Muhammad Rustamaji | Sopo Nandur Bakal Ngunduh, Sopo Temen Bakal Tinemu

Makalah Diskusi Hukum Pidana dan Acara Peradilan Militer

APLIKASI E-LEARNING

HUKUM PIDANA DAN ACARA PERADILAN MILITER

Bagi seluruh Mahasiswa Mata Kuliah Hukum Acara Pidana & Acara Peradilan Militer (Kelas B Nonreguler) wajib memeberikan komentar terhadap wacana perubahan Hukum Acara Peradilan Militer sebagaimana dipaparkan dalam Naskah Akademik. Tugas anda adalah memberikan tanggapan terhadap naskah akademik yang sudah disusun Tim INDONESIAN WORKING GROUP ON SECURITY SECTOR REFORM berikut ini.

NASKAH AKADEMIK

PERUBAHAN

UU NO. 31 / 1997 Tentang PERADILAN MILITER

DISUSUN OLEH

INDONESIAN WORKING GROUP ON SECURITY SECTOR REFORM

Difasilitasi oleh ProPatria

Jakarta , 8 – 10 September 2002

NASKAH AKADEMIK

Perubahan

UU NO. 31 / 1997 Tentang Peradilan Militer

I. Pendahuluan

Pengembangan dan penyempurnaan sistem hukum merupakan salah satu aspek penting bagi upaya pengembangan profesionalisme tentara sebagai kekuatan dan alat pertahanan negara. Dalam konteks tersebut penataan sistem peradilan militer merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari reformasi militer dan sector pertahanan.

Penataan tersebut harus mencerminkan prinsip prinsip antara lain: (a) equality before the law bagi subyek hukumnya; (b) independensi peradilan; (c) imparsialitas; (d) fair mechanism ; dan (e) political accountability .

Sistem peradilan harus tunduk kepada kekuasaan kehakiman (judicial powers) yang berbasis pada prinsip supremasi sipil.

Persoalan mendasar yang menjadi perhatian bagi perubahan UU no.31/1997 tentang Peradilan Militer antara lain: (a) kompetensi peradilan militer dan peradilan umum; (b) proses peradilan; (c) subyek hukum; (d) aparat penegak hukum; dan (e) restrukturisasi lembaga lembaga yang terkait dalam proses peradilan militer. Perubahan pada persoalan tersebut dilakukan untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif.

II. Dasar Hukum

Amandemen UUD 1945 Pasal 30 ayat (2), (3) dan (4) pada intinya menempatkan

fungsi pertahanan dan keamanan pada institusi yang berbeda. Amandemen ini merumuskan kembali kewenangan TNI dan POLRI.

Sebagai konsekuensinya, Ketetapan No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan No. VII/MPR/2000 secara eksplisit memisahkan POLRI dari angkatan bersenjata (TNI), sekaligus menundukkan prajurit TNI dan anggota POLRI kepada hukum dan prosedur peradilan pidana umum.

Kedua Ketetapan MPR tersebut, serta UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia dan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia, mengharuskan pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana untuk prajurit TNI dan anggota POLRI.1 Hal ini berarti ada keharusan untuk mengubah UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengatur tentang kewenangan pengadilan umum mengadili tindak kejahatan luar biasa/ pelanggaran berat HAM

(extraordinary crimes) yang dilakukan oleh prajurit di peradilan umum.

III. Permasalahan

A. Susunan dan kekuasaan peradilan

Tentang kewenangan peradilan:

1. Kewenangan peradilan pidana bagi prajurit militer bersifat arbitrer, yaitu disandarkan pada status pelaku sebagai militer dan ditentukan secara sepihak oleh militer.

2. UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer terdapat peng”kasta”an jenjang peradilan atas dasar tinggi rendahnya pangkat prajurit yang dijadikan sebagai terdakwa, oditur, hakim, dan panitera. Hal ini tampak misalnya ketika Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama terhadap terdakwa prajurit dengan pangkat kapten ke bawah, maka dengan oditur paling rendah berpangkat Kapten dan hakim paling rendah berpangkat Kapten. Pengadilan Militer Tinggi yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama terhadap terdakwa prajurit dengan pangkat mayor ke atas, maka dengan oditur paling rendah beroangkat Letnan Kolonel, dan hakim paling rendah berpangkat Letnan Kolonel. Mengapa harus dibedakan pengadilan yang akan memeriksa dan memutus misal untuk tindakan pelanggaran terhadap ketentuan (pasal) yang sama, sementara terdakwanya berbeda pangkatnya?

3. Model administrasi peradilan militer yang eksklusif, baik dalam peradilan pidana militer maupun peradilan tata usaha militer.

4. Kewenangan institusi militer (Papera) untuk menentukan proses peradilan termasuk untuk menentukan kewenangan peradilan yang menangani masalah pidana umum yang dilakukan oleh militer.

