi seorang militer yang melakukan tindak pidana maka sanksi yang diperoleh dari KUHP terlalu ringan mengingat kekhususan yang dimiliki oleh militer dibandingkan dengan sipil. Mulai dari kondisi fisik sampai dalam hal persenjataan anggota militer lebih baik dari orang sipil. Maka dari itu perlu peraturan khusus yang mengatur tindakan pidana yang dilakukan militer. Dalam masa peperangan anggota militer rentan akan melakukan kecurangan dan pengkhianatan terhadap negaranya sendiri sehingga tidak secara rinci ada di KUHP, untuk keterangan dan penjelasan lebih rinci terdapat dalam KUHPM.

2. A. Menurut pendapat saya terkait luas kerja KUHPM bagi seorang militer yang mencakup tanah, air, udara Indonesia . Hal ini sudah tepat mengingat angkatan militer di Indonesia terdiri dari angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Peperangan dapat terjadi di daratan, laut atau kapal, dan udara atau pesawat yang kesalahan-kesalahan militer dapat terjadi di tempat-tempat tersebut .

B. Mengenai batasan berlakunya hukum, GSO (Geo Stationer Object) zona ini berada di luar angkasa tempat satelit dan pemancar lainnya berada , hubungannya dengan militer adalah satelit tersebut dapat digunakan untuk melakukan pemantauan terhadap musuh . Apabila ditinjau dari perspektif berdasarkan Konvensi Internasional ( Hukum Udara dan Antariksa ) dan KUHPerdata , seharusnya GSO masuk dalam luasan area berlakunya KUHPM karena zona ini berada di atas zona udara yang juga terdapat kemungkinan terjadi kejahatan di ruang tersebut .
Akan tetapi pada kenyataannya Negara Indonesia minim peralatan memadai dan canggih bahkan untuk sampai kesana belum ada peralatan transportasi, sehingga untuk melakukan pemantauan sangat sulit dilaksanakan.

dimas yuda asmara says:
09/21/2011

NAMA :DIMAS YUDA ASMARA
NIM :E0008322
KELAS : A

1a.Peradilan militer merupakan peradilan khusus baik obyek maupun subyeknya yaitu golongan rakyat tertentu (prajurit TNI atau yang dipersamakan). Kemudian pasal 1 dan 2 KUHPM mengatakan penerapan KUHP ke dalam KUHPM dan orang-orang yang tunduk kepada peradilan militer yang melakukan tindak pidana dan tidak tercantum dalam KUHPM diterapkan KUHP.Ketetapan MPR RI Nomor VII/2000 khususnya Pasal 3 ayat (4) huruf a berbunyi: ”Prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran pidana umum. Kemudian RUU Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer menghendaki bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI diadili di peradilan umum.”Menentukan perbuatan mana yang dikategorikan sebagai tindak pidana umum oleh seorang prajurit TNI, pertama-tama bisa dilihat dalam KUHP dan perundang-undangan lainnya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini harus diadili di peradilan umum. Sedangkan perbuatan yang menyangkut kehormatan korps dan pelanggaran ketentuan pidana umum yang luar biasa misalnya genocide, pelanggaran terhadap hukum perang di peradilan Militer.
Militer diperlakukan KUHP dan KUHPM karena Prajurit TNI sebagai WNI sebagaimana WNI lainnya, memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan wajib menjunjung hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Amandemen Keempat yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
Pelanggaran terhadap hukum, khususnya hukum pidana akan diproses melalui mekanisme yang ada, dan apabila melakukan tindak pidana umum akan diproses melalui Sistem Peradilan Pidana Umum (SPP) dengan komponen (subsistem) terdiri dari Polisi selaku penyidik, Jaksa selaku penuntut, Hakim, dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan.
Sedangkan pelanggaran terhadap tindak pidana militer, akan diproses melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana Militer (SPPM) dengan komponen (subsistem) terdiri dari Ankum, Papera, Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer, dan Petugas Pemasyarakatan Militer.
Selama ini apabila ada prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), diadili oleh Peradilan Militer (SPPM), tetapi dengan keluarnya Ketetapan MPR RI Nomor: VII/MPR/2000, khususnya Pasal 3 ayat (4) huruf a, maka prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum akan diadili di peradilan umum.
1b.yang terjadi apabila tidak ada KUHPM guna mengatur ketentuan pidana bagi seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana adalah hukuman yang akan diterima seorang prajurit militer akan lebih ringan dan stabilitas negara akan terganggu,serta rahasia negara akan lebih mudah bocor.
2a. luas kerja KUHPM bagi seorang militer mencakup tanah, air dan udara Indonesia dijelaskan dalam pasal 45 KUHPM dengan membagi anggota militer menjadi:
- angkatan darat dan militer wajib yang termasuk, terhitung juga personil cadangan.
- angkatan laut dan militer wajib yang termasuk, terhitung juga personil cadangan.
- angkatan udara dan militer wajib yang termasuk, terhitung juga personil cadangan.
Yang dalam keadaan berperang semua angkatan dipanggil dengan cara yang sah unutk turut dalam pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban wilayah Indonesia.
2b. wilayah GSO (Geo Stationer Object) tidak termasuk dalam luasan area berlakunya KUHPM, karena menurut konvensi internasional wilayah GSO merupakan zona bebas dan dapat digunakan semua negara. Namun apabila ditinjau dalam KUHPerdata seharusnya wilayah GSO merupakan kepemilikan Indonesia dimana salah satu pasal dalam KUHPerdata mengatakan dimana semua benda yang berada diatas tanah merupakan hak dari Indonesia termasuk ruang angkasa, apabila dikaitkan dengan KUHPM terjadi ketidak sinkronan dimana tugas dari TNI AU untuk menjaga wilayah udara Indonesia, sebagai contoh dalam hal pesawat mata-mata yang melintasi wilayah udara Indonesia yang bertujuan untuk memata-matai Negara Indonesia hal tersebut menyalahgunakan penggunaan wilayah GSO, TNI AU berkewajiban untuk melindungi kedaulatan wilayah Indonesia dengan melakukan tindakan perlindungan seperti menembak jatuh pesawat mata-mata.

