Muhammad Rustamaji | Sopo Nandur Bakal Ngunduh, Sopo Temen Bakal Tinemu

Makalah Diskusi Hukum Pidana dan Acara Peradilan Militer

APLIKASI E-LEARNING

HUKUM PIDANA DAN ACARA PERADILAN MILITER

Bagi seluruh Mahasiswa Mata Kuliah Hukum Acara Pidana & Acara Peradilan Militer (Kelas B Nonreguler) wajib memeberikan komentar terhadap wacana perubahan Hukum Acara Peradilan Militer sebagaimana dipaparkan dalam Naskah Akademik. Tugas anda adalah memberikan tanggapan terhadap naskah akademik yang sudah disusun Tim INDONESIAN WORKING GROUP ON SECURITY SECTOR REFORM berikut ini.

NASKAH AKADEMIK

PERUBAHAN

UU NO. 31 / 1997 Tentang PERADILAN MILITER

DISUSUN OLEH

INDONESIAN WORKING GROUP ON SECURITY SECTOR REFORM

Difasilitasi oleh ProPatria

Jakarta , 8 – 10 September 2002

NASKAH AKADEMIK

Perubahan

UU NO. 31 / 1997 Tentang Peradilan Militer

I. Pendahuluan

Pengembangan dan penyempurnaan sistem hukum merupakan salah satu aspek penting bagi upaya pengembangan profesionalisme tentara sebagai kekuatan dan alat pertahanan negara. Dalam konteks tersebut penataan sistem peradilan militer merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari reformasi militer dan sector pertahanan.

Penataan tersebut harus mencerminkan prinsip prinsip antara lain: (a) equality before the law bagi subyek hukumnya; (b) independensi peradilan; (c) imparsialitas; (d) fair mechanism ; dan (e) political accountability .

Sistem peradilan harus tunduk kepada kekuasaan kehakiman (judicial powers) yang berbasis pada prinsip supremasi sipil.

Persoalan mendasar yang menjadi perhatian bagi perubahan UU no.31/1997 tentang Peradilan Militer antara lain: (a) kompetensi peradilan militer dan peradilan umum; (b) proses peradilan; (c) subyek hukum; (d) aparat penegak hukum; dan (e) restrukturisasi lembaga lembaga yang terkait dalam proses peradilan militer. Perubahan pada persoalan tersebut dilakukan untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif.

II. Dasar Hukum

Amandemen UUD 1945 Pasal 30 ayat (2), (3) dan (4) pada intinya menempatkan

fungsi pertahanan dan keamanan pada institusi yang berbeda. Amandemen ini merumuskan kembali kewenangan TNI dan POLRI.

Sebagai konsekuensinya, Ketetapan No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan No. VII/MPR/2000 secara eksplisit memisahkan POLRI dari angkatan bersenjata (TNI), sekaligus menundukkan prajurit TNI dan anggota POLRI kepada hukum dan prosedur peradilan pidana umum.

Kedua Ketetapan MPR tersebut, serta UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia dan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia, mengharuskan pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana untuk prajurit TNI dan anggota POLRI.1 Hal ini berarti ada keharusan untuk mengubah UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengatur tentang kewenangan pengadilan umum mengadili tindak kejahatan luar biasa/ pelanggaran berat HAM

(extraordinary crimes) yang dilakukan oleh prajurit di peradilan umum.

III. Permasalahan

A. Susunan dan kekuasaan peradilan

Tentang kewenangan peradilan:

1. Kewenangan peradilan pidana bagi prajurit militer bersifat arbitrer, yaitu disandarkan pada status pelaku sebagai militer dan ditentukan secara sepihak oleh militer.

2. UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer terdapat peng”kasta”an jenjang peradilan atas dasar tinggi rendahnya pangkat prajurit yang dijadikan sebagai terdakwa, oditur, hakim, dan panitera. Hal ini tampak misalnya ketika Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama terhadap terdakwa prajurit dengan pangkat kapten ke bawah, maka dengan oditur paling rendah berpangkat Kapten dan hakim paling rendah berpangkat Kapten. Pengadilan Militer Tinggi yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama terhadap terdakwa prajurit dengan pangkat mayor ke atas, maka dengan oditur paling rendah beroangkat Letnan Kolonel, dan hakim paling rendah berpangkat Letnan Kolonel. Mengapa harus dibedakan pengadilan yang akan memeriksa dan memutus misal untuk tindakan pelanggaran terhadap ketentuan (pasal) yang sama, sementara terdakwanya berbeda pangkatnya?

3. Model administrasi peradilan militer yang eksklusif, baik dalam peradilan pidana militer maupun peradilan tata usaha militer.

4. Kewenangan institusi militer (Papera) untuk menentukan proses peradilan termasuk untuk menentukan kewenangan peradilan yang menangani masalah pidana umum yang dilakukan oleh militer.

5. Kewenangan institusi militer (Ankum) untuk mengambil keputusan penghukuman terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana tanpa proses peradilan. Seharusnya lingkup wewenang ANKUM dibatasi pada pelanggaran disiplin militer.

6. Tidak adanya pembatasan status keprajuritan yang berakibat terhadap perluasan kewenangan mengadili mantan militer.

B. Susunan dan kekuasaan oditurat

Institusi oditurat militer sebagai lembaga penuntutan dalam peradilan militer tidak independen karena berada langsung di bawah struktur komando Panglima TNI. Fungsi penuntutan oleh oditur militer subordinatif terhadap kebijakan Panglima sebagai atasan.

Institusi oditurat militer dibatasi oleh kewenangan yang dimiliki pejabat administrasi militer yang bertindak sebagai Papera. Hal ini berakibat lembaga penuntutan pidana di kalangan militer menjadi alat kelengkapan pejabat administrasi militer.

Tidak adanya aturan yang memberikan pembatasan terhadap kewenangan Papera dalam menjalankan kewenangannya untuk tidak/atau menunda pelimpahan perkara.

C. Hukum Acara Pidana Militer

1. Hukum Acara Pidana Militer yang diatur dalam UU No.31/1997 tentang Peradilan Militer mempertahankan persoalan impunity (crime without punishment is crime itself). Seharusnya hukum harus menjamin Hak asasi manusia (HAM), karenanya hukum tidak boleh digunakan untuk menghalangi perlindungan HAM.

2. Polisi Militer sebagai lembaga penyelidik tidak memiliki independensi dari struktur militer.

3. Tindakan PM sebagai penyelidik dan penyidik besifat komplementer terhadap kewenangan komando Kewenangan menentukan penuntutan Kewenangan bertindak sebagai Penuntut Umum

4. Tidak adanya fungsi penyelidikan dalam mekanisme penindakan hokum atas adanya dugaan tindak pidana oleh prajurit. Fungsi ini diambil alih oleh pejabat administrasi militer.

5. Pengambilalihan fungsi penyidik oleh pejabat administratif militer (Papera).

6. Pengadilan Umum yang mengadili kasus koneksitas tidak dapat berfungsi kecuali memperoleh persetujuan Papera untuk mengajukan prajurit yang melakukan tindak pidana ke peradilan umum.

7. Pengadilan umum yang mengadili kasus koneksitas tidak dapat memulai proses penyidikan dan penuntutan kecuali Menteri Pertahanan menyetujui dibentuknya tim koneksitas (penyidik maupun penuntutan).

8. Pemeriksaan tingkat kasasi pasal 231. Sistem peradilan militer masih tidak berdasar pada pola kekuasaan kehakiman yang berbasis pada supremasi sipil. Ada keharusan perubahan pada peradilan militer tunduk pada supremasi sipil, termasuk didalamnya otoritas peradilan sipil, baik di tingkat pertama dan/atau di tingkat kasasi (civil review ).

C. Hukum Acara Tata Usaha Militer

Keberadaan Hukum Acara Tata Usaha Militer menciptakan dualisme peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sehingga bertentangan dengan prinsip prinsip transparansi dan efisiensi administrasi negara.

IV. Perubahan Regulasi

A. Perlu adanya pemisahan secara tegas kewenangan peradilan berdasarkan pada jenis kejahatan, subyek pelaku, motif, lokasi dan akibat.

B. Peradilan militer hanya memiliki kewenangan atas tindak pidana militer yang dilakukan oleh Prajurit TNI yang melanggar ketentuan hukum pidana militer.

C. Pengadilan umum memiliki kewenangan mengadili tindak pidana yang dilakukan prajurit militer yang melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana umum.

D. Dalam hal seseorang melakukan tindak pidana umum dan sekaligus di dalamnya terdapat tindak pidana militer, maka menjadi tindakan ini menjadi kewenangan peradilan umum melalui mekanisme koneksitas.

E. Acara pemeriksaan koneksitas Pasal 198

1. Apabila terjadi tindak pidana yang meliputi tindak pidana militer dan umum yang dilakukan oleh prajurit maka kasus tersebut menjadi kewenangan peradilan umum.

2. Tahap penyidikan dan penuntutan dalam peradilan umum dilakukan oleh tim koneksitas untuk kasus tindak pidana militer dan umum secara bersamaan.

3. Kejaksaan Agung memiliki kewenangan membentuk tim koneksitas.

4. Tindak pidana umum yang dilakukan oleh militer berlaku ketentuan penyelidikan dan penyidikan di dalam KUHAP.

5. Fungsi PM terbatas hanya pada tindakan penyidikan atas tindak pidana militer.

6. Pelibatan PM dalam pengusutan tindakan pidana umum yang dilakukan oleh prajurit dilakukan apabila polisi memerlukan upaya paksa.

7. PM berada di bawah Departemen Pertahanan dan terdiri dari ketiga angkatan (AD,AL,AU). Hal ini akan mengurangi pengaruh kewenangan tingkat komando (chain of command ).

F. Institusi Oditur Militer yang menjalankan fungsi penuntutan tindak pidana militer sebaiknya berada pada Kejaksaan Agung dan diubah namanya menjadi jaksa penuntut militer.

G. Peradilan militer harus membuka peluang mekanisme habeas corpus . Habeas corpus tidak berlaku terhadap tindakan komandan dalam situasi pertempuran (battle ) misalnya: penahanan sementara, mengamankan bukti, dan lain lain, dan memiliki mekanisme akuntabilitas setelahnya.

H. Menghapus penempatan prajurit TNI sebagai hakim di Mahkamah Agung.

V. Manajemen Transisi & Penutup :

A. Menetapkan prajurit TNI dalam 2 yurisdiksi peradilan. Hal ini akan membawa implikasi pada penegasan kembali tentang pengaturan tindak pidana yang sama dalam KUHPM dan KUHP.

B. Pengurangan kewenangan Ankum dan Papera.

C. Memindahkan PM dari kewenangan Mabes TNI ke Dephan. Hal ini akan membawa implikasi pada restrukturisasi Mabes TNI dan DepHan.