5. Kewenangan institusi militer (Ankum) untuk mengambil keputusan penghukuman terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana tanpa proses peradilan. Seharusnya lingkup wewenang ANKUM dibatasi pada pelanggaran disiplin militer.

6. Tidak adanya pembatasan status keprajuritan yang berakibat terhadap perluasan kewenangan mengadili mantan militer.

B. Susunan dan kekuasaan oditurat

Institusi oditurat militer sebagai lembaga penuntutan dalam peradilan militer tidak independen karena berada langsung di bawah struktur komando Panglima TNI. Fungsi penuntutan oleh oditur militer subordinatif terhadap kebijakan Panglima sebagai atasan.

Institusi oditurat militer dibatasi oleh kewenangan yang dimiliki pejabat administrasi militer yang bertindak sebagai Papera. Hal ini berakibat lembaga penuntutan pidana di kalangan militer menjadi alat kelengkapan pejabat administrasi militer.

Tidak adanya aturan yang memberikan pembatasan terhadap kewenangan Papera dalam menjalankan kewenangannya untuk tidak/atau menunda pelimpahan perkara.

C. Hukum Acara Pidana Militer

1. Hukum Acara Pidana Militer yang diatur dalam UU No.31/1997 tentang Peradilan Militer mempertahankan persoalan impunity (crime without punishment is crime itself). Seharusnya hukum harus menjamin Hak asasi manusia (HAM), karenanya hukum tidak boleh digunakan untuk menghalangi perlindungan HAM.

2. Polisi Militer sebagai lembaga penyelidik tidak memiliki independensi dari struktur militer.

3. Tindakan PM sebagai penyelidik dan penyidik besifat komplementer terhadap kewenangan komando Kewenangan menentukan penuntutan Kewenangan bertindak sebagai Penuntut Umum

4. Tidak adanya fungsi penyelidikan dalam mekanisme penindakan hokum atas adanya dugaan tindak pidana oleh prajurit. Fungsi ini diambil alih oleh pejabat administrasi militer.

5. Pengambilalihan fungsi penyidik oleh pejabat administratif militer (Papera).

6. Pengadilan Umum yang mengadili kasus koneksitas tidak dapat berfungsi kecuali memperoleh persetujuan Papera untuk mengajukan prajurit yang melakukan tindak pidana ke peradilan umum.

7. Pengadilan umum yang mengadili kasus koneksitas tidak dapat memulai proses penyidikan dan penuntutan kecuali Menteri Pertahanan menyetujui dibentuknya tim koneksitas (penyidik maupun penuntutan).

8. Pemeriksaan tingkat kasasi pasal 231. Sistem peradilan militer masih tidak berdasar pada pola kekuasaan kehakiman yang berbasis pada supremasi sipil. Ada keharusan perubahan pada peradilan militer tunduk pada supremasi sipil, termasuk didalamnya otoritas peradilan sipil, baik di tingkat pertama dan/atau di tingkat kasasi (civil review ).

C. Hukum Acara Tata Usaha Militer

Keberadaan Hukum Acara Tata Usaha Militer menciptakan dualisme peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sehingga bertentangan dengan prinsip prinsip transparansi dan efisiensi administrasi negara.

IV. Perubahan Regulasi

A. Perlu adanya pemisahan secara tegas kewenangan peradilan berdasarkan pada jenis kejahatan, subyek pelaku, motif, lokasi dan akibat.

B. Peradilan militer hanya memiliki kewenangan atas tindak pidana militer yang dilakukan oleh Prajurit TNI yang melanggar ketentuan hukum pidana militer.

C. Pengadilan umum memiliki kewenangan mengadili tindak pidana yang dilakukan prajurit militer yang melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana umum.

D. Dalam hal seseorang melakukan tindak pidana umum dan sekaligus di dalamnya terdapat tindak pidana militer, maka menjadi tindakan ini menjadi kewenangan peradilan umum melalui mekanisme koneksitas.

E. Acara pemeriksaan koneksitas Pasal 198

1. Apabila terjadi tindak pidana yang meliputi tindak pidana militer dan umum yang dilakukan oleh prajurit maka kasus tersebut menjadi kewenangan peradilan umum.

2. Tahap penyidikan dan penuntutan dalam peradilan umum dilakukan oleh tim koneksitas untuk kasus tindak pidana militer dan umum secara bersamaan.

3. Kejaksaan Agung memiliki kewenangan membentuk tim koneksitas.

4. Tindak pidana umum yang dilakukan oleh militer berlaku ketentuan penyelidikan dan penyidikan di dalam KUHAP.

5. Fungsi PM terbatas hanya pada tindakan penyidikan atas tindak pidana militer.

6. Pelibatan PM dalam pengusutan tindakan pidana umum yang dilakukan oleh prajurit dilakukan apabila polisi memerlukan upaya paksa.

7. PM berada di bawah Departemen Pertahanan dan terdiri dari ketiga angkatan (AD,AL,AU). Hal ini akan mengurangi pengaruh kewenangan tingkat komando (chain of command ).