adhiputro pangarso says:
09/21/2011

ADHIPUTRO PANGARSO/E0008098/PERADMIL KELAS A
1. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1 point a, maka harus ada 2 tinjauan disini dari segi berlakunya hukum pidana umum yaitu yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap anggota militer serta berlakunya (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) KUHPM terhadap anggota militer itu sendiri.
1) Berlakunya KUHPM bagi anggota militer.
Anggota militer merupakan orang-orang pilihan negara yang dipilih berdasarkan prosedur yang ketat serta mendapatkan pelatihan yang khusus untuk mendapatkan kecakapan dalam rangka menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan negara.
Oleh karena kualitasnya tersebut dan disertai dengan tugas yang diberikan negara kepadanya untuk menjaga keamanan negara khususnya dalam masa perang, maka diperlukan sebuah kaidah hukum pidana khusus yang yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer (zuiver militaire delict). Tindak pidana yang diatur dalam KUHPM merupakan tindak pidana murni yang hanya dilakukan oleh seorang anggota militer, karena sifatnya khusus militer. Oleh karena itu, tindak pidana yang diatur didalamnya berkaitan dengan tugas-tugas sebagai anggota militer, misalnya seperti desersi, pengkianatan negara dan lain-lain (vide Pasal 87 dan Pasal 64 KUHPM). Pada poin ini kesimpulannya adalah berlakunya KUHPM bagi anggota militer dikarenakan kualitas atau sifat khusus serta tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Jadi wajar bahkan sudah menjadi suatu keharusan bahwa diperlukan ketentuan hukum pidana yang mengatur khusus tentang anggota militer.
2) Berlakunya KUHP bagi anggota militer.
Pada dasarnya, seseorang yang tergolong sebagai seorang anggota militer, didalam dirinya masih melekat status sebagai warga negara Indonesia secara yurisdiksional/ teritorial. Oleh karena itu, Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku bagi penduduk sipil juga dapat diberlakukan kepada anggota militer.
Hal ini tentu saja mengingat bahwa KUHPM hanya mengatur tindak pidana murni yang dilakukan oleh anggota militer karena sifatnya yang khusus, dan didalamnya hanya mengatur ketentuan anggota militer dalam hal menjalankan tugasnya menjaga keamanan negara. Namun dalam prakteknya, terkadang ada anggota militer yang melakukan tindak pidana yang tidak dirumuskan dalam KUHPM seperti tindak pidana pemerkosaan. Dalam hal seperti ini, maka untuk dapat menjerat pelaku tindak pidana tersebut, maka digunakanlah ketentuan dalam KUHP. Tujuannya tentu saja adalah supaya ketika anggota militer melakukan suatu tindak pidana yang dalam mana tindak pidana tersebut tidak diatur dalam KUHPM, maka anggota militer yang bersangkutan dapat dijerat dengan ketentuan KUHP, misalnya dalam hal ini adalah tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anggota militer. Hal ini merupakan tindak pidana militer campuran yang sesungguhnya tindak pidana tersebut sudah diatur dalam peraturan lain. Namun ancaman hukumannya terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Untuk itu diatur kembali dengan sanksi yang lebih berat sesuai kekhasan militer.
Dalam KUHPM pun diakui berlakunya hukum pidana umum, yaitu dalam Pasal 2 yang berbunyi :
Apabila orang-orang yang tunduk pada kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan ketentaraan melakukan suatu tindak pidana yang tidak dicantumkan dalam kitab undang-undang ini, maka hukum pidana umumlah yang berlaku padanya, kecuali jika terdapat penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Hal-hal yang terjadi apabila tidak ada KUHPM bagi anggota militer.
1) Ditinjau dari fungsi preventif hukum pidana.
Yang Penulis maksudkan dalam fungsi preventif adalah dalam hal mencegah para anggota militer untuk melakukan tindak pidana dalam hal menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan negara khususnya dalam hal kondisi perang. Kita lihat kembali bahwa pada intinya KUHPM mengatur tentang tindak pidana bagi anggota militer dalam menjalankan tugasnya. Apabila tidak ada ketentuan pidana khusus yang mengatur tentang tindak pidana murni anggota militer tersebut, maka dapat diduga akan banyak sekali terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer dalam hal menjalankan tugasnya, misalnya desersi, pengkianatan, dan lain-lain. Hal tersebut tentu saja mengancam dan membahayakan keutuhan NKRI terutama apabila ada pihak-pihak asing yang mulai mengekspansi Indonesia.
2) Ditinjau dari fungsi represif hukum pidana.
Apabila ditinjau dari fungsi represif, maka kita masuk pada proses pemidanaan. Dalam hal terjadi kekosongan hukum terhadap tindak pidana militer murni, maka yang mau tidak mau yang dipakai adalah KUHP. Mengingat kualitas dan sifat khusus anggota militer sebagai orang-orang pilihan negara, yang mendapatkan pelatihan secara khusus dan diberi tugas untuk menjaga keamanan negara, menurut Penulis sanksi yang ada dalam KUHP terlalu ringan bagi anggota militer terlebih apabila dikaitkan dengan tugasnya sebagai penjaga keamanan negara. Misalnya dalam hal seorang anggota militer yang merusak peralatan perang atau militer, maka hanya akan dikenakan Pasal 406 KUHAP dengan pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan. Ketentuan sangat berbeda dengan apa yang diatur dalam KUHPM, yaitu Pasal 148 KUHPM dengan pidana penjara paling lama 10 tahun apabila dilakukan dalam masa perang dan 5 tahun dalam keadaan damai. Melihat ketentuan sanksi diatas, tentu saja fungsi represif untuk memberikan rasa jera akan sulit tercapai dan dapat dimungkinkan anggota militer yang bersangkutan akan mengulangi tindak pidana tersebut di lain waktu.
Perlu juga dilihat dalam hal KUHP tidak mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer tersebut, maka diperlukan suatu konstruksi hukum untuk memberikan pemidanaan terhadap pelaku. Tentu saja hal ini akan menimbulkan permasalahan yang lebih rumit dikaitkan dengan asas legalitas dan hak asasi terdakwa (penegakan hukum sulit dilakukan).

2. Luas kerja KUHPM bagi anggota militer yang meliputi darat, air dan udara.
Hal tersebut menurut Penulis merupakan konsekuensi logis mengingat anggota militer atau angkatan perang itu terdiri dari 3 angkatan bersenjata berdasarkan wilayah operasinya, yaitu TNI AD yang beroperasi diseluruh wilayah daratan yang menjadi teritorial Indonesia, TNI AL yang wilayah operasinya meliputi seluruh perairan yang menjadi teritorial Negara Indonesia, dan TNI AU yang wilayah operasinya adalah wilayah udara yang ada diatas daratan Indonesia. Selain itu, hal ini tentu saja tujuannya untuk memperluas yurisdiksi untuk melakukan pemidanaaan anggota militer yang bersangkutan. Misalnya tindak pidana tersebut dilakukan didalam sebuah kapal perang milik angkatan laut Indonesia atau setidak-tidaknya dilakukan dalam wilayah perairan Indonesia, maka dengan adanya ruang lingkup tanah, air dan udara, terhadap anggota militer tersebut dapat diterapkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPM. Contoh lain misalnya dalam keadaan perang di wilayah udara Indonesia terjadi tindak pidana sebagaimana yang ditur dalam Pasal 73 ayat (3) KUHPM, maka anggota militer yang bersangkutan juga dapat dipidana berdasarkan luas kerja KUHPM tersebut karena wilayah udara tersebut juga masuk dalam yurisdiksi Indonesia.

Geo Stationer Object (GSO) dalam ruang lingkup berlakunya KUHPM di tinjau dari Kovenan Internasional dan KUHPdt.
a. Kovenan Internasional (Traktat Angkasa Tahun 1967)
Apabila ditinjau dari Traktat Angkasa Tahun 1967, maka GSO tidak masuk dalam ruang lingkup berlakunya KUHPM. Hal tersebut dikarenakan, ketentuan dalam Traktat Angkasa 1967 menyatakan bahwa ruang angkasa termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya tidak boleh dijadikan obyek kepemilikan nasional melalui klaim kedaulatan, pemanfaatan, kependudukan maupun melalui klaim apapun (vide Pasal 2 Traktat Angkasa). Hal ini berarti kedaulatan negara atas wilayah udaranya berhenti sampai batas ruang angkasa luar. Jadi GSO yang terletak pada ketinggian 35.871 km diatas permukaan bumi (angkasa luar) tidak termasuk ruang lingkup berlakunya KUHPM.
b. Ditinjau dari hukum perdata.
Apabila ditinjau dari hukum perdata, maka GSO masuk dalam ruang lingkup berlakunya KUHPM. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 570 dan 571 KUHPdt yang bunyinya :
Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain semua itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.(Psl 570)

Hak milik atas sebidang tanah mengandung didalamnya, kepemilikan atas segala apa yang ada di atasnya dan di dalam tanah (Psl 571)

Dari ketentuan pasal diatas, maka jelas bahwa berdasarkan KUHPerdata, GSO masuk dalam ruang lingkup berlakunya KUHPM

Mengingat bahwa Indonesia telah meratifikasi Traktat Angkasa Tahun 1967 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengersahan Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and use of Outer Space, Include The Moon And Other Celestial Bodies, maka GSO tidak menjadi ruang lingkup berlakunya KUHPM karena tidak termasuk ke dalam wilayah kedaulatan Indonesia.

# dalam tulisan ini, KUHPM =KUHPT (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara)
Terima kasih.

yuni lastantri darmasningrum says:
09/21/2011

Nama : Yuni Lastantri Darmasningrum
NIM : E0008262
Kelas : A

1.a. Menurut argumentasi saya diberlakukannya dua ketentuan perundangan pidana pada anggota tentara karena pada dasarnya anggota tentara masih merupakan bagian dari suatu warga Negara di Indonesia ini. Mengingat bahwa dalam TAP MPR nomor 7/MPR/2000 dan Undang-undang TNI pasal 65 ayat 22, dinyatakan prajurit harus tunduk pada peradilan umum . Sehingga anggota tentara tetap wajib dan tunduk terhadap peraturan atau hukum yang ada di Negara ini.Selain itu juga menurut pasal 2 KUHPT yaitu “Apabila orang-orang yang tunduk pada kekuasan kehakiman dalam lingkungan peradilan ketentaraan melakukan sesuatu tindak pidana yang tidak dicantumkan dalam kitab undang-undang ini, maka hukum pidana umumlah yang berlaku padanya, kecuali jika terdapat penympangan-penyimpangan yang ditetapkan oleh undang-undang. Maka diperlukan KUHP dan KUHPM pada tentara. Dimana ada tindakan kejahatan yang di dalam KUHP tidak diatur sehingga perlu diterapkan tindak pidana khusus dengan KUHPM. Misalnya kejahatan Tindak Pidana Militer Murni(Zuiver Militaire Delict) yaitu tindakan-tindakan terlarang atau yang diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Contoh Desersi (Pasal 87 KUHPM). Maka daripada itu hubungan KUHPM dengan KUHP bersifat saling melengkapi sehingga keduanya perlu diterapkan pada anggota tentara.Disamping itu terkait tindak pidana yang dilakukan anggota militer harus diutamakan menggunakan KUHPM yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prinsip anggota militer.

b. Apabila tidak ada KUHPM yang mengatur ketentuan pidana bagi seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana maka mestinya hanya menggunakan KUHP saja dimana hal tersebut kurang relefan mengingat anggota militer dalam pelaksanaan tugas kenegaraan yang memiliki ketentuan yang berbeda dengan orang sipil.Mengingat anggota militer bisa melakukan kejahatan yang lebih berat dan membahayakan Negara ini, misalnya Kejahatan dalam melaksanakan kewajiban perang, tanpa bermaksud untuk memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara untuk kepentingan musuh (Pasal 73-84),kejahatan terhadap pengabdian (Pasal 97-117), kejahatan terhadap berbagai keharusan-keharusan dinas (Pasal118-139), pencurian dan penadahan (Pasal 140-146), perusakan, pembinasaan atau penghilangan barang-barang Angkatan perang (Pasal 147-149). Kejahatan yang dilakukan seorang anggota tentara bisa lebih mengancam keamanan Negara dibandingkan dengan kejahatan biasa yang dilakukan oleh warga sipil pada umumnya.Selain itu anggota militer lebih berbahaya bila melakukan penghianatan dan (pasal 87) tentang makar terhadap negara daripada warga sipil karena memiliki keahlian yang lebih.maka itu perlu ada pengaturan lebih dalam ketentuan KUHM secara ketat dan kebijakan yang relefan dengan memperhatikan hak asasi anngota militer.