D. Memindahkan kewenangan fungsional penuntutan Oditur Militer ke Kejaksaan Agung. Hal ini akan membawa implikasi untuk melakujkan restrukturisasi Kejaksaan Agung.

E. Kewenangan Kejaksaan Agung membentuk tim koneksitas.

F. Kompetensi Peradilan Militer tidak berdasarkan jenjang kepangkatan pelaku dan aparat penegak hukumnya. Hal ini akan mengharuskan aparat penegak hukum untuk lebih menguasai masalah secara luas dan kompleks dari sebelumnya.

G. Mekanisme habeas corpus .

H. Revisi perundang-undangan terkait (UU kekuasaan kehakiman, MA, kejaksaan, KUHAP, KUHPM, KUHP, dll.)

Crowne Plaza Hotel, 8 – 10 September 2002

Tim Penyusun: Munir S.H, Rachland Nashidik, Fajrul Falaakh MA, Dr. Rudy Satriyo

Dr. Kusnanto Anggoro, Dr. Edy Prasetyono, Dr. Rizal Sukma, Riefqi Muna MDefStu.

Tim Fasilitasi: T.Hari Prihatono, Alexandra Retno Wulan, Dwi Wahyuni, Silvia Juliana

Malau, Herri Achya Suryadikatma, Endra Hermawan, Liza Feradiani, AA.Rahmat,

Unang Rochman.

There are 76 Comments to this article

Demmy p.k E1106063 says:
12/03/2009

P.militer

Demmy p.k E1106063 says:
12/03/2009

keberadaan h.a.p.militer bertentangan dgn prinsip2 transparansi dan efisiensi administrasi negara,krna menciptakn dualisme PTUN.

Galuh rina novitasari says:
12/03/2009

saya sependapat kalau seandainya diadakan perombakan tujuannya untuk meningkatkan kualitas dari peradilan militer. kalau seandainya oknum melakukan suatu tindak pidana seharusnya pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara tidak didasarkan pada pangkat maupun jabatan tersebut. seharusnya tidak ada pembedaan peradilan militer yang mengadili dan memutus perkara terhadap oknum yang mempunyai perbedaan pangkat.

Alfin Hilmi says:
12/03/2009

Menurut saya makalah yang bpk tulis sangat menarik, karena dalam makalah tersebut dijelaskan secara jelas dan terperinci mengenai peradilan militer,tentang bagaimana dalam Amandemen UUD 1945 Pasal 30 ayat (2), (3) dan (4) pada intinya menempatkan fungsi pertahanan dan keamanan pada institusi yang berbeda dimana dalam amandemen terdapat konsekuensi,dalam Ketetapan No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan No. VII/MPR/2000 secara eksplisit memisahkan POLRI dari angkatan bersenjata (TNI), sekaligus menundukkan prajurit TNI dan anggota POLRI kepada hukum dan prosedur peradilan pidana umum.

dalam pembahasan susunan dan kekuasaan peradilan menentukan proses peradilan termasuk untuk menentukan kewenangan peradilan yang menangani masalah pidana umum yang dilakukan oleh militer.

sedangkan dalam kekuasaan oditurat, apera memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya untuk tidak/atau menunda pelimpahan perkara, karena semuanya telah diatur dan berada dibawah kekuasaan struktur komando panglima TNI.

dalam hukum acara peradilan militer papera mengambilalih fungsi penyidik yang dilakukan oleh polisi militer, dan dalam hal ini pengadilan umum tidak dapat memeriksa perkara yang terjadi dalam militer, dan yang berhak mengadili adalah pengadilan militer itu sendiri, karena tiap tindak kejahatan yang dilakukan oleh anggota maupun prajurit dibawah pengawasan polisi militer sebagai penyidak dibawah papera.

sedangkan dalam pembahasan lainnya dijelaskan secara terperinci dan detail oleh Bpk.M.Rustamaji.mengenai Hukum Acara Tata Usaha Militer, Perubahan Regulas, dan Manajemen Transisi yang masing - masing pembahasannya memiliki gagasan yang menarik dan mudah dipelajari. makalah ini menurut saya sangat bagus dan membangun terhadap proses - proses dalam peradilan militer agar supaya kedepannya peradilan militer dapat menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan UU NO. 31 / 1997 Tentang PERADILAN MILITER.

Gilang purna ramadhan says:
12/03/2009

makalah yang bapak tulis menurut saya menarik dan mudah untuk dimengerti, penjelasan dari awal sampai akhir dapat memberikan gambaran yang baru dalam peradilan militer di indonesia.
Dimana dalam pelaksanaannya uu ini berjalan sesuai dengan amandemen UUD 1945 Pasal 30 ayat (2), (3) dan (4), dan pelaksanaanya dilakukan secara tegas dan lugas.
makalah ini juga menjelaskan tentang cara beracara dalam peradilan dimana peradilan umum tidak dapat memeriksa kasus yang terjadi dalam militer, dan menjelaskan tentang kewenangan polisi militer sebagai penyidik.

dan dalam perubahan regulasi yang terjadi Peradilan militer hanya memiliki kewenangan atas tindak pidana militer yang dilakukan oleh Prajurit TNI yang melanggar ketentuan hukum pidana militer. dan juga eradilan militer harus membuka peluang mekanisme habeas corpus . Habeas corpus tidak berlaku terhadap tindakan komandan dalam situasi pertempuran (battle ) misalnya: penahanan sementara, mengamankan bukti, dan lain lain, dan memiliki mekanisme akuntabilitas setelahnya.

makalah ini dapat memberi pengetahuan baru bagi saya untuk dapat menambah wawasan mengenai peradilan militer

Aditya Gunawan says:
12/03/2009

dalam makalah yang bapak tulis ini menurut saya sangat memberikan pengetahuan yang baru dalam hukum peradilan militer,
dalam makalah ini dijelaskan mengenai proses - proses serta cara beracara dalam peradilan militer, dimana semuanya berjalan sesuai dengan amandemen UUD 1945 Pasal 30 ayat (2), (3) dan (4), yang mengatur jelas mengenai prosedur pengadilan umum.

dijelaskan bahwa dalam proses peradilan ini yang dapat beracara adalah para anggota militer dan diputus di pengadilan militer, dengan kata lain pengadilan umum tidak dapat memeriksa dan memutus perkara militer.

sedangkan dalam penjelasan yang lainnya mengenai Susunan dan kekuasaan oditurat, Hukum Acara Pidana Militer, Perubahan Regulasi, Manajemen Transisi sangat jelas dijelaskan dalam makalah ini.

Septian Prima Jaya says:
12/04/2009

1. undang-undang no 31 tahun 1997 tentang peradilan militer seharusnya dapat menjerat anggota militer yang melakukan tindak pidana umum dan militer kedalam peradilan umum agar dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan tidak dilakukan oleh anggota militer melaikan peradlan umum sehingga dapat dihukum sesuai KUHP dan KUHPM dan anggota militer tidak lagi dapat menyalahgunakan wewenangnya.
2. kewenangan Ankum dan papera harus dibatasi agar kewenangan atasan langsung prajurit yang melakukan pelanggaran hukum tidak akan melindungi anak buahnya dari jeratan hukum dan kewenangan papera tidak lagi menutup perkara.
3.dalam perubahan uu 31 tahun 1997 tentang peradilan militer harus memberikan sanksi yang tegas kepada anggota militer tidak berdasarkan jenjang kepangkatan pelaku agar tidak terjadi diskrminasi dan menjunjung tinggi persamaan dimuka hukum.

yusup budiawan aryadi says:
12/04/2009

kewenangan mengenai suatu susunan peradilan militer akan berubah dan mengenai hukum acara peradilan militer akan bertindak tegas dalam masalah perubahan yang ada.

mengenai perubahan regulasi harap di tindak lanjuti sebagaimana telah di atur dalam Perubahan UU NO. 31 / 1997 Tentang Peradilan Militer dan Dasar Hukum Amandemen UUD 1945 Pasal 30 ayat (2), (3) dan (4) pada intinya harus memiliki kekuatan hukum dalam menindak lanjuti suatu masalah tentang peradilan militer.

dwi nopianto says:
12/04/2009

menurut saya uu no 31 tahun 1997 Peradilan Militer memberikan kesan bahwa TNI berbeda dengan warga negara lainnya, sehingga jika terjadi pelanggaran hukum oleh aparat TNI, maka harus diselesaikan di Peradilan sendiri, bukan Peradilan Umum sebagaimana warga negara lainnya. Sebagaimana dimaklumi, peradilan militer menempatkan seluruh proses peradilan, mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dilakukan oleh TNI sendiri. Dalam konteks ini, citra peradilan militer diskriminatif semakin kental terlihat.

NASRUL ARIFIN / E 1106156 says:
12/04/2009

Saya sangat setuju dengan Bab IV tentang perubahan regulasi dan Bab V tentang Manejemen transisi & penutup terutama pada pembahasan:
C. Pengadilan umum memiliki kewenangan mengadili tindak pidana yang dilakukan prajurit militer yang melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana umum.
D. Dalam hal seseorang melakukan tindak pidana umum dan sekaligus di dalamnya terdapat tindak pidana militer, maka menjadi tindakan ini menjadi kewenangan peradilan umum melalui mekanisme koneksitas.

Karena Hukum pidana umum berlaku bagi setiap orang, dengan demikian Hukum Pidana Umum tersebut juga berlaku bagi anggota militer. Namun bagi militer terdapat ketentuan yang menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam KUHP. Ketentuan khusus tersebut diatur dalam KUHPM.

Jadi lebih baik digunakan prinsip koneksitas anatara peradilan umum dan peradilan militer tergantung tindak pidananya yang ada di KUHP ataupun KUHPT, jika dalam KUHPT telah di atur maka menggunakan KUHPT tersebut dalam pemberian sanksinya tetapi jika adanya hanya dalam KUHP maka digunakan sanksi dalam KUHP tetapi ditambah hukuman ataupun sanksinya karena militer dianggap sebagai golongan khusus.
Asalkan Tindak Pidana tersebut tidak bertindih tepat seperti yang telah diatur dalam pasal 39 KUHPT.

Hanif Tri Ardianzah says:
12/04/2009

menanggapi peraturan UU NO. 31 / 1997 Tentang Peradilan Militer mengenaipendapat saya untuk berbagai produk hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan.mempunyai intitusi pertahanan dalam menjaga keamanan.mungkin harus di lakukan penilaian penutupan kemudian akan di lakukan adnya perubahan peraturan yang baru.sebagai landasan
semakin besar penuntutan akan penghargaan terhadap HAM bagi 1.manusia tanpa adanya penecualian (diskriminasi)
2.prinsip utama mendasar jalanya hukum.semua
-semua orang dihadapan hukum sama
-transparasi dapat di pertanggung jawabkan.
3.hukum harus sederana dan mudah dapat di pahami dan di mengerti,terkait tentang persoalan hukum untuk rakyat indonesia dalam membatasi kebebasan dalam memperolek hak sabagi pemerolehan/perlakuan hukum yang adil dan merata.