F. Institusi Oditur Militer yang menjalankan fungsi penuntutan tindak pidana militer sebaiknya berada pada Kejaksaan Agung dan diubah namanya menjadi jaksa penuntut militer.

G. Peradilan militer harus membuka peluang mekanisme habeas corpus . Habeas corpus tidak berlaku terhadap tindakan komandan dalam situasi pertempuran (battle ) misalnya: penahanan sementara, mengamankan bukti, dan lain lain, dan memiliki mekanisme akuntabilitas setelahnya.

H. Menghapus penempatan prajurit TNI sebagai hakim di Mahkamah Agung.

V. Manajemen Transisi & Penutup :

A. Menetapkan prajurit TNI dalam 2 yurisdiksi peradilan. Hal ini akan membawa implikasi pada penegasan kembali tentang pengaturan tindak pidana yang sama dalam KUHPM dan KUHP.

B. Pengurangan kewenangan Ankum dan Papera.

C. Memindahkan PM dari kewenangan Mabes TNI ke Dephan. Hal ini akan membawa implikasi pada restrukturisasi Mabes TNI dan DepHan.

D. Memindahkan kewenangan fungsional penuntutan Oditur Militer ke Kejaksaan Agung. Hal ini akan membawa implikasi untuk melakujkan restrukturisasi Kejaksaan Agung.

E. Kewenangan Kejaksaan Agung membentuk tim koneksitas.

F. Kompetensi Peradilan Militer tidak berdasarkan jenjang kepangkatan pelaku dan aparat penegak hukumnya. Hal ini akan mengharuskan aparat penegak hukum untuk lebih menguasai masalah secara luas dan kompleks dari sebelumnya.

G. Mekanisme habeas corpus .

H. Revisi perundang-undangan terkait (UU kekuasaan kehakiman, MA, kejaksaan, KUHAP, KUHPM, KUHP, dll.)

Crowne Plaza Hotel, 8 – 10 September 2002

Tim Penyusun: Munir S.H, Rachland Nashidik, Fajrul Falaakh MA, Dr. Rudy Satriyo

Dr. Kusnanto Anggoro, Dr. Edy Prasetyono, Dr. Rizal Sukma, Riefqi Muna MDefStu.

Tim Fasilitasi: T.Hari Prihatono, Alexandra Retno Wulan, Dwi Wahyuni, Silvia Juliana

Malau, Herri Achya Suryadikatma, Endra Hermawan, Liza Feradiani, AA.Rahmat,

Unang Rochman.

Back to Top

Comment Pages

There are 76 Comments to "Makalah Diskusi Hukum Pidana dan Acara Peradilan Militer"

  • hal ini menerangkan bahwa ada perubahan UU militer baru khususnya bagi TNI/POLRI mengenai HAM. dimana banyak pelanggaran pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI/POLRI luput dari jeratan hukum, makaperlu adanya perubahan perubahan yang mendukung dan tidak merugikan banyak pihak. tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang UU tentang peradilan militer akan lebih baik.

  • Stevanie Fernando says:

    Makalahnya bapak bagus banget pak. Saya setuju, yang penting adil buat semuanya.

  • digger hanirom (E 1106111) says:

    menurut pendapat saya sebagai mahasiswa saya setuju apabila diadakan perubahan UU NO. 31 / 1997 Tentang PERADILAN MILITER karena dengan adanya perubahan tersebut semoga dapat meningkatkan kualitas dari peradilan militer di Indonesia, selain itu guna mendukung untuk meningkatkan kualitas dari peradilan militer di indonesia, alangkah baiknya pemerintah menyusun Peraturan Pemerintah yang memperjelas dan membatasi kewenangan penyidik supaya tidak ada pengaruh dari kesatuan yang berlebihan terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Prajurit TNI maupun POLRI demi tegaknya keadilan.

  • digger hanirom (E 1106111) says:

    pendapat saya yang kedua yaitu harus ada pembatasan kewenangan yang dimiliki oleh Ankum dan Papera supaya prajurit yang melakukan tindak pidana tidak dilindungi oleh atasanya dari jeratan hukum dan kewenangan papera tidak lagi menutup perkara yang ada dan dalam perubahan ini harus ada pemberian sanksi yang tegas kepada anggota militer dan tidak berdasarkan jenjang kepangkatan pelaku tindak pidana supaya tidak terjadi diskrminasi dan menjunjung tinggi persamaan hak dimuka hukum karena semua orang mempunyai hak yang sama di muka hukum.
    Terima Kasaih.