2.a. KUHPM ini mengikat bagi anggota militer angkatan darat beserta personil cadangan, angkatan laut beserta personil cadangan dan juga angkatan udara beserta personil cadangan. Luas kerja KUHPM bagi anggota militer yang mencakup :
Ø Darat : KUHPM ini berlaku bagi anggota militer Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana yang diatur dalam KUHPM pada waktu ia berada di wilayah daratan Indonesia maupun di luar wilayah daratan Indonesia;
Ø Laut : KUHPM berlaku bagi anggota militer yang melakukan kejahatan di perahu dari angakatan militer yang pada saat melakukannya menggunakan bendera kebangsaan pada waktu ia berada di wilayah lautan Indonesia maupun di luar wilayah lautan Indonesia;
Ø Udara : KUHPM berlaku bagi anggota militer yang melakukan kejahatan di kapal terbang dari angkatan perang pada saat melakukannya menggunakan bendera kebangsaan pada waktu ia berada di wilayah lautan Indonesia maupun di luar wilayah lautan Indonesia.

b. Jika berdasarkan Konvensi Internasional (Hukum Udara dan Antariksa), GSO (Geo Stationer Object) masuk dalam luasan area berlakunya KUHPM. Hal ini disebabkan Indonesia, telah meratifikasi Konvensi Geneva 1944 sehingga kita menganut pemahaman bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif terhadap ruang udara di atas wilayahnya, dan tidak dikenal adanya hak lintas damai. Dengan demikian dapat dibayangkan betapa berat tugas dan tanggung jawab TNI Angkatan Udara, yang harus menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di udara. Jika berdasarkan Pasal 571 KUHPerdata yang berbunyi, “Hak milik atas sebidang tanah mengandung di dalamnya, kepemilikan atas segala yang ada di atasnya dan di dalam tanah” maka dalam arti luas dapat diartikan bahwa negara Indonesia berdaulat atas wilayah udara maka KUHPM berlaku.

Jeelyke Nilaria says:
09/21/2011

Nama : Jeelyke Nilaria S.P
NIM : E0008370
KELAS : A

1. a. menurut saya jika seorang anggota militer melakukan suatu tindak pidana , maka terdapat 2 ketentuan pidana yakni KUHP dan KUHPM maka terdapat delik :
- commune delicta yang merupakan tindak pidana umum yang dapat dilakukan oleh setiap orang
- zuiver militaire delict yang merupakan tindak pidana khusus yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja dalam hal ini militer. Zuiver militaire delict dibagi menjadi 2, yakni :
• delicta propria yang merupakan tindak pidana militer murni yang hanya dapat dilakukan oleh seorang militer saja, karena sifatnya khusus militer.
Contoh : membocorkan rahasia Negara
• Germengde militaire delict yang merupakan tindak pidana militer campuran, yang sebenarnya sudah diatur dalam KUHP namun hukumannya akan menjadi terlalu ringan apabila dilakukan oleh seorang militer.
Contoh : perampokan bank oleh anggota militer
Dan seseorang tersebut merupakan anggota militer itu juga merupakan juga warga Negara Indonesia yang juga harus patuh pada hukum Indonesia dalam hal ini patuh kepada KUHP apabila melakukan commune delicta, dan juga patuh terhadap KUHPM karena seorang anggota militer memiliki sifat khusus dan kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh penduduk sipil Indonesia secara umum, serta KUHPM mempunyai fungsi melengkapi KUHP dimana KUHPM memuat peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHP. Jadi, apabila seorang anggota militer melakukan suatu tindak pidana dapat diterapkan 2 macam ketentuan perundangan yakni KUHP dan KUHPM.

b. Dan apabila yang terjadi tidak adanya undang-undang KUHPM jika seorang militer melakukan tindak pidana adalah :
Apabila seorang anggota militer melakukan tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP yaitu delicta propria seperti membocorkan rahasia Negara, maka seorang anggota militer tersebut bebas dari sanksi pidana sebab tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai sanksi apabila seseorang membocorkan rahasia Negara didalam KUHP. Dan apabila seorang anggota militer tersebut melakukan germengde militaire delict,maka ia hanya akan mendapat sanksi yang ringan sebagai contohnya melakukan perampokan bank, seorang anggota militer memiliki skill khusus dalam menggunakan senjata api sehingga lebih mudah dalam melakukan tindak pidana tersebut, namun berbeda dengan penduduk sipil apabila melakukan tindak pidana perampokan bank, akan lebih sulit sebab biasanya penduduk sipil tidak memiliki skill khusus dalam menggunakan senjata api, sehingga saksi yang didapatkan anggota militer akan menjadi lebih ringgan apabila dibandingkan dengan sanksi yang didapatkan oleh penduduk sipil.

2. a. luas kerja KUHPM bagi seorang militer mencakup tanah, air dan udara Indonesia dijelaskan dalam pasal 45 KUHPM dengan membagi anggota militer menjadi 3 bagian yakni:
- angkatan darat dan militer wajib yang termasuk, terhitung juga personil cadangan.
- angkatan laut dan militer wajib yang termasuk, terhitung juga personil cadangan.
- angkatan udara dan militer wajib yang termasuk, terhitung juga personil cadangan.
Yang dalam keadaan berperang semua angkatan dipanggil dengan cara yang sah unutk turut dalam pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban wilayah Indonesia.

b. Dan didalam wilayah GSO (Geo Stationer Object) tidak termasuk dalam luasan area berlakunya KUHPM, sebab menurut konvensi internasional wilayah GSO merupakan zona bebas, dikarenakan hanya pada wilayah GSO dapat diletakkan satelit dll nya, sehingga wilayah GSO dianggap sebagai zona bebas, setiap Negara bebas untuk mempergunakannya. Namun apabila ditinjau dalam KUHPerdata seharusnya wilayah GSO merupakan kepemilikan Indonesia mengingat salah satu pasal dalam KUHPerdata dimana semua benda yang berada diatas tanah merupakan hak dari Indonesia, apabila dikaitkan dengan KUHPM terjadi ketidak sinkronan dimana tugas dari TNI AU untuk menjaga wilayah udara Indonesia, sebagai contoh dalam hal pesawat mata-mata yang melintasi wilayah udara Indonesia yang bertujuan untuk memata-matai Negara Indonesia hal tersebut menyalahgunakan penggunaan wilayah GSO, TNI AU berkewajiban untuk melindungi kedaulatan wilayah Indonesia dengan melakukan tindakan perlindungan seperti menembak jatuh pesawat mata-mata.