Septian Tri Yuwono says:
12/04/2009

Makalah tersebut cukup menarik karena yg menjadi dasar permasalahan dalam UU no 31 tahun 1997 tentang peradilan militer yg perlu di ubah dalam upaya penegakan hukum yg efektif dalam peradilan militer sangat tepat yaitu ; a. Kompetensi peradilan militer dan peradilan umum b. Proses peradilan c. Subyek hukum d. Aparat penegak hukum e. Restrukturisasi lembaga lembaga yg terkait dalam proses peradilan militer
Tetapi bagi orang yg pengetahuan hukumnya kurang maka akan sulit untuk mengetahui inti pembahasan makalah karena seharusnya perlu ada penjabaran garis besar bab-bab yg di atur dalam UU no 31 tahun 1997 tentang peradilan militer sehingga orang tahu pada bab-bab mana dalam Undang-undang yg akan di ubah sesuai permasalahan dalam upaya penegakan hukum yg efektif dalam peradilan militer.

E1106047 Septian Tri Yuwono says:
12/04/2009

Makalah tersebut menarik karena yg menjadi dasar permasalah dalam UU no 31 tahun 1997 tentang peradilan militer yg perlu di ubah dalam upaya penegakan hukum yg efektif dalam peradilan militer sangat tepat yaitu ; a. Kompetensi peradilan militer dan peradilan umum b. Proses peradilan c. Subyek hukum d. Aparat penegak hukum e. Restrukturisasi lembaga-lembaga yg terkait dalam proses peradilan militer.
Tetapi bagi orang yg pengetahuan hukumnya kurang maka akan sulit untuk mengetahui inti pembahasan makalah karena seharusnya perlu ada penjabaran garis besar pada bab-bab mana dalam undang-undang yg akan di ubah sesuai permasalahan dalam upaya penegakan hukum yg efektif dalam peradilan militer.

deni septia says:
12/04/2009

jika dalam kompetensi peradilan militer tidak berdaasarkan kepangkatan pelaku dan aparat, dikhawatirkan akan memunculkan rasa segan jika yang diadili ternyata berpangkat lebih tinggi dari penegak hukumnya.

eko nur setiawan says:
12/05/2009

makalah diskusinya bagus pak dan komplet isinya

Ryan Ariesta says:
12/06/2009

Suatu pengmbangan hukum dlm hk militer adalah suatu sistem alat pertahanan negara dimana dlm hal itu suatu negara akan tercipta keamanan yang layak bagi setiap masyrakat setempat.
Dan suatu peraturan itu hrus ada bentuk penegakan hukum,,dimana dlm hal ini aturan negara berhak atas subyek hukum,,asas hukum,,peraturan hukum,,dan obyek hukum……..
II.Dasar hukum
suatu dasar hukum dimana konsekuensinya suatu ketetapan undang-undang dlm memisahkan POLRI dan TNI dalam prosedur hukum pidana umum dalam suatu peradilan khusus dimana hal tsb sangat pentingnya dalam suatu peradilan militer…..
dan itu semua dapat melanggar peraturan HAM…
Dan suatu peraturan militer sangat eratnya dengn adanya bentuk aturan-aturan yang diberlakukannya setiap ada sistem atuaran mliter baru,,,,dan itu tergantung pada aturan undang-undang…
Dan suatu aturan militer tsb akan ditindak dalam suatu aturan dalam pengadil tertinggi,,sebab dngn itu semua hal tsb akan tercipta peraturan yang ketat dalam suatu perdilan militer

Jadi dalam aturan hk militer tsb dikatakan dalam aturan tsb sangt banyak diketahui bahwa hk militer dapat tercipta dengn adanya suatu aturan pemerintah dimana dalam aturan tsb banyak ditemui sistem peraturan militer….sebab dengan adanya aturan tsb akan tercipta bebtuk-bentuk peraturan yang berdasarkan atas dasar hukum militer………..

SEKIAN,,,DAN TERIMA KASIH…

panji pamungkas HS says:
12/07/2009

saya rasa memang perlu membenahi sistem hukum,khususnya hukum militer di Indonesia tercinta…
masih banyak kekurangan seperti yang terlampir di dalam wacana di atas…karena hukum militer digunakan untuk mengatur orang-orang khusus maka selayaknya pula hukum militer mempunyai sistem yang khusus pula…karena keadilan tercapai bukan karena perlakuan sama untuk semua subjek hukum,namun menyesuaikan dengan besarnya tanggunggjawab yang dimiliki subjek hukum tersebut…

arista wardhana says:
12/07/2009

pembenahan yang dialkukan harus tepat,karena hukum militer digunakan untuk mengatur alat pertananan negara..jangan sampai alat negara yang di banggakan menjadi senjata makan tuan..

DONEI ADITYA PRATAMA says:
12/08/2009

nama : DONEI ADITYA PRATAMA
NIM : E110 5075

Menurut saya perubahan regulasi UU nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer membawa dampak positif bagi law enforcement di Indonesia, terutama hal ini menghilangkan adanya differensiasi peradilan bagi semua warga Negara terutama bagi anggota militer yang masih berpangkat rendah. Hal ini juga mengurangi adanya penyelewengan hukum karena factor kepangkatan anggta militer serta merupakan upaya pencapaian tranparansi proses peradilan dan penegakan hukum terutama bagi anggota militer agar ,masyarakat bisa juga melakukan pengawasan ( civil review )

Arief wicaksono,Nim E1106093 says:
12/08/2009

menurut saya, dulu sebelum ada Ketetapan No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan No. VII/MPR/2000 kekuasaan yang dimiliki oleh TNI dan POLRI memang sangat besar. mereka mempunyai dwi fungsi, yaitu sebagai pertahanan negara dan ambil bagian di dunia politik juga. tentu saja hal itu sangat merugikan. orang militer, yang notabene merupakan orang-orang yang keras dan berdisiplin tinggi, menggeluti dunia politik atau mengatur kehidupan negara. tenu saja mereka bisa menjadi sangat otoriter. saya setuju dengan perubahan yang menyatakan bahwa TNI dan juga POLRI tunduk pada peradilan umum, selain peradilan militer. karena tidak menuntut kemungkinan para anggota TNI atau POLRI tersebut melakukan kejahatan biasa yang idak berhubungan dengan militer. apabila mereka diadili dengan menggunakan peradilan militer, maka sangatlah mungkin akan terjadi diskriminasi hukum karena yang mengadili adalah dari kalangan mereka juga. maka dari itu perubahan pada peradilan militer sangatlah diperlukan.
Arief Wicaksono
E1106093

Afera Yoga Kurnia, E1106080 says:
12/08/2009

perubahan dalam ketentuan pidana militer memang sangat diperlukan. anggota TNI dan POLRI selain tunduk pada peradilan militer juga harus tunduk pada peradilan umum/pidana umum. hal ini bertujuan agar para anggota TNI dan POLRI tidak terlalu otoriter dalam setiap perbuatannya. karena bukan rahasia lagi bahwa masyarakat takut kepada para anggota TNI dan POLRI karena masyarakat menganggap mereka kebal pada hukum sehingga banyak oknum anggota TNI dan POLRI yang menyalahgunakan kekuasaan atau kedudukannya tersebut.
Afera Yoga Kurnia.
E1106080

aditya wicaksono(e1104088) says:
12/09/2009

menurut saya perubahan perlu dilakukan oleh instansi Polri
sebab banyak sekali terjadi penyimpangan wewenang atau kekuasaan di instamsi tersebut.
dan sudah banyak yang menjadi korban, termasuk masyarakat kita.padahal dalam sumpahnya polisi seharusnya melindungi dan mengayomi masyrakat.
malah yang terjadi kesewenangan polisi terhadap masyarakat,
seperti yang terjadi baru-baru ini.seorang pemuda dipukuli dan tangannya dipaku agar di mengakui perbuatannya.padahal pemuda itu tidak tau dan tidak melakukan apa yang dituduhkan kepadanya.
selain itu seorang sejarahwan ditangkap oleh polisi tanpa memberitahu kesalahan dan kejahatan yang dilakukannya.dia dipukuli serta ditodong senjata api.setelah itu oarang tersebut dilepas dengan alasan salah tangkap.
apakah patuh polisi melakukan tidakan tersebut!
menurut saya untuk pendaftaran polisi jangan pemilihan umur yang terlalu muda,sebab umur terlalu muda terkadang masih mudah terpancing emosi dan tidak ada pengggunaan uang pelicin untuk menjadi polisi.
itu yang membuat kepolisian jadi bobrok

hanuring ayu ardhani E1106130 says:
12/09/2009

tentang perubahan itu sudah bagus untuk reformasi di bidang hukum di badan militer. akan tetapi saya sangat tidak setuju karena ada sejenis “pengkastaan” di dalam nya. padalah tindak pidana yang dilakukan sama tetapi hukumannya berbeda. hal ini sangat tidak adil

IRA INDRIANINGRUM says:
12/09/2009

Pada umumnya permasalahan yang dibahas dalam Naskah Akademik tentang perubahan UU No. 31 / 1997 tentang PERADILAN MILITER sudah cukup bagus dan telah mencakup hal-hal yang seharusnya dilakukan perubahan. Mengenai perubahan regulasinya pun sudah dijelaskan secara tegas dan jelas untuk ditindak lanjuti lebih lanjut lagi. Perubahan atas UU No. 31 / 1997 ini tidak lain karena agar ada penjelasan dan pengaturan secara tegas lagi mengenai kewenangan peradilan militer dengan pengadilan umum, serta kewenangan - kewenangan lain seperti kewenangan insitusi militer ( Papera dan Ankum ), model administrasi peradilan militer, kejelasan mengenai status keprajuritan dalam perluasan kewenangan mengadili mantan militer, dan penjelasan mengenai peng’kasta’an jenjang peradilan atas dasar tinggi rendahnya pangkat prajurit yang dijadikan terdakwa, oditur, hakim dan panitera.