  • umar januardi (E1105144) says:

    Assalamualaikum Wr.Wb

    Sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan saya untuk mengomentari makalah bapak sebagai tugas mata kuliah hukum acara pidana dan acara peradilan militer, sedikit saya akan mengomentari mengenai naskah akademik perubahan UU NO.31/1997 Tentang PERADILAN MILITER yang disusun oleh TIM INDONESIAN WORKING GROUP ON SECURITY SECTOR REFORM.
    Sebagai salah satu upaya untuk memperbaharui dan memperbaiki tata hukum di Indonesia hal ini penting sekali demi terciptanya profesionalisme militer sebagai kekuatan dan alat pertahanan Negara. Militer merupakan orang terdidik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus. Institusi militer merupakan institusi yang peran dan posisinya khas dalam struktur kenegaraan. Sebagai tulang punggung pertahanan negara, institusi militer dituntut untuk dapat menjamin disiplin dan kesiapan prajuritnya dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara. Dalam prakteknya Hukum Pidana Militer dipisahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum material dan hukum acara pidana militer sebagai-mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formal. Terhadap setiap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum dengan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang dipersamakan dengan Prajurit TNI, maka berdasarkan ketentuan Hukum Pidana Militer harus diproses melalui Pengadilan Militer. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran.
    Bahwa pelaksanaan peradilan militer dilaksanakan dari mulai penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan eksekusi berbeda dengan peradilan umum, tidak hanya secara teknis melainkan aparat penegak hukum yang ikut dalam proses penyelesaian perkara di lingkungan peradilan militer. Dengan Ankum, Polisi Militer dan Oditur sebagai penyidik, serta Oditur sebagai penuntut, dan Hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Militer. Tingkatan Peradilan dalam lingkup peradilan militer yakni Peradilan Militer, Peradilan Militer Tinggi, Peradilan Militer Utama dan berakhir pada Mahkamah Agung.
    Beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan Peradilan Militer yang pertama faktor perundang-undangan. Adanya perbedaan asas keseimbangan antara kepentingan militer dengan kepentingan hukum sebagaimana kita ketahui bahwa kepentingan hukum antara lain berfungsi menjamin adanya kepastian hukum, yaitu adanya kepastian dalam hubungan-hubungan subyek hukum yang dijamin oleh ketentuan-ketentuan hukum, oleh karena itu tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang membatasi pelaksanaan peradilan militer,, yang kedua faktor penegak hukum yang kurang maksimal dalam melaksanakan tugas sesuai dengan semestinya dan kurang aktif dalam melaksanakan penegakan hukum di lingkungan militer. Kinerja aparat penegak hukum yang berada di dalam struktur organisasi TNI tidak bersifat sendiri. Keberhasilan kinerja mereka akan sangat tergantung dari kebijakan para Komandan sesuai fungsi dan kewenangannya yaitu sebagai Ankum dan atau Papera yang memberi pengaruh terhadap tindakan hukum atas bawahannya, dan yang ketiga faktor peningkatan kesadaran dan penegakan hukum bagi Prajurit TNI perlu dijadikan sebagai prioritas kebijakan dalam pembinaan personel TNI, karena kurangnya pemahaman hukum di kalangan Prajurit TNI merupakan salah satu penyebab terjadinya pelanggaran hukum di samping pengaruh-pengaruh lainnya baik yang bersifat internal maupun eksternal.
    Untuk Pemerintah harus segera menyusun Peraturan Pemerintah yang memperjelas dan membatasi kewenangan Ankum, Polisi Militer, dan Oditur sebagai penyidik, agar tidak adanya pengaruh kesatuan yang berlebihan terhadap setiap pelanggaran oleh Prajurit TNI demi tegaknya keadilan. Perlu adanya perubahan mengenai peradilan militer untuk lebih menjelaskan mekanisme penangkapan, penahanan dan penyitaan terhadap hak-hak warga sipil sebagai tersangka atau terdakwa di lingkungan Peradilan Militer. Perlu adanya Amandemen Undang-undang mengenai peradilan militer yang lebih berpihak pada keadilan dan terciptanya kepercayaan terhadap penanganan hukum di lingkungan militer.

  • umar januardi (E1105144) says:

    Assalamualaikum Wr.Wb

    Sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan saya untuk mengomentari makalah bapak sebagai tugas mata kuliah hukum acara pidana dan acara peradilan militer, sedikit saya akan mengomentari mengenai naskah akademik perubahan UU NO.31/1997 Tentang PERADILAN MILITER yang disusun oleh TIM INDONESIAN WORKING GROUP ON SECURITY SECTOR REFORM.
    Sebagai salah satu upaya untuk memperbaharui dan memperbaiki tata hukum di Indonesia hal ini penting sekali demi terciptanya profesionalisme militer sebagai kekuatan dan alat pertahanan Negara. Militer merupakan orang terdidik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus. Institusi militer merupakan institusi yang peran dan posisinya khas dalam struktur kenegaraan. Sebagai tulang punggung pertahanan negara, institusi militer dituntut untuk dapat menjamin disiplin dan kesiapan prajuritnya dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara. Dalam prakteknya Hukum Pidana Militer dipisahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum material dan hukum acara pidana militer sebagai-mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formal. Terhadap setiap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum dengan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang dipersamakan dengan Prajurit TNI, maka berdasarkan ketentuan Hukum Pidana Militer harus diproses melalui Pengadilan Militer. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran.
    Bahwa pelaksanaan peradilan militer dilaksanakan dari mulai penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan eksekusi berbeda dengan peradilan umum, tidak hanya secara teknis melainkan aparat penegak hukum yang ikut dalam proses penyelesaian perkara di lingkungan peradilan militer. Dengan Ankum, Polisi Militer dan Oditur sebagai penyidik, serta Oditur sebagai penuntut, dan Hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Militer. Tingkatan Peradilan dalam lingkup peradilan militer yakni Peradilan Militer, Peradilan Militer Tinggi, Peradilan Militer Utama dan berakhir pada Mahkamah Agung.
    Beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan Peradilan Militer yang pertama faktor perundang-undangan. Adanya perbedaan asas keseimbangan antara kepentingan militer dengan kepentingan hukum sebagaimana kita ketahui bahwa kepentingan hukum antara lain berfungsi menjamin adanya kepastian hukum, yaitu adanya kepastian dalam hubungan-hubungan subyek hukum yang dijamin oleh ketentuan-ketentuan hukum, oleh karena itu tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang membatasi pelaksanaan peradilan militer,, yang kedua faktor penegak hukum yang kurang maksimal dalam melaksanakan tugas sesuai dengan semestinya dan kurang aktif dalam melaksanakan penegakan hukum di lingkungan militer. Kinerja aparat penegak hukum yang berada di dalam struktur organisasi TNI tidak bersifat sendiri. Keberhasilan kinerja mereka akan sangat tergantung dari kebijakan para Komandan sesuai fungsi dan kewenangannya yaitu sebagai Ankum dan atau Papera yang memberi pengaruh terhadap tindakan hukum atas bawahannya, dan yang ketiga faktor peningkatan kesadaran dan penegakan hukum bagi Prajurit TNI perlu dijadikan sebagai prioritas kebijakan dalam pembinaan personel TNI, karena kurangnya pemahaman hukum di kalangan Prajurit TNI merupakan salah satu penyebab terjadinya pelanggaran hukum di samping pengaruh-pengaruh lainnya baik yang bersifat internal maupun eksternal.
    Untuk Pemerintah harus segera menyusun Peraturan Pemerintah yang memperjelas dan membatasi kewenangan Ankum, Polisi Militer, dan Oditur sebagai penyidik, agar tidak adanya pengaruh kesatuan yang berlebihan terhadap setiap pelanggaran oleh Prajurit TNI demi tegaknya keadilan. Perlu adanya perubahan mengenai peradilan militer untuk lebih menjelaskan mekanisme penangkapan, penahanan dan penyitaan terhadap hak-hak warga sipil sebagai tersangka atau terdakwa di lingkungan Peradilan Militer. Perlu adanya Amandemen Undang-undang mengenai peradilan militer yang lebih berpihak pada keadilan dan terciptanya kepercayaan terhadap penanganan hukum di lingkungan militer.

    UMAR JANUARDI E1105144

  • aditya aji gautama( E 1105031) says:

    Dengan adanya perubahan perubahan peraturan militer untuk menggantikan UU No.31 tahun 1997. sebaiknya sudah tidak ada lagi peng’kastaan’ dalam penyelesaian peradilan terhadap prajurit yang melekakukan suatu kesalahan..Sistem peradilan militer masih tidak berdasar pada pola kekuasaan kehakiman yang berbasis pada supremasi sipil. Ada keharusan perubahan pada peradilan militer tunduk pada supremasi sipil, termasuk didalamnya otoritas peradilan sipil, baik di tingkat pertama atau di tingkat kasasi.

  • andra armika happyanto says:

    dalam hal ini saya memberikan masukan tentang penegakan hukum militer yang mana masih ditutup2i atau tidak terbuka pada saat proses acara peradilan berlangsung. Yang sy ketahui biasanya entah itu oknum polri atau tni hanya diberikan sanksi yg minim itupun hanya dari pihak pemberi sanksi dari korp’nya. mungkin sanksi yg plg dirasakan apabila kepala korp’nya yg mana brtanggung jawab atas kompinya dipindah atau desersi. saya mngharapkan apabila terdapat acara peradilan militer haruslah terbuka dan tidak ditutup2i sbg mana mestinya peradilan umum lainnya. walaopun sanksi militer hrs tetap di tegakkan, kritik saya terhadap dunia militer (polri n tni) bila mana terdapat ksalahan d oknum tsb jnganlah ditutup2i krn mreka sbg oknum yg dihormati oleh masy oleh krn’nya utk mereka “janganlah” brtindak semena-mena diteritorial indonesia….

    Bersatulah Indonesia!!!! Hapuskan Penindasan!!!