dimas says:
09/21/2011

NAMA :DIMAS YUDA ASMARA
NIM :E0008322
KELAS:A
1a.Peradilan militer merupakan peradilan khusus baik obyek maupun subyeknya yaitu golongan rakyat tertentu (prajurit TNI atau yang dipersamakan). Kemudian pasal 1 dan 2 KUHPM mengatakan penerapan KUHP ke dalam KUHPM dan orang-orang yang tunduk kepada peradilan militer yang melakukan tindak pidana dan tidak tercantum dalam KUHPM diterapkan KUHP.Ketetapan MPR RI Nomor VII/2000 khususnya Pasal 3 ayat (4) huruf a berbunyi: ”Prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran pidana umum. Kemudian RUU Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer menghendaki bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI diadili di peradilan umum.”Menentukan perbuatan mana yang dikategorikan sebagai tindak pidana umum oleh seorang prajurit TNI, pertama-tama bisa dilihat dalam KUHP dan perundang-undangan lainnya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini harus diadili di peradilan umum. Sedangkan perbuatan yang menyangkut kehormatan korps dan pelanggaran ketentuan pidana umum yang luar biasa misalnya genocide, pelanggaran terhadap hukum perang di peradilan Militer.
Militer diperlakukan KUHP dan KUHPM karena Prajurit TNI sebagai WNI sebagaimana WNI lainnya, memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan wajib menjunjung hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Amandemen Keempat yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
Pelanggaran terhadap hukum, khususnya hukum pidana akan diproses melalui mekanisme yang ada, dan apabila melakukan tindak pidana umum akan diproses melalui Sistem Peradilan Pidana Umum (SPP) dengan komponen (subsistem) terdiri dari Polisi selaku penyidik, Jaksa selaku penuntut, Hakim, dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan.
Sedangkan pelanggaran terhadap tindak pidana militer, akan diproses melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana Militer (SPPM) dengan komponen (subsistem) terdiri dari Ankum, Papera, Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer, dan Petugas Pemasyarakatan Militer.
Selama ini apabila ada prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), diadili oleh Peradilan Militer (SPPM), tetapi dengan keluarnya Ketetapan MPR RI Nomor: VII/MPR/2000, khususnya Pasal 3 ayat (4) huruf a, maka prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum akan diadili di peradilan umum.
1b.yang terjadi apabila tidak ada KUHPM guna mengatur ketentuan pidana bagi seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana adalah hukuman yang akan diterima seorang prajurit militer akan lebih ringan dan stabilitas negara akan terganggu,serta rahasia negara akan lebih mudah bocor.
2a. luas kerja KUHPM bagi seorang militer mencakup tanah, air dan udara Indonesia dijelaskan dalam pasal 45 KUHPM dengan membagi anggota militer menjadi:
- angkatan darat dan militer wajib yang termasuk, terhitung juga personil cadangan.
- angkatan laut dan militer wajib yang termasuk, terhitung juga personil cadangan.
- angkatan udara dan militer wajib yang termasuk, terhitung juga personil cadangan.
Yang dalam keadaan berperang semua angkatan dipanggil dengan cara yang sah unutk turut dalam pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban wilayah Indonesia.
2b. wilayah GSO (Geo Stationer Object) tidak termasuk dalam luasan area berlakunya KUHPM, karena menurut konvensi internasional wilayah GSO merupakan zona bebas dan dapat digunakan semua negara. Namun apabila ditinjau dalam KUHPerdata seharusnya wilayah GSO merupakan kepemilikan Indonesia dimana salah satu pasal dalam KUHPerdata mengatakan dimana semua benda yang berada diatas tanah merupakan hak dari Indonesia termasuk ruang angkasa, apabila dikaitkan dengan KUHPM terjadi ketidak sinkronan dimana tugas dari TNI AU untuk menjaga wilayah udara Indonesia, sebagai contoh dalam hal pesawat mata-mata yang melintasi wilayah udara Indonesia yang bertujuan untuk memata-matai Negara Indonesia hal tersebut menyalahgunakan penggunaan wilayah GSO, TNI AU berkewajiban untuk melindungi kedaulatan wilayah Indonesia dengan melakukan tindakan perlindungan seperti menembak jatuh pesawat mata-mata.

adhiputro pangarso says:
09/21/2011

ADHIPUTRO PANGARSO/E0008098/PERADMIL KELAS A
1. a> Untuk menjawab pertanyaan nomor 1 point a, maka harus ada 2 tinjauan disini dari segi berlakunya hukum pidana umum yaitu yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap anggota militer serta berlakunya (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) KUHPM terhadap anggota militer itu sendiri.
1) Berlakunya KUHPM bagi anggota militer.
Anggota militer merupakan orang-orang pilihan negara yang dipilih berdasarkan prosedur yang ketat serta mendapatkan pelatihan yang khusus untuk mendapatkan kecakapan dalam rangka menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan negara.
Oleh karena kualitasnya tersebut dan disertai dengan tugas yang diberikan negara kepadanya untuk menjaga keamanan negara khususnya dalam masa perang, maka diperlukan sebuah kaidah hukum pidana khusus yang yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer (zuiver militaire delict). Tindak pidana yang diatur dalam KUHPM merupakan tindak pidana murni yang hanya dilakukan oleh seorang anggota militer, karena sifatnya khusus militer. Oleh karena itu, tindak pidana yang diatur didalamnya berkaitan dengan tugas-tugas sebagai anggota militer, misalnya seperti desersi, pengkianatan negara dan lain-lain (vide Pasal 87 dan Pasal 64 KUHPM). Pada poin ini kesimpulannya adalah berlakunya KUHPM bagi anggota militer dikarenakan kualitas atau sifat khusus serta tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Jadi wajar bahkan sudah menjadi suatu keharusan bahwa diperlukan ketentuan hukum pidana yang mengatur khusus tentang anggota militer.
2) Berlakunya KUHP bagi anggota militer.
Pada dasarnya, seseorang yang tergolong sebagai seorang anggota militer, didalam dirinya masih melekat status sebagai warga negara Indonesia secara yurisdiksional/ teritorial. Oleh karena itu, Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku bagi penduduk sipil juga dapat diberlakukan kepada anggota militer.
Hal ini tentu saja mengingat bahwa KUHPM hanya mengatur tindak pidana murni yang dilakukan oleh anggota militer karena sifatnya yang khusus, dan didalamnya hanya mengatur ketentuan anggota militer dalam hal menjalankan tugasnya menjaga keamanan negara. Namun dalam prakteknya, terkadang ada anggota militer yang melakukan tindak pidana yang tidak dirumuskan dalam KUHPM seperti tindak pidana pemerkosaan. Dalam hal seperti ini, maka untuk dapat menjerat pelaku tindak pidana tersebut, maka digunakanlah ketentuan dalam KUHP. Tujuannya tentu saja adalah supaya ketika anggota militer melakukan suatu tindak pidana yang dalam mana tindak pidana tersebut tidak diatur dalam KUHPM, maka anggota militer yang bersangkutan dapat dijerat dengan ketentuan KUHP, misalnya dalam hal ini adalah tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anggota militer. Hal ini merupakan tindak pidana militer campuran yang sesungguhnya tindak pidana tersebut sudah diatur dalam peraturan lain. Namun ancaman hukumannya terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Untuk itu diatur kembali dengan sanksi yang lebih berat sesuai kekhasan militer.
Dalam KUHPM pun diakui berlakunya hukum pidana umum, yaitu dalam Pasal 2 yang berbunyi :
Apabila orang-orang yang tunduk pada kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan ketentaraan melakukan suatu tindak pidana yang tidak dicantumkan dalam kitab undang-undang ini, maka hukum pidana umumlah yang berlaku padanya, kecuali jika terdapat penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan oleh undang-undang.

b> Hal-hal yang terjadi apabila tidak ada KUHPM bagi anggota militer.
1) Ditinjau dari fungsi preventif hukum pidana.
Yang Penulis maksudkan dalam fungsi preventif adalah dalam hal mencegah para anggota militer untuk melakukan tindak pidana dalam hal menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan negara khususnya dalam hal kondisi perang. Kita lihat kembali bahwa pada intinya KUHPM mengatur tentang tindak pidana bagi anggota militer dalam menjalankan tugasnya. Apabila tidak ada ketentuan pidana khusus yang mengatur tentang tindak pidana murni anggota militer tersebut, maka dapat diduga akan banyak sekali terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer dalam hal menjalankan tugasnya, misalnya desersi, pengkianatan, dan lain-lain. Hal tersebut tentu saja mengancam dan membahayakan keutuhan NKRI terutama apabila ada pihak-pihak asing yang mulai mengekspansi Indonesia.
2) Ditinjau dari fungsi represif hukum pidana.
Apabila ditinjau dari fungsi represif, maka kita masuk pada proses pemidanaan. Dalam hal terjadi kekosongan hukum terhadap tindak pidana militer murni, maka yang mau tidak mau yang dipakai adalah KUHP. Mengingat kualitas dan sifat khusus anggota militer sebagai orang-orang pilihan negara, yang mendapatkan pelatihan secara khusus dan diberi tugas untuk menjaga keamanan negara, menurut Penulis sanksi yang ada dalam KUHP terlalu ringan bagi anggota militer terlebih apabila dikaitkan dengan tugasnya sebagai penjaga keamanan negara. Misalnya dalam hal seorang anggota militer yang merusak peralatan perang atau militer, maka hanya akan dikenakan Pasal 406 KUHAP dengan pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan. Ketentuan sangat berbeda dengan apa yang diatur dalam KUHPM, yaitu Pasal 148 KUHPM dengan pidana penjara paling lama 10 tahun apabila dilakukan dalam masa perang dan 5 tahun dalam keadaan damai. Melihat ketentuan sanksi diatas, tentu saja fungsi represif untuk memberikan rasa jera akan sulit tercapai dan dapat dimungkinkan anggota militer yang bersangkutan akan mengulangi tindak pidana tersebut di lain waktu.
Perlu juga dilihat dalam hal KUHP tidak mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer tersebut, maka diperlukan suatu konstruksi hukum untuk memberikan pemidanaan terhadap pelaku. Tentu saja hal ini akan menimbulkan permasalahan yang lebih rumit dikaitkan dengan asas legalitas dan hak asasi terdakwa (penegakan hukum sulit dilakukan).