Menurut pandangan saya,seharusnya dalam perubahan itu sistem peng’kasta’an dalam peradilan militer harus dibahas lebih lanjut lagi. Misalnya saja dalam Pengadilan Militer Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama pada prajurit dengan pangkat Kapten kebawah yang menjadi terdakwa, maka sudah disebut secara jelas bahwa oditur paling rendah berpangkat Kapten dan hakim paling rendah berpangkat kapten, tetapi jika terdakwanya adalah prajurit dengan pangkat mayor keatas, maka oditur paling rendah berpangkat Letnan Kolonel dan dan hakim paling rendah berpangkat Letnan Kolonel. Lalu bagaimanakah jika terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat paling tinggi dalam sistem kepangkatan seorang militer? siapakah yang boleh menjadi oditur dan hakimnya? serta mengapa harus ada perbedaan pengadilan yang akan memeriksa dan memutus perkara dalam tindakan pelanggaran terhadap ketentuan (pasal)yang sama? sementara terdakwanya hanya berbeda pangkat? bukankah hal ini hanya akan menimbulkan sebuah ketidak adilan dan cenderung pilih kasih? harusnya hal seperti ini juga turut di bahas dalam rancangan perubahan UU No. 31 / 1997 tersebut. Selain itu dalam Perubahan UU No. 31 / 1997 tersebut haruslah membahas lebih lajut lagi mengenai aturan yang memberikan pembahasan terhadap kewenangan papera dalam menjalankan kewenangan untuk tidak atau menunda pelimpahan perkara agar semuanya itu dapat diketahui secara jelas dan pasti.

Sedangkan mengenai independensi Polisi Militer sebagai lembaga penyidik harus lebih dipertegas dan diperjelas lagi terutama dari struktur militer, karena jika tidak ada independensi yang pasti maka keberadaan Polisi Militer tersebut dapat diintervensi oleh pihak lain dan bisa mengakibatkan pihak yang lemah menjadi kalah.

bragas naranthaka says:
12/09/2009

dngan adanya PERUBAHAN UU NO. 31 / 1997 Tentang PERADILAN MILITER,dsitu menyebut kan bahwa ada perseteruan dalam wewenang dari masing masing instansi/sector pertahanan RI,didalam nya bnyak perubahan perubahan yang dianggap bsa untuk memberikan suatu terobosan guna memberikan keselarasan dalam bidang ke amanan negara ,dan mungkin dngan perubahan wewenang yang ada,akan memberikan suatu bentuk perbedaan dalam memberikan suatu bentuk kerjanya masing masing,dan ada perbedaan yang mnonjol pada militer dan polri,yg dapat mnimbul kan gejolak perselisihan yg dapat timbul sewaktu waktu,

yanuar hendra kusuma says:
12/09/2009

Pendapat saya mengenai perubahan naskah UU No 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Pada dasarnya saya setuju dengan perubahan tersebut, untuk menyempurnakan mekanisme dalam peraturan peradilan militer, yakni suatu peraturan perundang-undangan yang benar-benar mencerminkan, menunjukan dan mewujudkan nilai-nilai keadilan yang hakiki bagi para pencari keadilan, tanpa adanya dualisme perlakuan terhadap para terdakwa dan juga terhadap para korban benar-benar menemukan suatu keadilan yang sejati. Selain itu kualitas dari pada aparat penegak hukumnya, baik itu mulai dari penyelidik, penyidik, jaksa penuntutnya, maupun hakimnya benar-benar berkompeten sesuai dengan bidangnya dan bermoralitas yang tingg. Pada dasarnya regulasi perubahan dalam UU No. 31 tahun 1997 adalah untuk penyempurnaan, dan garis besar dari pada poin-poin perubahan ini adalah untuk peningkatan kualitas penegakan hukum dalam lingkungan peradilan militer di masa mendatang di negeri kita tercinta ini. Berikut di bawah ini poin daripada regulasi perubahan UU No. 31 tahun 1997.

A. Perlu adanya pemisahan secara tegas kewenangan peradilan berdasarkan pada jenis kejahatan, subyek pelaku, motif, lokasi dan akibat.
B. Peradilan militer hanya memiliki kewenangan atas tindak pidana militer yang dilakukan oleh Prajurit TNI yang melanggar ketentuan hukum pidana militer.
C. Pengadilan umum memiliki kewenangan mengadili tindak pidana yang dilakukan prajurit militer yang melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana umum.
D. Dalam hal seseorang melakukan tindak pidana umum dan sekaligus di dalamnya terdapat tindak pidana militer, maka menjadi tindakan ini menjadi kewenangan peradilan umum melalui mekanisme koneksitas.
E. Acara pemeriksaan koneksitas Pasal 198
1. Apabila terjadi tindak pidana yang meliputi tindak pidana militer dan umum yang dilakukan oleh prajurit maka kasus tersebut menjadi kewenangan peradilan umum.
2. Tahap penyidikan dan penuntutan dalam peradilan umum dilakukan oleh tim koneksitas untuk kasus tindak pidana militer dan umum secara bersamaan.
3. Kejaksaan Agung memiliki kewenangan membentuk tim koneksitas.
4. Tindak pidana umum yang dilakukan oleh militer berlaku ketentuan penyelidikan dan penyidikan di dalam KUHAP.
5. Fungsi PM terbatas hanya pada tindakan penyidikan atas tindak pidana militer.
6. Pelibatan PM dalam pengusutan tindakan pidana umum yang dilakukan oleh prajurit dilakukan apabila polisi memerlukan upaya paksa.
7. PM berada di bawah Departemen Pertahanan dan terdiri dari ketiga angkatan (AD,AL,AU). Hal ini akan mengurangi pengaruh kewenangan tingkat komando (chain of command ).
F. Institusi Oditur Militer yang menjalankan fungsi penuntutan tindak pidana militer sebaiknya berada pada Kejaksaan Agung dan diubah namanya menjadi jaksa penuntut militer.
G. Peradilan militer harus membuka peluang mekanisme habeas corpus . Habeas corpus tidak berlaku terhadap tindakan komandan dalam situasi pertempuran (battle ) misalnya: penahanan sementara, mengamankan bukti, dan lain lain, dan memiliki mekanisme akuntabilitas setelahnya.
H. Menghapus penempatan prajurit TNI sebagai hakim di Mahkamah Agung.
Poin-poin tersebut diatas adalah regulasi perubahan untuk menyempurnakan UU No. 31 tahun 1997 yang masih banyak kekurangan mekanisme peraturanya dalam perkembangan penegakan hokum khususnya di lingkungan peradilan militer yang berada di bawah kekuasaan kehakiman, demi terwujudnya penegakan hokum yang berkualitas dapat menciptakan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.

edy maryanto says:
12/10/2009

dengan dirubahnya sistem peradilan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana kepada peradilan umum dapat menigkatkan kedisiplinan dan ketaatan hukum serta terwujudnya penerapan perlindungan HAM yang adil.dan dalam peradilan tidak adanya oknum-oknum TNI yang mengakibatkan tidak sehatnya hukum dan hukum dapat brelaku secara adil dan efektif bagi anggota militerbaik berlaku bagi prajurit militer maupun yang memiliki pangkat

edy maryanto says:
12/10/2009

Dengan dirubahnya sistem peradilan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana oleh peradilan umum maka dapat meningkatkan kebersihan hukum dan ketaatan hukum dalam mewujudkan penerapan perlindungan HAM yang sesuai hukum diseetai tidak adanya oknum-oknum TNI dalam peradilan yang mengakibatkan tidak tegaknya hukum dan dengan hal tersebut hukum dapat diterapkan secara lebih adil dan efektif bagi semua anggota militer

AGUS RUSMANTO says:
12/10/2009

Memang saat ini kita Bangsa Indonesia khususnya sedang mengalami krisis dalam bidang keadilan,yang mana dinegara kita tercinta ini sedang dilanda sakit dalam bidang peradilan.Kasus hukum yang melibatkan pimpinan KPK,POLISI ini mulai bergulir ke permukaan masyarakat dan acapkali sudah menjadi wacana umum dan masyarakat mulai luntur kepercayaannya terhadap dunia peradilan.Dan dengan disusunnya naskah akademik tentang perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang disusun oleh

INDONESIAN WORKING GROUP ON SECURITY SECTOR REFORM
ini merupakan langkah yang baik dalam dunia kemiliteran ,karena dalam dunia kemiliteran ,masyarakat masih mempunyai kepercayaan yang baik terhadap kinerja TNI ini sendiri.Dan dengan hasil kinerja TNI yang baik ini Pemerintah perlu memperhatikan posisi dan kehidupan alat negara ini demi keprofesionalan dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan negara. Naskah perubahan Undang -Undang No.31 Tahun 1997 ini supaya dapat menjadikan TNI di negara kita lebih ditempatkan pada posisi yang lebih baik dalam penataan dan keprofesionalan dalam bekerja dan dalam proses peradilan ada keadilan yang seadil adilnya ,tidak ada lagi praktik-praktik yang tidak benar seperti yang terjadi dahulu-dahulu.

AGUS RUSMANTO says:
12/10/2009

Masalah Seni Budaya dan HAKI ini memang masalah yang kompleks,mengapa kompleks????????
Sebenarnya masalah ini melibatkan pelaku seni dan juga ada campur tangan dari Pemerintah yang harus memperhatikan hal-hal yang berbau HKI dan Seni Budaya dinegara kita Indonesia ini.Karena kalau kita lihat pariwisata Indonesia kita saat ini malah diklaim oleh negara lain bahwa salah satu objek wisata di Indonesia adalah milik negara lain, selain itu bidang HKI juga tidak luput dari klaim negara lain.Masalah seperti ini tidak hanya cuat2 diluar saja, Lha ini perlu perhatian yang serius dari Pemerintah karena yang namanya HKI ini perlu adanya pendaftarannya, yang mana bidang HKI ini banyak sekali jenisnya yakni : Hak Cipta, Hak Merek,Hak Paten,Rahasia Dagang dsb.Lha dalam HKI ini siapa yang mendaftarakan dulu dia yang dianggap berhak dan memiliki Hak tersebut. Lha di Indonesia ini saking banyaknya kekayaan seni dan budaya yang dimiliki ,makanya Pemerintah memang dimaklumi kalau tidak begitu memperhatikan seni budaya tersebut/tidak bisa mengurus semuanya ,makanya perlu adaya kerjasama antara pelaku seni dengan Pemerintah,karena Pemerintah sibuk mengurus negara.Dan selain itu Pemerintah juga harus memperhatikan hubungan antara kedua negara yang bersangkutan.Sebagai bangsa yang berbudaya ,seharusnya Pemerintah memperhatikan hal-hal yang sekecil mungkin demi menyelamatkan aset senibudaya Indonesia..
Semoga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi dikemudian hari.Karena Bangsa Indonesia merupakan negara hukum yang berbudaya,jadi jangan mudah diinjak-injak oleh negara lain.