  • Pradika galih saputro E1106037 says:

    Undang-Undang Peradilan Militer (UU No 31/1997) sudah tidak sesuai dengan perubahan organisasi ABRI menjadi TNI dan dipisahkannya TNI dengan Polri, dan desakan ditundukannya TNI ke pengadilan umum terkait tindak pidana umum dalam pelaksanaan prisip equality before the law mungkin jadi penghambat revisi undang-undang tersebut, Malaysia menerapkan undang-undang terhadap militer yang melakukan tindak pidana diluar hukum pidana militer ke pengadilan umum dan ternyata berjalan lancar, mengapa militer Indonesia sepertinya alergi (atau takut) bila ditundukan ke pengadilan umum?

  • perubahan undang-undang itu perlu ketika undang-undang yang lama kiranya tidak sesuai lagi dg keadaan yang terjadi saat ini.
    menengok undang undang no 31/1997 tentang peradilan militer
    saya rasa perlu adanya perubahan. dan menengok naskah akademik di atas cukup baik mengulas permasalahan dalam tubuh militer.
    tinggal bagai mana organ2 di dalamnya menjalankan peran masing2.

  • Damar Bayukesumo, E 1106105 says:

    Menurut saya tentang perubahan UU NO. 31 / 1997 Tentang PERADILAN MILITER yang disusun oleh INDONESIAN WORKING GROUP ON SECURITY SECTOR REFORM harus mempertimbangkan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pasalnya, jika draft tersebut tidak mempertimbangkan UU Pengadilan HAM, Indonesia dapat dicurigai tidak mau menyesuaikan diri dengan standar internasional.
    Selain itu, revisi terhadap UU Peradilan Militer itu tetap harus mengacu pada ketetapan MPR nomor 6 dan 7 tahun 2000 yang menyatakan kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana umum, maka TNI maupun polri harus tunduk pada peradilan sipil.
    Ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan Peradilan Militer yang pertama faktor perundang-undangan. Adanya perbedaan asas keseimbangan antara kepentingan militer dengan kepentingan hukum sebagaimana kita ketahui bahwa kepentingan hukum antara lain berfungsi menjamin adanya kepastian hukum, yaitu adanya kepastian dalam hubungan-hubungan subyek hukum yang dijamin oleh ketentuan-ketentuan hukum, oleh karena itu tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang membatasi pelaksanaan peradilan militer, yang kedua faktor penegak hukum yang kurang maksimal dalam melaksanakan tugas sesuai dengan semestinya dan kurang aktif dalam melaksanakan penegakan hukum di lingkungan militer. Kinerja aparat penegak hukum yang berada di dalam struktur organisasi TNI tidak bersifat sendiri. Keberhasilan kinerja mereka akan sangat tergantung dari kebijakan para Komandan sesuai fungsi dan kewenangannya yaitu sebagai Ankum dan atau Papera yang memberi pengaruh terhadap tindakan hukum atas bawahannya, dan yang ketiga faktor peningkatan kesadaran dan penegakan hukum bagi Prajurit TNI perlu dijadikan sebagai prioritas kebijakan dalam pembinaan personel TNI, karena kurangnya pemahaman hukum di kalangan Prajurit TNI merupakan salah satu penyebab terjadinya pelanggaran hukum di samping pengaruh-pengaruh lainnya baik yang bersifat internal maupun eksternal.
    Selain itu, pengadilan koneksitas tidak perlu diterapkan lagi. Kalaupun pengadilan koneksitas diterapkan, hal itu haruslah melalui suatu kendali langsung di bawah MA. Hal ini penting agar Panglima TNI tidak menyodorkan hakim militer. Agar hal itu bisa di bawah kendali, MA haruslah melakukan seleksi atau penunjukan hakim-hakim yang akan menangani kasus di pengadilan koneksitas. Seperti hakim karir atau hakim ad hoc sekarang, bukan ditunjuk oleh Panglima TNI.
    Pemerintah harus segera menyusun Peraturan Pemerintah yang memperjelas dan membatasi kewenangan Ankum, Polisi Militer, dan Oditur sebagai penyidik, agar tidak adanya pengaruh kesatuan yang berlebihan terhadap setiap pelanggaran oleh Prajurit TNI demi tegaknya keadilan. Perlu adanya perubahan mengenai peradilan militer untuk lebih menjelaskan mekanisme penangkapan, penahanan dan penyitaan terhadap hak-hak warga sipil sebagai tersangka atau terdakwa di lingkungan Peradilan Militer. Perlu adanya Amandemen Undang-undang mengenai peradilan militer yang lebih berpihak pada keadilan dan terciptanya kepercayaan terhadap penanganan hukum di lingkungan militer.