2. a> Luas kerja KUHPM bagi anggota militer yang meliputi darat, air dan udara.
Hal tersebut menurut Penulis merupakan konsekuensi logis mengingat anggota militer atau angkatan perang itu terdiri dari 3 angkatan bersenjata berdasarkan wilayah operasinya, yaitu TNI AD yang beroperasi diseluruh wilayah daratan yang menjadi teritorial Indonesia, TNI AL yang wilayah operasinya meliputi seluruh perairan yang menjadi teritorial Negara Indonesia, dan TNI AU yang wilayah operasinya adalah wilayah udara yang ada diatas daratan Indonesia. Selain itu, hal ini tentu saja tujuannya untuk memperluas yurisdiksi untuk melakukan pemidanaaan anggota militer yang bersangkutan. Misalnya tindak pidana tersebut dilakukan didalam sebuah kapal perang milik angkatan laut Indonesia atau setidak-tidaknya dilakukan dalam wilayah perairan Indonesia, maka dengan adanya ruang lingkup tanah, air dan udara, terhadap anggota militer tersebut dapat diterapkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPM. Contoh lain misalnya dalam keadaan perang di wilayah udara Indonesia terjadi tindak pidana sebagaimana yang ditur dalam Pasal 73 ayat (3) KUHPM, maka anggota militer yang bersangkutan juga dapat dipidana berdasarkan luas kerja KUHPM tersebut karena wilayah udara tersebut juga masuk dalam yurisdiksi Indonesia.

b> Geo Stationer Object (GSO) dalam ruang lingkup berlakunya KUHPM di tinjau dari Kovenan Internasional dan KUHPdt.
a. Berdasarkan Kovenan Internasional (Traktat Angkasa Tahun 1967)
Apabila ditinjau dari Traktat Angkasa Tahun 1967, maka GSO tidak masuk dalam ruang lingkup berlakunya KUHPM. Hal tersebut dikarenakan, ketentuan dalam Traktat Angkasa 1967 menyatakan bahwa ruang angkasa termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya tidak boleh dijadikan obyek kepemilikan nasional melalui klaim kedaulatan, pemanfaatan, kependudukan maupun melalui klaim apapun (vide Pasal 2 Traktat Angkasa). Hal ini berarti kedaulatan negara atas wilayah udaranya berhenti sampai batas ruang angkasa luar. Jadi GSO yang terletak pada ketinggian 35.871 km diatas permukaan bumi (angkasa luar) tidak termasuk ruang lingkup berlakunya KUHPM.
b. Ditinjau dari hukum perdata.
Apabila ditinjau dari hukum perdata, maka GSO masuk dalam ruang lingkup berlakunya KUHPM. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 570 dan 571 KUHPdt yang bunyinya :
Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain semua itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.(Psl 570)

Hak milik atas sebidang tanah mengandung didalamnya, kepemilikan atas segala apa yang ada di atasnya dan di dalam tanah (Psl 571)

Dari ketentuan pasal diatas, maka jelas bahwa berdasarkan KUHPerdata, GSO masuk dalam ruang lingkup berlakunya KUHPM

Mengingat bahwa Indonesia telah meratifikasi Traktat Angkasa Tahun 1967 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengersahan Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and use of Outer Space, Include The Moon And Other Celestial Bodies, maka GSO tidak menjadi ruang lingkup berlakunya KUHPM karena tidak termasuk ke dalam wilayah kedaulatan Indonesia.

# dalam tulisan ini, KUHPM =KUHPT (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara)
Terima kasih.

Jeelyke Nilaria says:
09/21/2011

NAMA : Jeelyke Nilaria S.P
NIM : E0008370
KELAS : A

1. a. menurut saya jika seorang anggota militer melakukan suatu tindak pidana , maka terdapat 2 ketentuan pidana yakni KUHP dan KUHPM maka terdapat delik :
- commune delicta yang merupakan tindak pidana umum yang dapat dilakukan oleh setiap orang
- zuiver militaire delict yang merupakan tindak pidana khusus yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja dalam hal ini militer. Zuiver militaire delict dibagi menjadi 2, yakni :
• delicta propria yang merupakan tindak pidana militer murni yang hanya dapat dilakukan oleh seorang militer saja, karena sifatnya khusus militer.
Contoh : membocorkan rahasia Negara
• Germengde militaire delict yang merupakan tindak pidana militer campuran, yang sebenarnya sudah diatur dalam KUHP namun hukumannya akan menjadi terlalu ringan apabila dilakukan oleh seorang militer.
Contoh : perampokan bank oleh anggota militer
Dan seseorang tersebut merupakan anggota militer itu juga merupakan juga warga Negara Indonesia yang juga harus patuh pada hukum Indonesia dalam hal ini patuh kepada KUHP apabila melakukan commune delicta, dan juga patuh terhadap KUHPM karena seorang anggota militer memiliki sifat khusus dan kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh penduduk sipil Indonesia secara umum, serta KUHPM mempunyai fungsi melengkapi KUHP dimana KUHPM memuat peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHP. Jadi, apabila seorang anggota militer melakukan suatu tindak pidana dapat diterapkan 2 macam ketentuan perundangan yakni KUHP dan KUHPM.

b. Dan apabila yang terjadi tidak adanya undang-undang KUHPM jika seorang militer melakukan tindak pidana adalah :
Apabila seorang anggota militer melakukan tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP yaitu delicta propria seperti membocorkan rahasia Negara, maka seorang anggota militer tersebut bebas dari sanksi pidana sebab tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai sanksi apabila seseorang membocorkan rahasia Negara didalam KUHP. Dan apabila seorang anggota militer tersebut melakukan germengde militaire delict,maka ia hanya akan mendapat sanksi yang ringan sebagai contohnya melakukan perampokan bank, seorang anggota militer memiliki skill khusus dalam menggunakan senjata api sehingga lebih mudah dalam melakukan tindak pidana tersebut, namun berbeda dengan penduduk sipil apabila melakukan tindak pidana perampokan bank, akan lebih sulit sebab biasanya penduduk sipil tidak memiliki skill khusus dalam menggunakan senjata api, sehingga saksi yang didapatkan anggota militer akan menjadi lebih ringgan apabila dibandingkan dengan sanksi yang didapatkan oleh penduduk sipil.

2. a. luas kerja KUHPM bagi seorang militer mencakup tanah, air dan udara Indonesia dijelaskan dalam pasal 45 KUHPM dengan membagi anggota militer menjadi 3 bagian yakni:
- angkatan darat dan militer wajib yang termasuk, terhitung juga personil cadangan.
- angkatan laut dan militer wajib yang termasuk, terhitung juga personil cadangan.
- angkatan udara dan militer wajib yang termasuk, terhitung juga personil cadangan.
Yang dalam keadaan berperang semua angkatan dipanggil dengan cara yang sah unutk turut dalam pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban wilayah Indonesia.
b. Dan didalam wilayah GSO (Geo Stationer Object) tidak termasuk dalam luasan area berlakunya KUHPM, sebab menurut konvensi internasional wilayah GSO merupakan zona bebas, dikarenakan hanya pada wilayah GSO dapat diletakkan satelit dll nya, sehingga wilayah GSO dianggap sebagai zona bebas, setiap Negara bebas untuk mempergunakannya. Namun apabila ditinjau dalam KUHPerdata seharusnya wilayah GSO merupakan kepemilikan Indonesia mengingat salah satu pasal dalam KUHPerdata dimana semua benda yang berada diatas tanah merupakan hak dari Indonesia, apabila dikaitkan dengan KUHPM terjadi ketidak sinkronan dimana tugas dari TNI AU untuk menjaga wilayah udara Indonesia, sebagai contoh dalam hal pesawat mata-mata yang melintasi wilayah udara Indonesia yang bertujuan untuk memata-matai Negara Indonesia hal tersebut menyalahgunakan penggunaan wilayah GSO, TNI AU berkewajiban untuk melindungi kedaulatan wilayah Indonesia dengan melakukan tindakan perlindungan seperti menembak jatuh pesawat mata-mata.

Rio Satriawan says:
09/21/2011

RIO SATRIAWAN/E0008073/KELAS A
1. a. Menurut pendapat saya untuk seorang militer harus diberlakukan dua hokum pidana yaitu hokum pidana pada KUHP dan KUHPM karena : seorang militer mempunyai dua dimensi yaitu 1. Dimensi yang pertama, seorang militer adalah seorang warga Negara Indonesia, mengingat dimensinya sebagai warga Negara Indonesia maka militer harus mematuhi hokum yang berlaku di Indonesia secara umum. Menurut asas teritorial yang tersirat pada pasal 2 dan 3 KUHP yang pada intinya menyatakan bahwa hokum pidana Indonesia yang diatur dalam KUHP berlaku bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di wilayah Indonesia tanpa terkecuali, berarti apabila seorang militer tersebut melakukan tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia maka hokum pidana dalam KUHP harus diberlakukan terhadapnya. Hal ii juga diperkuat dengan adanya TAP MPR nomor 7/MPR/2000 dan Undang-undang TNI pasal 65 ayat 22 yang menyatakan prajurit harus tunduk pada peradilan umum. 2. Dimensi yang kedua, militer adalah orang yang dilatih khusus sebagai aparatur Negara dimana harus dibutuhkan peraturan khusus juga yang mengatur tentangnya. Karena ada beberapa tindak pidana yang hanya bisa dilakukan oleh militer seperti disersi dan kudeta sehingga diberlakukan juga KUHPM untuk militer.
b. Yang terjadi apabila tidak ada KUHPM yang mengatur militer apabila melakukan tindak pidana yaitu, salah satu tujuan pemidanaan yaitu pemberian efek jera tidak akan tercapai karena hukuman yang diberikan terlalu ringan, selain itu rasa keadilan dalam masyarakat sebagai salah satu tujuan adanya hokum juga tidak akan tercapai karena militer sebagai aparatur Negara yang telah melewati serangakaian pel;atihan khusus seharusnya dihukum dengan hukuman yang bkhusus pula.