Dalam Islam diajarkan balaslah kejelekan dengan kebaikan ,tetapi kalau selalu didzalimi terus kita selalu diam saja itu juga tidak baik,sekali-kali juga harus membalasnya.

edy maryanto says:
12/10/2009

dengan adanya naskah diatas merupakan sistem penegakan hukum kepada anggota milliter terhapad perbuatan tindak pidana yang dimana penyidik dan penuntutannya di lakukan oleh peradilan umum.dengan adanya naskah tersebut dapat mewujudkan penerapan HAM yang lebih terlindung oleh hukum apabila dibanding aturan sebelumnya yang melanggar perlindungan HAM.anggota militer yang melakukan tindak pidana harus di adili sesuai dengan hukum tanpa melihat pangkat dan di hukum sesuai perbuatan yang dilakukan menurut hukum yang berlaku

Destina Ardhianti says:
12/10/2009

Persoalan mendasar yang menjadi perhatian bagi perubahan UU no.31/1997 tentang Peradilan Militer antara lain: (a) kompetensi peradilan militer dan peradilan umum; (b) proses peradilan; (c) subyek hukum; (d) aparat penegak hukum; dan (e) restrukturisasi lembaga lembaga yang terkait dalam proses peradilan militer. Perubahan pada persoalan tersebut dilakukan untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif.

Dengan adanya perubahan UU tersebut aparat penegak hukum khususnya TNI/POLRI harus lebih efektif dalam penegakan hukum di negara ini.Apabila ada anggota TNI/POLRI yg melakukan kasalahan/pelanggaran hendaknya dihukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku tanpa membedakan pangkat,derajat,kekuasaan dan harus diadili di Pengadilan yg berwenang dalam perkara militer.

Indra Adi Kusuma E1106070 says:
12/10/2009

Dalam hal ini pembedaan kepangkatan dalam pengadilan militer dilakukan untuk membedakan jenis pengadilannya. Didalam pengadilan militer terbagi menjadi beberapa bagaian pengadilan yang berbeda yaitu pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama dan pengadilan militer pertemputan. Dalam setiap pengadilan militer yang ada baik yang menjadi Hakim ketua dan odotor/hakim anggota memiliki kepangkatan yang berbeda-beda hal ini dikarenakan kepangkatan menandakan tingkat pengalaman dalam bidang militer yang telah ia jalani. Sehingga ia mengetahuin banyak hal mengenai militer. Dalam ketentuan hukum militer dan ketentuan hukum umum berbeda dikarenakan adanya ketentuan hukum militer yang menyimpang dari ketentuan hukum pada umumnya dab apabila ketentuan hukum militer disamakan dengan ketentuan hukum pada umumnya akan dinilai sangat ringan hukumannya. Sehingga dalam hal ini baik proses pengadilan, penyidikan maupun penyilidikan dalam lingkung militer berbeda dengan proses pengadilan, penyidikan maupun penyelidikan dalam lingkung umum (KUHP).

hanuring ayu ardhani E1106130 says:
12/10/2009

tentang perubahan itu sudah bagus untuk reformasi di bidang hukum di badan militer. akan tetapi saya sangat tidak setuju karena ada sejenis “pengkastaan” di dalam nya. padalah tindak pidana yang dilakukan sama tetapi hukumannya berbeda. hal ini sangat tidak adil

Hanuring Ayu Ardhani E1106130 says:
12/10/2009

tentang perubahan itu sudah bagus untuk reformasi di bidang hukum di badan militer. akan tetapi saya sangat tidak setuju karena ada sejenis “pengkastaan” di dalam nya. padalah tindak tentang perubahan itu sudah bagus untuk reformasi di bidang hukum di badan militer. akan tetapi saya sangat tidak setuju karena ada sejenis “pengkastaan” di dalam nya. padalah tindak pidana yang dilakukan sama tetapi hukumannya berbeda. hal ini sangat tidak adil yang dilakukan sama tetapi hukumannya berbeda. hal ini sangat tidak adil

Selviana Tri Nuraini says:
12/10/2009

mengenai peraturan peradilan militer saya sangat menyetujui perubahan peraturan militer, apabila anggota militer yang melanggar peraturan harus diberi sanksi yang tegas terhadap beban peraturan peradilan militer tersebut. agara peradilan militer yang salah harus diberi sanksi.

Denny wahyu hidayat E1105067 says:
12/10/2009

menurut saya hrus terjadi perubahan dala dua instansi tersebut agar permasalahan yang terjadi dapat terselesaikan agar tidak menyudutkan 2 lembaga tersebut dimata masyarakat karna di mata masyarakat 2 instansi tersebut sudah di cap jelek oleh masyarakat karna sudah banyak tindakan yang dilakukan oleh 2instansi tersebut tidak di ketahui penyelesaiannya secara jelas, oleh karna itu penyelesaian permasalahan harus di selesaikan secara tuntas agar masyarakat tidak berfikir negatif terhadap permasalahan tersebut.

Febriani Komalasari says:
12/10/2009

saya setuju dengan perubahan peraturan militer agar ada suatu tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi dan untuk memperketat jalannya peraturan tersebut. perberian sanksi adalah cara yang tepat.

Pradiptya Yoga Aditama E1106038 says:
12/10/2009

menurut saya Pemerintah harus segera menyusun Peraturan Pemerintah yang memperjelas dan membatasi kewenangan Ankum, Polisi Militer, dan Oditur sebagai penyidik, agar tidak adanya pengaruh kesatuan yang berlebihan terhadap setiap pelanggaran oleh Prajurit TNI demi tegaknya keadilan. Perlu adanya perubahan mengenai peradilan militer untuk lebih menjelaskan mekanisme penangkapan, penahanan dan penyitaan terhadap hak-hak warga sipil sebagai tersangka atau terdakwa di lingkungan Peradilan Militer. Perlu adanya Amandemen Undang-undang mengenai peradilan militer yang lebih berpihak pada keadilan dan terciptanya kepercayaan terhadap penanganan hukum di lingkungan militer.

Dimas Agung Wibowo says:
12/10/2009

perubahan peraturan milter memang sangat dibutuhkan dalam mempertegas peraturan yang sudah pernah ada. dan diharapkan dengan perubahan peraturan tersebut dan adanya sanksi-sanksi yang lebih tegas membawa kearah yang lebih baik.

SINGGIH SAPUTRO E1105135 says:
12/10/2009

Badan yang termasuk ke dalam ruang lingkup peradilan militer adalah adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi PengadilanMiliter, Pengadilan Militer Tinggi. Setelah ditetapkannya UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Peradilan Militer berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, yang sebelumnya sepenuhnya berada di bawah kendali Markas Besar TNI, membuat peradilan militer semakin independen dan imparsial, terbebas dari campur tangan komando. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengadilan umum tidak tepat untuk mengadili tindak pidana (baik pidana umum maupun pidana militer) yang dilakukan oleh prajurit. Untuk itu dibutuhkan suatu pengadilan militer yang terpisah untuk menegakkan standard disiplin militer secara khusus di dalam Angkatan Bersenjata karena militer dianggap sebagai komuniti khusus, yang mempunyai disiplin khusus, yang mempertaruhkan nyawanya dan dipersiapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara. Untuk menjamin suatu keadaan yang mencerminkan “Fiat Justicia” harus ada mpengawsan yang ketat dari segala lapisan baik masyarakat ataupun pemerintah.

DESTINA ARDHIANTI E1105068 says:
12/10/2009

Saya tidak setuju dengan UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer karena didalamnya terdapat peng”kasta”an jenjang peradilan atas dasar tinggi rendahnya pangkat prajurit yang dijadikan sebagai terdakwa, oditur, hakim, dan panitera. Hal ini tampak misalnya ketika Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama terhadap terdakwa prajurit dengan pangkat kapten ke bawah, maka dengan oditur paling rendah berpangkat Kapten dan hakim paling rendah berpangkat Kapten. Pengadilan Militer Tinggi yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama terhadap terdakwa prajurit dengan pangkat mayor ke atas, maka dengan oditur paling rendah beroangkat Letnan Kolonel, dan hakim paling rendah berpangkat Letnan Kolonel. Mengapa harus dibedakan pengadilan yang akan memeriksa dan memutus misal untuk tindakan pelanggaran terhadap ketentuan (pasal) yang sama, sementara terdakwanya berbeda pangkatnya?
Seharusnya hukum harus menjamin Hak asasi manusia (HAM), karenanya hukum tidak boleh digunakan untuk menghalangi perlindungan HAM.Sistem peradilan militer masih tidak berdasar pada pola kekuasaan kehakiman yang berbasis pada supremasi sipil. Ada keharusan perubahan pada peradilan militer tunduk pada supremasi sipil, termasuk didalamnya otoritas peradilan sipil, baik di tingkat pertama dan/atau di tingkat kasasi (civil review ).
Bagi anggota TNI/POLRI yang melakukan pelanggaran seharusnya diadili di pengadilan militer bukan di pengadilan umum.

rayi ady wibowo says:
12/11/2009

seharusnya hukum bertindak adil, dalam kasus delik yng dilakukan oleh warga sipil ataupun oleh oknum militer.
hukum yang dijatuhkan kepada oknum militer yang melakukan delik, hukum seharusnya tidak memberikan peng’kasta’an karena pangkat seorang militer yang melakukan delik. bukankah hukum itu alat sebagai cermin keadilan?

dian pratiwi says:
12/17/2009

saya sangat setuju adanya perubahan peraturan militer untuk menggantikan UU No.31 tahun 1997 karena uu tersebut adanya pemisahan peradilan atas dasar tinggi rendahnya pangkat prajurit yg dijadikan terdakwa,panitera, oditur,dan hakim. meskipun ada UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengatur tentang kewenangan pengadilan umum mengadili tindak kejahatan luar biasa/ pelanggaran berat HAM tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran HAM yg dilakukan oleh anggota militer menurut saya masih memerlukan tambahan peraturan mengenai pemberian sanksi yg lebih berat pada anggota militer bila melakukan pelanggaran HAM,agar masyarakat merasa terjamin Hak asasinya.

herlina kusuma w (E 1106133) says:
12/21/2009

saya berpendapat bahwa Amandemen UUD 1945 Pasal 30 ayat (2), (3) dan (4) pada intinya menempatkan fungsi pertahanan dan keamanan pada institusi yang berbeda. Amandemen ini merumuskan kembali kewenangan TNI dan POLRI sangatlah tepat,karena dapat mewujudkan suatu hukum yang efektif sehingga tercipta suatu keadilan bagi masyarakat.Dan Negara Republik Indonesia dan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia, mengharuskan pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana untuk prajurit TNI dan anggota POLRI berarti ada keharusan untuk mengubah UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengatur tentang kewenangan pengadilan umum mengadili tindak kejahatan luar biasa/ pelanggaran berat HAM.

herlina kusuma w (E 1106133) says:
12/21/2009

Perubahan UU NO. 31 / 1997 Tentang PERADILAN MILITER yang di susun oleh INDONESIAN WORKING GROUP ON SECURITY SECTOR REFORM di rasa cukup menarik, UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer terdapat peng”kasta”an jenjang peradilan atas dasar tinggi rendahnya pangkat prajurit yang dijadikan sebagai terdakwa, oditur, hakim, dan panitera. seharusnya tidak boleh ada suatu perbedaan di antara mereka , karena dapat menimbulkan suatu permusuhan yang sangat berarti..dan seharusnya semuanya harus di perlakukan secara adil dan penuh dengan rasa tanggung jawab.