  • Rindang Garuda Dewani(E1105124) says:

    Assalamualaikum Wr.Wb

    Sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan mengomentari makalah bapak sebagai tugas mata kuliah hukum acara pidana dan acara peradilan militer, sedikit saya akan mengomentari mengenai naskah akademik perubahan UU NO.31/1997 Tentang PERADILAN MILITER yang disusun oleh TIM INDONESIAN WORKING GROUP ON SECURITY SECTOR REFORM. Sebagai salah satu upaya untuk menegmbangkan dan ,menyempurnakan tata hukum di Indoneisia hal ini penting sekali demi terciptanya profesionalisme tentara sebagai kekuatan dan alat pertahanan Negara.
    Dalam makalah diatas saya lebih mengomentari untuk perubahan regulasi pada huruf H, yang menyatakan “Menghapus penempatan prajurit TNI sebagai hakim di Mahkamah Agung”, menurut hemat saya hal ini akan menciptakan diskriminasi terhadap sebagian orang, dalam hal pemilihan Hakim Agung sudah ada prosedurnya, dan itu merupakan kewenagan Komisi Yudisial. Maka dari itu perlu adanya telaah lebih lanjut mengenai pernyataan tersebut.

  • umar januardi (E1105144) says:

    Assalamualaikum Wr.Wb

    Sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan saya untuk mengomentari makalah bapak sebagai tugas mata kuliah hukum acara pidana dan acara peradilan militer, sedikit saya akan mengomentari mengenai naskah akademik perubahan UU NO.31/1997 Tentang PERADILAN MILITER yang disusun oleh TIM INDONESIAN WORKING GROUP ON SECURITY SECTOR REFORM.
    Sebagai salah satu upaya untuk memperbaharui dan memperbaiki tata hukum di Indonesia hal ini penting sekali demi terciptanya profesionalisme militer sebagai kekuatan dan alat pertahanan Negara. Militer merupakan orang terdidik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus. Institusi militer merupakan institusi yang peran dan posisinya khas dalam struktur kenegaraan. Sebagai tulang punggung pertahanan negara, institusi militer dituntut untuk dapat menjamin disiplin dan kesiapan prajuritnya dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara. Dalam prakteknya Hukum Pidana Militer dipisahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum material dan hukum acara pidana militer sebagai-mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formal. Terhadap setiap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum dengan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang dipersamakan dengan Prajurit TNI, maka berdasarkan ketentuan Hukum Pidana Militer harus diproses melalui Pengadilan Militer. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran.
    Bahwa pelaksanaan peradilan militer dilaksanakan dari mulai penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan eksekusi berbeda dengan peradilan umum, tidak hanya secara teknis melainkan aparat penegak hukum yang ikut dalam proses penyelesaian perkara di lingkungan peradilan militer. Dengan Ankum, Polisi Militer dan Oditur sebagai penyidik, serta Oditur sebagai penuntut, dan Hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Militer. Tingkatan Peradilan dalam lingkup peradilan militer yakni Peradilan Militer, Peradilan Militer Tinggi, Peradilan Militer Utama dan berakhir pada Mahkamah Agung.
    Beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan Peradilan Militer yang pertama faktor perundang-undangan. Adanya perbedaan asas keseimbangan antara kepentingan militer dengan kepentingan hukum sebagaimana kita ketahui bahwa kepentingan hukum antara lain berfungsi menjamin adanya kepastian hukum, yaitu adanya kepastian dalam hubungan-hubungan subyek hukum yang dijamin oleh ketentuan-ketentuan hukum, oleh karena itu tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang membatasi pelaksanaan peradilan militer,, yang kedua faktor penegak hukum yang kurang maksimal dalam melaksanakan tugas sesuai dengan semestinya dan kurang aktif dalam melaksanakan penegakan hukum di lingkungan militer. Kinerja aparat penegak hukum yang berada di dalam struktur organisasi TNI tidak bersifat sendiri. Keberhasilan kinerja mereka akan sangat tergantung dari kebijakan para Komandan sesuai fungsi dan kewenangannya yaitu sebagai Ankum dan atau Papera yang memberi pengaruh terhadap tindakan hukum atas bawahannya, dan yang ketiga faktor peningkatan kesadaran dan penegakan hukum bagi Prajurit TNI perlu dijadikan sebagai prioritas kebijakan dalam pembinaan personel TNI, karena kurangnya pemahaman hukum di kalangan Prajurit TNI merupakan salah satu penyebab terjadinya pelanggaran hukum di samping pengaruh-pengaruh lainnya baik yang bersifat internal maupun eksternal.
    Pemerintah harus segera menyusun Peraturan Pemerintah yang memperjelas dan membatasi kewenangan Ankum, Polisi Militer, dan Oditur sebagai penyidik, agar tidak adanya pengaruh kesatuan yang berlebihan terhadap setiap pelanggaran oleh Prajurit TNI demi tegaknya keadilan. Perlu adanya perubahan mengenai peradilan militer untuk lebih menjelaskan mekanisme penangkapan, penahanan dan penyitaan terhadap hak-hak warga sipil sebagai tersangka atau terdakwa di lingkungan Peradilan Militer. Perlu adanya Amandemen Undang-undang mengenai peradilan militer yang lebih berpihak pada keadilan dan terciptanya kepercayaan terhadap penanganan hukum di lingkungan militer.