dimas says:
09/21/2011

NAMA :DIMAS YUDA ASMARA
NIM :E0008322
KELAS :A
1a.Peradilan militer merupakan peradilan khusus baik obyek maupun subyeknya yaitu golongan rakyat tertentu (prajurit TNI atau yang dipersamakan). Kemudian pasal 1 dan 2 KUHPM mengatakan penerapan KUHP ke dalam KUHPM dan orang-orang yang tunduk kepada peradilan militer yang melakukan tindak pidana dan tidak tercantum dalam KUHPM diterapkan KUHP.Ketetapan MPR RI Nomor VII/2000 khususnya Pasal 3 ayat (4) huruf a berbunyi: ”Prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran pidana umum. Kemudian RUU Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer menghendaki bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI diadili di peradilan umum.”Menentukan perbuatan mana yang dikategorikan sebagai tindak pidana umum oleh seorang prajurit TNI, pertama-tama bisa dilihat dalam KUHP dan perundang-undangan lainnya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini harus diadili di peradilan umum. Sedangkan perbuatan yang menyangkut kehormatan korps dan pelanggaran ketentuan pidana umum yang luar biasa misalnya genocide, pelanggaran terhadap hukum perang di peradilan Militer.
Militer diperlakukan KUHP dan KUHPM karena Prajurit TNI sebagai WNI sebagaimana WNI lainnya, memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan wajib menjunjung hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Amandemen Keempat yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
Pelanggaran terhadap hukum, khususnya hukum pidana akan diproses melalui mekanisme yang ada, dan apabila melakukan tindak pidana umum akan diproses melalui Sistem Peradilan Pidana Umum (SPP) dengan komponen (subsistem) terdiri dari Polisi selaku penyidik, Jaksa selaku penuntut, Hakim, dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan.
Sedangkan pelanggaran terhadap tindak pidana militer, akan diproses melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana Militer (SPPM) dengan komponen (subsistem) terdiri dari Ankum, Papera, Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer, dan Petugas Pemasyarakatan Militer.
Selama ini apabila ada prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), diadili oleh Peradilan Militer (SPPM), tetapi dengan keluarnya Ketetapan MPR RI Nomor: VII/MPR/2000, khususnya Pasal 3 ayat (4) huruf a, maka prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum akan diadili di peradilan umum.
1b.yang terjadi apabila tidak ada KUHPM guna mengatur ketentuan pidana bagi seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana adalah hukuman yang akan diterima seorang prajurit militer akan lebih ringan dan stabilitas negara akan terganggu,serta rahasia negara akan lebih mudah bocor.
2a. luas kerja KUHPM bagi seorang militer mencakup tanah, air dan udara Indonesia dijelaskan dalam pasal 45 KUHPM dengan membagi anggota militer menjadi:
- angkatan darat dan militer wajib yang termasuk, terhitung juga personil cadangan.
- angkatan laut dan militer wajib yang termasuk, terhitung juga personil cadangan.
- angkatan udara dan militer wajib yang termasuk, terhitung juga personil cadangan.
Yang dalam keadaan berperang semua angkatan dipanggil dengan cara yang sah unutk turut dalam pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban wilayah Indonesia.
2b. wilayah GSO (Geo Stationer Object) tidak termasuk dalam luasan area berlakunya KUHPM, karena menurut konvensi internasional wilayah GSO merupakan zona bebas dan dapat digunakan semua negara. Namun apabila ditinjau dalam KUHPerdata seharusnya wilayah GSO merupakan kepemilikan Indonesia dimana salah satu pasal dalam KUHPerdata mengatakan dimana semua benda yang berada diatas tanah merupakan hak dari Indonesia termasuk ruang angkasa, apabila dikaitkan dengan KUHPM terjadi ketidak sinkronan dimana tugas dari TNI AU untuk menjaga wilayah udara Indonesia, sebagai contoh dalam hal pesawat mata-mata yang melintasi wilayah udara Indonesia yang bertujuan untuk memata-matai Negara Indonesia hal tersebut menyalahgunakan penggunaan wilayah GSO, TNI AU berkewajiban untuk melindungi kedaulatan wilayah Indonesia dengan melakukan tindakan perlindungan seperti menembak jatuh pesawat mata-mata.

prizky darmawan driandita says:
09/21/2011

Nama: Prizky Darmawan Driandita
Kelas: A
NIM : E 0008066

1. a. menurut saya; Seorang anggota TNI selain menjadi anggota militer, dia juga meruapakan WNI yang menjadi bagian dari NKRI. Oleh karena itu,KUHP (hukum pidana umum) berlaku bagi setiap orang termasuk juga anggota militer. Namun ada beberapa ketentuan khusus yang menyimpang dari KUHP tersebut,oleh karena itu dibutuhkan KUHPM yang memiliki ketentuan berbeda dari KUHP bagi seorang militer yang melakukan tindak pidana.

b. menurut saya ; Apabila tidak ada KUHPM yang mengatur tentang ketentuan pidana bagi seorang militer yang melakukan tindak pidana maka tidak ada ketentuan pidana dan hukuman yang pantas diberikan untuk anggota militer tersebut.Mengingat militer sangat berbeda dari warga sipil dan sekali melakukan tindak pidana dapat membahayakan masyarakat bahkan negara.
Selain itu,di dalam KUHP ada beberapa ketentuan yang tidak diatur seperti halnya desersi. Desersi itu hanya dapat dilakukan oleh seorang militer dan ketentuan pidana mengenai desersi tersebut hanya ada di dalam KUHPM.
Oleh karena itu sangat perlu adanya KUHPM untuk para anggota militer,karena mereka adalah orang - orang khusus yang sangat berbeda dengan warga sipil.

2. a. menurut saya ; Luas kerja KUHPM bagi seorang militer yang mencakup tanah,air dan udara Indonesia adalah :
- KUHPM mengatur seluruh tindakan anggota militer di seluruh wilayah NKRI (baik darat,laut maupun udara), terutama apabila anggota tersebut melakukan tindak pidana.
- KUHPM berlaku juga di atas kapal perang Indonesia meski kapal tersebut berada di luar wilayah NKRI. Dan seorang militer yang melakukan tindak pidana di atas kapal perang tersebut maka akan berlaku seluruh ketentuan dalam KUHPM tentang tindak pidana yang dilakukannya.
- Selain itu,seluruh ketentuan KUHPM berlaku juga bagi anggota militer yang melakukan dinas atau sedang dalam keadaan perang diluar wilayah NKRI.

b. menurut saya ; batasan berlakunya hukum terkait ,GSO (Geo Stationer Object) tidak termasuk di dalam ulasan area berlakunya KUHPM karena wilayah tersebut adalah wilayah yang bebas. Selain itu KUHPM juga belum mengatur tentang GSO,mengingat KUHPM sendiri belum di amandemen hingga saat ini.
namun jika kita telaah berdasarkan konvensi Internasional (Hukum Udara dan Antariksa), dan di sisi lain berdasar KUHPerdata,,wilayah GSO termasuk ke dalam wilayah yurisdiksi NKRI. Sebagaimana disebutkan di dalam KUHPerdata bahwa seluruh tanah,air dan yang berada di dalamnya adalah dikuasai oleh negara.
dan jika ditafsirkan adalah,udara termasuk benda tidak berwujud di atas tanah yang ikut dikuasai oleh negara dan itu (udara)seharusnya juga termasuk ke dalam wilayah yurisdiksi NKRI yang wajib kita lindungi.