Anton Dwi Krasianto E1105003 says:
12/22/2009

Setelah saya menganalisis tentang naskah akademik perubahan UU No. 31/1997 mengenai perdilan militer.
Permasalahan yang menarik terdapat pada :UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang terdapat peng”kasta”an jenjang peradilan atas dasar tinggi rendahnya pangkat prajurit yang dijadikan sebagai terdakwa, oditur, hakim, dan panitera.
Kewenangan institusi militer (Ankum) untuk mengambil keputusan penghukuman terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana tanpa proses peradilan. Seharusnya lingkup wewenang ANKUM dibatasi pada pelanggaran disiplin militer.
Tidak adanya pembatasan status keprajuritan yang berakibat terhadap perluasan kewenangan mengadili mantan militer.
Setelah ditetapkannya UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Peradilan Militer berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, yang sebelumnya sepenuhnya berada di bawah kendali komando TNI, membuat peradilan militer semakin independen, terbebas dari campur tangan komando. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengadilan umum tidak tepat untuk mengadili tindak pidana (baik pidana umum maupun pidana militer) yang dilakukan oleh prajurit. Untuk itu dibutuhkan suatu pengadilan militer yang terpisah untuk menegakkan standard disiplin militer secara khusus di dalam Angkatan Bersenjata karena kita kenal bahwa tni mempunyai disiplin khusus, dalam membela bangsa dan negara ini.

NASRUL ARIFIN / E 1106156 says:
12/23/2009

Pendapat saya mengenai perubahan naskah UU No 31 tahun 1997 tentang peradilan militer adalah pada dasarrnya saya sangat setuju dengan perubahan tersebut, karena digunakan untuk menyempurnakan peraturan dalam acara peradilan militer, yang menurut saya telah mengandung asas-asas, sebagai berikut: pengayoman; kemanusian; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Yang paling saya suka adalah bagaimana penggunaan dalam prinsip koneksitas yang telah ada dalam perubahan regulasi sebagai berikut:
A. Perlu adanya pemisahan secara tegas kewenangan peradilan berdasarkan pada jenis kejahatan, subyek pelaku, motif, lokasi dan akibat.
B. Peradilan militer hanya memiliki kewenangan atas tindak pidana militer yang dilakukan oleh Prajurit TNI yang melanggar ketentuan hukum pidana militer.
C. Pengadilan umum memiliki kewenangan mengadili tindak pidana yang dilakukan prajurit militer yang melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana umum.
D. Dalam hal seseorang melakukan tindak pidana umum dan sekaligus di dalamnya terdapat tindak pidana militer, maka menjadi tindakan ini menjadi kewenangan peradilan umum melalui mekanisme koneksitas.
Dengan begitu sanksi yang diberikan bagi pelanggaran Hukum Pidana Militer memuat peraturan-peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Hukum Pidana Umum atau bagi golongan khusus (Militer) atau orang-orang yang karena peraturan perundangan ditundukkan pada Hukum Pidana Militer akan memberikan efek jera dan sanksi yang tegas kepada anggota militer agar tidak semena-mena. Cara yang bisa digunakan adalah menggunakan UU ini, atau KUHPM tauprn KUHP; dengan kriteria:
- Jika menggunakan KUHP apabila tindak pidananya ada maka bisa dipakai dengan sanksi yang lebih berat yang telah diatur sebelumnya (ada tambahanya).
- Jika menggunakan KUHPM apabila tindak pidananya ada maka bisa dipakai dengan sanksi yang telah ada, karena sanksi dalam KUHPM diciptakan khusus bagi anggota militer.
- Jika dalam KUHP dan KUHPM belum ada maka bisa menggunakan tekhnik koneksitas atau penggabungan keduanya dengan catatan agar sanksi bisa membuat jera dan harus tegas.

NASRUL ARIFIN (E 1106156) says:
12/23/2009

Pendapat saya mengenai naskah akademik dalam perubahan UU No 31 tahun 1997 tentang peradilan militer adalah pada dasarrnya saya sangat setuju dengan perubahan tersebut, karena digunakan untuk menyempurnakan peraturan dalam acara peradilan militer, yang menurut saya telah mengandung asas-asas, sebagai berikut: pengayoman; kemanusian; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Yang paling saya suka adalah bagaimana penggunaan dalam prinsip koneksitas yang telah ada dalam perubahan regulasi khususnya point E. Acara pemeriksaan koneksitas Pasal 198. Dengan begitu sanksi yang diberikan bagi pelanggaran Hukum Pidana Militer memuat peraturan-peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Hukum Pidana Umum atau bagi golongan khusus (Militer) atau orang-orang yang karena peraturan perundangan ditundukkan pada Hukum Pidana Militer akan memberikan efek jera dan sanksi yang tegas kepada anggota militer agar tidak semena-mena. Cara yang bisa digunakan adalah menggunakan UU ini, atau KUHPM tauprn KUHP; dengan kriteria:
- Jika menggunakan KUHP apabila tindak pidananya ada maka bisa dipakai dengan sanksi yang lebih berat yang telah diatur sebelumnya (ada tambahanya).
- Jika menggunakan KUHPM apabila tindak pidananya ada maka bisa dipakai dengan sanksi yang telah ada, karena sanksi dalam KUHPM diciptakan khusus bagi anggota militer.
- Jika dalam KUHP dan KUHPM belum ada maka bisa menggunakan tekhnik koneksitas atau penggabungan keduanya dengan catatan agar sanksi bisa membuat jera dan harus tegas.

cah cute says:
12/23/2009

Pokoknya setuju banget

ardhiar satriawan says:
12/23/2009

hal ini menerangkan bahwa ada perubahan UU militer baru khususnya bagi TNI/POLRI mengenai HAM. dimana banyak pelanggaran pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI/POLRI luput dari jeratan hukum, makaperlu adanya perubahan perubahan yang mendukung dan tidak merugikan banyak pihak. tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang UU tentang peradilan militer akan lebih baik.

Stevanie Fernando says:
12/23/2009

Makalahnya bapak bagus banget pak. Saya setuju, yang penting adil buat semuanya.

digger hanirom (E 1106111) says:
12/29/2009

menurut pendapat saya sebagai mahasiswa saya setuju apabila diadakan perubahan UU NO. 31 / 1997 Tentang PERADILAN MILITER karena dengan adanya perubahan tersebut semoga dapat meningkatkan kualitas dari peradilan militer di Indonesia, selain itu guna mendukung untuk meningkatkan kualitas dari peradilan militer di indonesia, alangkah baiknya pemerintah menyusun Peraturan Pemerintah yang memperjelas dan membatasi kewenangan penyidik supaya tidak ada pengaruh dari kesatuan yang berlebihan terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Prajurit TNI maupun POLRI demi tegaknya keadilan.

digger hanirom (E 1106111) says:
12/29/2009

pendapat saya yang kedua yaitu harus ada pembatasan kewenangan yang dimiliki oleh Ankum dan Papera supaya prajurit yang melakukan tindak pidana tidak dilindungi oleh atasanya dari jeratan hukum dan kewenangan papera tidak lagi menutup perkara yang ada dan dalam perubahan ini harus ada pemberian sanksi yang tegas kepada anggota militer dan tidak berdasarkan jenjang kepangkatan pelaku tindak pidana supaya tidak terjadi diskrminasi dan menjunjung tinggi persamaan hak dimuka hukum karena semua orang mempunyai hak yang sama di muka hukum.
Terima Kasaih.

umar januardi (E1105144) says:
01/01/2010

Assalamualaikum Wr.Wb

Sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan saya untuk mengomentari makalah bapak sebagai tugas mata kuliah hukum acara pidana dan acara peradilan militer, sedikit saya akan mengomentari mengenai naskah akademik perubahan UU NO.31/1997 Tentang PERADILAN MILITER yang disusun oleh TIM INDONESIAN WORKING GROUP ON SECURITY SECTOR REFORM.
Sebagai salah satu upaya untuk memperbaharui dan memperbaiki tata hukum di Indonesia hal ini penting sekali demi terciptanya profesionalisme militer sebagai kekuatan dan alat pertahanan Negara. Militer merupakan orang terdidik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus. Institusi militer merupakan institusi yang peran dan posisinya khas dalam struktur kenegaraan. Sebagai tulang punggung pertahanan negara, institusi militer dituntut untuk dapat menjamin disiplin dan kesiapan prajuritnya dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara. Dalam prakteknya Hukum Pidana Militer dipisahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum material dan hukum acara pidana militer sebagai-mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formal. Terhadap setiap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum dengan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang dipersamakan dengan Prajurit TNI, maka berdasarkan ketentuan Hukum Pidana Militer harus diproses melalui Pengadilan Militer. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran.
Bahwa pelaksanaan peradilan militer dilaksanakan dari mulai penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan eksekusi berbeda dengan peradilan umum, tidak hanya secara teknis melainkan aparat penegak hukum yang ikut dalam proses penyelesaian perkara di lingkungan peradilan militer. Dengan Ankum, Polisi Militer dan Oditur sebagai penyidik, serta Oditur sebagai penuntut, dan Hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Militer. Tingkatan Peradilan dalam lingkup peradilan militer yakni Peradilan Militer, Peradilan Militer Tinggi, Peradilan Militer Utama dan berakhir pada Mahkamah Agung.
Beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan Peradilan Militer yang pertama faktor perundang-undangan. Adanya perbedaan asas keseimbangan antara kepentingan militer dengan kepentingan hukum sebagaimana kita ketahui bahwa kepentingan hukum antara lain berfungsi menjamin adanya kepastian hukum, yaitu adanya kepastian dalam hubungan-hubungan subyek hukum yang dijamin oleh ketentuan-ketentuan hukum, oleh karena itu tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang membatasi pelaksanaan peradilan militer,, yang kedua faktor penegak hukum yang kurang maksimal dalam melaksanakan tugas sesuai dengan semestinya dan kurang aktif dalam melaksanakan penegakan hukum di lingkungan militer. Kinerja aparat penegak hukum yang berada di dalam struktur organisasi TNI tidak bersifat sendiri. Keberhasilan kinerja mereka akan sangat tergantung dari kebijakan para Komandan sesuai fungsi dan kewenangannya yaitu sebagai Ankum dan atau Papera yang memberi pengaruh terhadap tindakan hukum atas bawahannya, dan yang ketiga faktor peningkatan kesadaran dan penegakan hukum bagi Prajurit TNI perlu dijadikan sebagai prioritas kebijakan dalam pembinaan personel TNI, karena kurangnya pemahaman hukum di kalangan Prajurit TNI merupakan salah satu penyebab terjadinya pelanggaran hukum di samping pengaruh-pengaruh lainnya baik yang bersifat internal maupun eksternal.
Untuk Pemerintah harus segera menyusun Peraturan Pemerintah yang memperjelas dan membatasi kewenangan Ankum, Polisi Militer, dan Oditur sebagai penyidik, agar tidak adanya pengaruh kesatuan yang berlebihan terhadap setiap pelanggaran oleh Prajurit TNI demi tegaknya keadilan. Perlu adanya perubahan mengenai peradilan militer untuk lebih menjelaskan mekanisme penangkapan, penahanan dan penyitaan terhadap hak-hak warga sipil sebagai tersangka atau terdakwa di lingkungan Peradilan Militer. Perlu adanya Amandemen Undang-undang mengenai peradilan militer yang lebih berpihak pada keadilan dan terciptanya kepercayaan terhadap penanganan hukum di lingkungan militer.