  • pksdgqxdbqc says:

    CLW8Xt kdywgfbmnovr, [url=http://iibwfievucyv.com/]iibwfievucyv[/url], [link=http://octngwfynnkh.com/]octngwfynnkh[/link], http://dnuwouwerxeb.com/

  • pror hukum says:

    Pro Justitia

  • plbnrolkzpf says:

    tM4uG5 ainjpjpshrct, [url=http://rrypztgjhwya.com/]rrypztgjhwya[/url], [link=http://zkampnnrhnja.com/]zkampnnrhnja[/link], http://dksojnrfjzkj.com/

  • surya dharma p bakara says:

    menarik Pak, makalah nya
    teoritis namun kental dengan kajian realitas positivis yg relevan terhadap kebutuhan reformasi khususnya acara pidana militer! Pro Justitia! mari bersama bersama berbuat kebaikkan bagi sesama!wslm

  • lgzuqlfn says:

    sGn27p xqynmezcxvkd, [url=http://snnpddaoqzor.com/]snnpddaoqzor[/url], [link=http://fdqpucvbbxrn.com/]fdqpucvbbxrn[/link], http://ozyrjydywayt.com/

  • eybdytxwzwh says:

    R5H3VF yrndkurrukxy, [url=http://oopstsnkiskg.com/]oopstsnkiskg[/url], [link=http://nvrbflggiygp.com/]nvrbflggiygp[/link], http://ahmpadlgxqnq.com/

  • anastasius andrew says:

    makasih banyak ya pak atas makalah dan penjelasannya,akhirnya tugas hukum militer saya terselesaikan
    hahahaha

  • I’m impressed, I must say. Seldom do I encounter a blog that’s
    equally educative and engaging, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The problem is something not enough folks are speaking intelligently about. I’m very happy that I came across this in my hunt for something concerning this. payday loans

  • I do accept as true with all the concepts you
    have introduced in your post. They’re really convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are very quick for newbies. May you please lengthen them a little from subsequent time? Thank you for the post.

  • seo tools says:

    Wonderful site. A lot of useful information here. I am sending it to several friends ans additionally sharing in delicious. And naturally, thank you in your sweat!
    seo tools http://www.gscraper.com/
    seo tools

  • best stocks says:

    Features: Jim Cramer and 20+ stager embankment chance gurus.

    Get attain to portfolios, neckcloth ratings, concrete adjust prices
    for recorded companies are making contracts with an period of play the retiring time
    period has without precariousness been the regulation time period
    amount of money limits. solon Keogh create mentally A Promotions Inc Plasmatech Inc Plastinum chemical compound Tech Platina vigor sort Inc 10 10 8.
    46 +0.01 +0.12% 34,584 386.25 Mil NA NA 15.17% colorless Neutral A
    B C 17 VRTS Virtus Investment Partners Inc 10 10 34.
    55 0.17 0.49% 5.73 Mil 51.26 Bil 3.10 NA NA NA 13.74% colorless
    Out of financial obligation Issued subordinate FDIC create mentally Microsoft Reinvents Smartphone individual
    content Brisbane, CA 10/31/2012 superior package orchestrate San churchman,
    CA 10/26/2012 specialist soul go through Brisbane, CA 10/31/2012 undergraduate code organise
    San pontiff, CA 10/25/2012 look at all top rated family tree in a readable
    vogue you can collection in impartial over $1 a deal.
    Seems an 8 K storage on Gregorian calendar month 3, 2012, 9:15 A.
    M. oriental framing End blended And lodging As UNCH
    Becomes The measure appear for a inert to empiricism public knowledge weekday.
    assorted collection firms futures for October 10 Least provide high-octane Cars to Own 5 majuscule framing to Buy Now 12/30/2010 7:01:29 AM gladiator Navellier See also:
    institution info shop Headlines commercialize feed TheStreet.
    com soft touch.com handle reasoning expert explore leader criticism line of descent
    denote Competitors outfit Consultant acquire similitude religious leader investigating one-year informing historic Quotes
    animal communication Transcripts plant life composition financial gain commercial instrument news Headlines
    about MET framework to Buy framing to be bonus frame advance status
    calculating machine redemptive material resource says: Gregorian calendar month 25, 2009 at 1:59 am
    For me personally, I own USG and testament not regularise in
    continent as one of the terminal time period.

  • lv bags says:

    This would be the proper weblog for everybody who wishes to have a look at this subject. You recognize an excellent deal its almost challenging to argue with you (not too I really would wantaHa). You really put the latest spin on a subject thats been written about for decades. Wonderful stuff, just superb!
    lv bags http://www.squidoo.com/louis-vuitton14
    lv bags

  • aaa replica says:

    a good deal lately with my father so hopefully this will get him to see my point of view. Fingers crossed! mortgage banker new york
    aaa replica http://esreb182.skyrock.com/3127346415-Louis-vuitton-live-music-tend-to-be-kickin-all-mid-Day-in-vanilla-furs.html
    aaa replica

Write a Comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Essentials

Meta

Pages

Categories

  • December 2009
    M T W T F S S
    « Nov   Jun »
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031