Kurnia Budi Iswandari,nim E0008379,PERADMIL KLS A says:
09/21/2011

1. a. Menurut pendapat saya seorang anggota militer yang melakukan tinadak pidana di berlakukan dua ketentuan perundangan pidana, yaitu ketentuan dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) maupun KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer). Karena seorang anggota militer juga merupakan warga indonesia yang harus tunduk pada peradilan umum,karena peradilan militer merupakan peradilan kusus yang ada di bawah lingkup peradilan umum.sehingga seorang anggota militer harus tunduk pada peradilan umum, Hukum Pidana Militer memuat peraturan-peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Hukum Pidana Umum, Hukum Pidana Militer berlaku bagi golongan khusus (Militer) atau orang-orang yang karena peraturan perundangan ditundukkan pada Hukum Pidana Militer .jika seorang militer melakukan kejahatan maka terlebih dahulu akan diberlakukan hukuman umum yang ada pada KUHP,dan jika hukuman tersebut terlalu ringan sanksinya bagi anggota tentara atau militer. Sehingga diperlukan hukuman yang lebih berat sanksinya. Maka daripada itu diperlukan KUHPM pada tentara. Selain itu ada tindakan kejahatan lain yang di dalam KUHP tidak diatur sehingga perlu diterapkan tindak pidana khusus dengan KUHPM. Didalam KUHPT diatur tindak pidana khusus yang harus diselesaikan lewat peeradilan MILITER.sebagai contoh tindak pidana militer murni yaitu: Ada beberapa perbuatan yang bersifat Zuiver Militaire Delict , Perbuatan yang sedemikian berat yang dilakukan seorang militer sehingga jika diberlakukan hukuman umum akan terlalu ringan sanksi hukumannya , Jika aturan dalam KUHPM dimasukkan ke dalam KUHP, maka KUHP akan sulit diterapkan .
b. Jika tidak ada KUHPM bagi seorang tentara maka hukuman diterapakan dengan menggunakan KUHP sanksi yang diberikan terlalu ringan. jika diterapkan kepada anggota tentara. Mengingat bahwa anggota tentara bisa melakukan kejahatan yang lebih berat dan membahayakan Negara ini,karena seorang tentara sudah dilatih dan diperssenjatai oleh negara maka dianggap berbahaya,karena seorang tentara tugasnya melindungi dan menjaga kedaulatan negara indonesia. misalnya Kejahatan dalam melaksanakan kewajiban perang, tanpa bermaksud untuk memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara untuk kepentingan musuh , kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seseorang militer untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas Kejahatan yang dilakukan seorang anggota tentara bisa lebih mengancam keamanan Negara dibandingkan dengan kejahatan biasa yang dilakukan oleh warga sipil pada umumnya. Sehingga dalam hal ini KUHPM sangat diperlukan untuk mengatur kedisplinan para tentara di Negara ini.
2. Menurut pendapat saya terkait dengan :
a. Luas kerja KUHPM bagi seorang militer yang mencakup tanah, air dan udara di Indonesia itu dapat dilihat pada pasal 4 KUHPM, dimana yang berlaku adalah KUHPM selain yang tercantum didalam KUHP, bagi angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara yang melakukan tindak pidana pada waktu dia berada dalam hubungan dinas di luar Indonesia. Dimana lingkupnya masih berada di bawah satu naungan komando atasan masing – masing angkatan.
b. Terkait dengan batasan berlakunya hukum bagi GSO ( geo standart object ) dalam luasan area berlakunya KUHPM jika ditinjau dari konvensi international dan KUHPerdata : GSO dapat dikategorikan dalam luasan area KUHPM karena berkaitan dengan orbit antariksa yang berada di atas garis khatulistiwa ( Indonesia dilalui garis khatulistiwa ) apabila terjadi permasalahan dapat menjadi wewenang dari angkatan udara. Berdasarkan konvensi international ( hukum udara dan antariksa ) dimana dalam pasal 1 konvensi paris 1919 disebutkan bahwa negara anggota mengakui bahwa tiap - tiap negara mempunyai kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara ruang udara yang terdapat di atas wilayah mereka ( termasuk di dalamnya adalah benda – banda ruang angkasa / orbit / satelit ). Maka Indonesia pun memiliki kedaulatan atas wilayah udaranya dan berada di bawah tanggung jawab dari angkatan udara negara Indonesia. Sedangkan berdasarkan KUHPerdata mengatakan bahwa segala hal yang berada di darat, laut dan udara berada di bawah kekuasaan negara yang dalam hal ini dapat diwakilkan oleh angkatan udara, sehingga dari segi ini pun GSO dapat dikategorikan dalam area berlakunya KUHPM.

burhan says:
09/21/2011

NAMA : BURHANUDIN H.A
NIM : E0008129
KELAS: A

1) a : Menurut argumentasi saya diberlakukannya dua ketentuan perundangan pidana pada anggota militer karena pertama anggota militer juga merupakan warga negara indonesia dan di dalam peraturan undang-undang militer juga di sebutkan bahwa anggota TNI juga harus patuh pada peraturan umum, sehingga semua anggota militer tidak terkecuali baik angkatan darat,laut maupun udara harus wajib dan tunduk dan patuh terhadap peraturan umum. Kedua anggota militer adalah orang-orang terpilih yang dilatih baik fisik maupun mental untuk melaksanakan tugas melindungi negara dari serangan musuh sehingga anggota militer mempunyai skill baik fisik maupun cara menghadapi musuh dan bertahan hidup yang lebih baik jika di bandingkan dengan rakyat sipil biasa maka dari pada itu jika diberlakukan hukuman umum yang ada pada KUHP, hukuman tersebut terlalu ringan sanksinya bagi anggota militer. maka diperlukan hukuman yang lebih berat sanksinya. Maka dari pada itu diperlukan KUHPM pada tentara. Selain itu ada tindak pidana lain yang di dalam KUHP tidak diatur sehingga perlu diterapkan tindak pidana khusus dengan KUHPM. Misalnya membocorkan rahasia negara, membiarkan musuh untuk menyerang, tidak patuh terhadap perintah pimpinan. Maka dari pada itu hubungan KUHP dengan KUHPM bersifat saling melengkapi sehingga keduanya perlu diterapkan pada anggota militer.
b : jika tidak ada KUHPM bagi anggota militer sanksi yang ada pada KUHP terlalu ringan bagi anggota militer karena anggota militer adalah orang-orang terpilih yang mempunyai skill yang lebih bila di bandingkan dengan rakyat sipil biasa dan anggota militer juga dapat melakukan tindak pidana yang lebih berbahaya karna mereka juga dilengkapi dengan senjata dan juga dapat membahayakan negara, misalnya mencuri dan menjual senjata kepada musuh, memberi bantuan kepada musuh sehingga merugikan negara, maka dari pada itu KUHPM sangatlah di perlukan bagi anggota militer guna untuk menjaga perilaku dan kedisiplinan anggota militer.

2) a : Seorang anggota militer bisa bertugas dimana saja baik di darat,laut, maupun udara sehingga luas kerja KUHPM dapat mencakup kesemuanya itu dan mencakup seluruh personil anggota militer yang yang aktif dan bertugas, juga mencakup yang termasuk anggota militer sebagaimana yang di sebutkan dalam pasal 46-51 KUHPM.
b : menurut pendapat saya tentang batasan berlakunya hukum, GSO (Geo Stationer Object) tidak termasuk dalam luasan area berlakunya KUHPM karena wilayah tersebut merupakan zona bebas yang berada di luar angkasa. Dan wilayah tersebut di luar jangkauan pengawasan negara kita, tetapi menurut konvensi Internasional (Hukum Udara dan Antariksa), dan di sisi lain berdasar KUHPerdata. Wilayah GSO (Geo Stationer Object) termasuk di dalam yurisdiksi Negara Indonesia, karena didalam buku II KUHPerdata didalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa tanah, air, udara yang terkandung di dalam nya dikuasai oleh Negara (indonesia).

Maria NOvita Sari NIM E0008185 KLS.A says:
09/21/2011

Nama: Maria Novita Sari
NIM: E0008185
Kelas: A
1. a. menurut pendapat saya, seorang anggota militer yang melakukan suatu tindak pidana diberlakukan dua ketentuan perundangan pidana karena anggota militer selain sebagai anggota militer, mereka juga termasuk sebagai anggota bagian warga masyarakat negara di Indonesia. Anggota Militer merupakan anggota masyarakat yang telah dipilih negara, baik fisik maupun mentalnya yang sudah disiapkan oleh negara yang dipersiapakan untuk mengemban tugas dalam mempertahankan Negara Kesatuan RI. Adak epentingan khusus yang hanya bisa dilakukan oleh anggota militer. Konsekuensinya, sebagai anggota militer selain tunduk kepada peraturan perundangan hukum pidana militer juga harus tetap tunduk kepada peraturan perundangan hukum pidana. Apabila diberlakukan hukuman umum yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukuman tersebut dirasa terlalu ringan sanksinya bagi anggota milter. Sehingga diperlukan hukuman yang lebih berat sanksinya. Maka daripada itu diperlukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer bagi anggota militer. KUHPM dengan KUHP bersifat saling melengkapi sehingga keduanya perlu diterapkan pada anggota tentara, KUHPM berlaku untuk tindak pidana khusus dan KUHP berlaku untuk tindak pidana umum. Apabila dalam KUHPM tidak ada aturan hukumnya maka dicari aturan hukumnya dalam KUHP. Akan tetapi apabila dalam KUHP ketentuan pidananya dirasa lebih meringankan ,maka akan dipertimbangkan didalam ketentuan pidana dalam KUHP akan ditingkatkan hukumannya. Sesuai pasal 1 KUHPM, pada waktu menggunakan KUHPMberlakulah ketentuan dari hokum pidana umum. Sedangkan dalam pasal 2 KUHPM, apabila anggota militer melakukan tindak pidana yang tidak dicantumkan dalam KUHPM ini maka berlakulah KUHP.