umar januardi (E1105144) says:
01/01/2010

Assalamualaikum Wr.Wb

Sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan saya untuk mengomentari makalah bapak sebagai tugas mata kuliah hukum acara pidana dan acara peradilan militer, sedikit saya akan mengomentari mengenai naskah akademik perubahan UU NO.31/1997 Tentang PERADILAN MILITER yang disusun oleh TIM INDONESIAN WORKING GROUP ON SECURITY SECTOR REFORM.
Sebagai salah satu upaya untuk memperbaharui dan memperbaiki tata hukum di Indonesia hal ini penting sekali demi terciptanya profesionalisme militer sebagai kekuatan dan alat pertahanan Negara. Militer merupakan orang terdidik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus. Institusi militer merupakan institusi yang peran dan posisinya khas dalam struktur kenegaraan. Sebagai tulang punggung pertahanan negara, institusi militer dituntut untuk dapat menjamin disiplin dan kesiapan prajuritnya dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara. Dalam prakteknya Hukum Pidana Militer dipisahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum material dan hukum acara pidana militer sebagai-mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formal. Terhadap setiap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum dengan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang dipersamakan dengan Prajurit TNI, maka berdasarkan ketentuan Hukum Pidana Militer harus diproses melalui Pengadilan Militer. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran.
Bahwa pelaksanaan peradilan militer dilaksanakan dari mulai penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan eksekusi berbeda dengan peradilan umum, tidak hanya secara teknis melainkan aparat penegak hukum yang ikut dalam proses penyelesaian perkara di lingkungan peradilan militer. Dengan Ankum, Polisi Militer dan Oditur sebagai penyidik, serta Oditur sebagai penuntut, dan Hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Militer. Tingkatan Peradilan dalam lingkup peradilan militer yakni Peradilan Militer, Peradilan Militer Tinggi, Peradilan Militer Utama dan berakhir pada Mahkamah Agung.
Beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan Peradilan Militer yang pertama faktor perundang-undangan. Adanya perbedaan asas keseimbangan antara kepentingan militer dengan kepentingan hukum sebagaimana kita ketahui bahwa kepentingan hukum antara lain berfungsi menjamin adanya kepastian hukum, yaitu adanya kepastian dalam hubungan-hubungan subyek hukum yang dijamin oleh ketentuan-ketentuan hukum, oleh karena itu tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang membatasi pelaksanaan peradilan militer,, yang kedua faktor penegak hukum yang kurang maksimal dalam melaksanakan tugas sesuai dengan semestinya dan kurang aktif dalam melaksanakan penegakan hukum di lingkungan militer. Kinerja aparat penegak hukum yang berada di dalam struktur organisasi TNI tidak bersifat sendiri. Keberhasilan kinerja mereka akan sangat tergantung dari kebijakan para Komandan sesuai fungsi dan kewenangannya yaitu sebagai Ankum dan atau Papera yang memberi pengaruh terhadap tindakan hukum atas bawahannya, dan yang ketiga faktor peningkatan kesadaran dan penegakan hukum bagi Prajurit TNI perlu dijadikan sebagai prioritas kebijakan dalam pembinaan personel TNI, karena kurangnya pemahaman hukum di kalangan Prajurit TNI merupakan salah satu penyebab terjadinya pelanggaran hukum di samping pengaruh-pengaruh lainnya baik yang bersifat internal maupun eksternal.
Untuk Pemerintah harus segera menyusun Peraturan Pemerintah yang memperjelas dan membatasi kewenangan Ankum, Polisi Militer, dan Oditur sebagai penyidik, agar tidak adanya pengaruh kesatuan yang berlebihan terhadap setiap pelanggaran oleh Prajurit TNI demi tegaknya keadilan. Perlu adanya perubahan mengenai peradilan militer untuk lebih menjelaskan mekanisme penangkapan, penahanan dan penyitaan terhadap hak-hak warga sipil sebagai tersangka atau terdakwa di lingkungan Peradilan Militer. Perlu adanya Amandemen Undang-undang mengenai peradilan militer yang lebih berpihak pada keadilan dan terciptanya kepercayaan terhadap penanganan hukum di lingkungan militer.

UMAR JANUARDI E1105144

aditya aji gautama( E 1105031) says:
01/04/2010

Dengan adanya perubahan perubahan peraturan militer untuk menggantikan UU No.31 tahun 1997. sebaiknya sudah tidak ada lagi peng’kastaan’ dalam penyelesaian peradilan terhadap prajurit yang melekakukan suatu kesalahan..Sistem peradilan militer masih tidak berdasar pada pola kekuasaan kehakiman yang berbasis pada supremasi sipil. Ada keharusan perubahan pada peradilan militer tunduk pada supremasi sipil, termasuk didalamnya otoritas peradilan sipil, baik di tingkat pertama atau di tingkat kasasi.

andra armika happyanto says:
01/04/2010

dalam hal ini saya memberikan masukan tentang penegakan hukum militer yang mana masih ditutup2i atau tidak terbuka pada saat proses acara peradilan berlangsung. Yang sy ketahui biasanya entah itu oknum polri atau tni hanya diberikan sanksi yg minim itupun hanya dari pihak pemberi sanksi dari korp’nya. mungkin sanksi yg plg dirasakan apabila kepala korp’nya yg mana brtanggung jawab atas kompinya dipindah atau desersi. saya mngharapkan apabila terdapat acara peradilan militer haruslah terbuka dan tidak ditutup2i sbg mana mestinya peradilan umum lainnya. walaopun sanksi militer hrs tetap di tegakkan, kritik saya terhadap dunia militer (polri n tni) bila mana terdapat ksalahan d oknum tsb jnganlah ditutup2i krn mreka sbg oknum yg dihormati oleh masy oleh krn’nya utk mereka “janganlah” brtindak semena-mena diteritorial indonesia….

Bersatulah Indonesia!!!! Hapuskan Penindasan!!!

Pradika galih saputro E1106037 says:
01/06/2010

Undang-Undang Peradilan Militer (UU No 31/1997) sudah tidak sesuai dengan perubahan organisasi ABRI menjadi TNI dan dipisahkannya TNI dengan Polri, dan desakan ditundukannya TNI ke pengadilan umum terkait tindak pidana umum dalam pelaksanaan prisip equality before the law mungkin jadi penghambat revisi undang-undang tersebut, Malaysia menerapkan undang-undang terhadap militer yang melakukan tindak pidana diluar hukum pidana militer ke pengadilan umum dan ternyata berjalan lancar, mengapa militer Indonesia sepertinya alergi (atau takut) bila ditundukan ke pengadilan umum?

api nugroho setyo putro says:
01/12/2010

perubahan undang-undang itu perlu ketika undang-undang yang lama kiranya tidak sesuai lagi dg keadaan yang terjadi saat ini.
menengok undang undang no 31/1997 tentang peradilan militer
saya rasa perlu adanya perubahan. dan menengok naskah akademik di atas cukup baik mengulas permasalahan dalam tubuh militer.
tinggal bagai mana organ2 di dalamnya menjalankan peran masing2.

Damar Bayukesumo, E 1106105 says:
01/14/2010

Menurut saya tentang perubahan UU NO. 31 / 1997 Tentang PERADILAN MILITER yang disusun oleh INDONESIAN WORKING GROUP ON SECURITY SECTOR REFORM harus mempertimbangkan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pasalnya, jika draft tersebut tidak mempertimbangkan UU Pengadilan HAM, Indonesia dapat dicurigai tidak mau menyesuaikan diri dengan standar internasional.
Selain itu, revisi terhadap UU Peradilan Militer itu tetap harus mengacu pada ketetapan MPR nomor 6 dan 7 tahun 2000 yang menyatakan kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana umum, maka TNI maupun polri harus tunduk pada peradilan sipil.
Ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan Peradilan Militer yang pertama faktor perundang-undangan. Adanya perbedaan asas keseimbangan antara kepentingan militer dengan kepentingan hukum sebagaimana kita ketahui bahwa kepentingan hukum antara lain berfungsi menjamin adanya kepastian hukum, yaitu adanya kepastian dalam hubungan-hubungan subyek hukum yang dijamin oleh ketentuan-ketentuan hukum, oleh karena itu tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang membatasi pelaksanaan peradilan militer, yang kedua faktor penegak hukum yang kurang maksimal dalam melaksanakan tugas sesuai dengan semestinya dan kurang aktif dalam melaksanakan penegakan hukum di lingkungan militer. Kinerja aparat penegak hukum yang berada di dalam struktur organisasi TNI tidak bersifat sendiri. Keberhasilan kinerja mereka akan sangat tergantung dari kebijakan para Komandan sesuai fungsi dan kewenangannya yaitu sebagai Ankum dan atau Papera yang memberi pengaruh terhadap tindakan hukum atas bawahannya, dan yang ketiga faktor peningkatan kesadaran dan penegakan hukum bagi Prajurit TNI perlu dijadikan sebagai prioritas kebijakan dalam pembinaan personel TNI, karena kurangnya pemahaman hukum di kalangan Prajurit TNI merupakan salah satu penyebab terjadinya pelanggaran hukum di samping pengaruh-pengaruh lainnya baik yang bersifat internal maupun eksternal.
Selain itu, pengadilan koneksitas tidak perlu diterapkan lagi. Kalaupun pengadilan koneksitas diterapkan, hal itu haruslah melalui suatu kendali langsung di bawah MA. Hal ini penting agar Panglima TNI tidak menyodorkan hakim militer. Agar hal itu bisa di bawah kendali, MA haruslah melakukan seleksi atau penunjukan hakim-hakim yang akan menangani kasus di pengadilan koneksitas. Seperti hakim karir atau hakim ad hoc sekarang, bukan ditunjuk oleh Panglima TNI.
Pemerintah harus segera menyusun Peraturan Pemerintah yang memperjelas dan membatasi kewenangan Ankum, Polisi Militer, dan Oditur sebagai penyidik, agar tidak adanya pengaruh kesatuan yang berlebihan terhadap setiap pelanggaran oleh Prajurit TNI demi tegaknya keadilan. Perlu adanya perubahan mengenai peradilan militer untuk lebih menjelaskan mekanisme penangkapan, penahanan dan penyitaan terhadap hak-hak warga sipil sebagai tersangka atau terdakwa di lingkungan Peradilan Militer. Perlu adanya Amandemen Undang-undang mengenai peradilan militer yang lebih berpihak pada keadilan dan terciptanya kepercayaan terhadap penanganan hukum di lingkungan militer.

Rindang Garuda Dewani(E1105124) says:
01/14/2010

Assalamualaikum Wr.Wb

Sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan mengomentari makalah bapak sebagai tugas mata kuliah hukum acara pidana dan acara peradilan militer, sedikit saya akan mengomentari mengenai naskah akademik perubahan UU NO.31/1997 Tentang PERADILAN MILITER yang disusun oleh TIM INDONESIAN WORKING GROUP ON SECURITY SECTOR REFORM. Sebagai salah satu upaya untuk menegmbangkan dan ,menyempurnakan tata hukum di Indoneisia hal ini penting sekali demi terciptanya profesionalisme tentara sebagai kekuatan dan alat pertahanan Negara.
Dalam makalah diatas saya lebih mengomentari untuk perubahan regulasi pada huruf H, yang menyatakan “Menghapus penempatan prajurit TNI sebagai hakim di Mahkamah Agung”, menurut hemat saya hal ini akan menciptakan diskriminasi terhadap sebagian orang, dalam hal pemilihan Hakim Agung sudah ada prosedurnya, dan itu merupakan kewenagan Komisi Yudisial. Maka dari itu perlu adanya telaah lebih lanjut mengenai pernyataan tersebut.

umar januardi (E1105144) says:
01/14/2010

Assalamualaikum Wr.Wb

Sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan saya untuk mengomentari makalah bapak sebagai tugas mata kuliah hukum acara pidana dan acara peradilan militer, sedikit saya akan mengomentari mengenai naskah akademik perubahan UU NO.31/1997 Tentang PERADILAN MILITER yang disusun oleh TIM INDONESIAN WORKING GROUP ON SECURITY SECTOR REFORM.
Sebagai salah satu upaya untuk memperbaharui dan memperbaiki tata hukum di Indonesia hal ini penting sekali demi terciptanya profesionalisme militer sebagai kekuatan dan alat pertahanan Negara. Militer merupakan orang terdidik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus. Institusi militer merupakan institusi yang peran dan posisinya khas dalam struktur kenegaraan. Sebagai tulang punggung pertahanan negara, institusi militer dituntut untuk dapat menjamin disiplin dan kesiapan prajuritnya dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara. Dalam prakteknya Hukum Pidana Militer dipisahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum material dan hukum acara pidana militer sebagai-mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formal. Terhadap setiap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum dengan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang dipersamakan dengan Prajurit TNI, maka berdasarkan ketentuan Hukum Pidana Militer harus diproses melalui Pengadilan Militer. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran.
Bahwa pelaksanaan peradilan militer dilaksanakan dari mulai penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan eksekusi berbeda dengan peradilan umum, tidak hanya secara teknis melainkan aparat penegak hukum yang ikut dalam proses penyelesaian perkara di lingkungan peradilan militer. Dengan Ankum, Polisi Militer dan Oditur sebagai penyidik, serta Oditur sebagai penuntut, dan Hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Militer. Tingkatan Peradilan dalam lingkup peradilan militer yakni Peradilan Militer, Peradilan Militer Tinggi, Peradilan Militer Utama dan berakhir pada Mahkamah Agung.
Beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan Peradilan Militer yang pertama faktor perundang-undangan. Adanya perbedaan asas keseimbangan antara kepentingan militer dengan kepentingan hukum sebagaimana kita ketahui bahwa kepentingan hukum antara lain berfungsi menjamin adanya kepastian hukum, yaitu adanya kepastian dalam hubungan-hubungan subyek hukum yang dijamin oleh ketentuan-ketentuan hukum, oleh karena itu tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang membatasi pelaksanaan peradilan militer,, yang kedua faktor penegak hukum yang kurang maksimal dalam melaksanakan tugas sesuai dengan semestinya dan kurang aktif dalam melaksanakan penegakan hukum di lingkungan militer. Kinerja aparat penegak hukum yang berada di dalam struktur organisasi TNI tidak bersifat sendiri. Keberhasilan kinerja mereka akan sangat tergantung dari kebijakan para Komandan sesuai fungsi dan kewenangannya yaitu sebagai Ankum dan atau Papera yang memberi pengaruh terhadap tindakan hukum atas bawahannya, dan yang ketiga faktor peningkatan kesadaran dan penegakan hukum bagi Prajurit TNI perlu dijadikan sebagai prioritas kebijakan dalam pembinaan personel TNI, karena kurangnya pemahaman hukum di kalangan Prajurit TNI merupakan salah satu penyebab terjadinya pelanggaran hukum di samping pengaruh-pengaruh lainnya baik yang bersifat internal maupun eksternal.
Pemerintah harus segera menyusun Peraturan Pemerintah yang memperjelas dan membatasi kewenangan Ankum, Polisi Militer, dan Oditur sebagai penyidik, agar tidak adanya pengaruh kesatuan yang berlebihan terhadap setiap pelanggaran oleh Prajurit TNI demi tegaknya keadilan. Perlu adanya perubahan mengenai peradilan militer untuk lebih menjelaskan mekanisme penangkapan, penahanan dan penyitaan terhadap hak-hak warga sipil sebagai tersangka atau terdakwa di lingkungan Peradilan Militer. Perlu adanya Amandemen Undang-undang mengenai peradilan militer yang lebih berpihak pada keadilan dan terciptanya kepercayaan terhadap penanganan hukum di lingkungan militer.

pksdgqxdbqc says:
02/10/2010

CLW8Xt kdywgfbmnovr, [url=http://iibwfievucyv.com/]iibwfievucyv[/url], [link=http://octngwfynnkh.com/]octngwfynnkh[/link], http://dnuwouwerxeb.com/

pror hukum says:
06/09/2010

Pro Justitia

plbnrolkzpf says:
06/24/2010

tM4uG5 ainjpjpshrct, [url=http://rrypztgjhwya.com/]rrypztgjhwya[/url], [link=http://zkampnnrhnja.com/]zkampnnrhnja[/link], http://dksojnrfjzkj.com/

surya dharma p bakara says:
10/19/2010

menarik Pak, makalah nya
teoritis namun kental dengan kajian realitas positivis yg relevan terhadap kebutuhan reformasi khususnya acara pidana militer! Pro Justitia! mari bersama bersama berbuat kebaikkan bagi sesama!wslm

lgzuqlfn says:
12/06/2010

sGn27p xqynmezcxvkd, [url=http://snnpddaoqzor.com/]snnpddaoqzor[/url], [link=http://fdqpucvbbxrn.com/]fdqpucvbbxrn[/link], http://ozyrjydywayt.com/

eybdytxwzwh says:
01/08/2011

R5H3VF yrndkurrukxy, [url=http://oopstsnkiskg.com/]oopstsnkiskg[/url], [link=http://nvrbflggiygp.com/]nvrbflggiygp[/link], http://ahmpadlgxqnq.com/

anastasius andrew says:
06/06/2011

makasih banyak ya pak atas makalah dan penjelasannya,akhirnya tugas hukum militer saya terselesaikan
hahahaha

line feed payday loans says:
06/24/2012

I’m impressed, I must say. Seldom do I encounter a blog that’s
equally educative and engaging, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The problem is something not enough folks are speaking intelligently about. I’m very happy that I came across this in my hunt for something concerning this. payday loans

do paid surveys online says:
11/07/2012

I do accept as true with all the concepts you
have introduced in your post. They’re really convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are very quick for newbies. May you please lengthen them a little from subsequent time? Thank you for the post.

seo tools says:
11/08/2012

Wonderful site. A lot of useful information here. I am sending it to several friends ans additionally sharing in delicious. And naturally, thank you in your sweat!
seo tools http://www.gscraper.com/
seo tools

best stocks says:
11/15/2012

Features: Jim Cramer and 20+ stager embankment chance gurus.

Get attain to portfolios, neckcloth ratings, concrete adjust prices
for recorded companies are making contracts with an period of play the retiring time
period has without precariousness been the regulation time period
amount of money limits. solon Keogh create mentally A Promotions Inc Plasmatech Inc Plastinum chemical compound Tech Platina vigor sort Inc 10 10 8.
46 +0.01 +0.12% 34,584 386.25 Mil NA NA 15.17% colorless Neutral A
B C 17 VRTS Virtus Investment Partners Inc 10 10 34.
55 0.17 0.49% 5.73 Mil 51.26 Bil 3.10 NA NA NA 13.74% colorless
Out of financial obligation Issued subordinate FDIC create mentally Microsoft Reinvents Smartphone individual
content Brisbane, CA 10/31/2012 superior package orchestrate San churchman,
CA 10/26/2012 specialist soul go through Brisbane, CA 10/31/2012 undergraduate code organise
San pontiff, CA 10/25/2012 look at all top rated family tree in a readable
vogue you can collection in impartial over $1 a deal.
Seems an 8 K storage on Gregorian calendar month 3, 2012, 9:15 A.
M. oriental framing End blended And lodging As UNCH
Becomes The measure appear for a inert to empiricism public knowledge weekday.
assorted collection firms futures for October 10 Least provide high-octane Cars to Own 5 majuscule framing to Buy Now 12/30/2010 7:01:29 AM gladiator Navellier See also:
institution info shop Headlines commercialize feed TheStreet.
com soft touch.com handle reasoning expert explore leader criticism line of descent
denote Competitors outfit Consultant acquire similitude religious leader investigating one-year informing historic Quotes
animal communication Transcripts plant life composition financial gain commercial instrument news Headlines
about MET framework to Buy framing to be bonus frame advance status
calculating machine redemptive material resource says: Gregorian calendar month 25, 2009 at 1:59 am
For me personally, I own USG and testament not regularise in
continent as one of the terminal time period.

lv bags says:
11/19/2012

This would be the proper weblog for everybody who wishes to have a look at this subject. You recognize an excellent deal its almost challenging to argue with you (not too I really would wantaHa). You really put the latest spin on a subject thats been written about for decades. Wonderful stuff, just superb!
lv bags http://www.squidoo.com/louis-vuitton14
lv bags

aaa replica says:
12/02/2012

a good deal lately with my father so hopefully this will get him to see my point of view. Fingers crossed! mortgage banker new york
aaa replica http://esreb182.skyrock.com/3127346415-Louis-vuitton-live-music-tend-to-be-kickin-all-mid-Day-in-vanilla-furs.html
aaa replica

Write a Comment