B.Ketentuan pidana bagi seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana, apabila tidak ada KUHPM yaitu apabila seorang militer itu melakukan suatu pelanggaran saja, tetapi dalam peraturan militer itu sudah dianggap melakukan suatu kejahatan berat, jika terhadap anggota militer diterapkan hukuman dalam KUHP maka dirasa hukuman itu terlalu ringan. Karena kekhususan yang dimiliki anggota militer itu yang dapat melakukan kejahatan dan mungkin bisa membahayakan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu diperlukan peraturan perundangan yang khusus mengatur ketentuan pidana bagi anggota militer, maka ada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Milter (KUHPM). Dimana KUHPM ini memiliki yurisdiksi untuk mengadili anggota militer yang melakukan tindak pidana umum.Idealnya, mereka harus diadili di pengadilan militer bukan diperadilan umum.
2. A. Luas kerja KUHPM bagi seorang militer mencakup tanah, air, dan udara Indonesia dalam pasal 45 KUHPM membagi anggota militer menjadi 3 yaitu:
- angkatan darat dan militer wajib yang termasuk, terhitung juga personil cadangan.
- angkatan laut dan militer wajib yang termasuk, terhitung juga personil cadangan.
- angkatan udara dan militer wajib yang termasuk, terhitung juga personil cadangan.
Yang dalam keadaan berperang semua angkatan dipanggil dengan cara yang sah untuk turut dalam pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban wilayah Indonesia.
B.Konvensi GSO (Geo Stationer Object)itu wilayahnya bebas sedang Indonesia diatur dalam KUHPerdata, tetapi tidak sinkron karena KUHPM mengatur TNI Angkatan Udara,. Kadang wilayah GSO dijadikan wilayah / daerah mata-mata , jadi TNI Angkatan Udara harus melindungi penyalahgunaan wilayah GSO tersebut.

Redy Ferana Ridoi Yahya says:
09/21/2011

Nama : Redy Ferana Ridoi Yahya
NIM : E0008094
Kelas: A

1. A> Menurut argumentasi saya, seorang anggota TNI yang melakukan tindak pidana hanya diberlakukan KUHPM apabila anggota TNI tersebut tidak diberhentikan sebagai anggota TNI aktif ( tidak dipecat sebagai anggota TNI ), namun apabila anggota TNI tersebut melakukan tindak pidana dan dalam hasil persidangan mahkamah Militer luar biasa (MAHMILUB) anggota TNI tersebut terbukti bersalah dan diberhentikan secara tidak hormat sebagai anggota TNI, maka mantan anggota TNI tersebut kasus tindak pidananya akan dilimpahkan ke pengadilan umum dan akan diberlakukan KUHP. Karena mantan anggota TNI tersebut telah menjadi warga sipil.
B> menurut pendapat saya, di dalam KUHPM dijelaskan bahwa setiap bawahan dari anggota TNI harus menghormati serta patuh kepada atasan, selain itu status dari anggota TNI bukan lagi sebagai anggota sipil. Oleh karena itu diperlukan perundangan secara khusus juga untuk mengaturnya.

2. A> Menurut argumentasi saya, anggota TNI dibagi menjadi tiga yaitu pertama TNI AD yang mempunyai tanggung jawab dan tugas untuk melakukan pengamanan setiap batas wilayah darat NKRI. Kedua TNI AL yang mempunyai tanggung jawab dan tugas untuk melakukan pengamanan setiap batas teritorial wilayah perairan NKRI. Ketiga TNI AU yang mempunyai tanggung jawab dan tugas untuk melakukan pengamanan setiap batas teritorial wilayah udara NKRI.
B> Menurut pendapat saya, GSO masuk dalam KUHPM apabila ditinjau berdasarkan konvensi Internasional (Hukum Udara dan Antariksa)karena Indonesia memiliki TNI AU yang tugasnya melakukan pengamanan batas wilayah teritorial udara. Di sisi lain berdasarkan KUHPerdata sudah disebutkan bahwa bahwa tanah, air, udara yang terkandung di dalam nya dikuasai oleh Negara.

Rio Satriawan says:
09/21/2011

RIO SATRIAWAN/E0008073/KELAS A
2.a. Luas Kerja KUHPM mencakup udara, tanah, dan air. Menurut saya terkait dengan prinsip kedaulatan negara. Wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia adalah udara, tanah, dan air, aparat yang bertugas menegakkan kedaulatan tersebuat adalah militer dalam hal ini TNI (angakatan udara (AU), angakatan Darat (AD), dan angkatan Laut (AL)) untuk itu pengaturan luas kerja KUHPM yang meliputi udara, tanah, dan air sudah tepat mengingat obyek yang akan diatur adalah mereka yang bertugas di udara, tanah, dan air (AU,AD,AL).
b. Geo Stasioner Obyek (GSO) adalah orbit geosinkron yang berada tepat di atas ekuator bumi dengan eksentrisitas orbital sama dengan nol. GSO adalah area bebas tempat dimana satelit-satelit diorbitkan. Jadi semua Negara bebas memanfaatkan GSO ini. Namun, menurut konvensi Internasional (Hukum Angakas dan Antariksa) wilayah kedaulatan udara suatu negara dibatasi sepanjang Negara tersebut mampu menjangkau sampai ketinggian yang tak terhingga, dengan demikian jika dilihat dari prespektif ini GSO merupakan wilayah kedaulatan suatu Negara yang mampu menjangkaunya. Hal senada juga bisa kita temui jika kita melihatnya dari prespektif hokum perdata menurut KUHPerdata tanah dan segala yang berada di atasnya adalah milik orang yang mempunyai tanah tersebut, mengingat GSO adalah area yang berada di atas tanah maka menurut KUHPerdata GSO adalah miik perseorangan atau dalam hal ini bisa juga dikatakan milik suatu Negara tertentu.

Catur Nugroho Jati (E0007102) kelas A says:
09/21/2011

CATUR NUGROHO JATI (E0007102)
1.a) Ruang lingkup Tindak Pidana bagi seorang anggota militer selain di atur dalam KUHP juga di atur dalam KUHPM. Hal ini dikarenakan KUHP merupakan kitab undang-undang hukum pidana yang mengatur mengenai tindak-tindak pidana secara UMUM.
Sedangkan bagi anggota militer yang memiliki kemampuan dan kewenangan yang berbeda dengan golongan rakyat sipil. Terdapat tindak-tindak pidana yang bersifat KHUSUS ( Zuiver Militaire Delict ) yang hanya dapat dilakukan oleh anggota militer. Sehingga seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana akan dikenakan 2 Kitab undang-undang yaitu KUHP dan KUHPM. Dengan ketentuan jika tindak pidana tersebut tidak diatur dalam KUHPM maka dikenakan KUHP dengan aturan penambahan
b) Jika KUHPM maka ruang lingkup tindak pidana bagi anggota militer akan semakin sempit, sehingga berakibat banyaknya kemungkinan kasus penyalahgunaan wewenang oleh militer. Selain itu jika anggota militer hanya dikenakan KUHP ,aturan dan sanksi didalamnya telalu RINGAN.
2.a)Luas kerja anggota militer dalam KUHPM meliputi wilayah tanah, air, dan udara yang berada dalam kedaulatan NKRI.
• Tanah : Daratan yang berada dalam kedaulatan NKRI (sabang sampai Merauke)
• Air : Perairan yang berada dalam kedaulatan RI, Kapal yang berbendera RI
• Udara : Wilayah udara diatas wilayah darat dan perairan RI, Pesawat yang berbendera RI
b)GSO merupakan obyek vital dalam sebuah wilayah Negara, karena wilayah ini merupakan banyak pemanfaatan yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah tempat mengorbitnya satelit,dan hanya Negara yang berada dalam katulistiwa saja yang memiliki. Bayangkan berapa penerimaan devisa yang di dapat jika GSO ini dapat dimasukan dalam yurisdiksi perdata,mengingat adanya pasal 33 ayat 3 UUD 45 yang berbunyi (Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat).Namun dalam kajian militer wilayah GSO ini tidak dimasukan dalam area berlakunya KUHPM, padahal dalam dunia militer GSO memegang peranan sangat penting. GSO dapat dimanfaatkan dalam persenjataan suatu Negara yang berbasis satelit. Namun karena lemahnya perkembangan pengetahuan dan rendahnya alutsista yang kita miliki sehingga Negara kita tertinggal dalam perlombaan pemanfaatan GSO dr Negara-negara maju lainya.

amir syarifuddin m/E0008280(kelas a) says:
09/22/2011

1 a.karena benar adanya pemberlakuan dua kitab UU yg berlaku bagimiliter yaitu UUKUHP DAN KUHPM karena apabila berlaku KUHP saja maka akan terasa ringan bagi orang2 yg berada dalam wilayah militer, maka perlu adanya pemberlakuan hukum yg mengatur secara khusus yaitu KUHPMbersifatzuiver militeri delict, jika peraturan KUHPM dimasukan dlm KUHP maka akan sulit diterapkan
b, apabila tidak ada KUHPM ,seorang militer itu melakukan suatu pelanggaran saja, tetapi dalam peraturan militer itu sudah dianggap melakukan suatu kejahatan berat,klo KUHP thok yg berlaku maka akan banyak militer yang bertindak menyimpang dari aturan tetapi mereka merasakan ringan dg aturan/sangsi yg diterimanya
2.a) militer dibagi atas3 angkatan yakni:
angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara
apabila dalam keadaan diserang musuh, semua ,militer diberi tugas yg sah untuk mempertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban NKRI
b)menurur saya GSO termasuk didalam ruang lingkup KUHPM, karena kekuasaan wilayah yaitu berdasarkan laut, darat dan udara, sbg contoh; dulu saat kapal militer malaisia melewati batas lautnya maka militer wajib mengusir, memberikan peringatan, serta menghancurkan kapal tersebut, maka cakupan wqilayah tersebut termasuk dlm KUHPM

Write a Comment